Wajib pajak orang pribadi memiliki waktu hingga Kamis (30/4) besok untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Pemerintah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan dari semula 31 Maret menjadi 30 April 2026. Perpanjangan ini sekaligus disertai relaksasi berupa penghapusan sanksi denda bagi wajib pajak yang terlambat melapor dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan perpanjangan diambil dengan mempertimbangkan dua hal utama, yakni momentum libur Lebaran serta kendala teknis pada sistem inti perpajakan (coretax).

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya mutar-mutar (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu. Kalau tergantung saya, berarti fix sampai akhir April," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak yang baru melaporkan SPT setelah 31 Maret hingga 30 April tidak akan dikenakan sanksi administratif.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi.

DJP juga menegaskan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak, termasuk tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian implementasi sistem coretax DJP dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Meski tenggat waktu tinggal satu hari, realisasi pelaporan SPT masih belum sepenuhnya optimal. Data DJP mencatat hingga 28 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 12.307.324.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10,33 juta SPT, diikuti wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1,34 juta SPT, serta wajib pajak badan sekitar 606 ribu SPT.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun coretax DJP tercatat mencapai 18,69 juta, yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah sebelumnya mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT dari target sekitar 15 juta pelaporan tahun ini.

Dengan sisa waktu yang terbatas, DJP mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT sebelum batas akhir 30 April 2026 untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi tanpa sanksi.

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi merilis capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 hingga tenggat waktu 31 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Tercatat, sebanyak 10.530.651 SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan kontribusi dominan.

"Untuk periode sampai dengan 31 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.530.651 SPT. Dari jumlah tersebut, pelaporan didominasi oleh OP Karyawan sebanyak 9.214.182 SPT dan OP Non Karyawan sebanyak 1.100.876 SPT," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, pelaporan juga mencakup Wajib Pajak Badan dengan rincian sebagai berikut:
• Tahun Buku Januari-Desember:
Badan (Mata uang Rupiah): 213.492 SPT.
Badan (Mata uang USD): 159 SPT.

• Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025):
Badan (Mata uang Rupiah): 1.912 SPT.
Badan (Mata uang USD): 30 SPT.

Sejalan dengan reformasi perpajakan, DJP juga mencatatkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi administrasi melalui akun Coretax. Hingga akhir Maret 2026, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.551.174.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.551.174, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, hingga PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)," kata Inge.

Rincian aktivasi akun Coretax menunjukkan basis pengguna yang luas di antaranya WP Orang Pribadi 16.489.868 aktivasi, WP Badan 970.529 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 90.550 aktivasi dan WP PMSE 227 aktivasi.

Tingginya angka aktivasi ini mencerminkan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi sistem perpajakan terbaru yang lebih terintegrasi dan memudahkan proses kepatuhan di masa mendatang. DJP terus mengimbau bagi Wajib Pajak yang belum melakukan aktivasi atau pelaporan untuk segera memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna menghindari kendala administrasi.

(Dhera Arizona)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghapus denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Penghapusan sanksi administratif tersebut berlaku hingga batas waktu pelaporan SPT pada 30 April 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam pengumuman DJP yang menyatakan wajib pajak (WP) tetap memiliki tenggat normal hingga 31 Maret 2026. Namun, bagi yang melaporkan dan/atau membayar pajak setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026 tidak akan dikenakan denda maupun bunga.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Jumat (27/3).

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan penghapusan sanksi berlaku untuk beberapa kondisi, termasuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, serta pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

DJP juga memastikan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, apabila STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan oleh kantor pajak.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu. Inge menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu maupun penolakan pengajuan status tersebut.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu," tulisnya lebih lanjut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian perpajakan seiring implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Hingga Kamis (26/3), DJP mencatat sebanyak 9,13 juta SPT Tahunan telah dilaporkan oleh wajib pajak. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai sekitar 16,96 juta.

Dengan adanya relaksasi ini, WP orang pribadi yang belum sempat melaporkan SPT hingga akhir Maret masih memiliki waktu tambahan tanpa dikenakan sanksi selama pelaporan dilakukan paling lambat 30 April 2026.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tren positif pada kepatuhan wajib pajak di awal 2026. Hingga 20 Februari 2026 pukul 06:43 WIB, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 telah menembus angka 3,26 juta laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, capaian ini mencerminkan antusiasme wajib pajak yang semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya lebih awal.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 20 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 3.266.186 SPT," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Total laporan yang masuk ke sistem DJP tercatat sebanyak 3.266.186 SPT. Kelompok Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan masih menjadi kontributor terbesar dalam pelaporan ini.

Rinciannya, WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 2.876.647 laporan, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 299.408 laporan dan WP Badan 89.464 laporan (gabungan mata uang Rupiah dan USD).

Selain itu, DJP juga menerima 667 laporan dari WP Badan dengan tahun buku berbeda yang telah memulai masa pelaporannya sejak 1 Agustus 2025.

Sejalan dengan pelaporan SPT, DJP juga terus memantau migrasi wajib pajak ke sistem perpajakan terbaru, Coretax. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14.093.682 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 14.093.682," katanya.

Komposisi wajib pajak yang telah melakukan aktivasi Coretax terdiri dari WP Orang Pribadi 13.106.394 akun, WP Badan 897.485 akun, WP Instansi Pemerintah: 89.578 akun dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 225 akun.

Pihak DJP mengapresiasi masyarakat yang telah melapor lebih awal dan mengimbau wajib pajak lainnya untuk segera melakukan pelaporan sebelum batas waktu berakhir. Sebagai pengingat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan progres signifikan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Hingga 3 Februari 2026 pukul 16:20 WIB, jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah menuntaskan kewajiban laporan perpajakannya mencapai 1.348.243 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli memaparkan, mayoritas pelaporan didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, sementara adopsi sistem perpajakan baru Coretax juga terus merangkak naik.

"Untuk periode sampai dengan 03 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.348.243 SPT," ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Dari total 1,34 juta SPT yang masuk, berikut adalah rincian profil Wajib Pajak yang telah melapor untuk Tahun Buku Januari-Desember yakni WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 1.163.001, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 135.952, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 48.880 dan WP Badan (Mata Uang USD) 73.

Selain itu, untuk Wajib Pajak dengan kategori Beda Tahun Buku, tercatat sebanyak 322 WP Badan (Rp) dan 15 WP Badan (USD) juga telah menyampaikan laporannya.

Di sisi lain, transformasi digital melalui implementasi sistem Coretax DJP menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hingga sore ini, tercatat sebanyak 13.058.412 Wajib Pajak telah melakukan aktivasi akun mereka.

Secara lebih detail, komposisi aktivasi akun Coretax adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 12.101.966, Wajib Pajak Badan 867.214, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 89.007 dan Wajib Pajak PMSE 225.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 13.058.412," kata Rosmauli.

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax dan melaporkan SPT Tahunan lebih awal guna menghindari kendala teknis akibat kepadatan trafik sistem menjelang batas akhir pelaporan pada Maret dan April 2026.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bergerak cepat mengawali tahun 2026 dengan memperkuat pengawasan berbasis teknologi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melaporkan, hingga Kamis 8 Januari pukul 12.30 WIB, kesadaran wajib pajak (WP) mulai terlihat dengan masuknya puluhan ribu laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"Bagaimana upaya DJP mengamankan setoran pajak di Januari 2026? Jadi, kami laporkan progres pelaporan SPT tahunan sampai 8 Januari. Ada 67.769 SPT masuk," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bimo merinci, dari total 67.769 SPT yang telah diterima, mayoritas merupakan laporan nihil. Namun, terdapat kontribusi signifikan dari wajib pajak yang berstatus kurang bayar.

"Ada 66 ribu yang nihil, ada 1.011 dengan nilai kurang bayar Rp57,8 miliar, sementara ada 670 SPT yang dibayar dengan nilai Rp2,7 miliar," katanya.

Menghadapi target penerimaan 2026, DJP telah menyiapkan skema perluasan basis pajak melalui sistem administrasi yang lebih dalam dan luas. Fokus utama DJP adalah optimalisasi sistem Coretax yang kini menjadi tulang punggung digital perpajakan nasional.

Strategi pengamanan setoran pajak Januari 2026 mencakup beberapa poin krusial seperti penguatan SP23 dengan memperkuat surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berbasis sistem.

Interoperabilitas Data dengan meningkatkan pertukaran informasi (exchange of information) antar-Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk sinergi dengan Bea Cukai, Dirjen Anggaran (PNBP), serta otoritas pajak luar negeri.

Manajemen Risiko dengan mengimplementasikan Compliance Risk Management (CRM) untuk memetakan kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat.

"Tentu attach di dalam sistem, supaya sustain revenue-nya, kita attach di dalam sistem Coretax kami," ujar Bimo.

Selain penguatan sistem digital, DJP tetap mengedepankan aspek pengawasan dan penegakan hukum guna menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Strategi penegakan hukum kini diarahkan menggunakan pendekatan multi-door approach.

Langkah ini diambil untuk memberikan dampak jera (deterrent effect) sekaligus memastikan kepastian hukum di sektor perpajakan. Dengan integrasi data yang makin bagus di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP optimistis mampu menjaga kesinambungan pendapatan negara sepanjang 2026.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Coretax DJP sebagai satu-satunya aplikasi untuk seluruh administrasi perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Peraturan tersebut mewajibkan Pelaporan SPT Tahunan 2025 hanya dilakukan lewat Coretax. Jangan lupa, Pelaporan SPT 2025 akan jatuh tempo pada Maret 2026 (wajib pajak orang pribadi) dan April 2026 (wajib pajak badan).

Agar proses pelaporan berjalan lancar, DJP mengimbau wajib pajak untuk segera mempersiapkan diri dengan melakukan tiga langkah utama, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), dan validasi kode otorisasi.

Agar lebih tenang dan lancar, segera lakukan langkah ini untuk menghindari musim pelaporan SPT yang padat.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP

Aktivasi akun Coretax hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses aktivasi dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP dengan cara berikut:

1. Buka laman Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id) dan pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?, lalu masukkan NPWP dan melakukan pencarian data.
3. Isi data alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar pada sistem DJP Online. Apabila ada perubahan data, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terdekat.
4. Lakukan verifikasi identitas sesuai petunjuk sistem.
5. Klik centang menyetujui pernyataan yang tersedia, kemudian klik Simpan.
6. Cek email yang terdaftar untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.
7. Login kembali ke Coretax untuk mengganti kata sandi template dan membuat passphrase.

Setelah tahapan tersebut selesai, akun Coretax dinyatakan aktif dan siap digunakan.

Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

Kode Otorisasi DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP dan wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax. Pembuatan KO DJP dilakukan melalui langkah berikut:

1. Login ke akun Coretax DJP.
2. Masuk ke menu Portal Saya, kemudian memilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
3. Isi data sertifikat digital dan memilih penyedia sertifikat, termasuk sertifikat yang dikelola langsung oleh DJP.
4. Memasukkan ID penandatangan serta membuat passphrase.
5. Centang untuk menyetujui pernyataan yang tersedia dan mengirim permohonan.
6. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”.
7. Unduh tanda bukti terima dan surat penerbitan sertifikat digital.

Validasi Kode Otorisasi DJP

Setelah KO DJP diterbitkan, wajib pajak perlu memastikan statusnya telah tervalidasi. Proses validasi dilakukan melalui menu profil sebagai berikut:

1. Masuk ke Portal Saya, lalu pilih Profil Saya.
2. Membuka menu Nomor Identifikasi Eksternal, kemudian memilih tab Digital Certificate.
3. Memastikan status sertifikat menunjukkan keterangan VALID. Jika masih INVALID, wajib pajak dapat memilih opsi Periksa Status.
4. Setelah validasi berhasil, klik tombol Menghasilkan.
5. Dokumen penerbitan KO DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.
6. Dengan selesainya tahap ini, KO DJP dinyatakan aktif dan siap digunakan untuk seluruh layanan perpajakan di Coretax.

Aktivasi Coretax DJP yang valid diharapkan akan meningkatkan kepraktisan, keamanan, dan lebih siap untuk pelayanan perpajakan. Seluruh proses administrasi kini terpusat dalam satu aplikasi, dilengkapi tanda tangan elektronik resmi DJP, serta mendukung transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Dengan mengaktifkan akun Coretax dan memastikan KO DJP telah valid sejak dini, wajib pajak dapat menghadapi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan lebih tenang dan terhindar dari kendala teknis di kemudian hari. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax sudah siap melayani musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan.

Optimisme ini mencuat usai sistem anyar tersebut melewati serangkaian uji coba masif di lingkungan internal otoritas fiskal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa otoritas pajak telah merampungkan dua tahap pengujian.

Uji coba terakhir dilakukan pada 10 Desember 2025 dengan melibatkan 50.000 pegawai di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, hasil uji coba skala besar tersebut menunjukkan stabilitas sistem yang jauh lebih baik dibandingkan dengan fase sebelumnya.

"Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti periode sebelumnya. Memang [saat uji coba pertama November] ada yang sedikit delay, dalam proses di awal saja, tapi semuanya bisa terkendali," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Adapun, uji coba tahap pertama yang dilakukan pada November lalu hanya melibatkan 25.000 pegawai khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan selesainya fase pengujian ini, Bimo memproyeksikan Coretax mampu mengakomodasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Pihaknya memperkirakan sebanyak 13 juta Wajib Pajak (WP) akan menggunakan sistem ini pada periode tersebut.

Sementara itu, untuk Wajib Pajak Badan atau Korporasi, periode penyampaian SPT akan berlangsung mulai 1 Januari hingga 30 April 2026 dengan mekanisme yang serupa.

Tantangan Aktivasi Akun

Kendati sistem diklaim siap, pekerjaan rumah DJP masih menumpuk terkait migrasi data wajib pajak. Bimo mengungkapkan tingkat aktivasi akun WP dalam sistem baru ini baru menyentuh kisaran 50%.

Berdasarkan data DJP ada total 14,9 juta wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025. Kendati demikian, baru 7,7 juta WP atau setara 51,66% yang telah melakukan aktivasi akun Coretax.

Lebih rinci lagi, dari angka 7,7 juta WP yang sudah aktivasi tersebut, baru 4,8 juta WP atau sekitar 32,38% yang telah melangkah ke tahap pembuatan kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembaruan sistem digital perpajakan ini bukan sekadar peremajaan teknologi, melainkan strategi untuk menggenjot efisiensi di tengah target penerimaan yang kian menantang.

"Jadi kita perbaiki terus sistem digital perpajakan kita, saya harap tahun depan kita akan lebih efisien pengumpulan pajak dengan target yang lebih tinggi lagi," tutup Purbaya.

IDXChannel - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 akan menggunakan sistem Coretax. Untuk memastikan kesiapan sistem, DJP akan melakukan uji stres (stress test) pada Oktober ini.

Bimo menegaskan sistem Coretax telah siap menerima pelaporan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, baik kepada pegawai internal maupun secara langsung kepada wajib pajak.

"Jadi Coretax sudah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Bimo menjelaskan bahwa DJP telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kegiatan konseling dan penyuluhan langsung.

Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan simulator SPT tahunan untuk wajib pajak badan dan orang pribadi.

Bimo menambahkan, sebanyak 20 ribu pegawai Kementerian Keuangan akan ikut serta dalam pelaksanaan uji stres tersebut.

"Ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengimbau agar wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax.

Sistem baru ini akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada periode Januari hingga Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan pihaknya akan menggelar sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak mengalami kendala dalam proses pelaporan.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026) kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

(Febrina Ratna Iskana)