JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan sistem administrasi perpajakan Coretax kini telah terhubung dengan berbagai sumber data eksternal, mulai dari data konsumsi listrik, perbankan, hingga telekomunikasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan integrasi tersebut memungkinkan otoritas pajak melakukan pengujian kewajaran atas laporan perpajakan wajib pajak berdasarkan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi mereka.

"Pengujian-pengujian kewajaran daripada laporan perpajakan menggunakan data-data konsumsi. Data konsumsi listrik misalnya," kata Bimo dalam seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) dalam YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak pada Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, salah satu data yang saat ini telah terintegrasi dengan Coretax berasal dari PT PLN (Persero). Melalui data tersebut, DJP dapat melihat tingkat konsumsi listrik wajib pajak dan menjadikannya sebagai salah satu indikator untuk mengukur kewajaran pelaporan pajak.

Lebih lanjut Bimo menjelaskan, konsumsi listrik dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan ekonomi seseorang yang kemudian dibandingkan dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

"Apakah benar ketika konsumsi listriknya itu sampai katakanlah 10.000 watt, ternyata yang bersangkutan, yang memiliki rumah, perpajakannya hanya membayar pajak misalnya Rp 10 juta per tahun. Nah ini kan sebagai benchmark untuk mengukur kewajaran," ujarnya.

Selain data PLN, Coretax juga telah terhubung dengan data milik Telkom Indonesia dan 55 bank dalam negeri.

Integrasi tersebut memungkinkan DJP memperoleh berbagai informasi transaksi ekonomi yang dapat digunakan dalam proses pengawasan kepatuhan perpajakan.

Bimo menyebut sistem Coretax mampu menangkap berbagai aktivitas ekonomi, termasuk transaksi yang berlangsung di ranah digital.

"Sistem semasif Coretax ini merupakan keharusan dan kita sudah bisa membuktikan kinerja yang baik dari implementasi sistem Coretax. Kita bisa membuktikan sistem Coretax sudah bisa menangkap berbagai data, berbagai transaksi, berbagai praktik ekonomi digital dan juga pseudo-ekonomi," kata dia.

Tak hanya itu, Coretax juga terhubung secara real time dengan sejumlah sistem eksternal lainnya, seperti Online Single Submission (OSS), data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peruri, Administrasi Hukum Umum (AHU), hingga data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Bimo, Coretax dirancang sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan layanan, proses bisnis, data, serta manajemen kepatuhan perpajakan dalam satu sistem.

"Coretax merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi layanan yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak di dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya," ucap Bimo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat menjelang akhir periode pelaporan Tahun Pajak 2025.

Hingga 29 April 2026, total SPT Tahunan yang telah disampaikan mencapai 12.639.279 laporan.

Angka ini mencerminkan tingginya kepatuhan wajib pajak, terutama dari kalangan karyawan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan tahun buku Januari–Desember.

“Jumlah SPT yang telah disampaikan sampai akhir April mencapai 12,63 juta, dengan kontribusi terbesar dari wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Dari total tersebut, WP orang pribadi karyawan mendominasi sebanyak 10.508.502 SPT, disusul WP orang pribadi nonkaryawan sebanyak 1.383.647 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 725.390 SPT untuk yang menggunakan rupiah dan 1.000 SPT berbasis dollar AS.

Untuk sektor migas, jumlah pelaporan relatif kecil, yakni masing-masing 7 SPT dalam rupiah dan 111 SPT dalam dollar AS.

Selain itu, terdapat juga pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, dengan rincian 20.588 SPT dalam rupiah dan 34 SPT dalam dollar AS.

Cara lapor SPT WP pribadi melalui Coretax DJP

Sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh via Coretax, pastikan Anda sudah melakukan registrasi akun Coretax. Selain telah memiliki akun Coretax, pastikan pula Anda sudah memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang digunakan sebagai tanda tangan digital.

Selain itu, Anda perlu menyiapkan Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 Formulir BPA1.

Nantinya, Anda dapat men-download sendiri Bupot tersebut melalui modul Portal Saya dan menu Dokumen Saya. Pada menu Dokumen Saya, cari dokumen dengan judul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1). Lalu, gulir ke kanan dan klik tombol Unduh untuk men-download Bupot tersebut.

Apabila Bupot tidak tersedia, Anda bisa mencoba menekan tombol refresh. Secara umum prosesnya terdiri dari 4 tahap utama:

1. Pembuatan Konsep SPT
2. Pengisian Induk SPT
3. Pengisian Lampiran SPT
4. Penyampaian SPT

@pajaktabanan Cara lapor SPT Tahunan dengan Coretax Form

1. Pembuatan Konsep SPT

   • Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT).
   • Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT).
   • Pada halaman SPT Belum Disampaikan, klik Buat Konsep SPT.

Langkah pada halaman Buat Konsep SPT

• Pilih Jenis SPT
• Klik PPh Orang Pribadi
• Klik Lanjut
• Pilih Periode Pelaporan
• Pilih SPT Tahunan
• Pilih periode Januari 2025 – Desember 2025
• Klik Lanjut
• Pilih Jenis SPT
• Pilih SPT Normal
• Klik Buat Konsep SPT
• Setelah itu sistem akan kembali ke halaman SPT Belum Disampaikan.
• Jika berhasil, draft SPT muncul pada daftar Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT.
• Pastikan memilih SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengisian Induk SPT

   • Formulir terdiri dari Induk SPT (main form) dan lampiran.

Induk SPT terdiri dari header dan bagian A–J. Kolom berikut terisi otomatis oleh sistem:

• Tahun Pajak / Bagian Tahun Pajak
• Periode Pembukuan
• Status SPT

Yang perlu diisi:

• Sumber Penghasilan ? pilih Pekerjaan
• Metode Pembukuan/Pencatatan ? pilih Pencatatan
• Bagian A – Identitas Wajib Pajak
• Data identitas terisi otomatis oleh sistem.
• Jika status suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), isi kolom Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri.

• Bagian B – Ikhtisar Penghasilan Neto

Jawab pertanyaan berikut:

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?
  Ya

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?Tidak

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?
  Tidak

• Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?
  Tidak Catatan:

• Jawaban akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran yang muncul.
• Sistem Coretax juga akan mengecek Bupot yang telah diterima dan menampilkan data tersebut jika tersedia.

• Bagian C – Perhitungan Pajak Terutang
• Kolom Penghasilan Neto Setahun terisi otomatis.
• Kolom Pengurang penghasilan neto (kompensasi kerugian/zakat di luar BPA1/BPA2) pilih Tidak.
• Penghasilan Neto setelah pengurangan terisi otomatis.
• Pilih PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai kondisi.
• Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang terisi otomatis.
• Kolom pengurang PPh terutang pilih Tidak.
• PPh terutang setelah pengurangan terisi otomatis.

• Bagian D – Kredit Pajak
• Apakah terdapat PPh yang dipotong/dipungut pihak lain?
  Ya

• Apakah menerima pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan?Tidak

• Kolom lainnya terisi otomatis.
• Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar
• Terisi otomatis oleh sistem.

• Bagian F – Pembetulan
• Diisi hanya jika SPT pembetulan.
• Jika SPT normal, kolom tidak dapat diisi.

• Bagian G – Permohonan Pengembalian
• Diisi jika status SPT lebih bayar dan mengajukan pengembalian pajak.

• Bagian H – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Ada 3 pertanyaan.

Pilih Tidak untuk ketiga pertanyaan tersebut.

• Bagian I – Pernyataan Transaksi Lain

Terdapat 8 pertanyaan, jawab sesuai kondisi Anda.

3. Pengisian Lampiran SPT

   • Secara default akan muncul Lampiran L-1 yang berisi:

• Harta dan utang pada akhir tahun pajak
• Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan
• Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan
• Daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan

• Lampiran lain muncul tergantung jawaban sebelumnya.
• Namun secara umum, karyawan hanya perlu mengisi Lampiran L-1.
• Jenis Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PER-11/PJ/2025).

4. Penyampaian SPT

   • Kembali ke Induk SPT.
   • Gulir ke Bagian K – Pernyataan.
   • Centang pernyataan kebenaran data.
   • Klik Simpan Konsep.
   • Klik Bayar dan Lapor.
   • Tanda Tangan SPT
   • Pilih Kode Otorisasi DJP pada kolom penyedia tanda tangan.
   • Masukkan passphrase (kode otorisasi DJP).
   • Klik Simpan.

Setelah Berhasil

• SPT akan berpindah ke submenu SPT Dilaporkan.
• Anda bisa melihat dan mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta mencetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan.

Wajib pajak orang pribadi memiliki waktu hingga Kamis (30/4) besok untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Pemerintah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan dari semula 31 Maret menjadi 30 April 2026. Perpanjangan ini sekaligus disertai relaksasi berupa penghapusan sanksi denda bagi wajib pajak yang terlambat melapor dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan perpanjangan diambil dengan mempertimbangkan dua hal utama, yakni momentum libur Lebaran serta kendala teknis pada sistem inti perpajakan (coretax).

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya mutar-mutar (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu. Kalau tergantung saya, berarti fix sampai akhir April," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak yang baru melaporkan SPT setelah 31 Maret hingga 30 April tidak akan dikenakan sanksi administratif.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi.

DJP juga menegaskan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak, termasuk tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian implementasi sistem coretax DJP dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Meski tenggat waktu tinggal satu hari, realisasi pelaporan SPT masih belum sepenuhnya optimal. Data DJP mencatat hingga 28 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 12.307.324.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10,33 juta SPT, diikuti wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1,34 juta SPT, serta wajib pajak badan sekitar 606 ribu SPT.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun coretax DJP tercatat mencapai 18,69 juta, yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah sebelumnya mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT dari target sekitar 15 juta pelaporan tahun ini.

Dengan sisa waktu yang terbatas, DJP mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT sebelum batas akhir 30 April 2026 untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi tanpa sanksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan fasilitas Coretax Mobile guna mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjabarkan bahwa Coretax Mobile merupakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang laporan akhirnya berstatus SPT Tahunan Nihil.

"Coretax Mobile/M-Pajak merupakan sistem Coretax DJP versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan," jelas Inge dalam Pengumuman No. PENG-29/PJ.09/2026, yang dikeluarkan pada Selasa (7/4/2026).

Layanan ini dapat diakses secara langsung melalui aplikasi M-Pajak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, otoritas pajak merinci tiga kriteria utama Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Coretax Mobile ini. Ketentuan kriteria tersebut mencakup:

Pertama, berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua, hanya memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan dari satu pemberi kerja, atau berstatus murni sebagai karyawan.

Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status Normal, yang artinya bukan merupakan laporan pembetulan, dengan hasil akhir Nihil.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria di atas, pelaporan dapat dimulai dengan mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi M-Pajak yang tersedia secara resmi di Playstore bagi pengguna Android maupun AppStore untuk perangkat iOS. Setelah aplikasi terpasang di gawai, pengguna cukup menekan tombol "Login" lalu memilih opsi "Lanjutkan Masuk Coretax".

Langkah berikutnya, pengguna harus masuk menggunakan akun Coretax DJP masing-masing untuk mulai membuat konsep SPT. DJP menegaskan agar seluruh proses pengisian SPT Tahunan tersebut dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas.

Adapun panduan tata cara pelaporan yang komprehensif telah disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses publik melalui tautan resmi di https://s.kemenkeu.go.id/SPTMpajak.

Di tengah tingginya ancaman kejahatan siber, DJP juga memberikan peringatan keras dan mengingatkan masyarakat bahwa Coretax Mobile hanya dapat diunduh melalui toko aplikasi resmi. Guna mencegah modus penipuan yang kerap mengatasnamakan DJP, masyarakat diminta untuk menghindari instalasi aplikasi melalui tautan (link) tidak dikenal ataupun instalasi dari luar Playstore dan AppStore.

Wajib pajak juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya mengakses layanan perpajakan melalui laman atau aplikasi yang resmi dirilis instansi. Apabila masyarakat masih menemui kendala teknis atau memerlukan bantuan asistensi lebih lanjut, DJP membuka saluran pengaduan melalui layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Namun, menjelang batas waktu pelaporan, apakah pelaporan SPT bisa diperpanjang jika belum siap?

Secara aturan, jawabannya adalah bisa. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 3 ayat (4), yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan.

Batas Waktu dan Ketentuan Perpanjangan SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu normal pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Apabila tidak dapat memenuhi tenggat tersebut, wajib pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan. Namun, perpanjangan ini tidak otomatis diberikan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara resmi dengan mencantumkan alasan serta melengkapi sejumlah dokumen pendukung.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

• Perhitungan sementara Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu tahun pajak
• Laporan keuangan sementara
• Bukti pembayaran pajak (jika ada kekurangan bayar)
• Surat keterangan dari akuntan publik (jika laporan keuangan belum final)
• Surat kuasa khusus (jika diwakilkan)

Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah diajukan, DJP akan memproses permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Apakah Sanksi Telat Lapor Pajak Dihapus?

Di tengah kewajiban pelaporan tersebut, beredar anggapan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan lapor pajak telah dihapus, padahal faktanya kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya berupa penghapusan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan relaksasi khusus untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu normal pelaporan dan pembayaran tetap jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi yang baru melapor atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif
Penghapusan ini mencakup:

• Denda keterlambatan pelaporan
• Bunga atas keterlambatan pembayaran

Menariknya, penghapusan sanksi ini dilakukan tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Selain itu, keterlambatan dalam periode relaksasi ini juga tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu, seperti tidak menjadi alasan pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan Bersifat Sementara

Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini bukan berarti sanksi keterlambatan dihapus secara permanen. Relaksasi ini diberikan dalam rangka penyesuaian terhadap implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP).

Artinya, di luar periode dan ketentuan tersebut, sanksi administratif tetap berlaku sesuai aturan dalam UU KUP. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu, tanpa perpanjangan atau tanpa masuk dalam kebijakan relaksasi, tetap berpotensi dikenakan denda dan sanksi lainnya.

Dengan demikian, meskipun ada kelonggaran hingga 30 April 2026, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan SPT tepat waktu atau segera mengajukan perpanjangan guna menghindari risiko sanksi di kemudian hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat menjelang batas akhir pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, hingga 30 Maret 2026, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak untuk Tahun Pajak 2025 mencapai 10.124.668 SPT.

“Dari total tersebut, sebanyak 8.877.779 SPT disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (31/3/2026).

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Pelaporan SPT Tahunan di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi. Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Secara perinci, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan terdiri dari 8.877.779 SPT orang pribadi karyawan, 1.039.175 SPT orang pribadi nonkaryawan, serta 205.752 SPT badan dalam rupiah dan 145 SPT badan dalam valuta asing.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 1.795 SPT badan dalam rupiah dan 22 SPT badan dalam valuta asing.

Di sisi lain, DJP juga mencatat peningkatan signifikan dalam aktivasi akun Coretax sebagai bagian dari transformasi digital layanan perpajakan.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax DJP mencapai 17.367.922 akun.

Rinciannya, sebanyak 16.310.079 akun berasal dari wajib pajak orang pribadi, 967.121 dari wajib pajak badan, 90.495 dari instansi pemerintah, serta 227 dari pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Peningkatan pelaporan SPT dan aktivasi Coretax ini menunjukkan semakin luasnya adopsi layanan perpajakan digital oleh masyarakat.

DJP pun terus mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan kanal digital guna mempermudah kepatuhan pajak secara cepat dan efisien.

Perlu diketahui, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT atau tidak melaporkannya sama sekali dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam aturan tersebut, sanksi administrasi berupa denda diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun besaran denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT antara lain sebagai berikut:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan

• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain sanksi denda, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pelaporan SPT dan segera menyelesaikan kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menembus 10,1 juta hingga akhir Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu jutaan wajib pajak memanfaatkan kelonggaran pelaporan hingga 30 April 2026.

Perpanjangan waktu ini diberikan tanpa sanksi administratif untuk mengantisipasi kendala teknis sekaligus memberi ruang adaptasi sistem baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, total SPT yang telah disampaikan mencapai 10.124.668 hingga Senin (30/3/2026) pukul 24.00 WIB. “Per 30 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan mencapai 10.124.668,” kata Inge dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Inge merinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.877.779 SPT. Disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1.039.175 SPT dan wajib pajak badan 205.897 SPT, termasuk pelaporan dalam denominasi rupiah dan dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan lebih rinci karena data wajib pajak terintegrasi dan terisi otomatis. “Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata Bimo.

Selain pelaporan SPT, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat. Hingga akhir Maret, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.367.922, terdiri dari 16.310.079 wajib pajak orang pribadi, 967.121 wajib pajak badan, 90.495 instansi pemerintah, serta 227 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik.

DJP mencatat masih ada jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT hingga batas normal 31 Maret. Bimo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan waktu tambahan yang diberikan pemerintah. “Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” kata Bimo.

Dengan kapasitas sistem yang kini mampu menampung ratusan ribu pelaporan per hari, DJP optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat seiring adaptasi terhadap sistem Coretax.

Bisnis.com, PEKANBARU — Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT di wilayah Riau baru mencapai 48,22% hingga 25 Maret 2026. Dari total 493.529 wajib pajak yang harus melapor, baru 237.891 SPT yang telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana mengatakan ada sejumlah langkah yang telah disiapkan untuk memacu kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu berakhir.

"Kanwil DJP Riau membentuk Satuan Tugas [Satgas] penerimaan SPT, membuka layanan jemput bola melalui asistensi pengisian SPT di luar kantor, menyediakan layanan tambahan pada akhir pekan, serta menambah helpdesk dan sarana prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Selain itu, DJP Riau juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi, mencakup perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 serta penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga.

"Langkah ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan," jelas Hermiyana.

Selain itu untuk mendongkrak angka pelaporan SPT, Kanwil DJP Riau menggelar silaturahmi dan media meeting bersama puluhan perwakilan media massa di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan informasi perpajakan kepada masyarakat.

"Media adalah mitra strategis kami dalam membangun kepercayaan publik terhadap DJP. Informasi yang kami sampaikan akan jauh lebih berdampak jika dapat diteruskan secara tepat kepada masyarakat melalui rekan-rekan media," ujar Hermiyana.

Selain sesi diskusi dan pemaparan data, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax DJP. Para peserta dari kalangan media diberikan kesempatan merasakan langsung proses pelaporan SPT secara elektronik sebagai bentuk edukasi dan peningkatan literasi perpajakan.

DJP Riau berharap sinergi dengan media massa dapat mempercepat peningkatan angka kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu yang telah diperpanjang berakhir, sehingga target kepatuhan wajib pajak di Provinsi Riau dapat tercapai secara optimal tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 17.189.768 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax hingga 29 Maret 2026, menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 16.135.564.

“Selain itu, terdapat 963.517 wajib pajak badan, 90.460 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (30/3/2026).

Seiring dengan meningkatnya aktivasi akun, progres pelaporan SPT Tahunan juga terus bertambah. Hingga periode yang sama, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 9.751.452 untuk Tahun Pajak 2025.

Dari total tersebut, pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.562.326 SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi non-karyawan tercatat sebanyak 988.464 SPT.

Adapun pelaporan dari wajib pajak badan untuk tahun buku Januari–Desember mencapai 198.788 SPT dalam rupiah dan 140 SPT dalam dollar AS.

Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 1.713 SPT dalam rupiah dan 21 SPT dalam dollar AS.

DJP mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu berakhir guna menghindari kendala teknis maupun keterlambatan pelaporan.

Langkah aktivasi akun Coretax DJP

Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online dan NPWP 16 digit, proses aktivasi akun dapat dilakukan dengan langkah berikut:

• Kunjungi laman resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id/ lalu pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
• Centang opsi bahwa wajib pajak sudah terdaftar.
• Masukkan NPWP dan klik “Cari”.
• Isi detail kontak berupa email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online.
• Lakukan verifikasi identitas.
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”.
• Cek email untuk mendapatkan surat penerbitan akun berisi kata sandi sementara (pastikan berasal dari domain @pajak.go.id).
• Login pertama kali menggunakan kata sandi tersebut dan ikuti petunjuk lanjutan.
• Setelah tahap ini selesai, wajib pajak sudah memiliki akses awal ke sistem Coretax DJP.
• Cara mengajukan Kode Otorisasi
• Untuk dapat menandatangani dokumen perpajakan, wajib pajak perlu mengajukan Kode Otorisasi atau sertifikat digital dengan langkah berikut:
• Login ke akun Coretax DJP.
• Masuk ke menu “Portal Saya” dan pilih “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Pilih jenis sertifikat “Kode Otorisasi DJP”.
• Buat passphrase sebagai kode keamanan.
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”.
• Cek status pada menu Profil Saya → Nomor Identifikasi Eksternal → Digital Certificate.
• Jika status belum valid, klik “Periksa Status” dan ulangi proses jika diperlukan.
• Jika berhasil, status akan berubah menjadi “Valid”.
• Setelah memiliki Kode Otorisasi, wajib pajak dapat menggunakan seluruh fitur Coretax DJP, termasuk pelaporan SPT Tahunan dan penandatanganan dokumen perpajakan secara elektronik.

DJP mengimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi akun dan pengajuan Kode Otorisasi guna menghindari kendala saat mendekati batas waktu pelaporan pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Meski demikian, batas waktu normal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap jatuh pada 31 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, wajib pajak yang melaporkan SPT atau melakukan pembayaran setelah 31 Maret hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, DJP juga tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak selama periode relaksasi. Apabila sanksi administratif telah terlanjur diterbitkan, maka akan dihapus secara jabatan.

Bimo menjelaskan, kebijakan ini diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan mempertimbangkan data kinerja penerimaan SPT serta kondisi implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Ia mengakui, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena memerlukan verifikasi dengan berbagai basis data, seperti data kependudukan dan perizinan usaha.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata dia.

Di sisi lain, DJP juga mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Hingga 26 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 9.131.427.

Rinciannya, sebanyak 8.196.513 berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 924.443 dari nonkaryawan, serta sekitar 190.691 dari wajib pajak badan dalam rupiah dan 138 dalam dollar AS.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebutkan, masih ada sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujar Inge.

Seiring dengan itu, aktivasi akun sistem Coretax juga terus meningkat. Hingga periode yang sama, jumlah akun yang telah diaktifkan mencapai 16.963.643, didominasi wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah meningkatkan kapasitas sistem hingga mampu menampung sekitar 390.000 SPT per hari. Meski demikian, sejumlah kendala teknis seperti sistem lambat masih dihadapi dan dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi.

Bimo menambahkan, kebijakan perpanjangan ini juga berdampak pada pergeseran penerimaan negara ke bulan berikutnya.

“Ada pergeseran penerimaan, mungkin sekitar Rp 5 triliun yang akan geser ke April,” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lapor SPT hingga 30 April 2026 Bebas Denda, DJP Beri Relaksasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghapus denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Penghapusan sanksi administratif tersebut berlaku hingga batas waktu pelaporan SPT pada 30 April 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam pengumuman DJP yang menyatakan wajib pajak (WP) tetap memiliki tenggat normal hingga 31 Maret 2026. Namun, bagi yang melaporkan dan/atau membayar pajak setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026 tidak akan dikenakan denda maupun bunga.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Jumat (27/3).

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan penghapusan sanksi berlaku untuk beberapa kondisi, termasuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, serta pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

DJP juga memastikan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, apabila STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan oleh kantor pajak.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu. Inge menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu maupun penolakan pengajuan status tersebut.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu," tulisnya lebih lanjut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian perpajakan seiring implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Hingga Kamis (26/3), DJP mencatat sebanyak 9,13 juta SPT Tahunan telah dilaporkan oleh wajib pajak. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai sekitar 16,96 juta.

Dengan adanya relaksasi ini, WP orang pribadi yang belum sempat melaporkan SPT hingga akhir Maret masih memiliki waktu tambahan tanpa dikenakan sanksi selama pelaporan dilakukan paling lambat 30 April 2026.

Bisnis.com, DENPASAR — Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 28 Februari 2026 mencapai 8,69% dari target APBN 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan kinerja ini menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan [PBk] atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Kamis (26/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa.

Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%). Dari sisi sektoral, Sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%.

Sementara itu, sektor jasa keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan. Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan.

"Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar," ujar Judiana.

Ditjen Pajak juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14–29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak NTB hingga Februari 2026 menunjukkan tren positif. DJP akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan guna menjaga momentum penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.