Bisnis.com, JAKARTA – Transaksi jual investor asing sepanjang perdagangan saham pekan lalu mencapai Rp55,98 triliun, dengan pembelian sebesar Rp52,73 triliun sehingga menyisakan nilai jual bersih (net sell) mencapai Rp3,25 triliun. Hengkangnya asing ini disebabkan salah satunya karena kekhawatiran pelaku pasar atas independensi Bank Indonesia (BI).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari kombinasi beragam faktor, seperti jatuhnya rupiah yang sempat mendekati level Rp17.000 per dolar AS sampai kredibilitas otoritas moneter Tanah Air.

"Kita melihat rupiah sempat hampir di level Rp17.000, lalu di sisi lain terkait kredibilitas fiskal nasional maupun independensi Bank Indonesia di tengah pencalonan keponakan Presiden Prabowo menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Itu memang headwins-nya," kata Nafan kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nafan memperkirakan tren hengkangnya aliran dana asing tersebut hanya akan bersifat sementara karena secara fundamental makro, perekonomian Indonesia dinilai tetap kuat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,9% sampai 5,7% pada 2026.

Menurutnya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang kuat itu akan didukung oleh momentum pemulihan daya beli domestik di kuartal I/2026 saat ada periode Imlek dan Lebaran. Namun, untuk merealisasikan proyeksi tersebut pemerintah dinilai perlu melakukan sinergi lintas otoritas.

"Tinggal bagaimana pemerintah ke depan agar di kuartal selanjutnya pertumbuhan ekonomi terus membaik, pemerintah maupun juga BI harus sinergi. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan stimulus fiskal, stimulus ekonomi riil, Bank Indonesia memberi stimulus moneter, ini harus sinergi. Terlepas daripada dinamika independensi BI di tengah ramai isu pencalonan keponakan Presiden Prabowo jadi Deputi Gubernur BI," ujar Nafan.

Mirae Asset Sekuritas memproyeksi Bank Indonesia sepanjang 2026 akan menurunkan BI-Rate sebanyak dua kali. Keputusan tersebut menurutnya akan tergantung dari dinamika kebijakan moneter The Fed sampai pergerakan nilai tukar rupiah yang menurut Nafan saat ini sudah dalam tren menguat.

"Ini tentu bisa membuat IHSG kita bisa lebih likuid dan ini bisa membuat asing mempertimbangkan kembali masuk. Apalagi saham-saham bluechip rata-rata sudah terdiskon, belum lagi kita nantikan GDP Indonesia full year 2025. Pasar juga menantikan dividen," tandasnya.

Menilik dinamika pergantian pejabat BI, Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR yang berisi tiga nama calon untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri. Dari tiga nama itu, salah satunya adalah keponakan Prabowo sendiri, Thomas Djiwandono.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sebelumnya menepis kekhawatiran publik ihwal kekhawatiran independensi BI, mengatakan bahwa hubungan kekerabatan antara Thomas dengan Prabowo tidak serta merta menjadi indikator hilangnya independensi bank sentral.

Misbakhun menjamin proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Publik diminta untuk menilai langsung kapasitas para calon saat proses tersebut berlangsung.

"Kalau saya menilai secara kemampuan, Pak Tommy Djiwandono adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam sisi akademik, dari sisi pengalaman dan birokrasi beliau juga ada. Menurut saya, [beliau] figur yang juga pantas untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," katanya.

Sementara itu, dalam laporan Global Risks Report 2026, World Economic Forum (WEF) menyoroti fenomena "politisasi kebijakan moneter" yang terjadi di banyak negara beberapa waktu terakhir. Perkembangan tersebut dipicu oleh menumpuknya utang global yang telah menembus angka US$251 triliun atau setara 235% dari PDB dunia.

Ketika beban bunga utang pemerintah melonjak akibat era suku bunga tinggi (higher-for-longer), ruang fiskal di banyak negara makin menyempit. Situasi ini menciptakan godaan politik yang besar bagi pemerintah untuk mengintervensi keputusan bank sentral.

"Ada risiko nyata bahwa pemerintah akan menekan bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter guna membantu membiayai defisit, bukan berdasarkan fundamental inflasi," tulis WEF dalam laporan tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek saham berkapitalisasi besar yang tergabung dalam indeks LQ45 diproyeksikan mencatatkan kinerja positif sepanjang 2026.

Optimisme ini sejalan dengan target ambisius Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diperkirakan mampu menembus level psikologis 10.000.

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG menutup perdagangan Selasa (6/1/2026) di level all time high (ATH) perdana tahun ini dengan kenaikan 0,84% ke level 8.933,60.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menjelaskan bahwa performa saham blue chip tahun ini akan ditopang oleh fundamental ekonomi nasional yang tetap solid di tengah berbagai dinamika global.

Pemulihan indeks elit tersebut dinilai menjadi fokus utama setelah sempat tertinggal dari laju indeks komposit pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 Desember 2025, indeks komposit atau IHSG menorehkan kenaikan 22,13% sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, LQ45 hanya mencatat kenaikan 2,41% year to date (YtD).

“Prospek saham LQ45 di tahun 2026 diproyeksikan sangat positif dengan target optimis IHSG menembus level 10.000,” ungkap Abida, Selasa (6/1/2026).

Abida memaparkan bahwa sedikitnya terdapat dua katalis utama yang menjadi mesin penggerak indeks LQ45 sepanjang tahun ini. Pertama adalah adanya ekspektasi penurunan suku bunga acuan pada awal tahun.

Penurunan tersebut diharapkan dapat menekan biaya dana emiten dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal itu secara langsung menguntungkan sektor perbankan dan konsumer yang mendominasi LQ45.

Kedua, adanya stimulus fiskal besar dari kebijakan pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai akan menjadi motor penggerak sektor riil dan meningkatkan perputaran uang di tingkat domestik, yang pada gilirannya memperkuat kinerja fundamental emiten di sektor terkait.

Meski dibayangi sentimen positif, Abida memberikan catatan terkait sejumlah risiko eksternal yang dapat menahan laju penguatan pasar modal Indonesia.

Ketidakpastian kebijakan perdagangan global, utamanya terkait dengan potensi kenaikan tarif oleh pemerintah baru Amerika Serikat (AS) dapat menjadi faktor risiko utama yang perlu diwaspadai pelaku pasar. Selain itu, kata Abida, normalisasi kebijakan moneter di Jepang turut menjadi sorotan.

“Normalisasi lanjutan suku bunga Jepang berpotensi memengaruhi likuiditas di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” pungkasnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.