JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diproyeksikan mencapai 5 juta ton pada April mendatang.

Amran mengatakan, stok CBP di gudang Perum Bulog saat ini sudah mencapai 3,9 juta ton dan menjadi capaian terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Minggu ini Insyaallah 4 juta ton dan 1 bulan ke depan 5 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama sejarah Republik Indonesia,” kata Amran sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).

Mengacu pada stok paling mutakhir dan padi di sawah Kementerian Pertanian memprediksi volume CBP bahkan akan mencapai 6 juta ton. “Insya Allah bulan 4, 5, 6 (April, Mei, Juni), itu bisa 6 juta ton,” ujar Amran.

Menurutnya, kenaikan stok CBP awal tahun 2026 menunjukkan tren positif produksi bulanan dengan serapan oleh Perum Bulog.

Sebagai perbandingan, realisasi serapan Bulog pada 11 Maret 2026 lebih tinggi dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri kuartal pertama 2025.

Catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), realisasi pengadaan beras per 11 Maret mencapai 928,2 ribu ton.

Volume serapan itu lebih tinggi 208,8 ton dibandingkan serapan Januari-Maret 2025 di angka 719.3 ton.

Amran yang juga menjabat Kepala Bapanas menyebut, capaian ini merupakan kerja keras semua pihak yang turut mewujudkan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

“Capaian kita alhamdulillah, luar biasa. Kita sudah mulai ekspor ke negara lain dan insya Allah mudah-mudahan tiga negara menyusul, kita ekspor ke negara tetangga," tutur Amran.

Menyadari volume serapan CBP akan begitu tinggi, Bapanas menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 2 Tahun 2026.

Aturan itu mempertajam sejumlah poin penting dalam proses penyerapan hingga penyaluran beras sehingga stok CBP semakin baik.

Perbapanas itu juga mempertegas pembelian Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), beras medium, dan beras premium untuk stok CBP.

Bapanas menekankan, GKP yang dibeli harus gabah yang telah masuk usia panen.

Bapanas juga menyatakan GKP bisa diolah menjadi GKG, beras medium, dan beras premium.

Dalam pembelian itu, Bapanas meminta Bulog menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras mulai awal Maret 2026 hingga akhir tahun.

Adapun, pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 828.000 ton. Untuk mendukung program tersebut, telah dialokasikan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun dalam pagu anggaran Bapanas.

Dalam hal penugasan, Perum Bulog diarahkan untuk memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke wilayah non-sentra produksi padi serta daerah yang tidak sedang memasuki masa panen raya.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 3,7 juta ton, sehingga program beras SPHP bisa digelontorkan bagi masyarakat Indonesia.

“Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita. Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2026 sebagaimana diatur Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, mulai tahun ini beras SPHP dapat disalurkan dalam 2 jenis kemasan. Beras SPHP dapat disalurkan dalam bentuk kemasan 5 kilogram (kg) dan juga dalam kemasan 2 kg.

Kemudian, kemasan 50 kilogram hanya diperbolehkan disalurkan secara terbatas di wilayah tertentu, seperti Maluku, Papua, serta kawasan 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Penerapannya juga dapat diperluas ke daerah lain sesuai dengan hasil rapat koordinasi pemerintah.

Selain itu, Bapanas juga menetapkan aturan baru terkait batas maksimal pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Setiap konsumen diperkenankan membeli paling banyak lima kemasan ukuran 5 kilogram.

Selain itu, tersedia pilihan kemasan 2 kilogram dengan batas pembelian maksimal dua kemasan. Lebih lanjut, beras SPHP yang telah dibeli dilarang untuk diperjualbelikan kembali karena mengandung unsur subsidi dari anggaran negara.

Bapanas merinci ketentuan harga beras SPHP pada tiga lini distribusi. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga di gudang Bulog dipatok Rp11.000 per kilogram.

Selanjutnya, harga dari distributor ke pengecer maksimal Rp11.700 per kilogram, sementara harga eceran tertinggi di tingkat konsumen ditetapkan Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, serta Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, harga di gudang Bulog ditetapkan Rp11.300 per kilogram. Harga dari distributor ke pengecer dibatasi maksimal Rp12.000 per kilogram, dan harga di tingkat konsumen paling tinggi Rp13.100 per kilogram.

Adapun untuk Maluku dan Papua, harga beras SPHP di gudang Bulog ditetapkan Rp11.500 per kilogram. Harga dari distributor ke pengecer maksimal Rp12.300 per kilogram, sedangkan harga eceran di tingkat konsumen dibatasi hingga Rp13.500 per kilogram.

Jika melihat realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang 2025 yang diperpanjang hingga akhir Februari, volumenya telah mencapai 1,025 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada Januari 2026 naik 38,69 persen dibandingkan Januari 2025.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Ateng Hartono, mengatakan kenaikan produksi itu mengikuti luasan lahan panen yang bertambah dari 0,42 juta hektar menjadi 0,57 juta hektar.

Meski demikian, BPS juga melaporkan luasan lahan panen padi selama tiga bulan ke depan berpotensi turun.

SHUTTERSTOCK/GNOMEANDI Ilustrasi panen padi, petani memanen padi, produksi beras.

“Angka potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen, dan lain sebagainya,” kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan perhitungan BPS, luas panen padi berkurang 0,16 juta hektar menjadi 3,92 juta hektar selama periode Februari sampai April.

Luasan lahan itu turun 3,87 persen dibandingkan periode Februari-April 2025.

Potensi luasan lahan panen yang berkurang diikuti penurunan volume produksi GKG menjadi 21,24 juta ton, turun 4,04 persen dibandingkan tahun 2025.

Selain GKG, produksi beras Februari-April 2026 juga diprediksi berkurang 4,02 persen dibanding tahun lalu menjadi 12,23 juta ton.

Sementara itu, dibanding Januari 2025, luas lahan panen jagung pada awal tahun ini justru terpantau naik 11,17 persen dengan angka 0,24 juta hektar.

Kenaikan luas panen itu juga diikuti peningkatan produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen).

PIXABAY/MUHAMMAD AAMIIR AKHTER Ilustrasi jagung.

BPS mencatat, JPK KA 14 persen pada Januari 2026 mencapai 1,38 juta ton, naik 11,09 persen dibandingkan Januari 2025.

Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini mencapai 3,5 juta ton.

Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras itu terus naik 15 persen selama bulan Maret.

Jika tren ini terus bertahan sampai akhir bulan, pemerintah memperkirakan stok CBP mencapai 6 juta ton.

“Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka, kalau konsisten hingga akhir tahun, potensi surplus diperkirakan bisa mencapai sekitar 9 juta ton,” tutur Amran, Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) pada awal tahun 2026 ini mencapai 3,24 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa besaran tersebut merupakan sisa persediaan pasokan alias carry over stok dari tahun lalu.

“Stok beras Bulog di akhir tahun 2025 kemarin sampai dengan pukul 00.00 di tahun 2026 adalah 3.248.472 ton,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, jumlah tersebut juga melanjutkan tren positif dari cadangan stok beras tertinggi yang sempat dicatatkan Bulog pada pertengahan 2025, yakni sekitar 4,2 juta ton.

Rizal menyebut bahwa saat ini, Bulog tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis menyongsong peningkatan target penyerapan gabah atau beras petani yang menjadi 4 juta ton, serta target serapan jagung yang menjadi 1 juta ton.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, dia mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah merencanakan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen, guna memperkuat pengelolaan hasil pangan dari hulu ke hilir.

"Kami ingin hasil produksi petani tidak hanya terserap, tetapi juga terjaga mutunya dan memiliki nilai tambah," pungkas purnawirawan TNI ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung. Menurut Zulhas, penugasan pengadaan cadangan pangan tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.

“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikan jadi 4 juta,” kata Zulhas usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Indonesia sudah tidak mengimpor beras di tahun ini. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas mengatakan bahwa realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada tahun ini, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas.

Adapun hingga saat ini per Selasa (21/10/2025), Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3,8 juta ton.

“Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8 [juta ton],” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Hal ini seiring dengan tak ada keran impor yang terbuka ke Indonesia.

“Oleh karena itu Mentan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada pangan,” imbuhnya.

Dia menyebut keberhasilan ini merupakan sinergi dan koordinasi bersama kementerian/lembaga, termasuk dengan TNI/Polri.

Zulhas menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan optimalisasi lahan berupa intensifikasi, mulai dari perbaikan tata kelola pangan bersubsidi, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi, pemberdayaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga penggunaan teknologi pertanian modern.

Dalam hal tata kelola pupuk, Zulhas menyebut bahwa pemerintah telah memangkas 145 peraturan menjadi 3 regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dengan demikian, pupuk subsidi bisa diperoleh lebih cepat ke para petani.

“Dulu pupuk hadir biasanya itu waktu panen, panen baru pupuk hadir, ini pupuk hadir sebelum tanam, baru beberapa itemnya dikerjakan produksi kita tadi naik hampir 13%,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi berupa cetak sawah baru. Dalam hal ini, pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.