Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) tengah mencari upaya menggaet investor untuk masuk ke kawasan industri dalam negeri dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemlu) guna memperkuat diplomasi ekonomi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kerja sama dengan Kemlu menjadi momentum strategis untuk menyinergikan diplomasi luar negeri dengan penguatan industri nasional melalui kawasan industri.

“Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Dia memastikan kawasan industri Indonesia menghadirkan kesiapan konkret mulai dari lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang telah berjalan, sehingga mampu mempercepat realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data BKPM, sepanjang triwulan III/2025, realisasi investasi menembus Rp491,4 triliun, meningkat 13,9% secara tahunan. Secara kumulatif, investasi kuartal pertama hingga kuartal ketiga mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75% dari target tahunan.

Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi, meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Dengan optimisme capaian tahun ini, pengusaha kawasan industri menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana diarahkan Presiden Republik Indonesia akan lebih mudah dicapai apabila investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi.

“Target pertumbuhan 8% membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat,” tambahnya.

HKI menilai peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis dalam mengarahkan minat investor internasional ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap, sehingga diplomasi ekonomi dapat berujung pada realisasi investasi yang nyata.

Untuk itu, melalui kemitraan ini dia menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra aktif Kementerian Luar Negeri dalam menjadikan kawasan industri sebagai wajah konkret diplomasi ekonomi Indonesia yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) memperkuat ekspansi di sektor kepelabuhanan dan penyimpanan melalui pembangunan fasilitas tangki bitumen berkapasitas total 12.000 m³ yang dijalankan oleh anak usaha, PT Redeco Petrolin Utama (RPU). Pembangunan ini resmi dimulai melalui seremoni groundbreaking di Serang, Selasa (2/12/2025).

Fasilitas penyimpanan tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan nasional terhadap pasokan bitumen, sekaligus memperkuat integrasi aset-aset industri milik Chandra Asri Group sebagai perusahaan induk CDI Group. Tangki bitumen ini dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal III/2026.

CDI Group menyampaikan bahwa fasilitas tersebut terdiri dari tiga tangki berkapasitas 3.000 m³, 4.000 m³, dan 5.000 m³. Selain untuk menyerap kebutuhan pasar domestik, fasilitas ini juga akan berperan dalam mengintegrasikan rantai suplai bersama Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd, yang akan menjadi pemasok bitumen.

Presiden Direktur CDIA, Fransiskus Ruly Aryawan, mengatakan pembangunan fasilitas tangki bitumen menjadi langkah penting perusahaan dalam memperkuat penyediaan infrastruktur industri yang terintegrasi.

“Kehadiran fasilitas ini akan memperkuat integrasi aset Chandra Asri Group, sekaligus menegaskan peran CDI Group dalam penyediaan infrastruktur industri. Dengan rekam jejak RPU di sektor kepelabuhanan dan penyimpanan, kami siap mendukung kebutuhan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Ruly di keterbukaan Informasi, Selasa (2/12/2025).

Dengan penambahan fasilitas baru ini, RPU akan mengoperasikan total 75 tangki penyimpanan, yang mencakup produk petrokimia, minyak bumi, pelumas, dan kini bitumen sebagai produk cair terbaru. RPU juga memiliki dua dermaga yang terhubung langsung dengan jaringan tangki berbagai ukuran, memungkinkan proses bongkar muat yang efisien.

Beroperasi sejak 1986 di wilayah Merak, Banten, RPU dikenal sebagai operator fasilitas kepelabuhanan dan terminal penyimpanan yang melayani berbagai kebutuhan industri. Penambahan fasilitas tangki bitumen ini disebut akan memperkuat posisi CDIA sebagai mitra strategis bagi industri yang membutuhkan solusi logistik dan penyimpanan cair berstandar tinggi.

CDIA saat ini mengelola portofolio infrastruktur mencakup pembangkit listrik 320 MW, fasilitas pengolahan air dengan kapasitas 4.874 liter per detik, dua jetty, tangki penyimpanan berkapasitas gabungan 130.000 m³, serta sembilan armada kapal berukuran 5.000–8.600 DWT.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis 24 perusahaan yang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengatakan kasus ini bermula dari laporan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat (AS) yang menemukan paparan Cs-137 pada Agustus 2025.

“Pada 19 Agustus 2025, FDA secara resmi mengumumkan adanya kontaminasi tersebut pada produk udang beku asal Indonesia yang diidentifikasi sebagai produk milik PT BMS atau Bahari Makmur Sejati, yang merupakan salah satu tenant di Kawasan Industri Modern Cikande,” ujar Tri dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (10/11/2025) lalu.

Tri menyampaikan sebanyak 18 kontainer produk udang milik BMS yang tengah dalam proses ekspor ke AS dipulangkan kembali ke Indonesia sejak 2 September 2025. Pemerintah, melalui Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menetapkan Kawasan Industri Modern Cikande sebagai kejadian khusus cemaran radiasi Cs-137.

Tri juga memaparkan profil kawasan industri yang beroperasi sejak 1991 di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kawasan ini dikelola oleh PT Modern Industrial Estate, dengan izin usaha kawasan industri seluas 1.463 hektare, dan memiliki rencana perluasan hingga 3.175 hektare.

“Saat ini kawasan tersebut terdapat 271 perusahaan atau tenant, di mana 181 di antaranya telah beroperasi secara aktif,” ucap Tri.

Tri menyebut kawasan industri ini menyerap sekitar 45 ribu tenaga kerja. Kawasan Industri Cikande dilengkapi berbagai infrastruktur pendukung yang terintegrasi, mulai dari jaringan listrik dan gas, water treatment plant, jaringan telekomunikasi, serta sarana penunjang seperti area komersial, hotel, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.

“Waste water treatment plant atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan ditargetkan selesai pada 2026,” lanjut Tri.

Menurutnya, kelengkapan infrastruktur dan skala kegiatan industri yang besar menunjukkan kawasan industri modern Cikande memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi, dan pengembangan ekonomi regional. Oleh karena itu, Kemenperin mendukung kontribusi kawasan tersebut dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian.

“Yang pertama kami lakukan adalah memperkuat sistem industrial safety management dan environmental governance di kawasan industri,” sambung Tri.

Ia menambahkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri, yang akan efektif berlaku pada 23 Januari 2026. Tri menilai penerapan standar ini bertujuan mendorong peningkatan daya saing kawasan industri, efektivitas layanan kepada tenant, serta pengendalian dampak kawasan industri terhadap lingkungan sekitar.

“Melalui penerapan standar dan mekanisme akreditasi ini diharapkan kawasan industri di Indonesia dapat berkembang secara profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip kawasan industri berwawasan lingkungan serta pembangunan ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi,” kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meyakini 44 kawasan industri yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% dengan sejumlah syarat perbaikan regulasi.

Pemerintah melalui Permenko Perekonomian Nomor 16/2025 telah menetapkan 44 PSN kawasan industri. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat investasi, membuka lapangan kerja baru, dan jadi motor pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai penetapan itu sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong industrialisasi dan pemerataan pembangunan ke luar Jawa.

“Dengan status PSN, kawasan industri memperoleh dukungan lintas kementerian dan kemudahan perizinan yang signifikan. Ini akan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan memperkuat daya saing industri nasional,” kata Ma’ruf dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Menurut Ma’ruf, status PSN tak hanya memberikan kepastian hukum dan percepatan realisasi investasi, tetapi juga memastikan dukungan infrastruktur industri lebih terarah di berbagai daerah.

Oleh karena itu, HKI meminta agar koordinasi antar kementerian dan lembaga diperkuat, terutama soal perizinan, pembebasan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

“Pemerintah sudah memberikan arah yang jelas dengan menetapkan 44 kawasan industri sebagai PSN. Sekarang saatnya seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar investasi benar-benar bergerak dan menyerap tenaga kerja secara nyata,” ujarnya.

Namun, HKI juga mengingatkan masih ada sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan bersama. Pertama, sinkronisasi tata ruang dan status lahan, terutama kawasan yang masih menunggu finalisasi RDTR.

Kedua, keterlambatan perizinan lintas sektor, termasuk AMDAL dan perizinan lingkungan lainnya. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, gas, air baku, dan konektivitas logistik.

Terakhir, kepastian insentif fiskal dan nonfiskal, khususnya bagi kawasan industri di luar Jawa. Pihaknya optimistis apabila hambatan tersebut diatasi dengan koordinasi lintas instansi yang solid, maka kawasan industri PSN akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pendorong ekspor bernilai tambah.

“HKI tetap berkomitmen memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan melalui advokasi kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra internasional,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pertumbuhan subsektor industri mengalami pertumbuhan yang solid hingga 12,27 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa subsektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni industri logam dasar 12,27 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki 8,13 persen, serta industri makanan dan minuman 6,18 persen.

"Pertumbuhan di berbagai subsektor ini mencerminkan semakin solidnya struktur industri nasional, baik dari hulu hingga hilir," ujar Agus di Jakarta, Senin.

Selain itu, subsektor barang logam, elektronik dan peralatan listrik, industri kimia dan farmasi, serta industri mesin dan perlengkapan juga menunjukkan pertumbuhan kuat di kisaran 5-6 persen.

Agus juga memaparkan peningkatan signifikan terjadi pada nilai tambah manufaktur Indonesia. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 265,07 miliar dolar AS.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat 13 dunia, kelima di Asia, serta pertama di ASEAN, melampaui Thailand dan Malaysia.

Dari sisi daya saing global, laporan Institute for Management Development (IMD) tahun 2025 menempatkan Indonesia di posisi ke-40 dari 69 negara dalam World Competitiveness Ranking.

Kinerja terbaik dicatat pada aspek kinerja ekonomi (peringkat ke-24) dan efisiensi bisnis (peringkat ke-26). Namun, masih terdapat tantangan pada aspek infrastruktur (peringkat ke-57).

"Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur industri, termasuk energi, logistik, serta pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan adaptif," kata Agus.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar industri nasional semakin berdaya saing.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga momentum ekspansi industri dengan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha domestik. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah menjamin perlindungan pasar dalam negeri, penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), peningkatan teknologi produksi, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja industri.

Menurutnya, beberapa langkah tersebut dapat membuat manufaktur Indonesia semakin tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sementara itu, optimisme pelaku industri tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang pada September 2025 berada di angka 53,02. Ini menunjukkan kondisi ekspansif. Sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada periode yang sama juga berada di 50,4.

"Kedua indikator ini menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek industri yang tetap positif," terangnya.

Lebih lanjut, rata-rata utilisasi sektor IPNM sepanjang Oktober 2024 - Agustus 2025 mencapai 62 persen, yang berarti masih terdapat ruang luas untuk ekspansi produksi industri nasional.

"Kami akan terus menjaga stabilitas industri dalam negeri agar kapasitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola kawasan industri mulai meramu strategi baru untuk menjaga daya tarik investasi di tengah memanasnya ketegangan geopolitik yang memicu ketidakpastian global. Situasi tersebut turut menekan arus investasi dan memperbesar kehati-hatian investor dalam menempatkan modalnya.

Di sisi lain, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat daya saing kawasan melalui penguatan insentif, peningkatan layanan, serta percepatan pembangunan infrastruktur guna menangkap peluang relokasi investasi dari negara-negara terdampak konflik.