Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan fokus untuk melakukan pemulihan pascabencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Wali Kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.

Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Alam menyikapi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Ranah Minang dalam beberapa hari terakhir ini.

Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur nomor : 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan keputusan tersebut mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember 2025 dan surat tanggap darurat bencana alam ini telah ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy tertanggal 25 November 2025.

Dia menyampaikan sejauh ini ada sebanyak 13 kabupaten dan kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.

“Tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari, keputusan ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan,” tegasnya.

Arry menjelaskan penetapan status tanggap darurat provinsi untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia.

“Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar memprioritaskan tujuh langkah penanganan yakni pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.

Lalu melakukan evakuasi masyarakat terancam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, perlindungan kelompok rentan, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, serta penyiapan dan pendistribusian bantuan logistik.

“Kami juga perlu memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, BMCKTR, TNI/Polri, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” tegasnya.

Untuk memudahkan koordinasi, Pemprov juga menetapkan Kantor BPBD Sumbar sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Di lokasi ini seluruh informasi, koordinasi operasi lapangan, hingga pelaporan kejadian bencana akan dihimpun dan disinkronkan.

“Posko di BPBD akan menjadi titik kendali utama. Semua perkembangan situasi akan dikoordinasikan dari sana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan satu komando,” tutupnya.

Kerugian Ditaksir Rp4,9 Miliar

Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga Selasa (25/11) ini total kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam mencapai 13 daerah yang turut merendam ribuan unit rumah.

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan 13 daerah yang ini dilanda bencana alam yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon kayu tumbang, yang disebabkan cuaca ekstrim yang tengah melanda sebagian besar wilayah Sumbar.

“Penanganan bencana alam dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan sejauh ini beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana alam akibat cuaca ekstrem ini,” katanya.

Adapun 13 daerah yang dilanda bencana alam itu, Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

Ilham menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi ini tidak yang merendam ratusan unit rumah saja, tapi juga menyebabkan sejumlah titik jalan amblas, dan bangunan yang rusak, lahan pertanian juga tidak luput dilanda banjir, serta infrastruktur lainnya, sehingga dampak kerugian dengan total yang ditaksir Rp4,9 miliar lebih.

“Kami melihat dampak bencana di November ini merupakan dampak yang parah sepanjang tahun 2025 ini,” jelasnya.

Menurutnya dari 13 kabupaten dan kota itu, dampak yang parah terlihat di Kabupaten Padang Pariaman, karena bencana banjir telah menyebabkan 3.326 unit rumah yang terendam banjir yang dihuni 10.042 jiwa. Dari ribuan rumah itu, 13 unit diantaranya hanyut dibawa banjir, dan 15 unit rumah rusak.

“Kami mencatat akibat cuaca hujan dengan intensitas tinggi itu menyebabkan banjir setinggi 30 cm hingga 150 cm di beberapa wilayah Kabupaten Padang Pariaman,” sebutnya.

Selanjutnya di wilayah Kabupaten Agam bencana tanah longsor juga tergolong parah, dimana untuk panjang jalan yang tertimbun longsor mencapai 10 meter, serta jalan amblas juga terjadi dengan panjang mencapai 200 meter.