Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan membutuhkan anggaran dengan nilai yang mencapai Rp21,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini bersama unsur Forkopimda yakni bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana, termasuk dalam menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.

“Kami bersama Forkopimda Sumbar dapat bergerak kompak, sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat. Kini untuk melakukan pemulihan, seperti infrastruktur lainnya membutuhkan anggaran yang besar. Kami butuh juga bantuan dari pemerintah pusat,” katanya, Sabtu (7/3/2026).

Di menyampaikan Pemprov Sumbar berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

“Kami berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar,” jelasnya

Bahkan belum lama ini, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp18,9 triliun pada 2026 dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

Menurutnya, angka tersebut menjadi anggaran pembangunan terbesar sepanjang sejarah di Sumbar.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumbar mendapatkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dia menegaskan anggaran besar tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pemulihan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama.

“Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, Vasko juga menyampaikan bahwa Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun ini kembali dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota di Sumbar.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah mengelola anggaran tersebut dengan serius, khususnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku membutuhkan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana Sumatra mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025 - 2029.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran penanganan bencana sebesar Rp73,98 triliun tersebut dialokasikan Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun," kata Dody dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Dody merinci, alokasi paling besar dikucurkan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp39,59 triliun, Sumatra Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatra Barat Rp17,03 triliun.

Adapun saat ini, infrastruktur yang telah dilakukan penanganan di antaranya sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%.

Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%.

Sektor Cipta Karya seperti penanganan infrastruktur TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) terdampak juga telah ditangani 100%, sedangkan pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatra Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merampungkan pemadanan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi. Adapun ada 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data.

Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2025).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan.

Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik.

Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat.

Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respons cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Gayo Lues Suhaidi menekankan kepada lembaga pemerintah daerah di wilayahnya untuk memperkuat database sebagai kunci untuk penanganan pascabencana.

Suhaidi menyebut rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten berpatokan pada data.

“Kalau datanya tidak masuk ke-R3P, tentu tidak bisa dibantu,” ujar Suhaidi, dilansir dari laman resmi Pemkab Gayo Lues, Kamis (15/1/2026).

Dia juga mengingatkan arti penting data dalam penanganan pascabencana.

Selain meminimalkan kesalahan atau ketertinggalan input, Suhaidi menekankan agar data yang telah direkap segera disampaikan ke Pemerintah Aceh untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau pemerintah pusat.

Dia pun berharap data tersebut dapat segera dimutakhirkan sehingga bisa dikirim dalam waktu dekat.

“Harus kerja keras dalam beberapa hari ini. Kalau ada tugas lain, ini dulu diselesaikan karena [data] ini masa depan kita,” tambahnya.

Adapun dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memastikan agar data kerusakan dan kerugian yang dialami daerah telah sesuai dengan data yang ada pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Penyelarasan data itu ditujukan agar Mendagri tak salah melaporkan hasil pendataan ke Presiden serta tak ada perbedaan data antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Kabupaten/ kota yang datanya sudah selesai dan sinkron, dananya akan segera di top-up (kirim) oleh Mendagri ke kabupaten/ kota tersebut,” ujar Fadhlullah.

Pemkab Gayo Lues mengatakan data kerusakan dan kerugian bencana di wilayahnya telah 98% akurat.

“Mungkin hari Kamis finalisasi data yang akan disampaikan oleh Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti pascabencana ini,” ujar Asisten Administrasi Umum Pemkab Gayo Lues, Amrin.

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang mendistribusikan 3.310 zak semen di tiga wilayah di Provinsi Sumatra Barat untuk membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana alam.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan dalam pembangunan huntara tersebut menjadi bentuk kepedulian serta turut mendukung pemerintah dalam melakukan pemulihan pascabencana.

“Ada sebanyak 181 unit huntara di tiga titik di Sumbar yang kami bangun, dimana dalam pengerjaannya kami melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah serta TNI, Polri, dan BPBD,” katanya, Selasa (13/1/2026).

Win menjelaskan tiga wilayah pembangunan huntara ini yakni Pasar Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebanyak 117 unit; Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit, serta Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 unit.

Dia berharap dengan adanya sinergi pemerintah dan industri lokal dapat terus diperkuat, tidak hanya pada situasi darurat bencana, tetapi juga dalam program pembangunan daerah.

Kemudian pembangunan huntara itu diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.

“Kami juga terus hadir melalui program tanggung jawab sosial sejak hari pertama bencana,” sebutnya.

Menurutnya sebagai perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar, PT Semen Padang hadir sejak hari pertama bencana terjadi dan hari ini mendukung pemulihan pascabencana.

“Bagi kami, ini bukan sekadar kontribusi material, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka,” tutup Win.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov Sumbar dan PT Semen Padang, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dia menyampaikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tidak kurang dari 80%dari total Rp22 triliun yang kami usulkan.

"Kami berharap PT Semen Padang dapat memberikan peran maksimal, apalagi produknya berupa green cement yang sejalan dengan konsep Green Province yang sedang kami dorong,” ujar Mahyeldi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial.

Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.

"Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.

Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.

"Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah," imbuhnya.

Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik.

Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.

Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir Sumatra berada di kisaran Rp60 triliun. Angka tersebut mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait anggaran bantuan bencana Kementerian Sosial yang telah melampaui Rp100 miliar, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya melihat besaran angka, melainkan fokus pada kebutuhan riil di lapangan.

“Yang pertama tentang Kemensos, kita tidak melihat angkanya, tetapi kita melihat item-nya. Karena angka itu pasti akan variatif, tergantung kondisi data per hari ini. Yang direalisasikan itu memang belum semuanya,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan untuk kebutuhan pemulihan secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan perhitungan awal terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Kalau berkenaan dengan angka pemerintah, secara umum kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih di kisaran Rp60 triliun untuk pemulihan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo menekankan angka tersebut bukanlah nilai final. Menurutnya, besaran anggaran masih berpotensi mengalami perubahan seiring pembaruan data dan dinamika kondisi di wilayah terdampak.

“Itu bukan angka yang kemudian jumlahnya pasti sejumlah itu, karena dalam perkembangannya tentu bisa jadi terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian data bergantung kondisi di lapangan,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memaparkan total nilai bantuan tanggap darurat bencana Sumatra yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp100.484.346.880.

Bantuan tersebut berupa lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.

Adapun, rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Estimasi biaya rehabilitas dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat banjir dan longsor diperkirakan melebihi hitung-hitungan sementara pemerintah yakni senilai Rp51,8 triliun.

Untuk diketahui, pada rapat terbatas Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, Minggu (7/12/2025) lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat berdasarkan perhitungan Kementerian PU bahwa estimasi kebutuhan anggaran pemulihan ketiga provinsi terdampak bencana ekologis itu senilai Rp51,8 triliun.

Namun demikian, kajian terbaru yang dilakukan oleh Center of Reform on Economics (CORE) menemukan bahwa biaya pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat itu akan melebihi estimasi pemerintah.

Biaya pemulihannya diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, atau Rp20 triliun lebih tinggi dari estimasi pemerintah. Biaya itu juga 30 kali lipat lebih tinggi dari biaya pencegahan yang dikeluarkan per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.

"Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak," demikian bunyi salah satu temuan utama kajian bertajuk 'Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera' yang diterbitkan CORE, Minggu (28/12/2025).

Adapun estimasi kebutuhan biaya pemulihan Rp77,4 triliun itu berdasarkan data kerusakan infrastruktur fisik yang dirilis oleh BNPB per 15 Desember 2025. CORE mencatat bahwa estimasi itu boleh jadi di bawah angka riil karena perkembangan di lapangan yang masih dinamis.

Kebutuhan biaya pemulihan versi CORE itu pun sudah lebih tinggi dibandingkan dana yang sudah disiapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa senilai Rp60 triliun. Dana itu disebut berasal dari penyisiran dini yang dilakukan pada APBN 2026.

"Karena itu CORE menilai alokasi Rp60 triliun tidak akan cukup untuk memulihkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," bunyi kajian tersebut.

Di sisi lain, estimasi kebutuhan biaya Rp77,4 triliun itu hanya sebatas komponen kerugian fisik. Namun, kerugian nonfisik diperkirakan membutuhkan biaya pemulihan yang tidak kalah besar. Kerugian ini meliputi dampak bencana terhadap produktivitas tenaga kerja dan lumpuhnya aktivitas ekonomi lokal.

Salah satu fokus kerugian nonfisik ini adalah biaya besar untuk mengejar ketertinggalan anak dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, perbaikan infrastruktur fisik yang tidak maksimal, maupun keterbatasan dalam pengiriman guru, tenaga kesehatan dan relawan diperkirakan bakal memengaruhi proses pemulihan trauma anak-anak hingga remaja.

Tidak hanya itu, pemulihan fisik dan nonfisik di ketiga provinsi dikhawatirkan berjalan lambat akibat belum adanya penetapan status bencana nasional. Hal ini termasuk belum dibukanya akses terhadap bantuan internasional.

"CORE menilai, semakin lamban pemerintah dalam merespons bencana, semakin lama pula proses pemulihan ekonominya sehingga dampak terhadap ekonomi nasional akan semakin besar," demikian salah satu hasil kajian tersebut.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana Sumatra cukup. Untuk itu, dia menampik sejumlah aspirasi untuk mengalihkan sejumlah pos anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk mengatasi dampak bencana ekologis itu.

“Kan bencana anggarannya sejauh ini sudah cukup. Sudah ada [anggarannya]. Tak perlu memindahkan anggaran MBG,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (24/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangan pribadinya terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun X (Twitter) pribadinya, @SBYudhoyono, pada Kamis (25/12/2025).

Dalam unggahannya, SBY mengaku terus mengikuti dan mencermati perkembangan bencana alam di Sumatra, termasuk tingkat keparahan bencana, jumlah korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.

Dia juga memperhatikan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah, serta respons dan komentar publik, termasuk kritik yang muncul.

“Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” tulis SBY dalam unggahannya.

SBY menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana, terutama pada fase tanggap darurat yang sering kali diwarnai berbagai kendala dan kelumpuhan di lapangan.

Menurutnya, proses penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan waktu, sumber daya yang memadai, kebijakan yang tepat, serta pelaksanaan yang efektif.

“Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu. Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif,” ucapnya.

Dia juga menyinggung pengalamannya saat memimpin Indonesia dalam menghadapi sejumlah bencana besar, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Padang, serta bencana alam besar lainnya.

Dari pengalaman tersebut, SBY menilai pentingnya perencanaan yang matang dan kepemimpinan yang kuat dalam manajemen bencana.

Terkait kepemimpinan nasional, SBY menyatakan bahwa komando dan pengendalian idealnya berjalan efektif, bahkan dipimpin langsung oleh Presiden melalui manajemen krisis.

Namun, dia menekankan bahwa setiap kepala pemerintahan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, tergantung pada situasi, jenis bencana, serta konteks yang dihadapi.

Prabowo Sudah Serius

SBY menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan perhatian penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera.

Dia juga menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi yang terdampak bencana.

“Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut,” katanya.

Saat ini, menurut SBY, fokus utama adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar dapat pulih dan bahkan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dia menekankan beberapa faktor penting agar proses tersebut berhasil, seperti konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan yang efektif di lapangan, serta implementasi rencana yang berjalan optimal.

“Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik,” tegas SBY.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun kembali Sumatera pascabencana, serta memastikan para korban bencana memiliki masa depan yang lebih baik.

“Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” pungkas SBY.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk menghentikan pencarian korban bencana yang ada masih yang hilang sebanyak 72 jiwa hingga 30 hari pascabencana ini.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan seiring telah ditetapkannya berakhir masa tanggap darurat bencana di Sumbar, maka untuk pencarian korban pun resmi berakhir.

“Melihat dari masa 2x14 hari masa pencarian korban, maka hal ini sudah merupakan upaya yang maksimal. Dengan ini, maka seluruh tim di lapangan yang bertugas dalam proses pencarian korban yang hilang bisa kembali ke satuannya masing-masing,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan meskipun proses pencarian korban telah berakhir, dan kini memasuki masa tahap penanganan dan pemulihan pascabencana, apabila ada masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang menemukan korban, maka bisa berkoordinasi langsung dengan BPBD, Polri, TNI, atau pemerintah desa/nagari di masing-masing kabupaten dan kota.

“72 jiwa yang masih hilang ini sebagian besar berada di Kabupaten Agam. Meskipun Agam memilih untuk menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana, khusus untuk pencarian di seluruh wilayah Sumbar telah dihentikan terhitung sejak 22 Desember 2025 kemarin,” tegasnya.

Ilham berharap seiring dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat tingkat provinsi ini, proses pendataan dan kemudian dilanjutkan dalam penanganan serta pemulihan pascabencana bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibahas dengan Pemda Sumbar dengan BNPB.

“Sekarang kami memasuki masa tahap pemulihan, jadi pembangunan hunian sementara, hunian tetap serta infrastruktur lainnya pun dimulai. Kami berharap hal ini turut didukung oleh masyarakat,” harap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya.

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan fokus untuk melakukan pemulihan pascabencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Wali Kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.

Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun peraturan menteri keuangan alias PMK untuk mendukung proses pemulihan tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pasca bencana banjir yang terjadi pada awal bulan ini.

Aturan baru itu akan memberikan relaksasi kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan 2026. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanganan darurat,rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar,

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, penyusunan PMK itu adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan untuk merelaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana alam untuk penanganan bencana alam

Adapun rencananya beleid baru tersebut akan mengatur sejumlah ketentuan pokok. Pertama, kepada daerah yang terdampak bencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kemudahan penggunaan dan penyaluran TKD serta kemudahan pelunasan kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

Kedua, pengaturan tanggung jawab Kepala Daerah secara formal dan materiil atas penggunaan TKD serta penggunaan TKD yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keempat, pengaturan peralihan mengenai pelaksanaan kemudahan penyaluran, yakni: 1. Persyaratan penyaluran TKD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diproses lebih lanjut berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri ini.

Kemudian, Surat Perintah Membayar Langsung belanja TKD tahun anggaran 2025 dalam rangka kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat diterima tanggal 31 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.

Sementara yang terakhir, TKD tahun anggaran 2025 yang telah disalurkan kepada Daerah dan belum direalisasikan penggunaannya, digunakan berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri ini.

Adapun pengaturan lebih rinci relaksasi TKD dan pinjaman antara lain: