Bisnis.com, SARILAMAK — Petani di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, mengalami gagal panen setelah sawah mereka terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut memicu tanah longsor, tanah terban, hingga munculnya lubang besar menyerupai sinkhole yang merusak infrastruktur dan areal pertanian di dua jorong di wilayah tersebut.

"Bencana itu juga merusak puluhan hektare areal pertanian kami. Bahkan merusak tanaman padi yang akan dipanen," kata Efa, petani setempat, Jumat (15/5/2026).

Efa mengatakan sawah petani terdampak banjir bandang dan luapan Sungai Batang Sandir pada Kamis pagi (14/5/2026). Padahal, tanaman padi di lahan tersebut dijadwalkan mulai dipanen pekan depan.

"Sudah kami rencanakan, padi ini akan dipanen pekan depan. Namun kini, sawah itu telah rusak dilanda bencana. Semuanya habis, gagal panen padi kami itu. Sedih betul," ujarnya.

Petani lainnya, Yusni Ancok, juga mengaku mengalami kerugian akibat banjir yang merendam sawahnya. Menurut dia, tanaman padi yang sudah menguning seharusnya dipanen pada Sabtu (16/5/2026).

"Kondisi kini, sudah duluan air yang memanen. Banyak kerugiannya. Pupuk saja habis empat karung. Belum lagi, upah membajak sawah," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Fakhrizal mengatakan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Sandir hingga merendam areal persawahan di Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar.

"Luapan air sungai ini memang dahsyat. Bahkan, dangau di tengah sawah hanyut dibuatnya. Pipa Pamsimas juga putus," ujarnya.

Dia menyebut banjir menyebabkan lahan pertanian yang sebelumnya siap panen rusak diterjang arus air.

"Yang terjadi, semua lahan sawah itu rusak diterjang banjir," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Lima Puluh Kota M. Fajar Rillah Vesky meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat menyusul meluasnya dampak bencana di sejumlah kecamatan.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026.

"Pemkab Lima Puluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat, untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar yang terdapat dalam pos belanja APBD 2026," tegasnya.

Fajar juga meminta pemerintah daerah segera mengoordinasikan bantuan dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan BWS Sumatra V.

Dia menambahkan petugas penyuluh lapangan bersama Dinas Pertanian telah meninjau lokasi untuk mendata kerusakan lahan dan jaringan irigasi akibat bencana.

"Saya berharap Pemkab Lima Puluh Kota bisa bergerak cepat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan 23 personel Marinir menjadi korban bencana tanah longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat.

"Terdapat 23 anggota Marinir yang tertimbun, longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personel dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan," kata Ali saat ditemui awak media di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Ali mengatakan prajurit Marinir itu berada di lokasi tersebut guna menggelar latihan untuk persiapan penugasan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Saat para personel sedang melakukan latihan, lokasi tersebut kebetulan tengah diguyur hujan selama dua hari.

"Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana," kata Ali.

Ali melanjutkan hingga saat ini jajaran TNI AL tengah mencari prajurit lainnya yang menjadi korban tanah longsor di Cisarua.

Pihaknya telah mengerahkan alat berat dan drone untuk mempercepat proses evakuasi korban.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/Kep.25-BPBD/2026 yang berlaku mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026.

Sementara itu, tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI-Polri, Dinas Sosial, Tagana, dan unsur terkait lainnya masih melanjutkan pencarian korban hilang serta penanganan dampak bencana di lokasi kejadian.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra-Aceh menjadi 1.167 jiwa.

Abdul menyebut korban jiwa bertambah 10 orang yang ditemukan di Aceh Utara. Dia menjelaskan pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan terutama kab/kota yang masih menetapkan status tanggap darurat.

"Hari ini penambahan dari Aceh Utara sebanyak 10 jiwa sehingga per hari ini 3 Januari 2026 total korban jiwa menjadi 1.167 jiwa," katanya saat konferensi secara daring, Sabtu (3/1/2026).

Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah pengungsi sebesar 122.507 jiwa atau menjadi 257.780. Sementara itu, jumlah korban yang hilang sebanyak 165 jiwa.

Abdul menyampaikan korban yang tinggal di pengungsian karena kediamannya mengalami rusak berat atau hanyut terbawa banjir.

Selain itu, pembersihan di sejumlah lokasi terus dilakukan terutama di fasilitas pendidikan mengingat minggu depan para siswa/i memasuki tahun pendidikan semester genap. Rencananya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membuka langsung kegiatan belajar di wilayah terdampak.

"Beberapa titik sudah bersih dan ini terus dikebut proses pembersihan baik itu sekolah umum maupun madrasah," jelasnya.

Lebih lanjut, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah berlangsung secara progresif. Dari data yang dipaparkan sejak Selasa, 30 Desember 2025 hingga Jumat, 2 Januari 2026 sudah ribuan KK telah mengajukan DTH.

Sumatra Barat total permintaan sebanyak 2.227 KK dengan total penyaluran 1.291; Sumatra Utara total permintaan 4.502 KK dengan total penyaluran 2.543; Aceh total permintaan 10.060 KK dengan total penyaluran 876.

Perlu diketahui bahwa penerima DTH diperuntukan bagi warga terdampak yang tidak ingin tinggal di hunian sementara (Huntara).

"Kita harapkan satu dua hari di awal minggu depan bisa kita selesaikan 100%, [terutama] Aceh kemudian berikutnya juga bisa selesai lebih cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Desember 2025.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait, seiring melihat masih dilakukannya pencarian korban yang masih hilang yang jumlahnya mencapai 95 jiwa.

"Perpanjangan masa tanggap darurat ini diperlukan karena belum rampungnya proses pencarian korban dan pendataan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Dia menyampaikan selain masih adanya korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Oleh karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh.

Mahyeldi menyampaikan berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 kabupaten/kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

Gubernur menyebutkanya dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Dia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

“Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

Manyeldi menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Semoga proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” ucapnya.

Rincian Dampak per Kabupaten dan Kota di Sumbar

1. Kota Pariaman 7.662 terdampak, nihil luka, hilang, meninggal.

2. Kota Payakumbuh terdampak banjir, nihil korban.

3. Kota Bukittinggi 68 terdampak, luka nihil hilang 3, meninggal nihil.

4. Kota Padang Panjang 359 terdampak, luka 4, hilang 32, meninggal 17.

5. Kota Solok 9.375 terdampak, nihil korban.

6. Kota Padang 27.153 terdampak, mengungsi 1.764; luka 2, meninggal 11.

7. Kabupaten Pasaman Barat 59.959 terdampak mengungsi 4.789, luka 1, hilang 3, meninggal 4.

8. Kabupaten Solok Selatan 312 terdampak, nihil korban.

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 7.170 terdampak, nihil korban.

10. Kabupaten Pasaman terdampak banjir, nihil korban.

11. Kabupaten Limapuluh Kota 1.388 terdampak, mengungsi 554, nihil korban.

12. Kabupaten Agam hampir seluruh wilayah terdampak 5.277 mengungsi, meninggal 151, hilang 55.

13. Kabupaten Padang Pariaman, 33.597 terdampak, mengungsi 1.634, luka 6, hilang 1, meninggal 21.

14. Kabupaten Tanah Datar 6.129 terdampak, mengungsi 6.137, luka 4, nihil hilang dan meninggal.

15. Kabupaten Solok 34.946 terdampak, mengungsi 1.194, luka 96, nihil hilang & meninggal.

16. Kabupaten Pesisir Selatan 67.875 terdampak, mengungsi 2.700, hilang 1, nihil luka dan meninggal.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Alam menyikapi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Ranah Minang dalam beberapa hari terakhir ini.

Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur nomor : 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan keputusan tersebut mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember 2025 dan surat tanggap darurat bencana alam ini telah ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy tertanggal 25 November 2025.

Dia menyampaikan sejauh ini ada sebanyak 13 kabupaten dan kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.

“Tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari, keputusan ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan,” tegasnya.

Arry menjelaskan penetapan status tanggap darurat provinsi untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia.

“Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar memprioritaskan tujuh langkah penanganan yakni pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.

Lalu melakukan evakuasi masyarakat terancam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, perlindungan kelompok rentan, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, serta penyiapan dan pendistribusian bantuan logistik.

“Kami juga perlu memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, BMCKTR, TNI/Polri, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” tegasnya.

Untuk memudahkan koordinasi, Pemprov juga menetapkan Kantor BPBD Sumbar sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Di lokasi ini seluruh informasi, koordinasi operasi lapangan, hingga pelaporan kejadian bencana akan dihimpun dan disinkronkan.

“Posko di BPBD akan menjadi titik kendali utama. Semua perkembangan situasi akan dikoordinasikan dari sana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan satu komando,” tutupnya.

Kerugian Ditaksir Rp4,9 Miliar

Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga Selasa (25/11) ini total kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam mencapai 13 daerah yang turut merendam ribuan unit rumah.

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan 13 daerah yang ini dilanda bencana alam yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon kayu tumbang, yang disebabkan cuaca ekstrim yang tengah melanda sebagian besar wilayah Sumbar.

“Penanganan bencana alam dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan sejauh ini beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana alam akibat cuaca ekstrem ini,” katanya.

Adapun 13 daerah yang dilanda bencana alam itu, Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

Ilham menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi ini tidak yang merendam ratusan unit rumah saja, tapi juga menyebabkan sejumlah titik jalan amblas, dan bangunan yang rusak, lahan pertanian juga tidak luput dilanda banjir, serta infrastruktur lainnya, sehingga dampak kerugian dengan total yang ditaksir Rp4,9 miliar lebih.

“Kami melihat dampak bencana di November ini merupakan dampak yang parah sepanjang tahun 2025 ini,” jelasnya.

Menurutnya dari 13 kabupaten dan kota itu, dampak yang parah terlihat di Kabupaten Padang Pariaman, karena bencana banjir telah menyebabkan 3.326 unit rumah yang terendam banjir yang dihuni 10.042 jiwa. Dari ribuan rumah itu, 13 unit diantaranya hanyut dibawa banjir, dan 15 unit rumah rusak.

“Kami mencatat akibat cuaca hujan dengan intensitas tinggi itu menyebabkan banjir setinggi 30 cm hingga 150 cm di beberapa wilayah Kabupaten Padang Pariaman,” sebutnya.

Selanjutnya di wilayah Kabupaten Agam bencana tanah longsor juga tergolong parah, dimana untuk panjang jalan yang tertimbun longsor mencapai 10 meter, serta jalan amblas juga terjadi dengan panjang mencapai 200 meter.

Bisnis.com, MALANG — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meyakinkan bahwa pengungsi korban erupsi Semeru tertangani dengan baik, dari sisi tempatnya, dapur umumnya, dan layanannya.

“Insyaallah ter-manage, ya. Bagaimana terkait yang mengungsi, kemudian dapur umumnya, kemudian layanan kesehatannya,” ujarnya, di sela-sela Peresmian Bus Transjatim Koridor I Malang Raya dan Implementasi Qris TAP serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Malang Raya bertempat di Halaman Balai Kota Malang, Kamis (20/11/2025).

Terkait perkembangan erupsi Semeru, dirinya selalu dari meng-update. Info dari PVMBG tiap dua jam sekali akan di-update.

“Jadi kemarin juga sudah ada kenaikan status dari Waspada ke Siaga, dari Siaga ke Awas. Itu hanya satu jam,” katanya,

Dia menilai, evakuasi juga sudah sangat baik. Kalaupun ada korban luka, mereka ah masyarakat di luar Lumajang yang kebetulan sedang lewat. Yang kebetulan sudah ada arus lahar dingin, susah balik, akhirnya mereka terdampak. Korban ada dua.

Korban satu lagi, terjebak di rumah. Saat terbangun dan tidak menyadari ada lumpur panas sehingga kakinya tercelup. Yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit.

“Jadi korban totalnya tiga. Mudah-mudahan cepat sembuh,” ucapnya.

Untuk status tanggap darurat akibat erupsi Gunung Semeru, kata dia, hal itu kewenangan pemerintah kabupaten.

“Jadi Ibu Bupati [Lumajang] sudah mengeluarkan SK Tanggap Darurat sementara selama 7 hari,” ucapnya.

Terkait penanganan pengungsi, mereka yang berada di Pronojiwo itu dikoordinasikan Pemprov Jatim, sedangkan di Candipuro menjadi tanggung jawab Pemkab Lumajang.

“Jadi Pemkab Lumajang fokus di Candipuro, Pemprov akan konsentrasi di Pronojiwo. Kira-kira begitu,” katanya.

Dia meyakinkan, pasokan makanan termasuk untuk makanan anak-anak dan dirinya telah menyerahkan, termasuk kepada lansia.

“Ada juga area umum. Insyaallah sudah ter-manage dengan baik. Kecuali on off. Jadi pengungsi kalau malam itu banyak, kalau siang kembali ke rumah, mencari apa yang masih bisa diamankan. Kira-kira begitu. Mohon doa semuanya,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Bupati Lumajang Indah Amperawati telah menetapkan status tanggap darurat erupsi Gunung Semeru selama tujuh hari.

Indah menjelaskan hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/595/KEP/427.12/2025. Dia mengatakan status tanggap darurat itu berlaku mulai 19 hingga 25 November 2025.

Indah menyebut hal tersebut sebagai langkah cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak aktivitas vulkanik Semeru.

“Saya sudah mengeluarkan status tanggap darurat selama tujuh hari,” ucap Indah, Kamis (20/11/2025).

Indah menjelaskan, keselamatan segenap warga menjadi prioritas utama pihaknya saat ini. Penetapan status tanggap darurat tersebut dikeluarkannya agar koordinasi antarinstansi berjalan efektif, sehingga rangkaian proses evakuasi dapat dilakukan dengan lancar, dan segenap warga mendapatkan perlindungan maksimal.

“Setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat. Status tanggap darurat ini memastikan kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana,” jelasnya.

Selain memastikan keselamatan warga, pemerintah juga telah menyiapkan pusat-pusat pengungsian yang dilengkapi dengan berbagai layanan medis, logistik, dan informasi terkini bagi warga terdampak.

Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan juga siaga mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat.

Indah meminta agar segenap warga untuk tetap tenang dan mematuhi arahan pihak berwenang. Koordinasi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar tidak ada warga yang berada di zona merah atau wilayah berbahaya.

“Ketika kita bekerja bersama, solidaritas dan kesiapsiagaan akan menjadi kekuatan kita. Bencana bisa kita hadapi dengan kepala dingin dan langkah nyata,” ujarnya.

Dia menyatakan, keputusan tanggap darurat tersebut juga turut membuka peluang bagi pemulihan yang lebih cepat sesudah peristiwa erupsi. Termasuk revitalisasi kembali fasilitas publik, sekolah-sekolah, dan sarana transportasi yang terdampak.

“Pemerintah memastikan bantuan sosial dan logistik tepat sasaran, serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terganggu,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata kepedulian dan perlindungan kepada masyarakat.

“Dengan koordinasi yang kuat, kesiapsiagaan yang matang, dan partisipasi warga, bencana diharapkan bisa diminimalkan dampaknya,” pungkasnya.