Blora (ANTARA) - Bupati Blora Arief Rohman menilai pengelolaan sumur minyak tua oleh PT Blora Patra Energi memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

"PT Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Blora, dengan usaha pengelolaan sumur minyak tua telah memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkab Blora setiap tahunnya," ujarnya di Blora, Rabu.

Menurut dia, keberadaan pengelolaan sumur minyak tua tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan tambang minyak rakyat.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada 2025 meningkat menjadi sekitar 5,4 persen dibanding tahun sebelumnya, karena ditopang sektor pangan dan minyak dan gas (migas).

Untuk menjaga keberlanjutan produksi minyak sumur tua, lanjut dia, PT BPE juga mengalokasikan anggaran untuk program well service atau pemeliharaan sumur, serta penggunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

"Melalui PT BPE juga dialokasikan anggaran untuk well service atau pemeliharaan sumur dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan," ujarnya.

Arief mengungkapkan kolaborasi antara PT BPE, Pemerintah Kabupaten Blora, Pertamina, dan masyarakat selama ini berjalan baik sehingga pengelolaan sumur tua tetap kondusif tanpa gejolak sosial.

Pemkab Blora juga berupaya mengaktifkan kembali sumur-sumur tua potensial guna meningkatkan produksi minyak daerah. Pengelolaan sumur minyak tua juga menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat PAD Kabupaten Blora.

Penilaian tersebut sejalan dengan capaian PT Blora Patra Energi (BPE) yang mencatat pendapatan sekitar Rp24,3 miliar dari pengelolaan sumur minyak tua sepanjang tahun 2025.

Selama 2025, jumlah sumur aktif tercatat sebanyak 100 titik, terdiri atas 96 sumur di Ledok dan empat sumur di Semanggi, dengan total produksi mencapai sekitar 5,226 juta liter minyak mentah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah bersiap menggarap potensi ekonomi baru dari sektor energi yang selama ini terabaikan melalui reaktivasi ribuan sumur minyak tua dan tidak aktif, sebagai proyeksi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, di Samarinda, Rabu, menegaskan bahwa momentum ini hadir seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Regulasi ini , lanjut Seno, memberikan payung hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga UMKM untuk mengelola sumur-sumur yang sebelumnya tidak dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Berdasarkan data kementerian terkait, terdapat sekitar 3.000 titik sumur di Kaltim yang masuk dalam kategori tidak aktif. Pemerintah daerah kini sedang melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi sumur mana saja yang masih layak secara ekonomis untuk diproduksi kembali.

“Ini adalah peluang besar. Jika ribuan sumur ini berhasil diaktifkan kembali, dampaknya tidak hanya pada peningkatan lifting minyak nasional, tetapi juga pada kas daerah melalui kontribusi BUMD,” ujar Seno Aji.

Seno menegaskan melalui aturan baru ini, BUMD seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diharapkan mengambil peran sebagai motor penggerak utama. BUMD maupun koperasi lokal kini dapat mengajukan permohonan pengelolaan sumur yang berada di wilayah kerja perusahaan besar seperti, Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

"Jika optimal, reaktivasi ini diperkirakan mampu menyumbang tambahan produksi minyak hingga 100.000 – 150.000 barel per hari," jelasnya.

Meski menjanjikan, Seno Aji mengakui bahwa bisnis ini bukan tanpa risiko. Pengelolaan sumur tua memiliki tantangan teknis yang kompleks, mulai dari kadar air yang tinggi hingga kerusakan struktur sumur akibat usia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemprov Kaltim mendesak dukungan penuh dari SKK Migas dan Pertamina dalam hal, transparan data yang untuk menyediakan data teknis yang akurat untuk setiap sumur dan pendampingan berupa bimbingan teknis bagi pelaku usaha lokal agar memiliki kesiapan sebelum terjun ke lapangan.

Selain itu, lanjut Seno juga diperlukan kepastian regulasi khususnya terkait implementasi skema kerja sama yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

"Kami tidak ingin pelaku usaha daerah melangkah tanpa persiapan. Dengan pendampingan yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko kegagalan investasi," jelas Seno Aji.

Pewarta: Arumanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi atauliftingminyak yang cenderung moderat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Di tengah ambisi besar menuju swasembada energi, pemerintah tampaknya mengambil pendekatan realistis. Pemerintah tampak mempertimbangkan keterbatasan produksi domestik, penurunan alamiah sumur tua, hingga panjangnya siklus eksplorasi dan pengembangan lapangan migas.