Jakarta: Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia bergerak turun dalam beberapa waktu ke depan.

Pemerintah menegaskan harga BBM jenis ini ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan perhitungan keekonomian.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menjelaskan perubahan harga minyak global akan berdampak langsung pada harga BBM non-subsidi di dalam negeri.

Karena itu, ketika harga minyak mentah mengalami penurunan, harga jual BBM non-subsidi juga berpotensi disesuaikan ke level yang lebih rendah.

Menurut Anggia, prinsip yang digunakan dalam penetapan harga berlaku dua arah.
Saat harga minyak dunia naik, harga BBM non-subsidi akan terdorong meningkat mengikuti biaya produksi dan distribusi. Sebaliknya, jika harga minyak melemah, maka ruang untuk penurunan harga juga terbuka.

Ia mengatakan pemerintah selama ini berupaya menjaga stabilitas harga energi guna melindungi daya beli masyarakat. Bahkan, pemerintah bersama badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta sempat membahas langkah-langkah untuk menahan kenaikan harga BBM non-subsidi ketika pasar energi global bergejolak.

Namun, di tengah fluktuasi harga minyak yang terus berubah, pelaku usaha tetap harus memperhitungkan aspek keekonomian dalam menentukan harga jual. Oleh sebab itu, penyesuaian harga dinilai menjadi langkah yang sulit dihindari ketika terjadi perubahan signifikan pada harga minyak mentah dunia.

Anggia juga mengingatkan masyarakat untuk membedakan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar subsidi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, produk BBM non-subsidi, termasuk Pertamax dan Dex Series, akan terus mengikuti perkembangan harga energi global serta kondisi pasar yang berlaku. Dengan demikian, arah pergerakan harga minyak dunia akan menjadi faktor utama yang menentukan kemungkinan kenaikan maupun penurunan harga BBM non-subsidi di Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target lifting minyak bumi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari (bph).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mematok lifting minyak sebesar 602 ribu hingga 615 ribu bph.

Sementara itu, target lifting gas bumi disepakati sebesar 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), naik dari usulan awal pemerintah sebesar 934 ribu hingga 977 ribu BOEPD.

"Lifting minyak bumi dari 602 ribu-615 ribu menjadi 605 ribu-620 ribu bph. Ada perubahan, lifting gas bumi ribu barel setara minyak per hari 934 (ribu boepd)-977 (ribu boepd) menjadi 951 (ribu boepd)-990 (ribu boepd)," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6).

Selain menaikkan target lifting migas, Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR juga mendorong pemerintah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Dalam dokumen hasil pembahasan Panja Asumsi Makro RAPBN 2027, DPR menilai peningkatan produksi migas perlu didukung dengan penguatan investasi di sektor hulu migas (upstream).

"Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur-sumur migas baru," tulis Panja dalam dokumen tersebut.

DPR menilai peningkatan lifting migas menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada 2027 berada di kisaran US$70 hingga US$95 per barel.

Rentang ICP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika pasar energi global dan potensi gejolak geopolitik yang masih membayangi perdagangan minyak dunia.

Pemerintah berupaya mengurangi dampak pelemahan rupiah terhadap sektor energi dengan meningkatkan produksi minyak bumi dalam negeri.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan peningkatan produksi minyak nasional menjadi salah satu langkah untuk menekan ketergantungan impor BBM.

Dengan begitu, dampak fluktuasi nilai tukar terhadap kebutuhan energi nasional dapat diminimalkan.

"Kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri," ujar Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan penerapan teknologi unconventional atau metode ekstraksi nontradisional pada sejumlah blok migas yang memiliki cadangan cukup berdasarkan hasil survei geologi.

Saat ini, wilayah kerja yang dinilai paling memungkinkan untuk dikembangkan dengan teknologi tersebut adalah Blok Rokan.

"Untuk unconventional ini, wilayah kerja yang paling memungkinkan saat ini adalah wilayah Rokan. Sudah ada kajian awal yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan untuk pengembangan unconventional ini," ujar Yuliot.

Yuliot kemudian mencontohkan pengalaman Amerika Serikat ketika menerapkan teknologi unconventional.

Hasilnya, Amerika Serikat disebut mampu surplus produksi minyak hingga akhirnya menjadi negara pengekspor.

Yuliot mengatakan sudah ada yang menawarkan Kementerian ESDM beberapa teknologi unconventional dan mereka sudah dipertemukan dengan SKK Migas.

"SKK Migas minta kalau bisa akhir Juni ini sudah bisa diselesaikan kerangka regulasinya dan juga bisa diimplementasikan pada awal Juli. Jadi ini kita lagi berkejaran dengan waktu," katanya.

Ia menegaskan peningkatan produksi dalam negeri akan membantu mengurangi impor energi sekaligus menekan dampak pelemahan nilai tukar.

"Kalau tingkat produksi dalam negeri terjadi peningkatan, berarti kita juga akan mengurangi impor dan juga tidak terpengaruh terhadap perubahan atau fluktuasi mata uang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan sudah ada sumur minyak unconventional yang telah dibor dan mampu memproduksi sekitar 500 barel minyak per hari. Produksi ini pun masih dapat meningkat menjadi ribuan barel per hari.

"Kemarin baru satu sumur yang dibor, ada produksinya 500 barel oil per day. Nanti akan dibor dengan banyak sumur, tentunya akan ribuan barel oil per day," ujar Djoko.

Selain migas unconventional, pemerintah juga mempercepat penerapan teknologi fracking dan Enhanced Oil Recovery (EOR) di sejumlah wilayah kerja migas.

Yuliot mengatakan berbagai upaya tersebut ditujukan untuk mendongkrak produksi nasional hingga mencapai target 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari pada 2029.

"Target produksi tahun 2029 ini berkisar antara 900 sampai 1 juta barel secara keseluruhan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kini bisa membekukan atau menangguhkan ekspor minyak bumi yang berasal dari produksi dalam negeri saat kondisi mendesak.

Tujuannya, menjaga ketahanan energi nasional.

Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (elpiji) untuk Ketahanan Energi Nasional yang diteken pada 30 April 2026.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah dapat mengalihkan pasokan minyak bumi dan produk ikutannya yang berasal dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Dalam keadaan mendesak untuk minyak bumi dan/atau produk ikutan yang berasal dari produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi di dalam negeri," demikian bunyi Pasal 10 beleid tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengadaan minyak mentah untuk ketahanan energi nasional dapat berasal dari produksi dalam negeri, termasuk dari perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Menurut dia, produksi yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor dapat dialihkan ke pasar domestik dengan harga mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP).

Dengan mekanisme tersebut, kata Yuliot, perusahaan KKKS tidak akan dirugikan meskipun pasokan minyaknya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan KKKS itu bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya itu sesuai dengan harga ICP. Jadi untuk ini tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Lemigas bisa impor minyak

Selain ketentuan pembekuan ekspor, Perpres 26/2026 juga mengatur bahwa Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi kini bisa melakukan pengadaan minyak impor, sehingga tidak hanya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/atau BUMN di sektor energi," tulis Pasal 4 Ayat 2.

Yuliot mengungkapkan, pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk kebutuhan impor minyak, melainkan mengoptimalkan yang sudah ada.

Ia bilang, BLU yang sedang disiapkan adalah Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

"Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas," kata dia.

Dia menuturkan, pengadaan minyak impor tetap dapat dilakukan melalui BUMN, dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Namun, pemerintah juga membuka ruang pengadaan minyak melalui BLU di bidang energi.

Menurutnya, Lemigas berpeluang melakukan impor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia.

Meskipun demikian, pemerintah tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan.

Pemerintah juga membuka opsi impor minyak dari negara lain, seperti Nigeria dan Angola.

Skema ini dilakukan agar proses pengadaan dapat berjalan lebih cepat melalui berbagai jalur, baik lewat BUMN maupun BLU.

"Jadi dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor," kata Yuliot.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan pembebasan cukai guna mengurai benang kusut seretnya pelaksanaan program mandatori bioetanol untuk campuran bensin 5% (E5).

Purbaya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 82/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Beleid tersebut diteken Purbaya pada 20 Mei 2026 dan diundangkan pada 25 Mei 2026.

"Bahwa untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi," jelas poin pertimbangan PMK 34/2026, dikutip Selasa (26/5/2026).

Perubahan utama dalam aturan baru ini terletak pada penambahan ayat (6) pada Pasal 8 aturan pembebasan cukai. Dalam beleid teranyar ini, pemerintah memperluas cakupan perizinan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol.

Dengan demikian, etil alkohol yang digunakan secara khusus untuk keperluan produksi dan pencampuran bahan bakar kini mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk dibebaskan dari pungutan cukai.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui bahwa aturan cukai yang kaku menjadi salah satu 'biang kerok' utama lambatnya laju program mandatori E5. Masalah utamanya bersumber pada perlakuan etanol untuk bahan bakar yang disamakan dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol untuk kebutuhan energi seharusnya langsung dikecualikan karena peruntukannya murni untuk pembakaran mesin, bukan untuk konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Elen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, yang memperparah masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) sejauh ini masih sangat minim, yakni baru menembus angka 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," jelasnya.

Jakarta: Harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan masih bergerak dalam tekanan pada perdagangan Senin (25/5). Tekanan tersebut dipicu kombinasi sentimen teknikal bearish dan faktor fundamental global yang masih membebani pasar energi.

Analis Dupoin Futures, Geraldo Kofit, menilai pergerakan WTI pada grafik harian menunjukkan tren penurunan yang semakin kuat. Menurut dia, peluang pelemahan lanjutan masih terbuka apabila harga gagal bertahan di area support utama.

Secara teknikal, harga WTI beberapa kali gagal menembus area resistance yang berada di sekitar level swing high sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan tekanan jual masih mendominasi dan membatasi ruang penguatan harga dalam jangka pendek.

Struktur pergerakan harga juga mulai membentuk pola bearish baru setelah momentum kenaikan sebelumnya tidak mampu dipertahankan. Saat ini, level support penting berada di kisaran USD89,89 per barel. Jika area tersebut berhasil ditembus, maka harga minyak berpotensi melanjutkan pelemahan menuju support berikutnya di sekitar USD85,11 per barel.

Dari sisi indikator teknikal, stochastic masih bergerak turun dan menunjukkan momentum bearish yang belum mereda. Hal itu menandakan peluang rebound masih relatif terbatas selama belum ada sentimen positif yang kuat di pasar.

Permintaan Global Melemah

Selain faktor teknikal, tekanan terhadap harga minyak juga datang dari sisi fundamental. Kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global membuat pasar memperkirakan permintaan energi akan ikut melemah dalam beberapa waktu ke depan. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, konsumsi energi biasanya ikut menurun sehingga berdampak langsung pada permintaan minyak mentah di pasar internasional.

Di sisi lain, penguatan dolar Amerika Serikat turut menjadi faktor tambahan yang menekan harga minyak. Karena minyak diperdagangkan menggunakan dolar AS, penguatan mata uang tersebut membuat harga minyak menjadi lebih mahal bagi negara dengan mata uang lain. Kondisi itu berpotensi mengurangi permintaan global dan memperbesar tekanan bearish di pasar energi.
Pelaku pasar juga terus memantau kemungkinan peningkatan pasokan dari negara-negara produsen utama, termasuk arah kebijakan produksi kelompok OPEC+.

Jika suplai minyak meningkat di tengah permintaan global yang melambat, maka ketidakseimbangan pasar dapat memperbesar risiko penurunan harga minyak mentah.
Selain itu, sentimen risk-off di pasar keuangan global membuat investor cenderung mengurangi eksposur terhadap aset berbasis komoditas dan beralih ke instrumen yang dianggap lebih aman.

Dengan kombinasi tekanan teknikal dan fundamental tersebut, harga minyak WTI diperkirakan masih bergerak dalam tren bearish dalam jangka pendek. Pelaku pasar kini menanti perkembangan ekonomi global, arah dolar AS, serta kebijakan produksi minyak dunia sebagai faktor utama penentu arah harga berikutnya.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmennya dalam menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan
Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 tanggal 26 Juli 2021 terkait kegiatan pascaoperasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya.
Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan/atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan.
Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan.
Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan.
Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
“Pemulihan TTM merupakan proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan.

Wina: Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2026 masih tetap kuat, meski proyeksinya kini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Dalam laporan pasar minyak bulanan terbaru yang dirilis Rabu (13/5), OPEC memproyeksikan permintaan minyak global akan tumbuh sekitar 1,2 juta barel per hari (bph) secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada 2026.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi April lalu yang memperkirakan kenaikan mencapai 1,4 juta bph. Penyesuaian ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian terhadap prospek ekonomi global dan konsumsi energi di tengah ketidakpastian pasar internasional.

Meski memangkas proyeksi untuk 2026, OPEC justru memperkirakan permintaan minyak pada 2027 akan tumbuh lebih tinggi. Organisasi tersebut memproyeksikan kenaikan permintaan mencapai sekitar 1,5 juta bph secara tahunan, atau naik sekitar 200 ribu bph dibandingkan proyeksi sebelumnya pada April.

Negara Non-OECD Masih Jadi Motor Permintaan

Berdasarkan kawasan, pertumbuhan permintaan minyak pada 2026 diperkirakan masih didominasi negara-negara non-OECD atau negara berkembang.

OPEC memperkirakan konsumsi minyak di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development hanya meningkat sekitar 100 ribu bph pada 2026.

Sebaliknya, negara-negara non-OECD diproyeksikan mencatat pertumbuhan permintaan jauh lebih besar, yakni sekitar 1,1 juta bph secara tahunan.

Tren serupa diperkirakan berlanjut pada 2027. Permintaan minyak di negara OECD diproyeksikan tumbuh sekitar 200 ribu bph, sementara negara non-OECD diperkirakan menyumbang pertumbuhan hingga 1,3 juta bph.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara berkembang masih menjadi penggerak utama konsumsi energi global di tengah perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju.

(SAW)

Singapura: Harga minyak dunia melonjak lebih dari USD3 per barel pada perdagangan Senin, 11 Mei 2026, setelah Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan terkait proposal perdamaian yang diajukan Washington. Ketegangan geopolitik tersebut membuat pasokan energi global tetap ketat, terutama karena aktivitas di Selat Hormuz masih terganggu.

Harga minyak mentah Brent Crude naik USD3,18 atau 3,14% menjadi USD104,47 per barel. Kenaikan ini memperpanjang penguatan sebesar 1,23% pada perdagangan Jumat sebelumnya.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tercatat di level USD98,51 per barel, naik USD3,09 atau 3,24% setelah sebelumnya ditutup menguat 0,64%.

Harapan pasar terhadap meredanya konflik AS-Iran yang telah berlangsung selama 10 minggu kembali memudar setelah Presiden Donald Trump menolak respons Iran terhadap proposal perdamaian AS dan menyebutnya sebagai “tidak dapat diterima”.

Konflik tersebut berdampak besar terhadap jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada Rabu pekan ini dan diperkirakan akan membahas isu Iran bersama Presiden Xi Jinping, menurut pejabat AS.

Analis pasar dari IG Group, Tony Sycamore, mengatakan perhatian investor kini tertuju pada kunjungan Trump ke China.

“Ada harapan Trump dapat meyakinkan Beijing untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Iran guna mendorong gencatan senjata yang lebih komprehensif dan mengurangi gangguan di Selat Hormuz,” ujar Sycamore dalam catatannya.

Di sisi lain, CEO Saudi Aramco, Amin Nasser, mengungkapkan dunia telah kehilangan sekitar 1 miliar barel minyak dalam dua bulan terakhir akibat konflik tersebut. Menurutnya, pasar energi global masih membutuhkan waktu untuk kembali stabil meski distribusi minyak nantinya kembali normal.

Data pelacakan pengiriman dari Kpler juga menunjukkan dua kapal tanker minyak kembali keluar dari Selat Hormuz pekan lalu dengan sistem pelacak dimatikan demi menghindari potensi serangan Iran. Tren ini dinilai semakin umum dilakukan demi menjaga kelangsungan ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah.

(SAW)

Wina: Sejumlah negara anggota OPEC+ berencana meningkatkan produksi minyak mulai Juni 2026. Langkah ini disepakati dalam pertemuan virtual pada Minggu (3/5) yang melibatkan tujuh negara produsen utama dalam aliansi tersebut.

Dikutip dari Antara, OPEC+ menyebutkan bahwa penyesuaian produksi akan ditambah sebesar 188.000 barel per hari. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penyesuaian bertahap terhadap pemangkasan produksi sukarela yang telah diberlakukan sejak 2023.

Tujuh negara yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman. Mereka menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah evaluasi terhadap kondisi dan prospek pasar minyak global yang terus berkembang.

OPEC+ juga menyatakan bahwa penyesuaian produksi ini bersifat fleksibel. Artinya, peningkatan dapat dihentikan, dikurangi, atau bahkan dibalikkan apabila kondisi pasar global mengharuskan adanya perubahan kebijakan.

Selain itu, kelompok tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini juga memberi ruang untuk mempercepat kompensasi atas potensi kelebihan produksi sejak awal 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar minyak dunia.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari lanjutan kebijakan pengurangan produksi sukarela yang pertama kali diumumkan pada April 2023. Sejak saat itu, negara-negara anggota secara bertahap menyesuaikan tingkat produksi mereka untuk menjaga stabilitas harga.

OPEC+ menegaskan kembali komitmennya terhadap stabilitas pasar energi global, sekaligus memastikan kepatuhan penuh terhadap kesepakatan produksi yang telah disepakati sebelumnya. Pemantauan implementasi kebijakan ini akan dilakukan melalui Komite Pemantau Menteri Bersama.

(SAW)

Jakarta: Harga minyak mentah Brent menutup pekan lalu di kisaran USD105 per barel dan pagi ini kembali naik mendekati USD107, dipicu mandeknya diplomasi AS–Iran.

Keputusan Washington membatalkan pengiriman delegasi ke Islamabad mendorong pasar kembali menambahkan risk premium yang lebih besar terkait potensi gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia.

Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto menuturkan kenaikan harga minyak ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap tekanan inflasi global, terutama bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia.

Brent yang bertahan tinggi berpotensi menjadi overhang bagi sentimen domestik, baik melalui risiko kenaikan biaya impor maupun tekanan terhadap ekspektasi inflasi.

Meski ketegangan geopolitik meningkat, sentimen risiko global justru masih relatif konstruktif. Indeks S&P 500 dan Nasdaq kembali mencetak rekor penutupan tertinggi, menandakan investor global sejauh ini belum mengadopsi sikap risk-off secara luas dan masih bertaruh pada ketahanan ekonomi serta momentum pasar saham AS.

“Sebaliknya, pasar domestik bergerak berlawanan. Indonesia tengah menghadapi fase de-risking yang cukup berat, tercermin dari koreksi IHSG sebesar 3,4% pada Jumat ke level 7.129,” jelas dia dalam risetnya.

Tekanan jual asing mencapai sekitar Rp3 triliun, dengan penjualan agresif terkonsentrasi pada saham perbankan besar, terutama BBCA yang mencatat net sell sekitar Rp2,1 triliun.

Perbedaan arah antara pasar global dan domestik menunjukkan investor mulai lebih sensitif terhadap risiko spesifik Indonesia, termasuk dampak kenaikan harga energi terhadap rupiah, inflasi, dan prospek kebijakan moneter. Dalam kondisi ini, pasar cenderung lebih cepat merespons faktor eksternal negatif dibanding katalis positif domestik.

Volatilitas diperkirakan tetap tinggi dalam jangka pendek, dengan bias konsolidasi pada IHSG maupun rupiah. Selama harga Brent bertahan tinggi atau terus naik, tekanan terhadap aset berisiko domestik kemungkinan belum mereda sepenuhnya.

Fokus investor kini tertuju pada dua hal: perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan kemampuan pasar Indonesia menyerap tekanan eksternal. Jika risk premium minyak terus menebal, maka sentimen defensif berpotensi mendominasi, sementara ekspektasi inflasi bisa menjadi isu utama yang membayangi arah pasar selanjutnya.

(SAW)

Singapura: Hampir semua bisnis di Singapura menghadapi kenaikan biaya operasional di tengah melonjaknya harga energi, dengan lebih dari setengahnya juga melaporkan peningkatan tekanan biaya tenaga kerja, menurut jajak pendapat kilat yang dilakukan oleh Singapore National Employers Federation dan dirilis pada Senin (20/4).

Dikutip dari Antara, survei tersebut, yang dilakukan pada 10-16 April dan mencakup 210 perusahaan di sektor manufaktur, jasa, dan konstruksi, menemukan 96 persen responden melaporkan kenaikan biaya operasional. Dari jumlah tersebut, 41 persen mengalami kenaikan moderat sebesar 11 persen hingga 25 persen, sementara 19 persen mengalami lonjakan biaya signifikan yang melebihi 25 persen.

Utilitas dan bahan bakar menjadi komponen biaya yang paling terdampak, masing-masing disebutkan oleh 70 persen responden, diikuti oleh bahan dan pasokan (59 persen) serta pengiriman udara dan laut (53 persen).

Perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa kenaikan harga energi juga berdampak terhadap biaya operasional yang lebih luas, mendorong naiknya biaya bahan baku, logistik, dan tenaga kerja sementara, khususnya di sektor hospitality, makanan dan minuman, serta retail.

Ke depannya, 39 persen responden mengungkapkan prospek negatif untuk enam hingga 12 bulan mendatang, menyebut kekhawatiran terkait gangguan perdagangan global dan perubahan rantai pasokan.

Para pemberi kerja menyerukan adanya dukungan tertarget apabila harga energi tetap tinggi, dengan prioritas meliputi keringanan pajak atau bantuan pendanaan (83 persen), subsidi energi (77 persen), serta penundaan perubahan kebijakan ketenagakerjaan (55 persen).

(SAW)