Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026 adalah respons atas arahan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis hasil.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ASN di lingkungan Pemkot Surabaya secara resmi wajib menjalankan WFH setiap hari Jumat.

Eri berharap kebijakan tersebut tidak hanya membawa perubahan teknis, melainkan mendorong pergeseran cara kerja menuju sistem yang lebih modern dan terukur.

"Transformasi ini bukan hanya soal lokasi kerja, tetapi bagaimana kinerja ASN benar-benar berbasis output dan outcome, serta tetap menjaga kualitas layanan publik," tutur Eri, Jumat (10/4/2026).

Menurut Eri, penerapan WFH sehari dalam sepekan tersebut membuat ASN tetap diwajibkan memenuhi target kinerja, menjaga disiplin, serta aktif merespons arahan pimpinan selama jam kerja. Meskipun mereka tidak berada di kantor.

"Bahkan, selama WFH, pegawai diminta melakukan presensi digital 3 kali sehari dan melaporkan aktivitas kerja secara rinci melalui sistem e-performance," ujarnya.

Eri mengatakan bahwa Pemkot Surabaya akan mengarah ke percepatan digitalisasi layanan pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, Eri percaya diri kebijakan WFH setiap Jumat tersebut akan membawa agenda efisiensi yang cukup progresif. Pengurangan mobilitas ASN diharapkan dapat menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air, hingga biaya operasional kantor.

"Efisiensi ini harus terukur. Hasil penghematannya nanti akan dialihkan untuk program prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Selanjutnya, Eri juga mendorong segenap ASN di lingkungan Pemkot Surabaya untuk dapat mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke transportasi ramah lingkungan. Hal tersebut berhubungan dengan isu lingkungan serta kebijakan pemerintah pusat.

"Setiap hari Selasa, ASN diwajibkan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, atau sepeda. Sementara pada Jumat, baik WFH maupun WFO penggunaan moda transportasi non fosil juga dianjurkan," tutur dia.

Meski begitu, ia menyatakan unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kependudukan, hingga pemadam kebakaran, tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau lapangan.

Mengenai pengawasan, Eri menegaskan akan dilakukan secara ketat. Kepala Perangkat Daerah (PD) diminta memantau kinerja pegawai, termasuk melalui rapat daring, serta melaporkan progres dan dampak efisiensi setiap bulan. Evaluasi kebijakan pun akan dilakukan secara berkala setiap 2 bulan.

"Intinya, layanan publik tidak boleh turun. Justru harus semakin baik, lebih cepat, dan lebih efisien," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Nantinya, pada pagi hari sebelum WFH dilakukan akan terdapat pelaksanaan kerja bakti oleh masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pihaknya patuh secara penuh terhadap instruksi yang telah diterbitkan pemerintah pusat pada Selasa (31/3/2026) tersebut.

Pelaksanaan kerja bakti oleh ASN Pemkot Surabaya akan dilakukan selama dua kali dalam seminggu, termasuk setiap hari Jumat sebelum memulai pekerjaan maupun pelayanan publik di kediaman masing-masing. Eri menegaskan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah kerja bakti bisa pulang. Yang [kerja bakti] hari Selasa di lingkungan kantor, hari Jumat barengan. Kalau yang Jumat itu nanti kita akan berbarengan dengan Forkompinda. Jadi ada Dandim, ada kepolisian, kita sudah sepakat kemarin. Jadi, kita akan bersih-bersih terus," beber Eri, Rabu (1/4/2026).

Mengenai kekhawatiran berlangsungnya long weekend sebab pelaksanaan WFH yang jatuh setiap hari Jumat, Eri menyatakan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja seluruh ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Bahkan, Eri menegaskan bahwa masing-masing dari ASN memiliki tanggung jawab terhadap optimalnya pelayanan publik dan terjaganya kesejahteraan warga dari masing-masing wilayah kampung tempat mereka bermukim.

"Kerjanya pemerintah kota ini kan bukan lagi saya lihat kerja. Saya 'kan lihat output-outcome. Maka, setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung. Apalagi kalau di setiap RW itu ada yang miskin dia tidak tahu, maka akan turun penghasilannya dan ada sanksinya. Maka kerja kita dari dulu sudah WFA. Saya sudah lakukan itu dari dulu. Saya tidak lihat lagi mereka kerja di kantor," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengklaim bahwa sistem WFA yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemkot Surabaya lebih meyakinkan dirinya bahwa masing-masing ASN dapat bekerja secara optimal terhadap masyarakat. Selain mendukung efisiensi anggaran, Eri menekankan WFA dapat merealisasikan rencana penghematan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini.

"Yang saya minta adalah kamu kerja di manapun output, outcome-nya tercapai. Kalau WFA malah senang aku. Jadi, output, outcome-nya akan tercapai, penghematan juga akan lebih besar," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disebut-sebut masih menjalankan skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pascalibur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan walaupun separuh dari ASN Pemkot Surabaya masih menjalankan skema kerja WFH, pelayanan publik tetap berjalan sepenuhnya usai libur panjang Lebaran.

"Jadi 100% [berjalan] karena pelayanan publik tidak boleh berhenti. Meskipun ada teman-teman [ASN] yang memang belum kembali karena kita masih WFH, tapi pelayanan publik tidak boleh berhenti, tetap berjalan," kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Kamis (26/3/2026).

Dia mengeklaim sistem kerja fleksibel sebenarnya bukan hal baru di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurut Eri, menjalankan tugas dari Balai RW maupun secara daring telah membentuk kesiapan mental dan infrastruktur yang kuat bagi para pegawai.

Namun, dirinya menegaskan bahwa instansi ataupun organisasi perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti Puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dipastikan tetap melayani warga secara langsung.

"Pelayanan publik hari ini sudah operasional penuh, termasuk sistem daring juga," katanya.

Sementara itu, mengenai skema WFH ASN sehari dalam sepekan yang mulai dilakukan oleh sejumlah jajaran pemerintah daerah di penjuru Tanah Air, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menyebut bahwa Pemkot Surabaya masih melakukan kajian lanjut terkait hal tersebut.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengambil keputusan untuk menjalankan skema WFH sehari dalam sepekan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur mulai Rabu (1/4/2026).

"Jadi, kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya belum keluar juga. Mungkin dari segi [penghematan] BBM bagus," pungkasnya.