Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atauWork From Home(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan ini. Meski demikian, sejumlah layanan publik strategis tetap diwajibkan beroperasi dari kantor.

Kebijakan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 800/639/SE/BKPSDM/2026.

Penerapan WFH merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1/4412/SJ tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Syafaruddin mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi birokrasi menuju pola kerja yang lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Kebijakan ini bukan hanya memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga membangun budaya kerja ASN yang lebih produktif, akuntabel, dan berbasis kinerja. Yang terpenting, seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme agar seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski sebagian ASN bekerja dari luar kantor.

Dalam aturan tersebut, WFH berlaku bagi seluruh ASN setiap Jumat. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, dan lurah yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Selain itu, sejumlah sektor pelayanan publik tetap menerapkanWork From Office(WFO), antara lain rumah sakit, puskesmas, pelayanan perizinan, layanan administrasi kependudukan, pendidikan.

Kemudian pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, pelayanan pajak daerah, kebersihan, Satpol PP, hingga kantor kecamatan dan kelurahan.

Syafaruddin menjelaskan kepala perangkat daerah diberikan kewenangan mengatur sistem piket guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama pelaksanaan WFH.

"Pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu. Karena itu, perangkat daerah dapat mengatur penugasan pegawai secara selektif sesuai kebutuhan layanan," jelasnya.

Dia menambahkan ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan responsif terhadap instruksi pimpinan dan menyampaikan laporan kinerja harian melalui sistem digital pemerintah daerah.

"Kami ingin membangun budaya kerja yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. ASN harus tetap bisa dihubungi, responsif terhadap tugas, dan fokus pada capaian kinerja,” imbuhnya.

Pemkab Muba juga menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan WFH. ASN yang tidak merespons panggilan atau instruksi kedinasan tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan sanksi.

"Sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, evaluasi kinerja, hingga sanksi administratif apabila pelanggaran dilakukan berulang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai respons terhadap situasi global yang dinilai belum stabil.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.

“Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II/2026.

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II/2026 bisa bergerak,” katanya.

Airlangga belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. Namun, langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai respons terhadap situasi global yang dinilai belum stabil.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.

“Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II/2026.

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II/2026 bisa bergerak,” katanya.

Airlangga belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. Namun, langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter melaporkan penurunan jumlah pengguna KRL sebesar 9% pada hari ini, Jumat (8/5/2026), sejalan dengan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, berdasarkan data pantauan hingga pukul 13.00 WIB, total volume pengguna yang naik Commuter Line atau KRL di seluruh lintas pelayanan Jabodetabek sebanyak 499.101 orang.

"Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 9% dibandingkan dengan hari kerja lainnya atau sebanyak 436.520 orang," kata Karina Amanda dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Meski terdapat penurunan jumlah penumpang, operasional tetap berjalan normal guna memastikan konektivitas masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah.

Karina mengungkapkan, suasana di sejumlah stasiun keberangkatan utama dan stasiun integrasi pun tidak seramai pada hari kerja biasanya, misalnya di stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Meski demikian, kondisi di dalam rangkaian kereta pada jam sibuk pagi juga masih terlihat cukup ramai.

Di Stasiun Bogor, Karina mencatat terdapat sekitar 23.000 orang yang naik KRL, atau lebih rendah 23% jika dibandingkan dengan hari kerja lainnya.

Sementara itu di stasiun pemberangkatan Bekasi terdapat sekitar 22.000 pengguna atau menurun 9%, Stasiun Sudimara sebanyak 11.000 lebih pengguna (turun 14%), Stasiun Tangerang sebanyak 10.000 lebih pengguna (turun 19%), dan khusus di Stasiun Bekasi Timur sebanyak 5.000 lebih pengguna atau menurun 6%.

Selain di stasiun keberangkatan, stasiun kedatangan yang berlokasi di kawasan perkantoran juga terpantau menurun.

Seperti di Stasiun Sudirman tercatat sebanyak 32.000 pengguna atau menurun 5%, Stasiun Gondangdia sebanyak 15.000 (turun 21%), Stasiun Juanda sebanyak 14.000 lebih pengguna (turun 8%) dan Stasiun Tebet sebanyak 18.000 pengguna atau mengalami penurunan sebesar 7%.

KAI Commuter menegaskan bahwa jadwal perjalanan tetap dioperasikan sesuai dengan grafik perjalanan kereta (Gapeka) yang berlaku, yakni sebanyak 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek tetap dioperasikan hari ini.

Langkah ini diambil untuk menjaga jarak aman antar pengguna dan memberikan fleksibilitas waktu bagi mereka yang masih menggunakan transportasi publik.

Adapun, penurunan penumpang KRL di hari Jumat sudah terjadi sejak hari pertama WFH diberlakukan pada awal April lalu bagi sebagian besar instansi pemerintah dan perusahaan di wilayah Jabodetabek.

Kebijakan ini menjadi satu dari langkah pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar di tengah kondisi konflik Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis kinerja.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa penyesuaian ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan kinerja organisasi.

Penyesuaian pola kerja ASN dilakukan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja, yaitu empat hari kerja di kantor (work from office/WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari kerja dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home (WFH) pada hari Jumat.

Meski demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN, melainkan penyesuaian cara kerja yang tetap berorientasi pada capaian kinerja.

Dalam implementasinya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pimpinan Instansi Pemerintah di masing-masing instansi diberikan kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai dan mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan.

Pemerintah juga menekankan bahwa penyesuaian ini tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, instansi wajib memastikan layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan kedaruratan harus tetap berjalan optimal, termasuk dengan memastikan layanan yang ramah bagi kelompok rentan,” jelas Menteri Rini.

Secara khusus, hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri PANRB, dan bagi pemerintah daerah juga kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat pada tanggal 4 setiap bulan berikutnya.

Selain itu, panduan teknis lebih lanjut bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri guna memastikan keselarasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah juga memastikan bahwa kanal pengaduan publik tetap terbuka sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan.

Berikut foto-foto suasana WHS ASN hari pertama di Jakarta

Pegawai melayani warga di Kantor Kecamatan Limo, Depok, Jumat (10/4/2026). Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Dalam pantauan di Kantor Kecamatan Limo, Depok, tampak sejumlah meja kosong karena penerapan WFH secara bergantian/Bisnis. Nurul Hidayat

Suasana Work From Home (WFH) secara perdana dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026)/Akbar Evandio

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jakarta Timur tetap menggelar kegiatan senam sehat meski sudah diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

Layanan legalisasi buku nikah di Gedung Kemenag, Jalan Thamrin, Jakarta. ANTARA/HO-Kemenag

Kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta pada hari pertama penerapan WFH bagi ASN, Jumat (10/4/2026). Meski pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), jalanan di Ibukota masih terpantau macet dan padat. Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berhemat atau efisiensi, khususnya terkait energi usai pecahnya konflik di Timur Tengah/Bisnis. Himawan L Nugraha

Jakarta: Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) kini mengalami penyesuaian di sektor transportasi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilih menerapkan skema berbeda agar layanan publik tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi energi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, pihaknya tidak menerapkan WFH penuh setiap Jumat seperti aturan umum. Sebagai gantinya, Kemenhub mengatur kehadiran pegawai dengan sistem proporsi harian.

"Nah, kalau kami agak sedikit dimodifikasi karena kita melayani transportasi publik, jadi kita nggak libur hari Jumat. Tapi yang masuk itu kita kurangi setiap harinya. Kita sampai 40 persen setiap harinya," kata Dudy dilansir Antara, Jumat, 10 April 2026.

Menurut dia, kebijakan itu secara umum memberikan keleluasaan kepada setiap kementerian dan lembaga untuk mengatur pola kerja masing-masing, meskipun telah ditetapkan pada hari Jumat sebagai hari pelaksanaan WFH.

Namun demikian, Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian karena memiliki tanggung jawab dalam pelayanan transportasi publik yang tidak memungkinkan untuk menghentikan layanan hanya karena kebijakan kerja dari rumah.

Ia mencontohkan jika jumlah pegawai di kantor pusat yang mencapai sekitar 5.000 orang, sehingga dengan kebijakan 40 persen maka hanya sekitar 2.000 pegawai yang masuk setiap harinya secara bergantian.

Dengan sistem tersebut, total perputaran pegawai tetap berjalan melalui mekanisme pergantian atau shifting, sehingga seluruh pegawai tetap mendapatkan porsi kerja secara adil dan merata.

"Karena kami melayani transportasi, kan kita nggak mungkin libur juga hari Jumat. Jadi, akhirnya kita berlakukan pengurangan (pegawai yang masuk) di setiap harinya," jelasnya.

Dia berharap kebijakan itu membantu pemerintah, khususnya di Jakarta, dalam mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta menekan tingkat polusi udara akibat mobilitas harian pegawai.

"Jadi kita berlakukan, supaya hari ini misalnya 40 persen (yang masuk). Ganti-gantian. Tapi minimal kita kurangilah setiap harinya," ungkapnya.

(ANN)

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80% bekerja dari rumah dan minimal 20% tetap bertugas di kantor.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon Agung Firmansyah mengatakan kebijakan tersebut bersifat fleksibel dan tidak berlaku untuk seluruh ASN.

“WFH dilaksanakan setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80% ASN bekerja dari rumah dan minimal 20% tetap di kantor,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Namun dalam praktiknya, tidak semua lini birokrasi dapat menjalankan skema tersebut. Sejumlah pejabat struktural seperti eselon II dan III, termasuk kepala bagian, kepala bidang, sekretaris dinas, hingga camat tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Selain itu, berbagai unit layanan publik juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, pemadam kebakaran, kebersihan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan pendapatan daerah, dipastikan tetap berjalan normal tanpa WFH.

“Unit pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak bisa menerapkan WFH,” kata Agung.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung tatap muka. Sementara itu, pegawai di lingkungan dinas pendidikan hanya sebagian yang dapat menyesuaikan dengan skema WFH. Hal serupa juga berlaku di rumah sakit, di mana tenaga kesehatan tetap bekerja di tempat, sedangkan pegawai manajemen dimungkinkan bekerja dari rumah.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menekan pengeluaran daerah, khususnya terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan operasional perkantoran. Pemkab Cirebon berharap WFH dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas, konsumsi listrik, perjalanan dinas, hingga belanja alat tulis kantor.

Meski demikian, kebijakan ini menuai catatan kritis. Selain karena sifatnya yang hanya berupa imbauan, efektivitas WFH dalam menekan anggaran dinilai belum memiliki indikator yang jelas. Tidak adanya target penghematan yang terukur berpotensi membuat kebijakan ini sekadar formalitas tanpa dampak signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.

Di sisi lain, ketimpangan penerapan antarinstansi juga menjadi sorotan. Banyaknya sektor yang dikecualikan membuat proporsi ASN yang benar-benar dapat menjalankan WFH diperkirakan tidak mencapai angka maksimal yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas beban kerja di antara pegawai.

Agung menegaskan, kebijakan ini lebih bersifat imbauan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN, termasuk jarak tempat tinggal dan kebutuhan pelayanan. ASN yang tetap masuk kantor juga diimbau menggunakan transportasi umum atau sepeda sebagai bagian dari penghematan energi.

“Ini lebih kepada imbauan untuk efisiensi, bukan kewajiban mutlak,” ujarnya.

Bisnis.com, PADANG — Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi memiliki pandangan yang realistis terkait kebijakan pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) bagi ASN dan pihak swasta setiap hari Jumat setiap pekannya yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Dia menilai kendati langkah ini dapat menghemat kompensasi BBM APBN sekitar Rp6,2 triliun serta belanja BBM masyarakat sekitar Rp59 triliun. Namun, dari sudut ekonomi perilaku, pilihan itu mengandung risiko memperpanjang pola libur, apalagi pekerja Muslim tetap keluar untuk salat Jumat, sehingga penghematan mobilitas tidak akan penuh.

“Jadi klaim pengurangan konsumsi BBM 20% terasa terlalu ambisius bila dibaca sebagai penurunan konsumsi nasional,” katanya, Kamis (2/4/2026).

Syafruddin menjelaskan satu hari WFH hanya mengurangi satu bagian dari mobilitas, sedangkan konsumsi BBM nasional juga datang dari logistik, distribusi, industri, jasa, dan perjalanan non-kerja.

Secara teori, hari Rabu bisa memberi efek pengurangan komuter yang lebih murni karena tidak menempel pada akhir pekan dan tidak terganggu aktivitas ibadah Jumat. Namun, sekalipun dipindah ke Rabu, angka 20% tetap sulit tercapai untuk konsumsi BBM nasional, walau mungkin lebih masuk akal pada segmen perjalanan kerja perkotaan tertentu.

Menurutnya dalam kondisi perekonomian saat ini, WFH bukan kebijakan optimal, tetapi tetap berguna sebagai respons cepat jangka pendek. Indonesia sedang menghadapi inflasi tahunan 3,48% pada Maret 2026 setelah sebelumnya 4,76% pada Februari, sementara harga minyak global melonjak dan Brent sempat menembus US$100 per barel walau asumsi APBN 2026 masih memakai ICP US$70 per barel.

Dalam situasi seperti itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan instrumen yang murah, cepat, dan mudah dijalankan untuk menekan permintaan energi.

Dikatakannya WFH memenuhi tiga syarat itu. Masalahnya, WFH tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan pada energi fosil, lemahnya transportasi publik, dan struktur subsidi yang masih luas.

“Jadi, kebijakan ini layak dipakai sebagai bantalan awal, tetapi tidak cukup kuat bila pemerintah ingin menjaga stabilitas energi dan fiskal dalam horizon yang lebih panjang. Kebijakan optimal tetap harus bergerak ke reformasi transportasi, penajaman subsidi, efisiensi belanja, dan diversifikasi energi,” sebutnya.

Kemudian Syafruddin bilang WFH mempengaruhi roda perekonomian dengan cara yang campuran. Di satu sisi, WFH menekan permintaan BBM, parkir, transportasi harian, dan konsumsi di kawasan perkantoran. Efek itu membuat sektor transportasi, UMKM kantin, ritel harian, dan jasa informal di area kantor cenderung melemah.

Di sisi lain, WFH dapat membantu menahan imported inflation, mengurangi tekanan kompensasi BBM, dan menjaga daya beli agregat bila pemerintah berhasil meredam kenaikan biaya energi. Karena itu, WFH cenderung kontraktif secara mikro pada beberapa sektor yang hidup dari mobilitas kantor, tetapi bisa stabilisator secara makro bila dipakai pada saat harga energi melonjak akibat guncangan geopolitik

“Jadi WFH bukan resep ekspansi ekonomi, melainkan alat pengendalian tekanan biaya dalam masa risiko tinggi. Efek akhirnya akan sangat bergantung pada durasi kebijakan, kepatuhan pelaksanaan, dan apakah pengeluaran rumah tangga yang berkurang di transportasi pindah ke konsumsi lain di rumah,” tegas dia.

Syafruddin menyarankan pemerintah punya pilihan kebijakan ekonomi yang lebih kuat untuk menghemat energi dan anggaran negara selain WFH. Pemerintah dapat memperketat sasaran subsidi energi berbasis data rumah tangga, membatasi penggunaan kendaraan dinas, menerapkan jam kerja bergelombang, mempercepat transportasi massal, memperbesar bauran biodiesel, mempercepat konversi energi di bangunan pemerintah, dan memotong belanja birokrasi yang tidak produktif.

Langkah-langkah itu memberi dampak yang lebih struktural karena menurunkan konsumsi energi tanpa terlalu mengganggu ritme produksi. APBN 2026 juga sudah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda penting, sehingga efisiensi semestinya tidak berhenti pada perubahan lokasi kerja ASN.

“Pemerintah perlu menggeser kebijakan dari simbol penghematan menuju reformasi konsumsi energi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan tahan lama. WFH bisa tetap dipakai, tetapi hanya sebagai lapisan awal dari paket kebijakan yang lebih lengkap,” ujarnya.

Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap WFH bagi pekerja dan belanja program seperti MBG harus berangkat dari perbedaan yang tegas antara stabilisasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di mana, WFH memberi manfaat cepat melalui penurunan mobilitas dan biaya energi, tetapi efeknya terbatas dan sementara.

Program MBG berbeda karena pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk 2026 guna memperbaiki gizi, kualitas sumber daya manusia, dan permintaan domestik.

Dalam ancaman krisis global akibat guncangan geopolitik, negara perlu menjaga keseimbangan, negara harus hemat pada belanja yang tidak produktif, tetapi tetap berani membiayai program yang memperkuat produktivitas masa depan.

Oleh karena itu, WFH layak dipakai untuk menahan tekanan energi sesaat, sedangkan MBG tetap layak dipertahankan bila tata kelolanya efisien, tepat sasaran, dan mampu menciptakan efek pengganda di daerah.

“Pilihan ekonomi yang sehat bukan memotong program pembangunan manusia, melainkan memperbaiki prioritas agar fiskal tetap kuat saat dunia menghadapi harga energi tinggi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan setiap Jumat dimulai pada Jumat (10/4/2026) pekan depan seiring telah diterimanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait program efisiensi nasional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Subhan Fajri Harahap mengatakan Pemko Medan siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

"Dasarnya adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.5/3349/SJ yang baru saja kita terima [Rabu] kemarin. Jadi, kita juga akan melakukan penerapan transformasi budaya kerja ASN Pemerintah Kota Medan, yaitu dengan melaksanakan work from home setiap hari Jumat dan dimulai Jumat depan karena kebetulan Jumat ini tanggal merah," ucap Subhan via sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).

Dia menjelaskan kebijakan WFH ini berlaku bagi seluruh ASN. Namun, ada beberapa jabatan/unit yang diwajibkan tetap bekerja di kantor (Work From Office/WFO) demi mendukung pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Subhan merinci beberapa jabatan yang dikecualikan untuk WFH sesuai SE Mendagri tersebut, antara lain pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 termasuk jajaran sekretaris daerah, para asisten, dan kepala dinas/badan/Satpol PP.

Lalu, pejabat administrator atau eselon 3, camat, serta lurah juga tidak diperkenankan untuk WFH.

Sedangkan di tingkat instansi, WFH tidak berlaku bagi ASN yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas lingkungan hidup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta ASN di rumah sakit maupun puskesmas di bawah pemerintah.

Termasuk juga ASN yang bekerja di UPT pendidikan baik itu di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP/sederajat.

Diapun menyebut kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat karena pemisahan antara sektor yang diperkenankan untuk WFH maupun tetap WFO telah ditetapkan.

Masyarakat tetap bisa mendatangi pusat-pusat layanan publik di hari Jumat meski kebijakan dalam rangka merespons gejolak energi global ini diterapkan.

"Intinya, ASN dengan jabatan pimpinan tinggi dan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pemadam kebakaran, BPBD, kesehatan, termasuk mal pelayanan publik tetap WFO sehingga tidak mengganggu pelayanan," jelasnya.

Dia pun menyebut saat ini Pemko Medan tengah mempersiapkan surat edaran untuk pelaksanaan WFH di lingkungan Pemko Medan.

"Surat edarannya sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan Pak Wali. Insya Allah hari ini terbit," tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Nantinya, pada pagi hari sebelum WFH dilakukan akan terdapat pelaksanaan kerja bakti oleh masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pihaknya patuh secara penuh terhadap instruksi yang telah diterbitkan pemerintah pusat pada Selasa (31/3/2026) tersebut.

Pelaksanaan kerja bakti oleh ASN Pemkot Surabaya akan dilakukan selama dua kali dalam seminggu, termasuk setiap hari Jumat sebelum memulai pekerjaan maupun pelayanan publik di kediaman masing-masing. Eri menegaskan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah kerja bakti bisa pulang. Yang [kerja bakti] hari Selasa di lingkungan kantor, hari Jumat barengan. Kalau yang Jumat itu nanti kita akan berbarengan dengan Forkompinda. Jadi ada Dandim, ada kepolisian, kita sudah sepakat kemarin. Jadi, kita akan bersih-bersih terus," beber Eri, Rabu (1/4/2026).

Mengenai kekhawatiran berlangsungnya long weekend sebab pelaksanaan WFH yang jatuh setiap hari Jumat, Eri menyatakan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja seluruh ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Bahkan, Eri menegaskan bahwa masing-masing dari ASN memiliki tanggung jawab terhadap optimalnya pelayanan publik dan terjaganya kesejahteraan warga dari masing-masing wilayah kampung tempat mereka bermukim.

"Kerjanya pemerintah kota ini kan bukan lagi saya lihat kerja. Saya 'kan lihat output-outcome. Maka, setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung. Apalagi kalau di setiap RW itu ada yang miskin dia tidak tahu, maka akan turun penghasilannya dan ada sanksinya. Maka kerja kita dari dulu sudah WFA. Saya sudah lakukan itu dari dulu. Saya tidak lihat lagi mereka kerja di kantor," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengklaim bahwa sistem WFA yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemkot Surabaya lebih meyakinkan dirinya bahwa masing-masing ASN dapat bekerja secara optimal terhadap masyarakat. Selain mendukung efisiensi anggaran, Eri menekankan WFA dapat merealisasikan rencana penghematan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini.

"Yang saya minta adalah kamu kerja di manapun output, outcome-nya tercapai. Kalau WFA malah senang aku. Jadi, output, outcome-nya akan tercapai, penghematan juga akan lebih besar," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan aturan teknis terkait penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa sebelum penerapan WFH, kebijakan tersebut akan dirinci terlebih dahulu agar tidak menimbulkan salah penafsiran di lapangan.

“Perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan WFH satu hari dalam satu minggu. Tapi tentu ini akan kami breakdown melalui edaran gubernur ke lapangan yang berlaku bagi Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel tengah menyusun aturan teknis secara lebih rigid, utamanya terkait pembagian pegawai yang nantinya akan tetap menjalankan work from office (WFO) dan WFH.

Pasalnya, menurut Deru, pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro berpotensi tetap WFO dan tidak mungkin bekerja sendirian.

“Kalau JPT masuk, tentu tidak bisa bekerja sendiri; ada koordinasi dengan bawahannya. Jadi nanti akan dirinci mana pegawai yang WFO dan mana yang WFH,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa implementasi WFH nantinya tidak boleh mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Para pegawai yang bertugas di sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan dan rumah sakit akan diatur melalui sistem pembagian sif atau giliran.

Deru menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disamakan dengan libur. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap dituntut untuk menjaga produktivitas dan menghasilkan kinerja yang terukur.

“WFH itu tetap dituntut produktivitas. Bukan berarti WFH sama dengan libur. Tidak, WFH adalah work from home yang tetap menghasilkan produk kinerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sebagaimana telah diumumkan Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dia mengatakan, keputusan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

"Sehingga dengan begitu nanti ada dua hari yang ada pengaturan khusus, setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan, sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home," katanya.

Dia menjelaskan sesuai surat tersebut akan ada pengecualian WFH, misalnya, bagi pejabat di tingkat Madya Pratama, pelayanan publik seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, kesehatan, Damkar, Gulkarmat, di mana bidang ini tetap bekerja seperti biasanya.

Dia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta akan membuat mekanisme berupa 25% atau 50% pegawai menjalankan WFH di hari tersebut yang secara rinci diatur oleh Sekretaris Daerah bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Kami akan mengatur untuk work from home-nya karena tidak ada range-nya dari pemerintah pusat yang akan kami atur range-nya antara 25% sampai dengan 50% maksimum. Jadi minimumnya 25% sampai dengan 50%. Dalam range itulah diatur nanti work from home yang dipersiapkan oleh Pak Sekda bersama Kepala BKD," jelasnya.

Dia menegaskan akan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang menekankan bahwa setiap pegawai tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah dan setiap pegawai yang hendak bepergian diwajibkan menggunakan transportasi umum.

"Siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan. Apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya," ucapnya.

Edaran Mendagri

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah (Pemda).

Tito menjelaskan bahwa dirinya sudah menandatangani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat edaran tersebut terdapat sejumlah butir instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penerapan budaya kerja baru bagi ASN di Pemda.