Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Nantinya, pada pagi hari sebelum WFH dilakukan akan terdapat pelaksanaan kerja bakti oleh masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pihaknya patuh secara penuh terhadap instruksi yang telah diterbitkan pemerintah pusat pada Selasa (31/3/2026) tersebut.

Pelaksanaan kerja bakti oleh ASN Pemkot Surabaya akan dilakukan selama dua kali dalam seminggu, termasuk setiap hari Jumat sebelum memulai pekerjaan maupun pelayanan publik di kediaman masing-masing. Eri menegaskan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah kerja bakti bisa pulang. Yang [kerja bakti] hari Selasa di lingkungan kantor, hari Jumat barengan. Kalau yang Jumat itu nanti kita akan berbarengan dengan Forkompinda. Jadi ada Dandim, ada kepolisian, kita sudah sepakat kemarin. Jadi, kita akan bersih-bersih terus," beber Eri, Rabu (1/4/2026).

Mengenai kekhawatiran berlangsungnya long weekend sebab pelaksanaan WFH yang jatuh setiap hari Jumat, Eri menyatakan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja seluruh ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Bahkan, Eri menegaskan bahwa masing-masing dari ASN memiliki tanggung jawab terhadap optimalnya pelayanan publik dan terjaganya kesejahteraan warga dari masing-masing wilayah kampung tempat mereka bermukim.

"Kerjanya pemerintah kota ini kan bukan lagi saya lihat kerja. Saya 'kan lihat output-outcome. Maka, setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung. Apalagi kalau di setiap RW itu ada yang miskin dia tidak tahu, maka akan turun penghasilannya dan ada sanksinya. Maka kerja kita dari dulu sudah WFA. Saya sudah lakukan itu dari dulu. Saya tidak lihat lagi mereka kerja di kantor," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengklaim bahwa sistem WFA yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemkot Surabaya lebih meyakinkan dirinya bahwa masing-masing ASN dapat bekerja secara optimal terhadap masyarakat. Selain mendukung efisiensi anggaran, Eri menekankan WFA dapat merealisasikan rencana penghematan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini.

"Yang saya minta adalah kamu kerja di manapun output, outcome-nya tercapai. Kalau WFA malah senang aku. Jadi, output, outcome-nya akan tercapai, penghematan juga akan lebih besar," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

SURABAYA, Bisnis.com – Wali Kota SurabayaEri Cahyadi mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di wilayah kerjanya dalam waktu dekat. Bangunan tersebut nantinya direncanakan akan beroperasi dan dimanfaatkan mulai tahun ajaran baru mendatang.

Eri Cahyadi membeberkan, Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses pembangunan tersebut berlokasi di kawasan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Total lahan yang dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat seluas 6 hektare.

"Jadi sudah dikerjakan, Sekolah Rakyat, ada di Tambak Wedi. Kita sudah sediakan 6 hektare, (dibagi) 4 hektare dan 2 hektare," kata Eri Cahyadi saat ditemui di Balai Pemuda, Surabaya, Selasa (20/1/2026).

Eri mengungkapkan, Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengerjakan secara penuh proyek pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan APBN. Rencananya, bangunan tersebut bakal dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026.

"Sekarang sudah dikerjakan oleh kementerian. Ini (rencana beroperasi) di tahun 2026 ini, meskipun belum full semuanya, akan digunakan di tahun ajaran baru, semoga lah," ucap dia.

Di sisi lain Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini mengaku masih belum mengetahui bangunan tersebut akan dimanfaatkan oleh siswa di tingkat apa. Sebab, pemerintah kota hanya diminta untuk menyediakan lahan oleh pemerintah pusat.

"Saya belum tahu, yang penting hari ini, beliau membangun karena sudah dari kita kita siapkan (lahan). Beliau menyampaikan (Sekolah Rakyat mulai beroperasi) di tahun ajaran baru, kalau ini sudah bisa ditempati akan ditempati," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menargetkan penambahan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun. Hal tersebut dilakukan pihaknya sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap tahun kita tambah 100 (Sekolah Rakyat), Insya Allah sesuai targetnya presiden. 100 SR permanen," ungkap Gus Ipul sapaan akrabnya di Surabaya dikutip Sabtu (17/1/2026).

Gus Ipul menjelaskan, bangunan Sekolah Rakyat permanen ditarget bisa menampung 300 sampai 500 siswa.

Keberadaan fasad permanen nantinya diharapkan dapat menyerap lebih banyak siswa dari keluarga desil 1 atau termasuk kategori kurang mampu.

"Jadi, nanti ini kalau yang gedung permanen itu yang sudah jadi ya lengkap ya, gedung permanen itu 500-300 siswa. SD 100, SMP 100, SMA 100," bebernya.

Gus Ipul juga menyebut, saat ini kapasitas dari bangunan Sekolah Rakyat masih belum merata di berbagai penjuru daerah dan kebanyakan masih menempati bangunan sementara. Hal itu, kata dia, terjadi lantaran belum terdapat gedung yang memadai untuk menampung banyak peserta didik.

"Sekarang ini kan ada yang (kapasitasnya) 50, ada yang 25, tergantung kapasitas gedungnya karena gedungnya masih gedung sementara, belum gedung permanen," ucapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa bila nantinya gedung permanen sudah berdiri, kapasitasnya dapat menampung lebih dari 1.000 siswa.

Setiap tahun, SR dapat menerima 300 peserta didik baru, dengan rincian 100 siswa SD, 100 siswa SMP, dan 100 siswa SMA.

"Kalau gedungnya sudah permanen. Nah, tadi kan gambarnya sudah jelas. Itu kapasitasnya per tahun kita bisa menerima 300. Berarti kalau sampai 3 tahun kapasitas penuh itu kira-kira bisa 1.000 lebih. SD, SMP itu," sambungnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji untuk terus mematangkan rencana pengembangan destinasi wisata Kawasan Kota Lama.

Dia juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Badan Pengelola Investasi Danantara.

Kawasan Kota Lama Surabaya diketahui terbagi dalam tiga zona utama, yakni zona Eropa, Pecinan, dan Arab, di mana masing-masing area tersebut memiliki nilai historis dan bangunan dengan gaya arsitektur yang berbeda-beda.

Mengacu pada data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pahlawan menunjukkan tren yang impresif, di mana Kawasan Kota Lama tercatat memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Pada 2023, wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Surabaya tercatat lebih dari 16,1 juta orang, di mana angka itu meningkat menjadi sekitar 19 juta orang pada 2024. Sementara, wisatawan mancanegara pada 2024 tercatat hampir menyentuh 2 juta kunjungan.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah juga disebut cukup krusial. Sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan tercatat menyumbang hampir 19% dari total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya pada periode 2024.

Sebagai salah satu destinasi wisata sejarah unggulan, Eri menjelaskan proses revitalisasi terhadap Kawasan Kota Lama Surabaya tidak hanya berhenti pada penataan fisik dan pelestarian bangunan sejarah semata. Namun, juga dibarengi dengan penguatan sistem keamanan di wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, Eri berharap penguatan sistem keamanan yang dilakukan pihaknya akan semakin menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan masyarakat yang menghabiskan waktunya di Kawasan Kota Lama Surabaya.

"Kalau kawasan ini aman, tertib, dan nyaman, maka wisatawan akan betah. Dampaknya bukan hanya pada kunjungan wisata, tapi juga pada perputaran ekonomi warga,” ungkap Eri, Kamis (15/1/2026).

Dirinya menyebut rangkaian proses revitalisasi diarahkan untuk memperkuat daya tarik wisata. Sekaligus, menjaga kelestarian berbagai situs dan bangunan bersejarah di kawasan tersebut.

Dilakukan secara bertahap, revitalisasi nantinya melibatkan para pemilik bangunan cagar budaya. Di antaranya adalah sejumlah korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Danantara, yang notabene tercatat sebagai pemilik sejumlah aset bangunan yang berdiri di wilayah itu.

“Kita kan bergerak bersama dengan pemilik bangunan ya. Rata-rata di sana [pemiliknya] adalah BUMN. Maka kami sudah berkoordinasi dengan Danantara,” beber mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

Menurut Eri, kolaborasi menjadi faktor utama supaya revitalisasi tidak sekadar mempercantik kawasan. Namun, juga memberi manfaat langsung bagi pemilik bangunan serta masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, pihaknya menargetkan kawasan Kota Lama dapat berkembang menjadi ruang publik yang senantiasa lestari, nyaman, dan produktif tanpa menghilangkan nilai sejarah yang terkandung pada setiap situs yang ada.

"Ada sejumlah pengembangan yang terus dilakukan," tambahnya.

Pengembangan Kota Lama juga sejalan dengan kebijakan penguatan pada sektor pariwisata Kota Pahlawan. Pengembangan kawasan wisata, seperti Kota Lama sudah sepatutnya dijadikan sebagai kebijakan strategis dalam usaha untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat urban.

Seiring meningkatnya jumlah wisatawan, Pemkot Surabaya juga mencatat adanya pengembangan destinasi wisata berbasis kriteria sapta pesona. Terdapat tujuh destinasi wisata yang berhasil dikembangkan, termasuk kawasan Kota Lama zona Pecinan di sekitar Jalan Kembang Jepun, yang perlahan menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu pun menegaskan kembali bahwa tujuan akhir dari rangkaian tahapan revitalisasi Kota Lama tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan saja. Namun, juga memastikan kelestarian benda, situs, dan cagar budaya yang ada.

Dengan upaya revitalisasi yang berjalan berkelanjutan dan kolaborasi antar pihak yang baik, kawasan ini diharapkan menjadi wajah baru pariwisata Surabaya yang naik kelas, berkelanjutan, dan tetap bertumpu pada kelestarian nilai-nilai sejarah.

"Dengan adanya revitalisasi ini tentu akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemilik bangunan cagar budaya. Tujuan akhirnya adalah dapat terlestarikannya benda, situs, dan kawasan cagar budaya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Desakan publik yang menuntut pembubaran organisasi kemasyarakatan Madura Asli Sedarah (Madas) mencuat pasca tindakan kekerasan serta pengusiran paksa yang dilakukan terhadap wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) di Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun merespons serta menanggapi tuntutan yang mayoritas disuarakan oleh warganet di jagat media sosial tersebut.

"Kita masih tunggu [hasil penyelidikan kasus pengusiran paksa Elina Widjajanti] dari kepolisian. Jika terbukti [Madas terlibat], maka langsung kita rekomendasikan bersama [untuk dibubarkan]," ujar Eri, Senin (12/1/2026).

Eri menyebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, kebijakan untuk membubarkan suatu ormas merupakan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, serta Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Tolong dipelajari, yang bisa membubarkan [ormas] adalah Kemendagri, Kepolisian, Kemenkum, yang ketika pembubaran ormas itu dilakukan," tegas Eri.

Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu menyatakan bahwa tindakan untuk membubarkan ormas tidak bisa ditempuh secara serampangan. Menurutnya, diperlukan peninjauan dan penelusuran lebih lanjut mengenai pengaruh aktivitas ormas terhadap ketertiban umum.

"Apakah ormas itu, ketika melakukan penindakan atau kegiatannya di luar ketertiban umum, yang dinyatakan oleh pihak yang berwajib, berarti siapa? Oleh kepolisian," ucap Eri.

Jika Madas terbukti melakukan pelanggaran berat, Eri menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan sesegera mungkin menyusun rekomendasi ke kementerian terkait agar ormas yang bersangkutan dibubarkan.

"Negara kita negara hukum, saya tidak akan pernah ragu-ragu, tetapi ketika pihak berwajib mengatakan belum, kan nggak mungkin kita memberikan rekomendasi yang salah kepada kementerian," pungkasnya.

Madas Tempuh Jalur Hukum

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Madas Moh Taufik menegaskan bahwa kewenangan untuk membubarkan ormas sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Menurutnya, hal tersebut pun hanya dapat dilakoni bila ormas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar konstitusi dan dasar negara.

"Keputusan [pengadilan] tata usaha negara itu yang punya hak untuk mencabut. Dia adalah pejabat [pengadilan] tata usaha negara, yang memberikan legalisasi," ungkap Taufik di Surabaya, Kamis (8/1/2026).

Selain itu, Taufik pun turut mempersilahkan publik yang tetap bersikukuh menginginkan pembubaran ormas yang dipimpinnya itu dengan menempuh jalur resmi yang telah tersedia. Namun, Taufik menekankan bahwa organisasinya tersebut memiliki program kerja dan niatan baik bagi masyarakat luas.

"Silakan dilakukan upaya-upaya apabila keberatan, tetapi kami mohon maaf kepada semuanya, publik ya. Kami, itikad baik ini bahwa program Madas ke depan, dari awal, meningkatkan sumber daya manusia," tegas Taufik.

Dirinya juga memberikan contoh nyata kontribusi ormas Madas Sedarah, seperti membantu pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, penyediaan ambulans gratis, serta bantuan hukum.

"Terakhir kemarin, kami membangunkan rumah bagi orang yang tidak mampu," tambahnya.

Mengenai kasus oknum anggota Madas Sedarah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dalam kasus pengusiran nenek Elina beberapa waktu lalu, Taufik berharap kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan publik untuk dapat lebih teliti dan memastikan keanggotaan seseorang sebelum mengaitkan tindakan premanisme dengan nama organisasi tertentu.

"Silakan lihat KTA-nya karena sekarang itu [anggapan publik] bagi yang melakukan pelanggaran Madas, begini Madas, ini Madas," imbaunya.

Taufik menyoroti adanya stigma buruk yang disematkan publik terhadap ormas Madas setiap kali terjadi pelanggaran hukum oleh individu tertentu. Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada masyarakat untuk dapat bertindak bijak, dengan melakukan deteksi awal sebelum bertindak, terlebih saat berselancar di jagat media sosial.

"Tetapi yakinlah dan percaya, InsyaAllah kami akan melakukan yang terbaik, untuk berbuat baik," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih harus menyelesaikan sebanyak 250 titik banjir yang masih menjadi momok di kawasan urban. Menurutnya, catatan tersebut telah berkurang dari sebelumnya yang mencapai 350 titik.

Eri Cahyadi pun mengeklaim bahwa tidak ada titik banjir baru yang terbentuk. Untuk itu, Eri menegaskan bahwa dirinya beserta jajaran terkait akan berupaya keras untuk menangani ratusan titik banjir yang masih tersisa.

"Kita kan punya 350 titik banjir, yang sudah bisa kita selesaikan 100 titik banjir. Masih ada 250 titik banjir," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Eri menyebut, pada tahun 2021 ada sebanyak 350 titik banjir yang terdapat di wilayah kerjanya tersebut. Sejak masa awal periode kepemimpinannya, Eri menyatakan bahwa 100 titik banjir telah berhasil diselesaikan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun menyebut bahwa permasalahan banjir di Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota semata. Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya juga meminta bantuan kepada Pemprov Jawa Timur.

"Salah satunya adalah kemarin yang jalan Jemursari, kita juga minta bantuan kepada pemerintah provinsi. Untuk membuat saluran. Saluran Jemursari itu yang panjang. Itu kan sudah saluran alam. Kita akan buatkan pelengsengan," katanya.

Selain bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, Eri menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dalam usaha pengentasan banjir di Surabaya.

"Kita juga menyampaikan bantuan kepada pemerintah pusat, Kementerian PU ya. Untuk yang di Jalan Kalianak keluar dari Gresik, Jalan Gresik karena tidak ada saluran di kanan-kiri juga. Itu yang kita lakukan hari ini," tutur dia.

Eri menegaskan bahwa pihaknya tahun ini akan fokus menyelesaikan sejumlah titik banjir yang krusial. Seperti di kawasan Simo, khususnya Jalan Simokalangan yang disebut-sebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014.

"Insya Allah 2026 kita selesaikan di Simokalangan, Simohilir, Simorejo 1A 1B, Margorejo, dan Tanjung Sari. Itu fokus kita tahun ini," ucap Eri.

Bisnis.com, SURABAYA — Wali Kota SurabayaEri Cahyadi menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Agraria untuk menangani permasalahan dan laporan warga mengenai masalah pertanahan.

Pembentukan satgas tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

"Yang terbaru adalah Satgas Anti-Preman, dan yang kedua adalah satgas terkait dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria," ungkap Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (5/1/2025).

Dirinya menyebut bahwa persoalan mengenai tanah tidak lagi ditangani secara terbatas oleh pihak kelurahan, tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan langsung ke Satgas Reformasi Agraria.

Eri menegaskan bahwa satuan tugas tersebut juga diisi oleh segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, termasuk di dalamnya jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kan [bila masyarakat ada masalah terkait tanah] nggak bisa ngeles, ada BPN-nya, ada kejaksaan-nya, ada kepolisian, ada pemerintah kota, jadi cepat, masalahnya bisa cepat selesai," bebernya.

Untuk mekanisme pengaduan, Eri menyebut bahwa sementara waktu masyarakat dapat memanfaatkan layanan darurat 112 untuk melaporkan memgenai masalah pertanahan. Nantinya, Satgas Reformasi Agraria akan memiliki layanan hotline khusus.

"Nanti kita siapkan, laporan khususnya. hotline-nya sementara masih 112, tapi kita lagi membentuk hotline-nya yang bisa langsung [menangani laporan tanah], tapi dia bisa lapor 112," ungkap Eri.

Untuk sementara, kantor layanan Satgas Reformasi Agraria masih terpusat di kawasan pusat kota. Rencananya, pusat layanan satgas akan dibentuk di lima wilayah Surabaya, yakni barat, pusat, timur, utara dan selatan.

"Sementara kita masih ada di pusat kota, di sebelahnya (kantor) Inspektorat. Tapi nanti Insya Allah kita lagi mencari tempat, kita ada di lima wilayah," imbuhnya.

Untuk itu, Eri pun mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak segan melapor kepada pihaknya melalui Satgas Reformasi Agraria bila menghadapi permasalahan pertanahan.

"Sehingga nanti masyarakat kalau ada permasalahan terkait dengan tanah, misal ditipu, ya lapor ke situ," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah eks lokalisasi gang Dolly, yang terletak di kawasan Jalan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, beroperasi kembali.

Pernyataan tersebut adalah responsnya atas kabar penggerebekan sebuah rumah atau indekos yang terletak di kawasan eks lokalisasi gang Dolly itu. Jajaran Satsamapta Polrestabes Surabaya pun meringkus empat orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi.

Eri juga menjelaskan, tindakan penggerebekan tersebut bukan dilakukan aparat berwajib di dalam kawasan eks lokalisasi gang Dolly. Namun, indekos yang berada di sekitar kawasan tersebut.

"[penindakan] itu bukan di Dolly-nya, tapi nang nggone [di tempat] kos-kosan, bukan di tempat Dolly-nya. Kalau Dolly-nya clear, aman," tegas Eri di Surabaya, Kamis (20/11/2025).

Meski begitu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk melakukan patroli rutin dan pengawasan secara komprehensif.

"Karena itulah kami selalu gerak terus [patroli], sampai sekarang nggak pernah berhenti,” tegas Eri.

Dirinya juga menyatakan, giat pengawasan secara intensif tidak hanya digencarkan pada kawasan eks lokalisasi Dolly. Namun, juga terhadap kawasan eks lokalisasi lainnya, yang terletak di Moroseneng, Kecamatan Benowo.

"Jadi mulai [eks lokalisasi] Moroseneng sampai Dolly, kita join sama Polrestabes Surabaya terus. Itu tergantung warga. Makanya saya bilang, titip kepada warganya," jelasnya.

Mengenai penangkapan para terduga pelaku oleh aparat kepolisian, politikus PDIP ini juga berharap pihak berwajib menjatuhkan sanksi hukum yang tegas bila mereka terbukti terlibat dalam praktik prostitusi.

"Tersangkanya sanksi berat, yang seperti ini [praktik prostitusi] haram," pungkasnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian dikabarkan menggrebek sebuah rumah atau indekos di kawasan eks lokalisasi Dolly, yang terletak di Jalan Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sebanyak empat orang diamankan dalam operasi tindakan pidana ringan (tipiring) tersebut.

Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial, aparat Satsamapta Polrestabes Surabaya melakukan patroli dan memeriksa sebuah kamar di kawasan Putat Jaya Timur. Lalu, mereka menemukan perempuan yang diduga tengah melakukan praktik prostitusi.

Dalam rekaman tersebut pula, petugas juga tampak menggeledah saku celana seorang pria di dalam sebuah gang. Selanjutnya, terlihat foto sejumlah perempuan yang disimpan di sebuah ponsel. Aparat kepolisian lantas menggiring beberapa pria dan wanita ke Satsamapta Polrestabes Surabaya.

Terkait hal itu, Kasatsamapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra mengonfirmasi bahwa anggotanya melakukan penggerebekan di kawasan eks lokalisasi Dolly, Sabtu (15/11/2025) pukul 01.00 WIB dini hari.

"Menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa adanya dugaan praktik prostitusi di eks lokalisasi Dolly," ucap Erika, saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).

Erika mengatakan, pihaknya pun mengamankan sebanyak empat orang dalam patroli tersebut, di antaranya dua orang wanita tuna susila (WTS) dan dua orang muncikari.

"Kebetulan kita amankan empat orang, dua orang muncikari dan dua pekerja seks komersial. Di antara empat orang tersebut, salah satunya adalah anak di bawah umur," tegasnya.

Para pelaku pun dikenakan Pasal 46 dan atau Pasal 37 Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bakal memberikan fasilitas dana sebesar Rp5 juta untuk Gen Z di masing-masing RW mulai 2026. Dengan catatan, dana tersebut digunakan untuk program-program yang memiliki dampak bagi kawasan perkampungan.

Eri mengatakan, kebijakan mengenai pemberian fasilitas dana tersebut bermula ketika dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yang diminta oleh anak-anak muda di masing-masing kampung.

"Dari permintaan anak muda yang ada di Musrenbang, maka kita lakukanlah yang namanya akomodasi anggaran," ucap Eri, Kamis (6/11/2025).

Eri menyatakan, pihaknya pun berjanji mengakomodir permintaan tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal memberikan dana sebesar Rp5 juta bagi tiap-tiap RW. Namun, Eri berpesan agar uang tersebut dapat dimanfaatkan agar berdampak bagi kampung.

"[Dana yang diberikan] Rp5 juta per bulan, per RW. Pokoknya 1 RW itu perbulannya Rp5 juta, tapi harus ada dampaknya ya, buat RW-nya," tegas Eri.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menyebut, anak-anak muda yang berniat memanfaatkan fasilitas tersebut dapat memberikan proposalnya kepada RW. Selanjutnya, inovasi tersebut akan diteruskan ke pihak kecamatan jika dinilai bermanfaat.

"[Sistemnya anak muda di RW] mengajukan proposal, jadi setiap bulan di RT/RW, nanti disampaikan ke lurah dan camat. RT/RW kumpul dengan lurah dan camat, [dibicarakan inovasi program] ini dampaknya seperti ini, oke lepas," bebernya.

Menurut Eri, anak-anak muda tidak dapat diberi tugas dan langsung diminta untuk menjalankan. Akan tetapi, mereka diberi kesempatan untuk merealisasikan idenya masing-masing.

"Anak muda ini, Gen Z ini dia tidak bisa dibuatkan, umpamanya permainan masa lalu, maka di hari ini apa keinginannya. Ketika ada keinginan, maka anak-anak muda itu bisa mengajukan," ujarnya.

Eri pun berharap dengan fasilitas pendanaan sebesar Rp5 juta untuk Gen Z di masing-masing RW dapat memajukan masing-masing kampung. Sedangkan, untuk orang tua dapat memantau perkembangan dari wilayahnya.

"Yang tua ini jangan minta menang terus, yang digarap paving, PJU [Penerangan Jalan Umum], rutilahu [rumah tidak layak huni], ya tetap saya kasih, tapi kita harus menyiapkan anak muda," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih mengkaji ulang rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah Surabaya Selatan. Hal itu imbas dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD) pada 2026 yang diterima Surabaya dipangkas Rp730 miliar.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya akan lebih fokus untuk mengerjakan program-program prioritas pada tahun 2026 nanti. Salah satunya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik kota.

"Kita lihat ya anggaran di tahun depan. Sebenarnya kan tahun ini [pembangunan RSUD Surabaya Selatan], tapi karena pemotongan TKD yang cukup besar, maka [ditentukan] prioritas-prioritas mana yang dikerjakan," ungkap Eri di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Eri juga menyatakan usai kabar pemotongan TKD pada tahun depan, pihaknya lebih condong untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan, yang dapat menggerakkan perekonomian warga.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan program prioritas tersebut dapat semakin mengurangi kepadatan lalu lintas ke depannya.

"Untuk 2026 kan yang dipotong Rp730 miliar itu, makanya kita tidak menjalankan dulu untuk yang rumah sakit, tapi yang prioritas, seperti jalan, infrastruktur yang kita jalankan dulu. 2026-2027 kan juga ada [pembangunan] yang multi years, seperti untuk jalan dari Wiyung tembus sampai Lidah Wetan," ungkap Eri.

"Setelah itu penyelesaian kolam tampung di jalan radial road, juga jalan yang di Pacar Keling itu kita buka, dan kita evaluasi pembuatan jembatan di Royal Residence, yang menghubungkan JLLB," tambahnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menyebut, dengan RAPBD 2026 yang disepakati sebesar Rp12,62 yang difokuskan untuk menjalankan program-program prioritas, maka pemkot berencana menggandeng pihak swasta dalam pembangunan RS Surabaya Selatan.

Jika pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap alokasi TKD dalam waktu dekat, Eri mengungkapkan bahwa pihaknya dapat segera melakukan pembangunan RS Surabaya Selatan pada tahun mendatang.

“Pak Presiden [Prabowo Subianto] kan menyampaikan, nanti akan dievaluasi TKD tahun depan, bisa dikembalikan saja seperti tahun sebelumnya. Kalau dikembalikan kita juga akan melakukan pembangunan RS Surabaya Selatan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan bahwa seluruh pondok pesantren (ponpes) di Kota Pahlawan telah mengantongi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Dari 117 yang terdaftar, yang ada datanya di Kemenag [Kementerian Agama], alhamdulillah pada waktu pondok itu berdiri dan ada beberapa perbaikan setelahnya, semuanya ada IMB-nya,” ungkap Eri, Kamis (16/10/2025).

Eri juga mengaku sedih saat mendengar tudingan sejumlah pihak bahwa pondok pesantren di Kota Pahlawan belum mengantongi IMB. Menurutnya, seluruh pondok pesantren di Surabaya yang terdata di Kemenag telah memiliki IMB, baik sejak awal berdiri maupun saat melakukan proses perbaikan.

"Buktinya pondok di Surabaya itu semuanya ada IMB-nya. Awal dia berdiri, ketika ada perbaikan-perbaikan juga ada IMB-nya yang disampaikan oleh Kementerian Agama,” tegasnya.

Dengan begitu, Eri pun meminta masyarakat untuk tidak meragukan legalitas dari segenap pondok pesantren yang berdiri di Surabaya. Menurutnya, pondok pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga pusat pendidikan moral.

"Pondok ini adalah tempat menuntut ilmu, pondok ini adalah mengajarkan adab, dan pasti pondok ini juga akan mengamankan santri-santrinya dengan administrasi-administrasi yang diperlukan," jelasnya.

Walau seluruh ponpes dinyatakan mengantongi IMB/PBG, Eri menyebut, pihaknya akan berkolaborasi dengan pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk memastikan kekuatan dari struktur bangunan pondok pesantren yang ada.

"Kita akan membentuk tim dengan ITS, kita akan bergerak dengan tim ITS, karena saya juga Ketua Ikatan Alumni ITS. Nanti kita akan membentuk tim, dari IMB yang sudah ada, kan sudah lama, maka kita akan hitung kekuatannya,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menjelaskan, tim yang direncanakan akan terbentuk minggu ini tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan pondok yang ada di Kota Pahlawan.

"Kekuatan-kekuatan itu kita akan tembak, maka apakah perlu pertambahan struktur, atau kalau kolomnya ternyata kurang, apakah bisa kita suntik, atau kita tambahkan kolom. Minggu depan kita sudah bergerak untuk memastikan kekuatan-kekuatan pondok yang ada di Kota Surabaya," katanya.

Eri pun kembali menegaskan bahwa data pondok pesantren yang beroperasi di Surabaya berada di bawah kewenangan Kemenag. Artinya, kewenangan operasional pondok pesantren tidak dinaungi oleh Pemkot Surabaya.

"Pondok operasionalnya ada di Kemenag, bukan di pemerintah kota, jadi kita tidak pernah tahu, tapi data yang diberikan Kemenag, 117 pondok itu, alhamdulillah semuanya ada IMB-nya, tapi kami akan memastikan kekuatannya,” terangnya.

Eri pun berharap langkah tersebut dapat menepis keraguan publik terhadap legalitas dan keamanan bangunan pondok pesantren di Surabaya. "Sehingga saya bisa meyakinkan bahwa jangan pernah meragukan pondok-pondok yang ada di Surabaya, Insyaallah juga di seluruh Indonesia, khususnya di Surabaya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Walikota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tetap berjalan meskipun alokasi transfer ke daerah (TKD) dipangkas hingga Rp730 miliar pada 2026.

Eri Cahyadi menyatakan bahwa pada 2026, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi Surabaya menembus 5,8%, disertai dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga penurunan angka kemiskinan, ketimpangan (gini ratio), serta kematian ibu dan anak.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi kita, dengan pengurangan-pengurangan transfer daerah, Surabaya tidak boleh mundur. Maka, di situ dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keteguhan, dan dibutuhkan kekuatan kebersamaan,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Eri menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal Kota Surabaya yang 75% bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi itu disebut-sebut berbanding lurus dengan pemotongan transfer pusat yang semakin besar.

"Surabaya dibuat contoh. Ketika fiskalnya kuat, maka bantuannya juga akan berkurang. Di situlah dibutuhkan inovasi-inovasi. Meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun,” ucapnya.

Dalam arah kebijakan 2026, Pemkot Surabaya menegaskan komitmen untuk memperkuat program pendidikan dan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan keluarga. Salah satu fokus utama adalah program 'Satu Keluarga Satu Sarjana', di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan untuk berkuliah hingga lulus sarjana melalui beasiswa penuh.

Eri menyebut, program tersebut dapat berperan untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Dia mengakui bahwa sebagian warganya enggan mengenyam pendidikan tinggi karena lebih memilih bekerja. Padahal tanpa pendidikan yang mumpuni, penghasilan dan kesejahteraan keluarga akan susah meningkat.

"Di APBD, seperti beasiswa untuk memakmurkan masyarakat Surabaya agar masyarakat miskin atau pramiskin ini bisa berubah kehidupannya, maka kita ambil satu keluarga ini satu sarjana. Kita kuliahkan sampai lulus,” tegas Eri.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memberikan bantuan dana operasional bagi sekolah swasta tingkat SMA/SMK sebesar Rp350.000 per siswa per bulan, atau sekitar Rp3,5 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan menghapus praktik penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan.

"Kami akan mengumpulkan sekolah swasta untuk tingkat SMA dan SMK, sehingga tidak ada lagi penahanan ijazah. Bantuan ini diberikan supaya pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu," ungkapnya.

Selanjutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap berjalan. Pemkot Surabaya bersama DPRD masih memyempurnakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Layak Huni untuk membatasi dan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan, sehingga perubahan kemiskinan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Eri menegaskan, walau fiskal daerah menghadapi tantangan akibat penurunan dana transfer dari pusat, arah pembangunan di Kota Pahlawan tidak akan bergeser. Pemerintah kota berjanji untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh titik kota.

“Target kita meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun, gini ratio turun, dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,8%. Tidak ada hal mundur meskipun fiskal menurun,” jelasnya.

Eri juga menyampaikan, hasil proyeksi pendapatan dari opsen pajak daerah mengalami koreksi signifikan. Bila sebelumnya diperkirakan Rp1,6 triliun, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Namun, dia percaya diri bahwa kebijakan efisiensi dan inovasi akan menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.

“Kalau kita hitung harusnya Rp1,6 triliun, tapi karena opsen hanya 66%, angka kita turun menjadi Rp1,3 triliun. Namun, inovasi kita lakukan bersama DPRD, Insya Allah masyarakat tetap tersentuh, dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (245)