Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki tahap baru. Usai pengumuman 20 nama yang lolos seleksi administrasi, Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat pada Rabu (11/3/2026).

Sepuluh nama tersebut akan memperebutkan 5 kursi pimpinan otoritas pengawas industri jasa keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh. “Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Adapun, berikut profil 10 nama kandidat yang akan menjalani fit and proper test anggota DK OJK:

1. Ari Budiarso

Dalam catatan terakhir menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Dia lahir di Salatiga pada tahun 1970.

Meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014.

Pada 24 Agustus 2020, dia dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

2. Anton Daryono

Saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Melansir data Bank Indonesia, Anton Daryono lahir di Kota Semarang pada 24 Juni 1968.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada bidang Akuntansi pada tahun 1993. Anton kemudian melanjutkan pendidikan magister di The University of Melbourne dengan konsentrasi Accounting dan lulus pada tahun 2006.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1 April 1996, saat ini Anton menjabat sebagai Kepala Departemen Surveilans SP & Pelindungan Konsumen sejak 1 April 2024.

Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Kepala Grup Pengawasan Sistem Pembayaran & Pengawas Spesialis (2020–2024), Kepala Grup SP PUR Layanan & Administrasi (2019–2020), serta Analis Eksekutif Divisi Pengembangan Pengawasan (2018–2019).

3. Ary Zulfikar

Ary merupakan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan. Dia meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1994.

Kemudian Ary meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Terakhir dirinya meraih gelar Doktor bidang Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan LPS, dia merupakan praktisi dan pengamat hukum pasar modal dan bisnis. Awal mulai karir, dia bergabung dengan Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan pada tahun 1994.

Selanjutnya, dia mendalami bidang pasar modal dengan menjadi Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan (Legal & Compliance Dept. Head) pada PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) pada tahun 1997, suatu lembaga penyelenggara pasar modal (Self-Regulatory Organization/SRO), yang kemudian menjadi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada 2004, dia menjadi pendiri Kantor Konsultan Hukum AZP Legal Consultants yang bergerak dibidang konsultan hukum pasar modal, investasi perbankan, restrukturisasi perusahaan dan terlibat sebagai konsultan dalam penerbitan Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2019 beliau menjadi Tenaga Ahli Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan LPS.

4. Danu Febrianto

Danu Febrianto merupakan Direktur Eksekutif Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terakhir Danu meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dia diangkat menjadi Direktur Group Peraturan LPS periode 2012-2016, Direktur Group Perumusan Kebijakan LPS periode 2016-2017, Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS pada tahun 2019-September 2020 dan Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS periode 2017-2019 dan kembali menjabat pada 2020-2022.

5. Darmansyah

Darmansyah merupakan Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat Kepala OJK Regional IX Kalimantan dari Maret 2023 hingga Februari 2024.

Selain itu pernah mengemban peran sebagai juru bicara lembaga sebelum rotasi kepemimpinan di OJK yaitu sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Logistik.

6. Dicky Kartikoyono

Saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dicky Kartikoyono lahir di Kota Adm. Jakarta Pusat pada 19 Desember 1967.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada tahun 1994. Dicky kemudian melanjutkan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada tahun 1999.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995, saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2 Mei 2023.

Sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022–2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022).

7. Friderica Widyasari Dewi

Friderica tak hanya merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diketahui dia adalah Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Friderica meraih gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karir di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

8. Hasan Fawzi

Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan. Tak hanya itu, saat ini dirinya merupakan Pejabat Sementara Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993, dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Université Pie​rre Mendes, France. Kemudian mendapat gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Hasan Fawzi memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997, kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Selanjutnya, Hasan Fawzi menjadi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018 - 2022.

Hasan sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit (2022–2023), Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023).

9. Hernawan Bekti Sasongko

Hernawan tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Dia juga tercatat pernah mengikuti proses seleksi Dewan Komisioner OJK pada periode sebelumnya yakni pada 2017.

10. Agus Sugiarto

Agus saat ini menjabat Komisaris Independen Danantara Asset Management. Pernah menjabat sebagai Advisor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun enggan mengomentari ihwal belum terbentuknya panitia seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun namanya yang digadang-gadang masuk ke dalam bursa calon pimpinan.

Mengenai pansel OJK yang belum kunjung dibentuk, Misbakhun menyampaikan bahwa urusan pansel adalah ranah kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden.

"Yang paling utama adalah surat Bapak Presiden kepada [pimpinan] DPR, baru Komisi XI mendapatkan penugasan apa dari pimpinan DPR," terangnya usai rapat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Misbakhun pun mengaku tidak tahu menahu apabila pemerintah sudah mengirimkan Surat Presiden (Supres) kepada pimpinan DPR. Dia menilai keseluruhan urusan pansel sudah menjadi urusan pemerintah, meski ini sudah 12 hari sejak tiga Dewan Komisioner (DK) OJK mengundurkan diri.

Sebagaimana diketahui, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, serta Anggota DK OJK Inarno Djajadi mengundurkan diri pada 30 Januari 2026, usai aksi jual besar-besaran investor pasar saham yang menyebabkan IHSG anjlok.

Aksi jual besar-besaran yang dipicu oleh ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) itu juga mendorong Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman untuk mengundurkan diri.

"[Pansel] bukan wilayah kewenangannya Komisi XI, itu wilayah kewenangan penuh dari pihak eksekutif karena di sana disebutkan bahwa Presiden membentuk Pansel. Tidak dalam kapasitas kami untuk memberikan penilaian," terangnya.

Selain itu, Misbakhun enggan berkomentar ihwal namanya yang digadang-masuk ke bursa pencalonan DK OJK.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah mengusulkan 3 nama calon pengganti Juda Agung yang mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Prasetyo mengemukakan bahwa salah satu nama yang masuk dalam bursa Deputi Gubernur BI adalah Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Tiga nama diusulkan. Siapa saja, nanti aku cek ya, tidak hafal semua satu-satu,” ucap Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2025).

Prasetyo menjelaskan sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto melalui pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI.

Surpres tersebut berisi pengajuan nama-nama calon Deputi Gubernur BI yang selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono,” tandas Prasetyo Hadi.

Adapun hingga berita ini dimuat pihak bank sentral belum memberikan penjelasan resmi mengenai mundurnya Juda Agung dari posisi Deputi Gubernur BI.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Thomas menjadi salah satu figur yang diusulkan untuk mengisi posisi tersebut menyusul pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Dengan demikian, pemerintah harus segera memproses pengisian jabatan yang kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"[Wacana Thomas Djiwandono ke BI] Itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia [Juda Agung]. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan harus dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan," katanya saat berkunjung ke ruang wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan Presiden Prabowo Subianto pun telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI sebagai dasar pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Menurutnya, dalam surpres tersebut, terdapat sedikitnya tiga nama calon deputi Gubernur BI. Meski demikian, Prasetyo belum merinci seluruh kandidat yang diajukan.

Satu hal yang pasti, dia mengonfirmasi bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono termasuk dalam daftar nama yang diusulkan.

"Ada beberapa nama dan yang salah satu nama diusulkan memang Pak Wamenkeu, Pak Tommy," tandas Prasetyo.