Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pada Rabu (11/3/2026). Proses seleksi tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan jadwal yang diterima, uji kelayakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan kandidat pertama Friderica Widyasari Dewi. Setelah itu, sesi dilanjutkan secara bergiliran dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit untuk setiap calon.

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi pagi:

• 10.00 – 10.30 Friderica Widyasari Dewi
• 10.30 – 11.00 Agus Sugiarto
• 11.00 – 11.30 Hernawan Bekti Sasongko
• 11.30 – 12.00 Ary Zulfikar
• 12.00 – 12.30 Hasan Fawzi

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi siang:

• 13.30 – 14.00 Darmansyah
• 14.00 – 14.30 Dicky Kartikoyono
• 14.30 – 15.00 Danu Febrianto
• 15.00 – 15.30 Adi Budiarso
• 15.30 – 16.00 Anton Daryono

Fit and proper test tersebut merupakan bagian dari proses seleksi DPR terhadap calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk memastikan kandidat yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, serta pemahaman yang memadai mengenai sektor jasa keuangan.

Hasil uji kelayakan ini nantinya akan menjadi dasar bagi Komisi XI untuk menentukan kandidat yang akan direkomendasikan kepada rapat paripurna DPR RI.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh.

“Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Dia menegaskan pelaksanaan seleksi dalam satu hari bukan hal yang baru bagi DPR. Menurutnya, keputusan yang cepat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pasar di tengah kondisi ketidakpastian global.

“Kita harus mengambil keputusan yang cepat pada situasi saat ini sebagai respons terhadap ketidakpastian. Kita harus memberikan kepastian kepada pasar terhadap apa saja yang harus diputuskan cepat,” jelasnya.

Setelah Komisi XI menentukan kandidat terpilih, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengakui terdapat asumsi kurang baik terhadap pencalonan dirinya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sehingga ikut memengaruhi sentimen pasar.

"Sentimen pasar kita tahu ada asumsinya. Selalu ada asumsinya. Mungkin yang khusus mengenai saya, asumsinya sedikit kurang baik karena segala macam berhubungan dengan latar belakang [sebagai kemenakan Presiden] dan sebagainya," terang sosok yang akrab disapa Tommy itu saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Senin (26/1/2026).

Sebagaimana diketahui, Tommy merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto dan sebelumnya menjabat sebagai anggota sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra.

Namun, pada saat sesi tanya jawab fit and proper test, Tommy pun mengklarifikasi statusnya di dalam partai Presiden Prabowo Subianto itu. Dia menyebut telah mundur dari Bendahara Umum sejak Maret 2025, dan tidak lagi menjadi anggota sejak 31 Desember 2025.

"Mudah-mudahan klarifikasi tadi adalah langkah awal tetapi poinnya saya harus membuktikan, saya enggak ada cara lain selain membuktikan kerja saya. Saya enggak bisa hanya ngomong," ujarnya.

Putra Gubernur BI Sudrajad Djiwandono (periode 1993-1998) itu mengatakan sentimen terhadapnya juga terjadi saat pertama kali menjabat Wakil Menteri Keuangan pada 2024 lalu. Namun, Tommy mengaku Kemenkeu dan BI berbeda lantaran independensi bank sentral diatur langsung dalam undang-undang.

"Ya sentimen pasar itu harus dibuktikan melalui fakta. Jadi pembuktian saya lakukan melalui fakta, saya akan bekerja sekuat tenaga seperti yang saya lakukan di Kemenkeu," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Meski bukan pemilihan Gubernur Bank Indonesia sebagai pucuk pimpinan bank sentral, pemilihan Deputi Gubernur BI tetap menarik untuk disimak.

Setelah salah satu Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri, Presiden Prabowo Subianto kini mengusulkan penggantinya, yakni keponakannya sendiri atas nama Thomas Djiwandono bersama dua nama lainnya ke DPR untuk menjadi Deputi Gubernur BI.

Dalam surat yang dikirim Presiden kepada DPR diusulkan tiga nama yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR.

Ketiga nama yang dikirim adalah Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Dicky Kartikoyono orang dalam BI yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin M. Juhro yang sekarang menjabat sebagai Asisten Gubernur BI. Untuk memilih siapa yang nanti bakal menduduki jabatan Deputi Dubernur BI, Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden.

Dari tiga nama calon yang diusulkan, salah satu nama yang banyak diperbincangkan pengamat adalah Thomas Djiwandono yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo sekaligus merupakan orang partai politik. Thomas Djiwandono adalah keponakan dan dekat dengan Prabowo. Thomas yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI pada era Presiden Soeharto.

Meski memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yakni menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994 dan tahun 2003, meraih gelar Master of Arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, tetapi karena kedekatannya dengan Presiden, maka usulan Thomas menjadi Deputi Gubernur BI dinilai sebagai langkah yang riskan.

Ketika kondisi rupiah tengah mengalami pelemahan, usulan nama orang dekat Presiden Prabowo sebagai calon Deputi Bank Indonesia dikhawatirkan justru akan menambah tekanan pada rupiah. Sebagai calon pimpinan bank sentral, siapa pun Deputi Gubernur BI yang terpilih ia semestinya independen dan tidak rawan diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabi-litas ekonomi secara keselu-ruhan.

Berbeda dengan pemilihan jabatan di kementerian, pemilihan Deputi Gubernur BI sangatlah krusial. Ini bukan sekadar pergantian jabatan politis, karena siapa calon yang terpilih akan ikut memengaruhi penentuan arah kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah yang akan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah ditegaskan kembali independensi BI, tetapi juga ditambah mandatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sosok yang menduduki jabatan salah satu Deputi Gubernur BI haruslah individu yang mampu menyeimbangkan dua peran tersebut: sebagai penjaga stabilitas harga (moneter) dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan, tanpa kehilangan independensinya.

Kalau berbicara idealnya, pemilihan Deputi Gubernur BI semestinya betul-betul berdasarkan meritokrasi dan memenuhi ekspektasi pasar. Siapa pun deputi yang terpilih, ia harus menjadi representasi Bank Indonesia yang independen dan tidak terkesan ia dipilih karena ada intervensi kepentingan politik. Sulit dibayangkan BI akan dapat berdiri independen bila jajaran pimpinan yang terpilih secara politis di bawah dominasi eksekutif.

Seperti di negara-negara lain, independensi bank sentral adalah harga mati. Pengalaman telah banyak membuktikan, jika jajaran pimpinan BI dipandang hanya sebagai “kasir” pemerintah yang diperintahkan mencetak uang atau membeli surat utang demi membiayai proyek-proyek untuk memenuhi janji politik eksekutif, bukan tidak mungkin kepercayaan pasar akan rontok, dan inflasi akan menjadi konsekuensi tak terhindarkan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa bank sentral yang didikte oleh kekuasaan umumnya berisiko berujung pada krisis moneter.

Seseorang yang dipercaya menduduki jabatan pimpinan di bank sentral, poin paling krusial adalah bagaimana mereka mampu menjaga jarak yang sehat antara bank sentral dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak eksekutif. Meskipun Presiden memiliki wewenang mutlak untuk mencalonkan siapa yang diusulkan sebagai pimpinan BI, tetapi pihak DPR harus benar-benar memastikan proses uji kelayakan (fit and proper test) berjalan objektif dan bebas dari transaksi politik.

Kriteria calon pimpinan BI, secara garis besar adalah: Pertama, memiliki kompetensi moneter yang kuat. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami seluk-beluk kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, dan dinamika pasar keuangan global. Kedua, memiliki reputasi dan kredibilitas pasar yang positif. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus merupakan sosok yang dihormati oleh pelaku pasar keuangan, perbankan, dan investor internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Ketiga, memiliki kemandirian atau independensi yang kuat, yang tidak mungkin ditarik masuk dalam kepentingan politik pihak mana pun. Siapa pun calon Deputi Gubernur BI, ia harus memiliki rekam jejak integritas yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun.

Keempat, tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami dan memiliki komitmen mendukung akselerasi digitalisasi. Calon Deputi Gubernur BI harus memiliki visi tajam mengenai digitalisasi rupiah, keamanan siber, dan efisiensi sistem pembayaran digital. Digitalisasi adalah kunci inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi, namun membawa risiko stabilitas sistem keuangan yang baru.

BI di bawah kepemimpinan baru harus menjadi regulator yang proaktif, bukan reaktif terha-dap perubahan teknologi.

Calon Deputi Gubernur BI seyogianya memahami bahwa tugasnya bukan hanya memuaskan pemerintah atau pasar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana melindungi daya beli masyarakat melalui kestabilan harga. Perlu kita sadari bersama, bahwa pemilihan Deputi Gubernur BI adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa stabilitas ekonomi Indonesia dibangun di atas landasan keahlian dan kemandirian, bukan kedekatan politik.

Siapa pun yang terpilih, publik berhak menuntut komitmen penuh untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menjadikan bank sentral sebagai alat kekuasaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim proses pencalonan deputi gubernur BI yang kini tengah bergulir di DPR RI tidak akan mendegradasi independensi otoritas moneter, kendati nama keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, masuk dalam bursa kandidat.

Perry mengaku bahwa mekanisme pengambilan keputusan di bank sentral memiliki tata kelola yang kuat dan bersifat kolektif kolegial sehingga tidak bergantung pada preferensi individu semata.

Pernyataan tersebut disampaikan Perry merespons dinamika pencalonan pengganti Juda Agung yang secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai deputi gubernur BI.

"Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan deputi gubernur tersebut tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebagaimana diamanatkan dalam UU Bank Indonesia," kata Perry dalam pengumuman hasil RDG Januari, Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa proses seleksi ini bermula dari surat pengunduran diri Juda Agung yang diserahkan kepada Prabowo, dengan tembusan kepada Ketua DP dan Gubernur BI pada 13 Januari 2026.

Merespons kekosongan kursi tersebut, Perry lantas menyodorkan tiga nama rekomendasi kepada Prabowo pada 14 Januari 2026. Ketiga nama tersebut adalah Thomas Djiwandono, serta dua pejabat karir internal BI yakni Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Presiden, lanjut Perry, telah meneruskan ketiga nama tersebut ke meja parlemen untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Kita tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan kepada salah satu dari tiga calon deputi gubernur tersebut," ujarnya.

Terkait kekhawatiran pasar mengenai potensi intervensi politik dengan masuknya figur yang memiliki afiliasi politik kuat, Perry menekankan bahwa setiap rekomendasi kebijakan di BI dirumuskan melalui komite-komite yang teruji secara profesional.

Dia memastikan tata kelola yang kuat tetap menjadi landasan utama, sembari tetap menjaga sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

"Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional," ungkap Perry.

Adapun, Thomas Djiwandono saat ini menjabat sebagai wakil menteri keuangan. Sementara itu. Dicky Kartikoyono merupakan kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solkin M. Juhro merupakan asisten gubernur sekaligus kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Jadwal Fit and Proper Test

Adapun. Komisi XI DPR telah menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test bagi tiga calon deputi gubernur BI. Rangkaian seleksi ini akan digelar secara maraton pada akhir pekan ini hingga awal pekan depan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci agenda tersebut akan berlangsung dalam dua hari terpisah, yakni Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026).

Pada hari pertama, Jumat (23/1/2026), giliran pertama diberikan kepada Solihin M. Juhro. Uji kepatutan dijadwalkan berlangsung pagi hari, pukul 09.00—10.00 WIB.

Sementara itu, dua kandidat lainnya akan menjalani ujian pada Senin (26/1/2026). Dicky Kartikoyono dijadwalkan menghadap Komisi XI pada pukul 14.00—15.00 WIB.

Sesi terakhir akan diisi oleh Thomas Djiwandono. Sosok yang belakangan menjadi sorotan publik ini dijadwalkan memaparkan visi-misinya pada pukul 16.00—17.00 WIB. "Proses fit and proper test berjalan terbuka," kata Misbakhun kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa setiap kandidat akan diberikan alokasi waktu total selama 60 menit. Waktu tersebut terbagi atas 25 menit pemaparan visi dan misi, 15 menit sesi pendalaman atau pertanyaan dari anggota dewan, serta 20 menit untuk memberikan jawaban.

Adapun, nasib ketiga calon tersebut akan langsung diputuskan segera setelah seluruh rangkaian uji kelayakan rampung. "Keputusan atas hasil fit and proper test Deputi Gubernur BI akan dilaksanakan pada rapat internal Komisi XI DPR RI pada hari Senin, 26 Januari 2026 pukul 18.30 WIB," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Purbaya menilai perpindahan dari kebijakan fiskal ke moneter justru dapat memperkaya pengalaman perumusan kebijakan.

“Ya, bagus. Biar Pak Thomas punya pengalaman yang lebih luas lagi. Sudah di fiskal sekarang, kalau masuk ke moneter kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Purbaya juga menyebut posisi yang ditinggalkan Thomas di Kementerian Keuangan berpotensi diisi oleh Deputi Gubernur BI Juda Agung. “Kelihatannya begitu. Saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda mungkin besok. Saya mau lihat niatnya dia apa,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik adanya pola pertukaran posisi antara fiskal dan moneter. “Iya, kelihatannya begitu, switch. Berarti kemarin-kemarin Pak Thomas ke BI sekalian belajar, disuruh ngintip-ngintip di BI ada apa saja. Kan sudah ngintip dua kali, cukup. Jadi pindah ke sana juga cukup,” tutur Purbaya.

Tak relevan dengan isu independensi

Dari parlemen, anggota Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan isu independensi tidak relevan dijadikan dasar untuk meragukan kelayakan Thomas Djiwandono sebagai calon pimpinan BI.

“Apa kaitannya dengan independensi? Menurut kalian apa yang berkaitan dengan independensi? Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tommy sendiri,” ujar Misbakhun.

Menurut Misbakhun, rekam jejak dan kapasitas Thomas sudah memadai. “Pak Tommy adalah orang yang mempunyai kompetensi. Latar belakang pendidikannya memadai,” tegasnya.

Ia menambahkan, Thomas juga memiliki pengalaman birokrasi dan reputasi profesional yang kuat. “Kemudian, dia punya pengalaman yang juga memadai. Pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan mempunyai latar belakang reputasi yang bagus di bidang-bidang yang beliau tekuni sebagai seorang pengusaha,” ujar Misbakhun.

Misbakhun juga menepis anggapan hubungan keluarga dengan Presiden sebagai alasan penolakan. “Orang tua beliau juga pernah menjadi deputi, menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan sebagainya. Apa yang diragukan? Kalau hubungan dengan Pak Presiden itu jangan kemudian dijadikan alasan,” katanya.

Ia menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR akan berjalan terbuka. “Lihat saja, fit and proper itu terbuka. Kalian juga bisa menilai kemampuan, kapasitas, dan sebagainya,” ujar Misbakhun.

Misbakhun memastikan keputusan akhir berada pada mekanisme politik di Komisi XI DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Purbaya menilai perpindahan dari kebijakan fiskal ke moneter justru dapat memperkaya pengalaman perumusan kebijakan.

“Ya, bagus. Biar Pak Thomas punya pengalaman yang lebih luas lagi. Sudah di fiskal sekarang, kalau masuk ke moneter kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Purbaya juga menyebut posisi yang ditinggalkan Thomas di Kementerian Keuangan berpotensi diisi oleh Deputi Gubernur BI Juda Agung. “Kelihatannya begitu. Saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda mungkin besok. Saya mau lihat niatnya dia apa,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik adanya pola pertukaran posisi antara fiskal dan moneter. “Iya, kelihatannya begitu, switch. Berarti kemarin-kemarin Pak Thomas ke BI sekalian belajar, disuruh ngintip-ngintip di BI ada apa saja. Kan sudah ngintip dua kali, cukup. Jadi pindah ke sana juga cukup,” tutur Purbaya.

Tak relevan dengan isu independensi

Dari parlemen, anggota Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan isu independensi tidak relevan dijadikan dasar untuk meragukan kelayakan Thomas Djiwandono sebagai calon pimpinan BI.

“Apa kaitannya dengan independensi? Menurut kalian apa yang berkaitan dengan independensi? Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tommy sendiri,” ujar Misbakhun.

Menurut Misbakhun, rekam jejak dan kapasitas Thomas sudah memadai. “Pak Tommy adalah orang yang mempunyai kompetensi. Latar belakang pendidikannya memadai,” tegasnya.

Ia menambahkan, Thomas juga memiliki pengalaman birokrasi dan reputasi profesional yang kuat. “Kemudian, dia punya pengalaman yang juga memadai. Pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan mempunyai latar belakang reputasi yang bagus di bidang-bidang yang beliau tekuni sebagai seorang pengusaha,” ujar Misbakhun.

Misbakhun juga menepis anggapan hubungan keluarga dengan Presiden sebagai alasan penolakan. “Orang tua beliau juga pernah menjadi deputi, menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan sebagainya. Apa yang diragukan? Kalau hubungan dengan Pak Presiden itu jangan kemudian dijadikan alasan,” katanya.

Ia menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR akan berjalan terbuka. “Lihat saja, fit and proper itu terbuka. Kalian juga bisa menilai kemampuan, kapasitas, dan sebagainya,” ujar Misbakhun.

Misbakhun memastikan keputusan akhir berada pada mekanisme politik di Komisi XI DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Juda Agung. Salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Proses ini dilakukan setelah adanya surat pengunduran diri dari pejabat terkait dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengisian jabatan Deputi Gubernur BI diawali dari pengunduran diri pejabat sebelumnya.

“Berkenaan dengan Deputi Gubernur BI, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2026).

Menurut Prasetyo, sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Surpres tersebut berisi nama-nama calon yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Thomas Djiwandono,” ujar Prasetyo.

Ia menyebut jumlah kandidat yang diajukan sebanyak tiga orang, namun belum merinci keseluruhan nama. “Tiga nama yang diusulkan. Siapa saja, nanti saya cek, tidak hafal semua satu per satu,” ucapnya.

Thomas Djiwandono atau Tommy saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namanya mencuat seiring proses seleksi Deputi Gubernur Bank Indonesia, lembaga strategis yang berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Pengisian posisi ini dinilai krusial di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, sehingga hasil uji kelayakan di DPR akan menentukan arah kepemimpinan BI ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Juda Agung. Salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Proses ini dilakukan setelah adanya surat pengunduran diri dari pejabat terkait dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengisian jabatan Deputi Gubernur BI diawali dari pengunduran diri pejabat sebelumnya.

“Berkenaan dengan Deputi Gubernur BI, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2026).

Menurut Prasetyo, sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Surpres tersebut berisi nama-nama calon yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Thomas Djiwandono,” ujar Prasetyo.

Ia menyebut jumlah kandidat yang diajukan sebanyak tiga orang, namun belum merinci keseluruhan nama. “Tiga nama yang diusulkan. Siapa saja, nanti saya cek, tidak hafal semua satu per satu,” ucapnya.

Thomas Djiwandono atau Tommy saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namanya mencuat seiring proses seleksi Deputi Gubernur Bank Indonesia, lembaga strategis yang berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Pengisian posisi ini dinilai krusial di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, sehingga hasil uji kelayakan di DPR akan menentukan arah kepemimpinan BI ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah mengusulkan 3 nama calon pengganti Juda Agung yang mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Prasetyo mengemukakan bahwa salah satu nama yang masuk dalam bursa Deputi Gubernur BI adalah Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Tiga nama diusulkan. Siapa saja, nanti aku cek ya, tidak hafal semua satu-satu,” ucap Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2025).

Prasetyo menjelaskan sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto melalui pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI.

Surpres tersebut berisi pengajuan nama-nama calon Deputi Gubernur BI yang selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono,” tandas Prasetyo Hadi.

Adapun hingga berita ini dimuat pihak bank sentral belum memberikan penjelasan resmi mengenai mundurnya Juda Agung dari posisi Deputi Gubernur BI.