Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen ban portofolio Lo kheng Hong, PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) mengangkat mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura sekaligus eks petinggi media nasional, Suryopratomo, sebagai Presiden Direktur.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (22/5/2026), selain mengangkat Suryopratomo, RUPS juga menetapkan Ris Sutarto dan Sugeng Rahardjo sebagai Komisaris perseroan.

Suryopratomo merupakan lulusan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1983 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di institusi yang sama pada 1986.

Dia memulai karier sebagai wartawan Harian Kompas pada 1987 dan kemudian menjabat Pemimpin Redaksi Kompas pada 2000—2008. Suryopratomo juga sempat menduduki posisi Wakil CEO Kompas Gramedia Group pada 2005—2008.

Kariernya berlanjut di Media Group dengan menjabat Direktur Pemberitaan Metro TV pada 2008—2016 dan Direktur Utama Metro TV pada 2017—2019. Saat ini, dia masih tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Media Group dan Komisaris Metro TV.

Sebelum bergabung dengan GJTL, Suryopratomo menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Singapura pada September 2020 hingga Desember 2025.

Sementara itu, Ris Sutarto memiliki latar belakang panjang di Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM. Dia merupakan lulusan AKABRI 1973 dan memperoleh gelar doktorandus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1985.

Ris memulai karier di Polri sejak 1974 hingga 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Kadenma Mabes Polri dan pangkat Kombes Polisi. Setelah itu, dia beralih ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Intelijen Ditjen Imigrasi dan Kepala Biro Kepegawaian Depkumham.

Dia juga pernah menjadi tenaga ahli pendukung satuan tugas di Badan Intelijen Negara (BIN) serta staf khusus Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Sementara itu, Sugeng Rahardjo yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur kini bergeser menjadi Komisaris GJTL. Sugeng Rahardjo sebelumnya menjabat Presiden Direktur GJTL sejak 2018 hingga 2026.

Dia memiliki latar belakang diplomatik dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia pada 2014—2017. Selain itu, Sugeng juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri pada 2010—2014.

Dari sisi kinerja, GJTL mencatatkan penjualan sebesar Rp17,66 triliun pada 2025, turun dibandingkan Rp18,02 triliun pada 2024. Meski demikian, laba bersih perseroan meningkat menjadi Rp1,24 triliun dari sebelumnya Rp1,18 triliun.

Berikut Susunan Direksi-Komisaris GJTL Terbaru

Direksi

• Presiden Direktur: Suryopratomo
• Wakil Presiden Direktur: Budhi Santoso Tanasaleh
• Direktur: Kisyuwono
• Direktur: Hendra Soerijadi
• Direktur: Hui Chee Teck
• Direktur: Tan Yee Sin

Komisaris

• Presiden Komisaris: Sutanto
• Komisaris: Sugeng Rahardjo
• Komisaris: Tan Enk Ee
• Komisaris: Gautama Hartarto
• Komisaris: Sudrajat

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen ban portofolio Lo kheng Hong, PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) mengangkat mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura sekaligus eks petinggi media nasional, Suryo Pratomo, sebagai Presiden Direktur.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (22/5/2026), selain mengangkat Suryo Pratomo, RUPS juga menetapkan Ris Sutarto dan Sugeng Rahardjo sebagai Komisaris perseroan.

Suryo Pratomo merupakan lulusan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1983 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di institusi yang sama pada 1986.

Dia memulai karier sebagai wartawan Harian Kompas pada 1987 dan kemudian menjabat Pemimpin Redaksi Kompas pada 2000—2008. Suryo juga sempat menduduki posisi Wakil CEO Kompas Gramedia Group pada 2005—2008.

Kariernya berlanjut di Media Group dengan menjabat Direktur Pemberitaan Metro TV pada 2008—2016 dan Direktur Utama Metro TV pada 2017—2019. Saat ini, dia masih tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Media Group dan Komisaris Metro TV.

Sebelum bergabung dengan GJTL, Suryo Pratomo menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Singapura pada September 2020 hingga Desember 2025.

Sementara itu, Ris Sutarto memiliki latar belakang panjang di Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM. Dia merupakan lulusan AKABRI 1973 dan memperoleh gelar doktorandus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1985.

Ris memulai karier di Polri sejak 1974 hingga 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Kadenma Mabes Polri dan pangkat Kombes Polisi. Setelah itu, dia beralih ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Intelijen Ditjen Imigrasi dan Kepala Biro Kepegawaian Depkumham.

Dia juga pernah menjadi tenaga ahli pendukung satuan tugas di Badan Intelijen Negara (BIN) serta staf khusus Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Sementara itu, Sugeng Rahardjo yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur kini bergeser menjadi Komisaris GJTL. Sugeng Rahardjo sebelumnya menjabat Presiden Direktur GJTL sejak 2018 hingga 2026.

Dia memiliki latar belakang diplomatik dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia pada 2014—2017. Selain itu, Sugeng juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri pada 2010—2014.

Dari sisi kinerja, GJTL mencatatkan penjualan sebesar Rp17,66 triliun pada 2025, turun dibandingkan Rp18,02 triliun pada 2024. Meski demikian, laba bersih perseroan meningkat menjadi Rp1,24 triliun dari sebelumnya Rp1,18 triliun.

Berikut Susunan Direksi-Komisaris GJTL Terbaru

Direksi

• Presiden Direktur: Suryo Pratomo
• Wakil Presiden Direktur: Budhi Santoso Tanasaleh
• Direktur: Kisyuwono
• Direktur: Hendra Soerijadi
• Direktur: Hui Chee Teck
• Direktur: Tan Yee Sin

Komisaris

• Presiden Komisaris: Sutanto
• Komisaris: Sugeng Rahardjo
• Komisaris: Tan Enk Ee
• Komisaris: Gautama Hartarto
• Komisaris: Sudrajat

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Singapura (2020-2025) Suryopratomo memberikan saran kepada pemerintah jika ingin target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai. Menurutnya, ada empat pilar yang harus diperhatikan, satu di antaranya investasi.

"Kalau kita ingin tumbuh, kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia Emas 2045 , yang dikatakan Presiden Prabowo bahwa Indonesia tumbuh 8 persen, says sampaikan bahwa pertumbuhan adalah agregat dari belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor impor. Jadi empat itu menjadi pilar," ujar Suryopratmono dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Tommy ini, sekarang kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan 15 persen. Ditarik berapa pun pasti terbatas. Berharap belanja pemerintah jadi motor pertumbuhan pasti akan ada batasnya.

Selanjutnya, konsumsi masyarakat. "Dengan banyak layoff sekarang, kelas menengah menurun, konsumsi masyarakat juga pasti ada batasnya," kata Tommy.

Tommy mengatakan, pilar ketiga yang betul-betul bisa dimanfaatkan adalah investasi. "Bagaimana supaya investasi masuk? Berikan kepercayaan kepada dunia usaha," ujarnya.

Menurut Tommy, dirinya selalu mengatakan bahwa Indonesia butuh pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil. Ketiga golongan ini tidak perlu didikotomikan.

Kata Tommy, ada dua negara di Asia yang fenomenal dari sisi ekonomi, yakni China dan Singapura. "Apa yang membuat China seperti sekarang? Karena mereka juga dorong pengusaha besarnya yang market cap-nya minimal 100 miliar dolar. China sekarang mungkin punya 10 bahkan 20 perusahaan yang mungkin market cap-nya di atas 100 miliar dolar. Kalau kita lihat Indonesia, mana perusahaan Indonesia yang punya market cap 100 miliar dolar? Ndak ada," jelasnya.

Namun, kata Tommy, secara bersamaan kita juga harus punya pengusaha menengah dan pengusaha kecil yang saling bersinergi, jangan didikotomikan. "Ini adalah satu kekuatan yang harus kita tumbuhkan. Peran negara, kalau soal keadilan, di situlah negara harus hadir untuk memungkinkan terjadinya trickle-down effect."

Pria yang berlatar belakang wartawan ini menambahkan, banyak negara seperti Kanada, mereka punya perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil, yang memberikan manfaat. "Dan tugas negara untuk mendistribusikan, melalui apa? Melalui pajak," pungkasnya.

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Singapura (2020-2025) Suryopratomo menyebut tentang pentingnya sinergi tiga pilar dalam membangun negara. Hal itu dia sampaikan setelah melihat langsung apa yang terjadi di Singapura .

"Negara ini hanya bisa dibangun kalau ada sinergi dari tiga pilar yakni pilar pemerintah, pilar pengusaha, dan pilar masyarakat," ujar Suryopratomo dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Tommy ini, tiga pilar tersebut harus membangun trust di antara meja. "Jadi, harus ada mutual understanding, saling mengerti, mutual trust, dan mutual respect," katanya.

Pria berlatar belakang wartawan ini menambahkan, Singapura bisa melakukan itu karena pemerintahnya percaya pada dunia usaha, dunia usahanya percaya pada masyarakat, dan masyarakatnya percaya pada pemerintah. "Ketika tiga pilar itu saling mendukung, itu sangat luar biasa."

Selain itu, kata Tommy, kunci kemajuan suatu bangsa itu di manusianya. Karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. "Singapura bahkan menerapkan apa yang mereka namakan skillfull future. Orang itu tidak pernah boleh untuk berhenti belajar. Sekarang misalnya, tantangan terbesar yang dihadapi Singapura adalah AI. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun AI literacy, supaya melek AI. Mereka berikan semacam anggaran untuk setiap orang mau ikut kursus. Dibayarkan negara," jelasnya.

Selanjutnya, pemimpin juga harus memberi contoh dalam bentuk kesederhanaan. "Pejabat Singapura bisa dilihat, nggak ada yang mentang-mentang dalam segala hal, cara berpakaian, berkendaraan, kehidupan sehari-hari, mereka betul-betul sama dengan rakyat kebanyakan orang Singapura."

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Singapura (2020-2025) Suryopratomo menceritakan pengalamannya selama bertugas di Negeri Singa. Menurutnya, ada perbedaan pejabat Singapura dengan Indonesia .

Menurut pria yang akrab disapa Tommy ini mengatakan, hubungan pejabat Singapura dengan rakyatnya sangat dekat. "Kalau rakyat ingin menyapa, ngobrol, sebagai seorang pejabat publik itu kewajiban dia untuk mendengarkan. Dia akan memberikan waktu untuk mendengar apa yang akan disampaikan," ujar Tommy dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (22/2/2026).

Tommy mengatakan, hal itu tak terlepas dari sistem parlementer yang diterapkan di Singapura. "Mereka akan menjadi pejabat negara kalau dia terpilih sebagai anggota parlemen. Setelah terpilih, tanggung jawabnya itu bukan hanya dalam menjalankan tugas sebagai pejabat, tetapi bagaimana membangun komunikasi dengan konstituennya. Karena itu, semua pejabat Singapura pasti akan dekat dengan rakyatnya," ujarnya.

Menurut Tommy, kalau pejabat itu tidak dekat dengan rakyatnya, pada pemilu berikutnya pejabat tersebut tidak akan terpilih sebagai anggota parlemen. Artinya, orang tersebut juga tidak akan menjadi pejabat. "Karena di Singapura, orang akan menjadi menteri hanya kalau dia terpilih menjadi anggota parlemen," katanya.

Bagaimana dengan pejabat di Indonesia? "Selalu saya sampaikan, bedanya kita dengan di Singapura itu, kita ini terlalu feodal. Pejabat kita itu cenderung feodal. Sekali lagi karena dia feodal, kecenderungan yang muncul itu adalah kekuasaan dianggap hak istimewa," ujarnya.

Tommy menekankan, dirinya melihat sesuatu yang berbeda selama bertugas di Singapura. "Tugas semua menteri, pejabat di Singapura itu adalah mereka tahu harus melakukan sesuatu untuk kemajuan negaranya. Karena hanya dengan itulah, Singapura akan menjadi negara yang maju."

JAKARTA - Suryopratomo menceritakan pengalamannya setelah lima tahun menjadi Duta Besar RI untuk Singapura . Menurutnya, di Singapura ada konsensus pejabat negara tidak boleh hidup lebih mewah dari rakyatnya.

"Walaupun gaji rata-ratanya lebih tinggi, orang Singapura itu ada konsensus, pejabat negara itu tidak boleh hidup lebih mewah dibandingkan rakyatnya," ujar Duta Besar RI untuk Singapura 2020-2025 ini dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Jumat (20/2/2026).

Pria yang akrab disapa Tommy ini menambahkan, jangan pernah kaget jika menteri Singapura datang ke suatu tempat dengan menyetir sendiri mobilnya. "Makanya di Singapura itu kita tidak pernah ada mobil pakai pengawalan. Kalau mobil pakai pengawalan, itu berarti dia perdana menteri atau presiden," kata Tommy.

Menurutnya, pengawalan seorang presiden hanya satu mobil pengawal dan satu motor polisi. "Sangat efisien sekali. Jadi betul-betul di Singapura itu pemimpin itu memberikan teladan, jadi contoh. Dia leading by example. Dia menjadi contoh baik dalam kehidupannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, tetapi di dalam kinerja mereka sangat perform," jelas pria berlatar belakang wartawan ini.

Tommy mengungkapkan, saat dirinya datang ke kantor menteri atau perdana menteri, duduk berdua, lalu hanya disuguhkan teh. "Udah, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada tuh refill kemudian diisi lagi," katanya.