Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kalangan akademisi, ilmuwan, dan teknokrat untuk berani berpikir besar, bertindak cepat, serta menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden memandang perguruan tinggi sebagai pemimpin sekaligus kelompok elite dalam pengembangan sains dan teknologi nasional.

"Bapak Presiden tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi," ujar Brian usai mendampingi Presiden.

Karena itu, Presiden meminta insan perguruan tinggi untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga aktif mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan negara.

Menurut Brian, Prabowo menekankan pentingnya keberanian untuk menghadapi masalah dan mencari jalan keluarnya melalui pendekatan ilmiah.

"Sehingga kita semua diminta bisa mengidentifikasi masalah-masalah dan diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada," katanya.

Lebih lanjut, Presiden berpesan agar kalangan akademisi dan ilmuwan memiliki keberanian untuk melahirkan terobosan serta tidak ragu mengambil keputusan dalam rangka mempercepat kemajuan bangsa.

"Bapak Presiden sempat berpesan, marilah kita para insan perguruan tinggi, para scientist, para ilmuwan, para teknokrat itu berani berpikir besar, bertindak cepat, dan berani mengambil keputusan-keputusan serta tentunya menghadirkan solusi-solusi yang dibutuhkan," ujar Brian.

Ia menilai kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dan guru besar akan menjadi modal penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional.

Menurut Brian, rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan berbasis sains.

"Kita berharap solusi-solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa itu bisa semakin cepat diselesaikan," tandas Brian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kontribusi dunia usaha tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan laba, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan sumber daya manusia. Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat, penyerapan tenaga kerja serta regenerasi kepemimpinan dinilai menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan bisnis.

Perusahaan juga dituntut membangun organisasi yang mampu menciptakan lingkungan kerja produktif sekaligus memberi ruang bagi pengembangan kompetensi karyawan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perusahaan memiliki sumber daya manusia yang siap beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri.

CEO PT Infiniti Kane Nusantara dan PT Franchise Sukses Indonesia Rama Aditya mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan perusahaan. Menurut dia, organisasi yang sehat tidak hanya mengejar target bisnis, tetapi juga menjaga keseimbangan kerja, memperkuat koordinasi antartim, dan membangun budaya kerja yang kolaboratif.

Saat ini, perusahaan yang dipimpinnya mempekerjakan lebih dari 1.100 tenaga kerja yang tersebar di lebih dari delapan entitas usaha. Menurut Rama, skala organisasi yang terus berkembang membutuhkan sistem kepemimpinan yang mampu menjaga efektivitas operasional sekaligus menyiapkan regenerasi di setiap lini.

“Dalam kepemimpinan bersama tim, saya selalu mengedepankan kepentingan perusahaan, namun dengan batasan-batasan tertentu yang berfokus pada keseimbangan tim, kelancaran koordinasi, dan jalannya operasional,” ujar Rama, Senin (29/6/2026).

Menurut dia, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh capaian finansial. Pengembangan talenta internal justru menjadi investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing perusahaan di masa mendatang.

Karena itu, perusahaan berupaya membangun sistem yang memungkinkan karyawan berkembang secara bertahap hingga mampu memimpin unit kerja secara mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan kesinambungan organisasi sekaligus membuka peluang pengembangan karier bagi karyawan.

“Bagi saya, uang hanyalah sekadar alat, bukan tujuan akhir dari suatu pencapaian,” katanya.

Rama mengatakan, perusahaan juga perlu membangun ekosistem kerja yang mendorong setiap individu untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitasnya. Menurut dia, regenerasi kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi melalui proses pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Ia menilai penciptaan lapangan kerja dan pengembangan pemimpin dari internal perusahaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan memperoleh kesempatan berkembang, semakin besar pula kontribusi perusahaan terhadap perekonomian dan masyarakat.

JAKARTA - Menjadi presiden atau perdana menteri bukan berarti sejak muda mereka sudah berkecimpung di dunia politik. Banyak pemimpin dunia mengawali hidup dengan profesi sederhana, bahkan ada yang bekerja sebagai buruh, petani, hingga penghibur. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga sebelum akhirnya memimpin negaranya.

7 Pekerjaan Pertama Para Pemimpin Dunia yang Tak Banyak Diketahui, Ada yang Jual Teh hingga Jadi Tukang Kayu

1. Volodymyr Zelenskyy (Presiden Ukraina)

Sebelum menjadi Presiden Ukraina, Zelenskyy merupakan komedian, aktor, penulis naskah, dan produser televisi. Popularitasnya melejit lewat serial Servant of the People, di mana ia memerankan seorang guru yang mendadak menjadi presiden.

Melansir DW, beberapa tahun yang lalu, Zelenskyy adalah seorang aktor dan penghibur yang menyindir korupsi dan salah urus di Ukraina dengan memerankan presiden Ukraina dalam serial televisi populer "Pelayan Rakyat." Terpilih pada tahun 2019, ia dengan cepat berkembang menjadi negarawan serius yang tampaknya dengan mudah mampu menemukan nada yang tepat dalam krisis. Mungkin justru karena, sebelum menjadi presiden, ia adalah seorang aktor komedi, presenter, dan memiliki bakat retorika yang luar biasa, yang memungkinkannya menggunakan kata-kata untuk mencapai dampak sebesar mungkin.

2. Luiz Inácio Lula da Silva (Presiden Brasil)

Pemimpin Brasil ini memulai karier sebagai operator mesin bubut di sebuah pabrik logam. Dia berhenti sekolah pada usia 14 tahun dan menjadi tukang logam terampil, di mana ia kehilangan jari kelingking kirinya akibat kecelakaan kerja pada tahun 1964.

Melansir CNN, ayah Lula da Silva menentang pendidikan dan percaya bahwa menghidupi keluarga lebih penting, sehingga Lula da Silva baru belajar membaca pada usia 10 tahun.

Ia meninggalkan sekolah sepenuhnya setelah kelas lima untuk bekerja penuh waktu.

Istri pertamanya meninggal karena hepatitis pada bulan kedelapan kehamilannya bersama dengan anaknya.

Tidak puas dengan kurangnya representasi politik kelas pekerja di Brasil, ia memutuskan untuk terjun ke politik. Lula da Silva adalah anggota pendiri Partido dos Trabalhadores, Partai Buruh.

Ia percaya bahwa lembaga-lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia lebih menguntungkan negara-negara kaya dan harus dirombak untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, tempat sebagian besar penduduk dunia tinggal.

Ia adalah teman lama mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro, dan mengunjunginya pada September 2003. Castro mendukung semua pencalonannya sebagai presiden.

3. Narendra Modi (Perdana Menteri India)

Sebelum memimpin India, Modi membantu ayahnya berjualan teh di stasiun kereta api. Kisah "penjual teh" ini menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam perjalanan politiknya. Itu tidak lepas karena ayahnya, Damodardas Modi, mengelola warung teh di stasiun kereta api, dan Narendra muda sering membantunya.

Pengalaman menjadi penjual teh bukan hanya tanggung jawab masa kecil—itu memainkan peran mendasar dalam membentuk kepribadiannya. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat membantunya mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang tantangan warga biasa.

Terlepas dari keterbatasan ekonomi, Modi menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan diri. Ia dikenal karena kedisiplinannya, rasa ingin tahunya, dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan sekolah seperti debat dan drama. Ciri-ciri awal ini kemudian akan menentukan gaya kepemimpinannya.

Ungkapan "penjual teh menjadi Perdana Menteri" melambangkan lebih dari sekadar perjalanan—itu mewakili harapan dan kemungkinan. Pengalaman hidup awal Narendra Modi menanamkan dalam dirinya rasa empati dan tekad yang menjadi inti dari pendekatan kepemimpinannya.

4. Xi Jinping (Presiden China)

Pemimpin China ini pernah menjalani kehidupan sebagai petani di Desa Liangjiahe pada masa Revolusi Kebudayaan. Pengalaman tersebut kerap disebut membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan pedesaan.

Melansir Xinhua, pada tahun 1969, seorang pemuda, yang belum genap berusia 16 tahun, meninggalkan Beijing dan menetap di sebuah desa miskin sekitar 1.000 km jauhnya di barat laut China, di mana ia menghabiskan tujuh tahun berikutnya bekerja sebagai petani.

Lebih dari lima dekade kemudian, kenangan bekerja keras di Dataran Tinggi Loess masih terukir dalam benaknya. Seperti benih di tanah yang subur, pengalaman-pengalaman itu telah tumbuh menjadi rasa kepedulian yang abadi terhadap kesejahteraan para petani.

Pemuda itu adalah Xi Jinping, sekarang pemimpin tertinggi China.

"Saya adalah seorang petani... dan tahu apa yang paling diinginkan penduduk desa!" kenang Presiden Xi selama perjalanan luar negeri pada tahun 2015.

"Satu hal yang paling saya inginkan saat itu adalah memungkinkan penduduk desa untuk memiliki daging dan memilikinya secara teratur," katanya, merujuk pada pengalaman masa lalunya.

5. Javier Milei (Presiden Argentina)

Sebelum dikenal sebagai ekonom dan Presiden Argentina, Milei pernah menjadi penjaga gawang di klub junior Chacarita Juniors. Ia kemudian beralih ke dunia ekonomi sebelum masuk politik.

6. Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat)

Presiden ke-16 Amerika Serikat ini mengawali hidup sebagai pembelah kayu dan buruh kasar. Citra sebagai pekerja keras melekat hingga ia menjadi salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika.

7. Recep Tayyip Erdoğan (Presiden Turki)

Sebelum menjadi Presiden Turki, Erdoğan membantu ekonomi keluarganya dengan menjual roti, limun, dan makanan ringan di jalanan Istanbul.

Melansir Al Jazeera, hanya penduduk Kasimpasa dan Kulaksiz – para pekerja dari pedesaan, pemilik toko, ibu, ayah, bahkan anak-anak – yang dapat mengklaim Erdogan sebagai milik mereka sendiri, menyebut putra mereka yang terkenal itu sebagai “bizden biri” [“Salah satu dari kita”].

Di sebuah taman lokal di Kasimpasa, Ahmet Kara, sepupu jauh Erdogan dan mantan pekerja kapal berusia 46 tahun, menjual teh di tempat kerabatnya yang terkenal itu pernah menjual simit – roti bundar yang merupakan camilan populer di Turki.

“Erdogan ada di hati kami, seorang pemimpin rakyat. Ada yang sangat menghormatinya dan ada yang tidak. Tetapi mayoritas orang yang tinggal di sini melihatnya sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi jika Anda bekerja keras,” kata Kara.

“Erdogan menjual roti, saya menjual teh. Dia telah membuktikan bahwa tidak masalah dari latar belakang mana kita berasal – mimpi dapat menjadi kenyataan bagi kita semua, dan semakin lama dia menjadi pemimpin kita, semakin kuat Turki.”

Yasar Ayhan, penata rambut Erdogan di Kasimpasa, berdiri dengan bangga di samping foto yang diambil bersama perdana menteri Turki di dalam salon perawatan Kardesler [“Saudara”].

“Saya mengenal Erdogan selama lebih dari 16 tahun, ayah kami berteman. Dia adalah orang yang jujur yang telah membuat hidup kami lebih mudah,” kata Ayhan.

“Ketika saya pergi haji ke Arab Saudi pada tahun 1998, tidak ada yang menerima satu juta lira Turki yang saya coba tukarkan. Tetapi ketika saya kembali pada tahun 2010, saya diberi 250 riyal Saudi sebagai ganti uang seratus lira; saat itulah saya menyadari bahwa sekarang ada kehidupan, ada masa depan.”

Ragip Meral, seorang sopir taksi berusia 58 tahun yang berasal dari Rize – wilayah Laut Hitam yang sama tempat orang tua Erdogan yang bermigrasi tiba di Istanbul – memuji perdana menteri atas perubahan di negara itu yang telah memberikan keamanan dan akses perawatan medis kepada keluarganya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.

TEGAL - Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014 Gita Wirjawan mendesak orientasi kepemimpinan nasional ditata ulang yakni harus berhenti pada elektabilitas dan popularitas. Selanjutnya bergeser pada ukuran yang lebih menentukan yakni integritas, kapabilitas, dan etikabilitas.

Gita menyampaikan desakan itu dalam Public Lecture Series menyambut Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kampus Tegal yang mengangkat tema "What It Takes: Asia Tenggara, dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global".

Dia menegaskan Indonesia sebenarnya memegang modal yang lebih dari cukup untuk memimpin kawasan. Persoalannya, modal itu tidak akan berarti tanpa keberanian.

"Untuk jadi bangsa dan wilayah yang diperhitungkan di ASEAN, kita punya begitu banyak modalitas. Wilayah yang luas, penduduk dalam jumlah besar, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kebhinekaan," ujarnya Kamis (25/6/2026).

"Yang diperlukan adalah keberanian menerobos batas, keberanian tampil sebagai bangsa beradab. Syaratnya, kita berani mengikuti jejak bangsa-bangsa yang kuat yang mengedepankan kekuatan moral, intelektual, etika, kapasitas kognisi, dan kemampuan membangun narasi," lanjutnya.

Dari modal yang melimpah itu, Gita menyoroti titik yang menurutnya justru kerap diabaikan yaitu cara bangsa ini memilih pemimpin. Dia menilai obsesi pada angka survei telah menggeser ukuran kepemimpinan dari hal yang semestinya menentukan hingga mendesak reorientasi menyeluruh.

"Kepemimpinan mendatang haruslah ditata ulang. Kita tidak boleh mabuk pada elektabilitas dan popularitas, tetapi harus bergeser orientasi untuk melihat integritas, kapabilitas, dan etikabilitas," katanya.

Dia menawarkan satu jalan keluar konkret dari apa yang dia sebut jebakan sensasionalitas yakni membenahi pendidikan yang dimulai dari nasib guru.

"Salah satu cara keluar dari jebakan sensasionalitas dewasa ini dengan investasi secara agresif untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Gaji guru harus diperbaiki secara revolusioner. Tempatkan profesi guru sebagai profesi yang sangat dihargai agar putra-putri bangsa terbaik masuk berbondong-bondong berebut menjadi guru," ujarnya.

Pembenahan pendidikan itu bermuara pada generasi muda yang dia tempatkan sebagai penentu arah kawasan. Anak muda tidak cukup menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pencipta inovasi.

"Generasi muda harus memiliki keberanian untuk berpikir lintas batas. Mereka harus siap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan," tegasnya.

Rektor UHN Sudirman Said menilai persoalan bangsa ini bukan terletak pada kelangkaan modal, melainkan pada minimnya keberanian berpikir besar dan kejujuran menilai kepemimpinan sendiri.

"Bangsa ini tidak kekurangan modal. Yang sering hilang justru keberanian berpikir jauh ke depan dan kejujuran menilai kualitas kepemimpinan kita sendiri," ujar Sudirman.

Dia mengajak audiens belajar dari Singapura yang melompat dari negara dunia ketiga ke dunia kesatu dalam waktu 40 tahun sembari mengutip pesan yang berulang dia dengar dari Gita.

"Selalu ingat pesan dari Pak Gita Wirjawan mengenai betapa krusialnya melakukan investasi besar dalam dunia pendidikan. Sangat disayangkan jika potensi melimpah yang dimiliki Indonesia saat ini tidak memunculkan pikiran-pikiran besar yang dieksekusi nyata," katanya.

Tanah Bumbu: PT Dua Samudera Perkasa (DSP) anak usaha Jhonlin Grup memperkuat kolaborasi pengembangan sumber daya manusia bersama Jhonlin Institute melalui pelaksanaan Jhonlin Leadership Development Program (JLDP) yang digelar di Lantai 2 Jhonlin Office Building sepanjang Mei 2026.

Program ini menjadi langkah strategis kedua pihak dalam membangun kualitas kepemimpinan yang selaras dengan budaya kerja, keselamatan, dan kebutuhan operasional perusahaan. Sebagai pusat pelatihan internal di bawah naungan Jhonlin Group, Jhonlin Institute berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui peningkatan soft skill dan hard skill.

Program JLDP kali ini diikuti sekitar 25 karyawan pada setiap batch, dengan peserta berasal dari level superintendent hingga supervisor. Batch pertama dilaksanakan pada 4 Mei 2026 untuk level superintendent, sementara tiga batch berikutnya digelar pada 12, 21, dan 25 Mei 2026 untuk level supervisor.

Direktur PT Dua Samudera Perkasa, Efgar Welmar Santos, menegaskan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada keselamatan kerja menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Dalam sambutannya bertema Leadership for Safety, ia menilai tingginya aktivitas operasional harus diimbangi dengan komitmen kuat seluruh elemen perusahaan dalam menerapkan budaya K3 secara konsisten.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki tanggung jawab, tetapi juga mampu menjadi pengawas yang terukur serta hadir secara aktif dalam melindungi tim kerja. Ia menyebut kepemimpinan yang baik harus mampu memengaruhi lingkungan kerja ke arah positif melalui kedisiplinan, kepedulian, dan konsistensi.

Kolaborasi DSP dan Jhonlin Institute juga diperkuat melalui dukungan dari VP of Corporate HC Jhonlin Group, Tri Oktaria Wulandari, yang menyebut JLDP sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan standar kepemimpinan di seluruh unit bisnis. Dalam sesi materi budaya kerja, ia menjelaskan penerapan nilai inti “RESPECT” yang menjadi pedoman budaya kerja Jhonlin Group.

Materi utama turut disampaikan Direktur PT Kodeco Agrojaya Mandiri, Anang Yusanto, yang membahas kesadaran diri sebagai pemimpin, komunikasi efektif, manajemen waktu, hingga penyelesaian konflik secara profesional.

Melalui sinergi ini, PT Dua Samudera Perkasa dan Jhonlin Institute berharap dapat mencetak pemimpin yang adaptif, kompeten, dan mampu memperkuat budaya keselamatan serta produktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, MALANG — Intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi tersebut, kunjungan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki peran penting, namun perlu disertai arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, menilai secara prinsip kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun melalui pertemuan langsung.

Hubungan personal antarpemimpin negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.

“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, Erza menegaskan signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya, melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memiliki lebih dari 130 perwakilan di luar negeri yang dapat menjalankan berbagai fungsi diplomasi.

“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.

Erza menilai tingginya frekuensi lawatan Presiden memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut dia, prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara, namun pendekatan tersebut tetap memerlukan prioritas yang jelas.

“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.

Dia menilai kunjungan Presiden ke berbagai negara besar seperti China, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun, hasil dari pendekatan tersebut menurutnya masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.

Karena itu, Erza mengingatkan pentingnya konsistensi dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu segera memperjelas prioritas diplomatik agar posisi strategisnya lebih mudah dipahami oleh mitra internasional.

“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan Indonesia sebenarnya memiliki instrumen diplomasi yang kuat, mulai dari jaringan perwakilan hingga diplomat yang berkualitas. Tantangan utama saat ini terletak pada penentuan arah kebijakan yang lebih jelas agar seluruh instrumen tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” ucapnya.

BEIJING - Sebuah gereja Protestan berpengaruh di China mengatakan dua pemimpinnya ditahan setelah lebih dari puluhan jemaat, termasuk anak-anak, dikumpulkan untuk diinterogasi.

Mereka sedang berada di tengah-tengah kebaktian Minggu di kota Jiangyou, barat daya China, ketika petugas polisi bersenjata menyerbu ruangan tempat mereka berada, kata Early Rain Covenant dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Didirikan pada tahun 2008 di kota Chengdu, gereja ini telah lama berada dalam pengawasan Partai Komunis China mengingat betapa ketatnya pengendalian agama di wilayah tersebut.

Pendiri gereja, Wang Yi, ditahan dalam penggerebekan pada Desember 2018 dan menjalani hukuman penjara sembilan tahun karena "menghasut subversi kekuasaan negara" dan "operasi bisnis ilegal".

Alasan penahanan dua pemimpinnya, Yan Hong dan Wu Wuqing, pada hari Minggu masih belum jelas, kata gereja dalam pernyataannya yang diunggah di Telegram. Pihak berwenang Tiongkok belum menanggapi pernyataan tersebut, atau memberikan komentar apa pun hingga saat ini.

Melansir BBC, gereja juga membagikan foto dan video yang menunjukkan para jemaat, duduk di ruang pertemuan hotel yang dikelilingi oleh tim petugas SWAT (Special Weapons and Tactical Unit).

Setidaknya 50 petugas polisi hadir selama penggerebekan pada pukul 11:00 waktu setempat, menurut perkiraan beberapa anggota.

Lebih dari 30 anggota dan pemimpin "dibawa secara paksa dengan beberapa kendaraan polisi" dan diinterogasi di pusat penahanan Jiangyou, kata gereja. Sepanjang proses tersebut, mereka "bersekutu, menyanyikan himne, dan berdoa sampai sebagian besar dari mereka dibebaskan," tambahnya.

Jemaat yang tersisa, termasuk lansia dan anak-anak, dikurung di ruang dansa dan diperiksa identitasnya, menurut gereja. Cuplikan video menunjukkan beberapa jemaat bernyanyi bahkan ketika seorang petugas berpakaian preman naik ke panggung dan berulang kali berteriak agar mereka berhenti.

Gereja mengatakan petugas mencoba meminta mereka yang berada di ruang dansa untuk menandatangani surat pernyataan sebagai imbalan atas pembebasan mereka, tetapi tidak mengungkapkan isi surat pernyataan tersebut. Para jemaat menolak dan akhirnya dibebaskan pada pukul 18:00.

Selain Yan dan Wu, mereka yang dibawa untuk diinterogasi dibebaskan antara pukul 21:00 dan 23:00 pada hari Minggu.

Kedua pendeta tersebut sebelumnya telah ditahan oleh pihak berwenang, yang terakhir pada bulan Januari, ketika mereka dipanggil oleh polisi karena "membuat keributan dan memprovokasi masalah".

Pihak berwenang China mengatakan pada tahun 2018 bahwa ada 44 juta umat Kristen di negara itu, tetapi tidak jelas apakah angka ini termasuk mereka yang menghadiri banyak gereja bawah tanah.

Partai Komunis menekan umat Kristen untuk hanya bergabung dengan gereja-gereja yang disetujui negara yang dipimpin oleh pendeta yang disetujui pemerintah.

Banyak yang beralih ke gereja bawah tanah, juga dikenal sebagai "gereja rumah", selama bertahun-tahun, tetapi kelompok-kelompok Kristen mengatakan cengkeraman pemerintah telah mengencang secara nyata, dengan penangkapan menjadi lebih umum.

"[Penggerebekan hari Minggu] adalah pengingat yang jelas bahwa Partai Komunis Tiongkok terus memperlakukan ibadah Kristen yang damai sebagai ancaman terhadap kendali negara," kata Bob Fu, pendiri organisasi nirlaba ChinaAid, yang memantau penganiayaan agama.

Pada Oktober tahun lalu, 30 pemimpin Gereja Zion, salah satu gereja bawah tanah terbesar di Tiongkok, ditangkap di tujuh kota. Pendirinya, Ezra Jin, masih ditahan.

BANDUNG - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya politik yang hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan kerja-kerja kemanusiaan. Partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu.

Pesan tersebut menjadi semangat utama dalam gelaran PKB Jabar Fest dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat yang berlangsung di Youth Centre Arcamanik, Bandung, Minggu (14/6/2026).

Di hadapan sekitar 11.000 pengurus DPAC PKB se-Jawa Barat yang hadir secara daring dan luring, Gus Muhaimin menyampaikan optimisme besar terhadap peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa.

“Luar biasa. Saya bersyukur, 11.000 anak-anak muda ini siap menggantikan kami semua untuk memimpin republik ini dengan baik,” ujarnya.

Gus Muhaimin menegaskan harapan agar para Ketua DPAC menjadi pemimpin masa depan bukanlah sekadar slogan. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi kekosongan figur kepemimpinan yang berkualitas dalam dua dekade terakhir.

Karena itu, Gus Muhaimin berharap kader-kader muda PKB, khususnya para Ketua DPAC, mampu mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut dengan menghadirkan keteladanan, integritas, dan kerja nyata di tengah masyarakat.

“Kita tidak sedang mencari kepemimpinan pencitraan. Yang kita cari adalah kepemimpinan yang benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu juga menekankan partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Kehadiran partai harus dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai tantangan sosial lainnya.

Lihat video: BREAKING NEWS Presiden Prabowo Hadiri Hari Lahir ke-27 PKB



“PKB harus menjadi partai yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, dan membutuhkan harapan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan PKB Jabar Fest merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan partai dengan masyarakat sekaligus meneguhkan tradisi pengabdian yang selama ini menjadi karakter PKB.

Menurut Huda, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kerja-kerja sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan.

“PKB ingin memastikan bahwa kerja politik berjalan seiring dengan kerja sosial dan kerja kemanusiaan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Huda.

Gus Muhaimin hadir didampingi sang istri Rustini Muhaimin, Waketum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Faisol Riza, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah Ketua DPW PKB, serta Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PKB.

SINGAPURA - Tidak ada negara yang mampu mengabaikan pertahanan negaranya sendiri dan semua negara harus berinvestasi dalam memperkuat kemampuan militer mereka. Itu diungkapkan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr.

“Sangat penting bagi semua negara untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Tidak ada satu negara pun yang dikecualikan dari membangun pertahanan nasionalnya sendiri,” katanya selama wawancara di sela-sela Dialog Shangri-La di Singapura, dilansir CNA.

“Bahkan untuk ASEAN, jika kemampuan individu kita sendiri tidak matang, tidak berkembang… bagaimana kita, sebagai sebuah blok, dapat melindungi diri kita sendiri?”

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan kepada para delegasi di forum keamanan bahwa Washington mengharapkan sekutu-sekutu Asianya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Teodoro mengatakan seruan tersebut mencerminkan konsensus yang lebih luas di antara para menteri pertahanan daripada sekadar posisi Amerika.

“Bukan hanya Menteri Hegseth… itu adalah konsensus (di antara) semua menteri pertahanan,” katanya.

Ia menekankan bahwa kemitraan keamanan membutuhkan pembagian beban dan bahwa negara-negara tidak dapat hanya mengandalkan AS atau sekutu lainnya untuk memikul tanggung jawab tersebut.

“AS tidak akan menjadi negara andalan untuk perlindungan (jika) negara-negara ini tidak memberikan kontribusi yang adil,” katanya kepada CNA.

“Ini adalah jalan dua arah. Keamanan adalah pembagian beban, dan salah satu pihak dalam kesepakatan, terutama dalam koalisi, tidak dapat memberikan kontribusi yang kurang dari seharusnya.”

Menunjuk pada perang di Ukraina, Teodoro mengatakan peristiwa baru-baru ini telah menggarisbawahi pentingnya kesiapan.

“Ukraina adalah sesuatu yang tak terbayangkan, tetapi itu terjadi, dan itu bisa terjadi di mana saja,” katanya.

Pada saat yang sama, Teodoro menolak saran bahwa pengeluaran pertahanan yang lebih tinggi harus dilihat sebagai biaya masuk untuk keterlibatan AS yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Ia mengakui bahwa pengeluaran 3,5 persen dari PDB untuk pertahanan akan sulit bagi banyak ekonomi Asia Tenggara, terutama yang memiliki sektor pertanian yang besar.

Namun, ia mengatakan negara-negara dapat berkontribusi dengan cara lain, termasuk melalui transfer teknologi, akses yang lebih dekat, dan kepentingan strategis bersama dengan mitra.

“Anda mungkin tidak menghabiskan 3,5 persen, tetapi (jika) Anda memiliki teknologi yang memungkinkan Anda memanfaatkan kedalaman kekuatan yang dimiliki negara besar, itu bisa menjadi pengganti,” katanya.

Teodoro mengatakan negara-negara harus fokus pada investasi dalam kemampuan pencegahan dan mempercepat modernisasi militer.

“Membutuhkan waktu (untuk meloloskan anggaran), dan jendela waktu itu harus ditutup. Jika tidak, kita akan tertinggal oleh teknologi, dan untuk mengejar ketinggalan sangat, sangat sulit,” katanya.

Teodoro mengatakan bahwa para menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara umum sepakat dalam pertemuan tahun lalu bahwa kehadiran Amerika yang kuat tetap diperlukan untuk stabilitas regional.

Selama wawancara, Teodoro juga membela peningkatan skala latihan militer tahunan Balikatan yang melibatkan Filipina, AS, dan mitra lainnya, dengan mengatakan bahwa latihan tersebut penting untuk memperkuat ketahanan dan kemampuan negara dalam mencegah ancaman.

Edisi terbaru, yang diadakan dari akhir April hingga awal Mei, adalah yang terbesar yang pernah ada dan menampilkan sistem senjata canggih serta partisipasi multinasional yang lebih luas.

“Ada pelanggaran ke wilayah kami di Laut China Selatan dan Laut China Timur, dan itu adalah kenyataan sehari-hari bagi kami. Kami perlu melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk melindungi diri kami sendiri,” kata Teodoro.

China telah mengkritik latihan tersebut, dengan mengatakan bahwa latihan itu meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut, khususnya di sekitar Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang diklaim Beijing hampir seluruhnya.

Teodoro menepis kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan: “Hanya ada satu negara yang menyuarakan keprihatinan – itu hanya China.” Dia menambahkan bahwa Beijing telah “mempersiapkan rencana yang pernah dibuat untuk melawan zona ekonomi eksklusif Filipina”.

“Garis sembilan titik, misalnya, adalah rencana untuk menduduki sebagian besar, jika bukan seluruh, bagian Laut Filipina Barat dari Laut Cina Selatan. Itu adalah bagian dari klaim mereka yang tidak dapat kami terima.”

Ia menyalahkan apa yang ia sebut sebagai "ekspansionisme" China atas sebagian besar ketegangan yang terjadi saat ini di kawasan tersebut.

“Ketegangan di sini disebabkan oleh ekspansionisme China, sesederhana itu,” katanya.

Laut China Selatan telah menjadi titik konflik yang semakin sering terjadi antara Manila dan Beijing, dengan konfrontasi berulang yang melibatkan penjaga pantai dan kapal laut.

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat atau pengarahan kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5).

P3MD merupakan wadah pembinaan calon pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi Prabowo bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Program ini tidak hanya membekali kemampuan profesional peserta, tetapi juga karakter kepemimpinan dan integritas yang kuat.

P3MD dirancang sejalan dengan visi Prabowo dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih baik melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini menjadi salah satu upaya Prabowo dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN di masa mendatang.

Fokus utama program ini adalah mencetak pemimpin dengan kapasitas intelektual, kemampuan pengambilan keputusan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pendidikan dalam program ini berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi ke dalam tiga fase utama. Pada tahap awal, peserta akan menjalani pelatihan pembentukan karakter dan kedisiplinan selama tiga bulan.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, peserta mendapatkan pembekalan manajerial serta strategi pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan. Tahapan terakhir diisi dengan program magang selama dua bulan di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan BUMN.

Melalui program ini, pemerintah ingin menyiapkan generasi baru pemimpin BUMN yang mampu menghadapi tantangan global, mendorong transformasi perusahaan negara, serta memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Seleksi ketat

Salah satu peserta Zhirazzi Dimas Prasetyo dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) mengaku bangga menjadi bagian dari program pengembangan calon pemimpin nasional tersebut.

"Ya, saya merasa bangga menjadi salah satu peserta dari 400 total yang ada," ujar Zhirazzi dalam keterangan resmi Senin (25/5).

Ia menjelaskan, proses seleksi P3MD berlangsung sangat ketat dengan jumlah pendaftar mencapai 6.000 orang sebelum akhirnya disaring menjadi 400 peserta terbaik.

Zhirazzi mengungkapkan, pesan Presiden Prabowo mengenai pentingnya mental ideologi. Hal itu menjadi yang paling membekas selama mengikuti taklimat di Hambalang.

Erlin Shofiana, peserta dari PT Pupuk Indonesia, mengaku antusias dan bangga dapat terlibat dalam program ini. Menurutnya, P3MD menjadi wadah pengembangan kepemimpinan sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kita harap (program ini) terus dikawal sampai dengan output yang diharapkan oleh Bapak Presiden," tuturnya.

Aizna Syachkalita, peserta dari PT Pupuk Kalimantan Timur, optimistis program ini bertujuan jangka panjang, yakni dalam mempersiapkan kemandirian bangsa, khususnya melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026).

Program PFLP ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo untuk mencetak kader-kader pemimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada angkatan pertama ini, sebanyak 400 peserta terpilih akan menjalani pendidikan intensif selama sembilan bulan.

"PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki best heart and best mind," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada akun instagram sekretariat.kabinet, Minggu (24/5/2026).

Pendidikan bagi para calon pemimpin perusahaan BUMN ini terbagi ke dalam tiga fase utama. Tahap pertama adalah pembentukan karakter dan disiplin selama tiga bulan.

Tahap kedua mencakup penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan. Terakhir, peserta akan menjalani magang selama dua bulan di berbagai kementerian, lembaga, maupun lingkungan BUMN.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia," ujar Teddy.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026. Program akselerasi dan pelatihan tersebut diperuntukkan bagi calon petinggi BUMN.

Momen pemberian taklimat Prabowo kepada peserta PFLP 2026 itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat unggahan di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet.

Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan taklimat kepada para peserta PFLP 2026 di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (24/5/2026).

“Program yang dirancang khusus oleh Bapak Presiden ini dipersiapkan untuk membentuk calon pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang,” tulis Teddy.

Program pendidikan tersebut akan berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, dimulai dari pembentukan karakter dan disiplin peserta selama tiga bulan pertama.

Selanjutnya, para peserta akan mendapatkan penguatan kapasitas manajerial serta kemampuan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan sebelum menjalani program magang.

“Penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan, serta magang selama dua bulan di kementerian, lembaga, maupun lingkungan BUMN,” kata Teddy.

Teddy menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk memimpin BUMN di masa mendatang.

“Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia,” ujarnya.