Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, serta transformasi digital.

Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun.

"UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya hampir Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai hampir 50 persen, 50,83 (persen)," kata Airlangga dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6).

Airlangga melanjutkan, dana KUR tersebut telah disalurkan kepada 2,32 juta debitur dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Adapun Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui penyediaan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pelindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro.

Berbagai rangkaian kegiatan juga dihadirkan untuk memperkuat kolaborasi antarKementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna mendorong tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain KUR, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing usaha.

Menurut Airlangga, pemanfaatan AI untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah akan membantu UMKM memperluas jangkauan bisnis.

Di sisi lain, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN juga akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara menjadi semakin mudah.

"Festival ini juga menghadirkan workshop mengenai Artificial Intelligence (AI). Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM," pungkas Airlangga.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

"SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Platform SAPA UMKM merupakan super-app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program Pemerintah.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.

Melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, Pemerintah optimistis UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Berbagai tantangan yang kita hadapi dapat diatasi karena fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sesmenko Susiwijono memaparkan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen, inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen masih berada dalam sasaran, serta indeks keyakinan konsumen berada di level optimistis.

Selain itu, indeks PMI manufaktur kembali berada di level ekspansi pada level 50, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor, dan realisasi investasi pada triwulan I hampir mencapai Rp500 triliun.

Maka dari itu, pemerintah terus mengoordinasikan berbagai sektor prioritas dan inisiatif strategis guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai langkah tersebut meliputi peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, penguatan sektor prioritas nasional, pengembangan ekonomi digital, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus memperluas akses pasar internasional melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi, antara lain Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta sejumlah perjanjian lainnya dengan negara dan kawasan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk nasional sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi dunia usaha Indonesia.

Dari sisi investasi, pemerintah terus mendorong perbaikan iklim usaha melalui deregulasi dan debottlenecking berbagai hambatan investasi serta penyempurnaan sistem layanan perizinan berusaha. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan magang yang bertujuan menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis.

Adapun Susiwijono turut menjelaskan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang bertujuan memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Melalui kebijakan tersebut, devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan masuk ke sistem keuangan Indonesia guna memperkuat likuiditas valas domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Susiwijono, kebijakan DHE SDA bukan merupakan kebijakan baru, melainkan penguatan dari kebijakan yang telah berjalan sebelumnya.

Pemerintah berharap optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Fundamental ekonomi kita sebenarnya sangat kuat. Kalau sekarang ada permasalahan terkait trust atau kepercayaan investor, maka kita perlu bersama-sama menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan membangun optimisme terhadap perekonomian Indonesia ke depan,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2025 telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp4,96 triliun.

Nilai tersebut berasal dari peningkatan kunjungan wisatawan, pergerakan sektor transportasi dan akomodasi, perdagangan, serta berbagai aktivitas usaha yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Capaian ini menunjukkan MotoGP Mandalika telah memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional.

"Penyelenggaraan event ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional. Tidak semua negara yang mampu bayar juga dipercaya menyelenggarakan event, itu kuncinya," kata Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP selama lima tahun berturut-turut, lanjutnya, mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar perhelatan berskala global.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan sport tourism dan sport industry merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita percaya dalam mendorong daripada sport tourism dan sport industry, yang salah satunya bagaimana berbagai pihak, baik pemerintah, private sector, dan juga masyarakat, kita semua spending sama-sama untuk pertumbuhan daripada ekonomi," ujar Erick.

Sementara dari sisi daerah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mengatakan MotoGP telah memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat, termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam berbagai aktivitas pendukung acara.

Kehadiran gelaran itu turut memperkuat daya tarik Mandalika dan destinasi wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), sekaligus membuka peluang investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Senada, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati yang menegaskan wisata olahraga sudah berkembang menjadi industri yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Selain menghasilkan dampak ekonomi hingga triliunan rupiah, penyelenggaraan MotoGP juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem pariwisata dan olahraga yang berkelanjutan.

Adapun Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9-11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan sejak pertama kali digelar pada 2022, ajang balap motor kelas dunia tersebut terus berkembang menjadi salah satu agenda wisata olahraga terbesar di Indonesia yang memberikan dampak bagi perekonomian dan pariwisata nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik telah menyerap investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun hingga triwulan I 2026.

Dari jumlah tersebut, investasi yang masuk setelah penetapan status KEK mencapai Rp108,2 triliun. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu lapangan kerja tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang pesat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

"Melihat kinerja dan dampak positif yang telah dihasilkan, perluasan KEK Gresik merupakan langkah strategis untuk mengakomodasi tingginya minat investasi, memperkuat ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi, serta mendorong pengembangan energi hijau guna meningkatkan daya saing kawasan dalam jangka panjang," katanya.

Untuk mendukung pengembangan kawasan, pemerintah terus mengawal rencana perluasan KEK Gresik. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk rencana perluasan KEK Gresik yang digelar di Kantor BUPP KEK Gresik (JIIPE), Gresik, Jumat (12/6).

Susiwijono menegaskan pemerintah mendukung penuh rencana perluasan KEK Gresik seiring tingginya minat investasi dan kebutuhan pengembangan kawasan.

"Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut dia, rencana perluasan kawasan semakin menegaskan peran KEK sebagai instrumen strategis untuk mendorong investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Tingginya kebutuhan pengembangan kawasan juga mencerminkan kepercayaan investor terhadap KEK Gresik sebagai salah satu kawasan industri terintegrasi unggulan di Indonesia.

"Pemerintah akan terus memperkuat perannya sebagai fasilitator investasi melalui sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek perencanaan, tata ruang, dan perizinan dapat berjalan selaras sehingga proses perluasan KEK Gresik dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Indonesia bakal dikenakan tarif dagang oleh Amerika Serikat (AS) hingga 18 persen. Namun, pemerintah akan bernegosiasi agar sejumlah komoditas bisa dikecualikan terhadap tarif tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan posisi Indonesia cukup menguntungkan berdasarkan laporan awal.

Ia menyebut Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok prioritas (good group) dari 60 negara yang termasuk daftar investigasi dagang section 301 oleh Gedung Putih.

"Dari 60 negara yang diinvestigasi, itu 6 masuk dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity. Nah, prosesnya ini kita kan diminta untuk memberikan, merespons dari laporan kemarin, kemudian sampai tanggal 24 Juli," ujar Susiwijono saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Indonesia saat ini dikenakan tarif sementara sebesar 10 persen hingga 24 Juli 2026 dan setelahnya tarif baru akan diberlakukan secara bertahap.

Susiwijono menjelaskan tarif yang diusulkan United States Trade Representative (USTR) terhadap produk asal Indonesia terkait investigasi isu kerja paksa (forced labor) bukanlah tarif final.

"Di report kemarin kan yang masuk di good group itu sekitar 10 persen. Mungkin yang 54 negara yang lain yang dianggap belum comply itu kan (tarif) 12,5 persen, tapi kan belum keputusan. Nanti kalau sudah inkrah keputusan baru akan menggantikan di per 24 Juli," jelasnya.

Kemudian, Susiwijono mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan tarif dagang AS tersebut terhadap sejumlah komoditas, seperti furnitur, alas kaki, dan tekstil.

Ia juga menyebut komoditas seperti kopi dan kelapa sawit telah masuk dalam daftar pengecualian.

"Kita juga mengusahakan beberapa kelompok komoditas yang lain untuk dikecualikan. Nah itu yang sedang nanti akan dinegokan. Kan yang sudah masuk di exemption kan, mulai yang sawit, kopi dan kawan-kawan sudah. Kemudian tekstil, kemudian yang tambah-tambahan alas kaki, furnitur segala dan beberapa 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi," ujar Susiwijono.

Pemerintah menilai pentingnya untuk menyelamatkan komoditas yang berkontribusi terhadap porsi ekspor Indonesia. Ia menyebut kini Indonesia melalui gabungan tim dari beberapa kementerian terus berdiplomasi dengan AS.

"Justru yang lebih penting selain yang secara umum berlaku katakan nanti dapat 18 persen dan sebagainya, kita lebih penting juga memperjuangkan yang barang-barang yang real kita ekspor supaya dapat pengecualian, karena kalau itu kan akan lebih bernilai betul untuk ekspor kita," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyampaikan USTR membuka opsi untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif atau product exclusions yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan pengakuan positif atas komitmen melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan. Hal tersebut terkait dengan penuntasan isu kerja paksa atau forced labour dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa dari USTR.

"Sebagai bentuk nyata dari pengakuan tersebut, Kantor USTR berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6) lalu.

Mereka (USTR) sudah tahu kita udah comply, sudah lengkap datanya. Hanya mengonfirmasi saja ke kita,

Jakarta (ANTARA) -

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pihak Kemenko Perekonomian akan bertemu dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada 12 Mei 2026 guna membahas kelanjutan investigasi tarif AS.

Susiwijono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan prosedur normal yang harus dilalui dalam proses investigasi dagang.

“Mereka (USTR) kan ini tektokan online, nanti kita ketemu fisik, kalau enggak salah 12 Mei. Tapi itu sebenarnya lebih ke mekanisme yang harus kita lalui. Enggak ada (permasalahan) yang susbtantif. Indonesia udah comply semua,” ujarnya saat ditemui dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyusun dan menyerahkan respons tertulis atas investigasi pada 15 April 2026, lengkap dengan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak AS.

Investigasi dagang itu mengacu pada kebijakan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS yang menyasar sejumlah aspek perdagangan.

Dalam investigasi tersebut, terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) dan dugaan praktik kerja paksa (forced labour) dalam rantai pasok.

Susiwijono memastikan bahwa Indonesia sudah memenuhi berbagai standar yang diminta. Pihak USTR pun juga telah mengakui kelengkapan data yang disampaikan Indonesia.

“Mereka (USTR) sudah tahu kita udah comply, sudah lengkap datanya. Hanya mengonfirmasi saja ke kita,” jelasnya.

Dalam hal ini, pemerintah bakal memastikan bahwa ekspor Indonesia ke AS tidak berasal dari praktik pengalihan produksi negara lain (transhipment), contohnya dari China, yang dapat memicu tuduhan kelebihan kapasitas.

“Makanya melalui investigasi, nanti 12 Mei kita harus menjelaskan ke mereka (USTR). bukti bahwa kita enggak excess capacity. Terus kita diminta meyakinkan bahwa industri di Indonesia tidak ada yang forced labor,” jelas Susiwijono.

Adapun berdasarkan perkembangan terbaru, Presiden AS Donald Trump masih memberlakukan tarif global sebesar 10 persen yang berlaku selama 150 hari.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membeberkan alasan Airlangga Hartarto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (14/1) siang tadi.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan kedatangan Sang Menko Perekonomian untuk berkonsultasi dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen terhadap Indonesia.

Susi menyebutkan pihaknya konsultasi ke KPK terkait risiko yang mungkin terjadi dalam pembuatan aturan atas tarif resiprokal AS tersebut.

"Acaranya tadi Tim KPK memaparkan kajian dan assessment atas rancangan perpres tersebut, dipimpin langsung oleh Pak Ketua KPK(Setyo Budianto), sekaligus langsung dibahas dan diskusi dengan Pemerintah yang dikoordinasikan Pak Menko Perekonomian (Airlangga)," jelas pria yang akrab disapa Susi ini kepada CNNIndonesia.com.

Hal yang dibahas terutama terkait rencana impor minyak dari Negeri Paman Sam yang sudah disepakati dalam perundingan sebelumnya.

"Membahas rancangan perpres terkait dengan pembelian minyak dari AS sebagai bagian dari Commercial-Deals yang menjadi bagian dari proses perundingan tarif resiprokal RI-AS," terangan.

Menurut Susi, KPK sudah mempunyai instrumen Corruption Risk Assessment (CRA).

"Untuk keperluan memitigasi risiko dari rancangan perpres pembelian minyak dari AS oleh Pertamina, sudah dilakukan assessment oleh Tim dari KPK," ujarnya.

Indonesia memang menyetujui untuk menambah volume impor minyak dari AS. Nantinya, porsi pembelian untuk negara lain akan dikurangi, sehingga total impor minyak tetap sama.

Namun, Kementerian ESDM masih belum merinci negara mana sajakah yang nanti impornya dikurangi dan dialihkan pembeliannya ke AS.

Airlangga menyambangi KPK hari ini bersama dengan Wakil Menteri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Selain itu, juga turut hadir perwakilan Kemenkeu, BP BUMN, BPI Danantara, hingga Pertamina.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sepanjang 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian tersebut tecermin dari percepatan layanan ekspor, impor, dan logistik berbasis elektronik serta peningkatan integrasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

Saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Senin​​​​​, Susiwijono menjelaskan Dewan Pengarah INSW saat ini sudah melibatkan 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, atau meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 18 K/L.

Penambahan tersebut dinilai memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sistem nasional.

"Tugas Rakor Dewan Pengarah INSW selama ini untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga. Evaluasi berbagai kegiatan juga dilakukan bersama-sama," kata dia.

Dalam rakor tersebut, diusulkan lima isu strategis untuk dikejar pada 2026, yakni penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management.

Sesmenko menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan kegiatan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (lartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui Sistem INSW.

"Seluruh K/L agar menyesuaikan regulasinya sejalan dengan PP 28/2025," pesan Sesmenko.

Selain itu, Susiwijono menyebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor.

Sebab, STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Susiwijono turut mengapresiasi capaian INSW setahun belakangan yang sudah memenuhi target.

Dia berharap seluruh anggota Dewan Pengarah INSW dapat menyampaikan masukan atas isu-isu strategis yang diusulkan serta menindaklanjuti melalui pembahasan teknis.

Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut isu-isu strategis yang telah disepakati pada rapat semester I 2025, antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW.

Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia melaporkan sejumlah capaian kinerja INSW sepanjang 2025.

Ia menyebutkan sistem INSW kini menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

Sebelumnya, pelaku usaha harus berhubungan dengan seluruh K/L. Namun, dengan adanya sistem INSW, interaksi pelaku usaha dengan pemerintah cukup diwakili melalui satu aplikasi sebagai pintu masuk yang telah terintegrasi dengan sistem K/L terkait.

"Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data & information, single & synchronous processing data & information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik," jelas Oza.

Adapun LNSW mencatat, hingga November 2025 rata-rata service level agreement (SLA) layanan INSW mencapai 1,24 hari.

Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor juga menghasilkan efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya 63,39 persen berdasarkan survei 2024.

Selain itu, pengembangan sistem sepanjang 2025 melampaui target, dengan 549 ruang lingkup perubahan yang telah diselesaikan dari target awal 249 perubahan.

Di sisi lain, INSW juga berperan sebagai hub pertukaran data elektronik dengan negara mitra, baik di tingkat regional melalui ASEAN Single Window maupun secara bilateral dengan sejumlah negara.

Rata-rata waktu pengiriman dokumen perdagangan ASEAN pada 2025 tercatat hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga belasan jam.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jamaah Indonesia adalah yang terbesar di dunia yaitu 1,77 juta pada 2024 dan diproyeksikan menjadi 3,3 juta pada 2030

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meminta Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB) memperkuat dukungan terhadap pengembangan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Arab Saudi.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan dukungan yang dimaksud termasuk perluasan akses ekspor ke negara-negara anggota IsDB lainnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Setelah melaksanakan pertemuan dengan Director of Strategy, Budget, and Corporate Performance Department IsDB Syurkani Ishak Kasim di Jeddah, Arab Saudi, 25 November 2025, Susiwijono menilai dukungan IsDB sangat dibutuhkan untuk memperkuat arus perdagangan komoditas unggulan Indonesia.

Komoditas yang potensial seperti kendaraan, minyak nabati, dan produk kayu.

Pemerintah juga mendorong perluasan kerja sama ke pasar nontradisional di Timur Tengah dan Afrika guna membuka tujuan ekspor baru bagi pelaku usaha Indonesia.

Selain sektor perdagangan, pemerintah meminta IsDB berperan dalam pemanfaatan potensi ekonomi dari layanan rantai pasok dan logistik bagi jamaah umrah dan haji.

“Jamaah Indonesia adalah yang terbesar di dunia yaitu 1,77 juta pada 2024 dan diproyeksikan menjadi 3,3 juta pada 2030, sehingga sangat besar potensi ekonomi dari layanan rantai pasok dan logistiknya,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan IsDB bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, termasuk pendalaman sektor keuangan dan penguatan instrumen keuangan syariah.

Di sisi lain, IsDB diminta terus terlibat dalam pendanaan energi bersih melalui Energy Transition Mechanism (ETM) serta program energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.

Dalam aspek perdagangan antarnegara anggota, Indonesia mendorong pemanfaatan data IsDB untuk perencanaan kawasan ekonomi dan industri yang dapat terintegrasi dalam Halal Value Chain.

Pemerintah telah menyiapkan fasilitas melalui kawasan ekonomi khusus berbasis ekonomi syariah (KEK halal) untuk memperkuat nilai tambah dalam rantai pasok global negara-negara Islam.

Syurkani dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kemitraan panjang antara Indonesia dan IsDB.

Ia menyebut ke depan akan ada lebih banyak program pengembangan kapasitas yang difasilitasi IsDB, termasuk kesempatan secondment, pelatihan, dan lokakarya bagi aparatur pemerintah Indonesia.

Adapun kerja sama Indonesia-IsDB telah terjalin sejak 1974, dengan total 352 proyek yang pernah didukung IsDB, termasuk 65 proyek yang masih berjalan di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, energi, transportasi, dan keuangan.

Komitmen pembiayaan IsDB untuk Indonesia mencapai 7,2 miliar dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025