Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan ruang siber dengan menetapkan tenggat waktu responsif bagi platform digital terhadap konten disinformasi dan hoaks.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat user generated content (UGC) kini wajib menangani konten disinformasi dan ujaran kebencian paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan Ujaran Kebencian yang ditetapkan pada 13 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konten negatif yang berpotensi memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Dalam beleid tersebut, Komdigi menetapkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan disinformasi dan/atau ujaran kebencian dikategorikan sebagai konten meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Mengingat dampak penyebarannya yang sangat cepat di platform media sosial, pemerintah memandang perlu adanya tindakan pemutusan akses yang bersifat mendesak.

Sehubungan dengan itu, PSE lingkup privat UGC—seperti platform media sosial, forum daring, hingga layanan berbagi video—wajib melaksanakan perintah pemutusan akses yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

“Dan harus ditangani sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 jam setelah menerima perintah pemutusan akses,” tulis beleid tersebut dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Durasi empat jam ini merupakan standar baru yang jauh lebih ketat dibandingkan regulasi sebelumnya. Pengetatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menekan laju hoaks yang sering kali menjadi "bola salju" jika tidak segera dipangkas dari sumbernya.

Guna memastikan aturan ini bukan sekadar macan kertas, Komdigi memperkenalkan mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi. Pemantauan terhadap kepatuhan PSE dalam memoderasi konten disinformasi dilakukan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Sistem SAMAN dirancang untuk memantau efektivitas dan kecepatan respons platform digital secara real-time.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat melacak kapan perintah pemutusan akses dikirimkan dan kapan platform tersebut benar-benar menghapus atau memblokir konten terkait. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu empat jam tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga peringatan keras bagi pengelola platform.

Jakarta, CNBC Indonesia - Praktik judi online (judol) masih marak di tanah air. Temuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), banyak konten yang di-takedown terkait dengan judol.

Kementerian itu juga menemukan lebih dari 31 ribu rekening terindikasi judol. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ini kerjasama dengan OJK luar biasa, kami sudah melakukan takedown kurang lebih 3 juta lebih konten dan sebagian besar adalah terkait dengan judi online. Tapi tidak hanya itu, kami juga melapor kepada OJK 31 ribu lebih rekening yang terindikasi terkait dengan judi online dan ditindaklanjuti dengan baik oleh OJK," kata Menteri Komdigi Meutya Hafid, Kamis (30/10/2025).

Dia juga mengatakan kolaborasi antar lembaga masih sangat penting. Karena akan percuma jika hanya dilakukan pemblokiran akun judol dari pihak Komdigi saja.

"Karena kalau kami hanya melakukan takedown, akun-akunnya tidak diblokir oleh Bapak Ibu, karena ada teman-teman dari perbankan juga, ya kami kerjanya akan seperti menyapu ruang yang kotor, besoknya kotor lagi, disapu lagi, besoknya kotor lagi," jelasnya.

Pemerintah Bangun Kampung Internet

Selain penanganan judol, Meutya jyga menjelaskan beberapa program yang dilakukan kementerian dipimpinnya. Salah satu program Kampung Internet yang akan menghubungkan desa dengan internet.

Pilot project Kampung Internet telah dilakukan di 1.194 titik. Tahun depan, Meutya juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan percepatan.

"Nah ini yang kita harapkan bisa terkoneksi melalui program Kampung Internet yang tersebar untuk pilot project-nya kemarin sudah kita lakukan di 1.194 titik tersebar di 20 desa, 9 kabupaten, 5 provinsi. Insya Allah di tahun 2026 ini juga akan kita lakukan percepatan," ujarnya.

Selain itu ada juga proyek untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory dengan 72 ribu lulusan.

Adapula peluncuran Hub.id untuk memilih 20 startup unggulan. Sejauh ini platform telah mencatatkan 900 startup dengan 250 investor yang bergabung.

Komdigi juga telah meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta dan Bandung. Ini jadi tempat dari semua kalangan bisa berkumpul dan belajar dengan cepat.

"Kita telah meluncurkan di Bandung Garuda Spark Innovation Hub di Bandung, Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta. Dalam hitungan hari kami akan meresmikan Garuda Spark Innovation Hub di Medan yang akan disusul dengan Aceh dan juga di Tangerang jadi lima kita kejar selesai untuk tahun ini. Tahun depan kita akan terbanyak kembali," jelas Meutya.