Jakarta (ANTARA) - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 15,5 persen atau setara dua juta ton CO2 (CO2e) pada 2030.

"Kami berkomitmen mendukung target Indonesia dalam mencapai second NDC tahun 2030 serta aspirasi net zero emissions Indonesia," kata Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, target pemangkasan dua juta ton emisi dicanangkan di tengah proyeksi lonjakan kebutuhan energi yang hampir dua kali lipat seiring program hilirisasi mineral strategis nasional.

Ia menyampaikan bahwa tantangan dekarbonisasi sektor pertambangan semakin kompleks justru di tengah ekspansi program hilirisasi yang menjadi mandat utama perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan.

Program hilirisasi membutuhkan energi yang tinggi dan MIND ID terus mengintegrasikan program keberlanjutan terkait agar upaya pengendalian emisi GRK menjadi lebih optimal.

"Dengan mandat hilirisasi yang diberikan kepada MIND ID, kebutuhan energi operasional kami diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat pada 2030. Terlebih, emisi ini diproyeksikan bisa meningkat sekitar 2,1 kali lipat apabila tidak dilakukan intervensi," ujarnya.

Berdasarkan proyeksi perusahaan, lanjut dia, kebutuhan energi Grup MIND ID akan meningkat dari sekitar 149.000 terajoule (TJ) pada 2026 menjadi 293.000 TJ pada 2030, yakni lonjakan lebih dari 90 persen.

Tanpa intervensi, kata Binahidra, emisi GRK diproyeksikan meningkat dari 6.100 kiloton CO2e menjadi 12.900 kiloton CO2e dalam periode yang sama.

Lonjakan ini mencerminkan skala ekspansi yang sedang dijalankan, mulai dari pengembangan tambang di Kalimantan, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur, ekspansi fasilitas aluminium, pembangunan smelter, hingga proyek penambangan bawah laut.

Karena itu, MIND ID menempuh sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan program hilirisasi ini berjalan dengan program lingkungan yang terintegrasi dan berdampak nyata.

Langkah pertama adalah konversi menuju bahan bakar rendah karbon, yang meliputi peningkatan penggunaan biodiesel dari B35 menuju B40, penggantian high speed diesel (HSD) menjadi liquefied natural gas (LNG), hingga optimalisasi pemanfaatan listrik dari jaringan PLN.

Binahidra menjelaskan untuk PT Bukit Asam Tbk telah mengimplementasikan langkah ini melalui penggunaan bucket wheel excavator (BWE) untuk coal handling di Unit Pertambangan Tanjung Enim, menggantikan dump truck berbahan bakar fosil dan berhasil menurunkan emisi sekitar 5.200 ton CO2e per tahun.

Selanjutnya, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) juga melakukan konversi dari HSD ke LNG pada fasilitas baking plant, menghasilkan penurunan emisi sekitar 3.700 ton CO2e sekaligus meningkatkan efisiensi energi operasional.

Di sisi energi terbarukan, MIND ID memperluas pemanfaatan biomassa dan energi surya.

PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) telah menerapkan co-firing menggunakan biomassa cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian batu bara, menurunkan emisi sekitar 560 ton CO2e.

PT Timah Tbk mengoperasikan instalasi PLTS berkapasitas 300 kilowatt peak (kWp) yang mampu mengurangi emisi sekitar 300 ton CO2e sekaligus mendorong penggunaan energi bersih di kawasan industri.

Sebagai pelengkap strategi reduksi langsung, MIND ID mengembangkan skema offset karbon melalui proyek berbasis alam atau nature-based solutions (NBS), pemanfaatan renewable energy certificate (REC), serta partisipasi dalam perdagangan karbon.

Binahidra menegaskan bahwa upaya dekarbonisasi bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan juga faktor penentu daya saing produk mineral Indonesia di pasar global.

Investor, lembaga keuangan, dan rantai pasok internasional kini semakin ketat mensyaratkan aspek keberlanjutan sebagai syarat akses pasar.

"Karena itu, seluruh strategi kami harus mengintegrasikan aspek ESG ke dalam operasional perusahaan," ujar Binahidra.

Melalui berbagai inisiatif ini, MIND ID transformasi menuju operasional dengan emisi karbon yang lebih terkelola merupakan komitmen nyata untuk memastikan ekspansi hilirisasi menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat lingkungan bagi Indonesia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PARIGI MOUTONG - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengancam program ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya pemerintah mencetak sawah baru, maraknya tambang ilegal dikhawatirkan justru merusak kawasan yang diproyeksikan menjadi penopang produksi pangan.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Muhammad Irfain dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas empat rancangan peraturan daerah hasil harmonisasi yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Senin lalu.

Politisi Partai Perindo itu mendesak kepala daerah menunjukkan ketegasan dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal, khususnya yang menggunakan alat berat. "Dugaan yang berkembang di masyarakat hari ini seolah-olah semua unsur di daerah ikut terlibat karena tidak ada tindakan tegas maupun efek jera," ujar Muhammad Irfain saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga DPRD untuk memastikan penegakan hukum berjalan serius terhadap para pelaku maupun pihak yang diduga menjadi pemodal PETI.

Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong ini menyoroti maraknya aktivitas PETI di Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan. Padahal, wilayah itu telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai lokasi program percetakan sawah baru.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal di kawasan tersebut berpotensi mengganggu keberhasilan program ketahanan pangan yang sedang didorong pemerintah. "Jangan sampai program nasional untuk meningkatkan produksi pangan justru terganggu akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali," tegas Irfain.

Legislator kelahiran 14 Agustus 1984 ini menegaskan, penggunaan ekskavator dalam aktivitas pertambangan ilegal harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, penindakan yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah meluasnya dampak kerusakan.

Sebagai bentuk keseriusan penanganan PETI, Irfain juga meminta pemerintah daerah menelusuri kepemilikan seluruh ekskavator yang beroperasi di Parigi Moutong. Pendataan itu dinilai penting untuk mengetahui kemungkinan penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan ilegal.

"Coba ditelusuri siapa saja pengusaha atau pemilik ekskavator di Parigi Moutong. Data semuanya supaya bisa diketahui alat-alat mana yang digunakan di lokasi PETI," tuturnya.

Meski demikian, Irfain membedakan aktivitas pertambangan tradisional yang dilakukan masyarakat secara manual dengan praktik PETI yang menggunakan alat berat dan mesin. Sebagai wakil rakyat, dia tidak mempersoalkan warga yang mendulang emas secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas mendulang secara manual, lanjut Irfain, memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan mesin jet, dompeng, maupun ekskavator yang mampu mengubah bentang alam dalam waktu singkat.

"Kalau masyarakat mau badulang secara manual silakan, karena dampak kerusakannya tidak parah. Yang merusak itu penggunaan mesin jet, dompeng dan ekskavator," pungkasnya.

Kira-kira bulan September akan produksi. Agustus sudah mulai olah konsentrat lagi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menargetkan smelter katoda tembaga di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, mulai berproduksi pada September 2026.

“Kira-kira bulan September akan produksi. Agustus sudah mulai olah konsentrat lagi,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.

Tony menjelaskan sejak insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, Smelter Manyar tidak memperoleh pasokan konsentrat yang cukup untuk diolah.

Per hari ini, tepatnya pada semester I 2026, kapasitas produksi tambang Grasberg Block Cave berada di kisaran 50 persen.

“Kalau produksi 50 persen saja, masih hanya bisa dikonsumsi oleh smelter PT Smelting,” ujar Tony.

PT Smelting merupakan smelter pertama Freeport Indonesia sekaligus smelter tembaga pertama di Indonesia. Sementara itu, Smelter Manyar merupakan smelter kedua Freeport Indonesia.

Ia mengatakan Smelter Manyar akan memperoleh pasokan konsentrat tembaga mulai semester II 2026, sebab pemulihan kapasitas produksi tambang GBC akan meningkat menjadi 65 persen.

Tony memperkirakan Smelter Manyar akan mengolah 15 persen konsentrat tembaga dari tambang GBC dan dilakukan bertahap sepanjang tahun 2026.

“Sekitar segitulah (15 persen). Itu sampai akhir tahun, ya. Jadi nanti dia bertahap, nggak langsung 15 persen tambahan,” ucap Tony.

Freeport Indonesia menargetkan kapasitas produksi setelah insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025 dapat pulih 100 persen pada 2028.

Tony menjelaskan bahwa pada semester I 2026, kapasitas produksi tambang GBC setelah insiden longsor berada di kisaran 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, diperkirakan pada semester II 2026, kapasitas produksi akan meningkat menjadi 65 persen.

Lebih lanjut, pada semester I 2027, kapasitas produksi ditargetkan mulai pulih hingga 75 persen, sebelum menuju 100 persen sepanjang semester II.

“Dan (kapasitas produksi) 100 persennya akan dimulai di satu hari setelah akhir tahun,” ujar Tony.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sebelum terjadi insiden longsor di tambang GBC, Freeport bisa memproduksi 3,2 juta ton bijih konsentrat tembaga.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya 'transfer of shares' atau pengalihan saham sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, pihaknya telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.

Tony menjelaskan bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.

Dengan demikian, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah.

“Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses,” kata Tony.

MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Melalui MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin, yakni IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan; kemudian, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat berdasarkan mekanisme pasar apabila Amerika Serikat memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Poin keenam adalah struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

“Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu,” ujar Tony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dittipideksus Bareskrim Polri menahan dua tersangka baru dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dua tersangka ditahan yakni DHB, putra pengusaha Siman Bahar dan VC.

Keduanya ditetapkan tersangka setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan mereka dalam rangkaian tindak pidana penampungan, pengolahan, pemurnian, hingga penjualan emas yang diduga berasal dari aktivitas tambang emas ilegal.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa 2 tersangka pada Senin (15/6/2026). “Keduanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan mulai 16 Juni 2026 hingga 5 Juli 2026,” ujar Ade, Selasa (16/6/2026).

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga tersangka awal dari PT SPEM atau Toko Mas Semar Nganjuk yakni TW selaku Direktur Utama PT SPEM, DW, dan BSW. Dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan keterlibatan pihak lain yang turut memfasilitasi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik kemudian menetapkan DHB dan VC sebagai tersangka baru. DHB diketahui pernah menjabat Direktur PT SJU pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022, sedangkan VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

Menurut Ade, kedua tersangka sempat tidak memenuhi panggilan pertama penyidik yang dijadwalkan pada 10 Juni 2026. Namun, keduanya akhirnya hadir memenuhi panggilan kedua pada 15 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 33 pertanyaan kepada DHB selama sekitar 7 jam pemeriksaan. Sementara terhadap VC, penyidik mengajukan 23 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 7 jam.

“Dari hasil pengembangan penyidikan, ditemukan dua alat bukti mengenai keterlibatan pelaku lain yang secara bersama-sama memfasilitasi kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik kembali menetapkan dua tersangka baru yaitu DHB dan VC,” katanya.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara dengan menelusuri aliran dana yang terkait dengan aktivitas tambang emas ilegal. “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri akan terus mengefektifkan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara optimal terhadap seluruh aliran dana dalam rantai kejahatan tambang ilegal (PETI) dan TPPU dalam perkara ini,” ungkap Ade.

Sementara itu, berkas perkara pertama yang melibatkan tiga tersangka awal yakni TW, DW, dan BSW telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pengiriman dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mendapat tambahan 15.000 ton beras dari Bulog pusat guna memperkuat stok pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan tambahan 15.000 ton beras tersebut guna memperkuat stok beras Bulog Sumut yang saat ini mencapai sekitar 56.796 ton di wilayah tersebut.

Ia mengatakan penguatan stok beras tersebut akan digunakan untuk mendukung Program Bantuan Pangan dan penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Pasokan beras harus tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut yang mencapai sekitar 15 juta jiwa," katanya.

Selain itu, Bulog Sumut masih melakukan penyerapan gabah kering panen dari petani di wilayah kerjanya. Gabah yang telah dikonversi menjadi beras mencapai 14.992 ton pada periode Januari hingga 3 Juni 2026.

"Pengadaan beras sebanyak 14.992 ton tersebut telah mencapai sekitar 43 persen dari target pengadaan beras tahun 2026 sebanyak 35.000 ton," ujarnya.

Budi mengatakan potensi penyerapan beras masih tersedia di sejumlah daerah pada Juli 2026, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Langkat.

Pihaknya optimistis pengadaan beras dapat mencapai target pada Desember 2026 untuk memperkuat cadangan pangan di Sumatera Utara.

Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan pokok, Bulog memiliki tugas menyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap aliran uang dan rumah mewah yang diterima mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Aliran dana miliaran rupiah hingga rumah mewah tersebut diduga imbalan atau gratifikasi untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Ardito Muwardi menjelaskan, Hery menerima uang Rp875 juta dari Direktur Utama PT Toshida Indonesia (THSI) Laode Sunarwan Oda melalui Lukman Malanuang. Selain itu, ada juga uang senilai Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri Tjia Peng Tjoan melalui Lukman Malanuang.

"Dari Agung Winarno berupa rumah terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung senilai Rp2,2 miliar. Kemudian dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp1 miliar dan dari Agung Winarno sebesar Rp525 juta," ujar Ardito dikutip Jumat (12/6/2026).

Hery juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Wakil PT Mitra Kumala Energi Muhammad Rozai melalui Agung Winarno sebesar Rp50 juta.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menuturkan dalam kasus ini diduga ada 14 pihak yang memberikan uang untuk Hery mengeluarkan LHP.

“Semua (pemberi gratifikasi) di bidang tambang. Kita dalami. Pasti kita dalami, karena ada perusahaan yang langsung ya, ada perusahaan yang tidak langsung (memberi suap) kepada yang bersangkutan,” katanya.

Kasus ini berawal dari PT Toshida Indonesia (TSHI) memiliki permasalahan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan sebesar Rp130 miliar.

Direktur Utama PT TSHI Laode Sinarwan Oda (LS) kemudian menghubungi LKM, orang kepercayaan Hery untuk mencari jalan keluar. Kemudian, pertemuan itu terjadi.

Hery diduga bersepakat melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Kehutanan. Namun, pemeriksaan tersebut dikondisikan seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat.

“Selanjutnya saudara HS menyatakan bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan yang seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat dengan kesepakatan saudara HS akan diberikan uang oleh saudara LSO (Laode) sejumlah Rp1,5 miliar," ungkapnya.

Dalam perjalanannya, Hery mengatur sedemikian rupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman sehingga menyimpulkan bahwa tagihan Rp130 miliar dari Kementerian Kehutanan kepada PT TSHI adalah keliru. Dia memerintahkan agar perusahaan tersebut melakukan penghitungan sendiri atas beban yang harus dibayar kepada negara.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun pada 2027 untuk memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas bantuan pangan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Bapanas memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar.

"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp102,69 miliar yang terdiri dari Rp72,32 miliar untuk gaji tunjangan pegawai, Rp18 miliar untuk operasional perkantoran, Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen teknis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran pertama sebesar Rp4,13 triliun sebagaimana yang disepakati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya tertanggal 21 Mei 2026.

Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sebesar Rp41,25 miliar, prioritas nasional sebesar Rp4,04 triliun, tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional 2027 sebesar Rp49,07 miliar.

Selain kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,6 triliun untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan stunting.

"Berupa daging ayam, telur ayam sesuai risalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) pangan (pada) 5 Juni 2026," ujarnya.

Ia menuturkan bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.

Sedangkan bantuan pengentasan stunting direncanakan diberikan kepada 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial.

Dengan demikian, lanjut Amran, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Apabila usulan kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodir, tambah Amran, maka tahun 2027 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pertama penyaluran bantuan pangan beras 735 ribu ton, bantuan pangan pengentasan stunting daging ayam 5,7 ribu ton dan telur ayam 8,6 ribu ton.

Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, SPHP kedelai 50 ribu ton, bantuan beras bencana alam 3.300 ton, Gerakan Pangan Murah (GPM) 1.560 kali di seluruh Indonesia, pengembangan kios pangan di 38 provinsi.

Selanjutnya pembinaan di 50 lumbung pangan masyarakat, pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok, penguatan keamanan pangan segar, intervensi pengendalian daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi kebijakan serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Pusat dan Daerah.

Amran berharap dukungan dan masukan dari Komisi IV DPR RI agar program kegiatan Badan Pangan Nasional dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuata

Mamuju (ANTARA) - Di tengah perlombaan global menguasai teknologi masa depan, logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) menjelma menjadi komoditas strategis yang nilainya melampaui sekadar bahan tambang.

LTJ merupakan jantung dari berbagai industri modern, mulai dari kendaraan listrik, perangkat elektronik canggih, energi terbarukan, hingga sistem persenjataan mutakhir.

Dalam konteks itu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan di panggung besar. Wilayah ini menyimpan cadangan LTJ yang diyakini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan berpotensi menjadi fondasi penting bagi ambisi nasional membangun industri hilirisasi mineral strategis.

Berbeda dengan banyak daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer yang terkandung dalam batuan vulkanik Formasi Adang.

Karakteristik geologinya juga cukup istimewa karena sebagian besar berada dalam tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang berasosiasi dengan pelapukan batuan beku fonolit leusit. Tipe ini dikenal relatif lebih mudah dan lebih murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.

Data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan kadar LTJ di sejumlah lokasi di Mamuju mencapai hingga 4.571 ppm. Kandungan tersebut mencakup unsur-unsur bernilai tinggi seperti neodymium yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga berbagai peralatan pertahanan.

Potensi itulah yang membuat Mamuju masuk dalam peta besar industrialisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk hilir berbasis LTJ.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang direncanakan menggarap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju.

“BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju,” kata Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.

Pemerintah pusat juga mulai mendorong berbagai riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ di kawasan ini. Sejumlah wilayah bahkan diusulkan memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan, sedikitnya terdapat tiga blok utama yang menyimpan potensi LTJ di Mamuju. Blok Botteng di Kecamatan Simboro dengan luas sekitar 1.011 hektare diperkirakan memiliki sumber daya tereka mencapai 122.505 ton. Sementara itu, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare juga menunjukkan kandungan LTJ yang menjanjikan.

Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta berarti aktivitas tambang akan segera berlangsung.

Saat ini pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Bahkan area yang diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari keseluruhan kawasan prospektif yang tersebar di sejumlah blok.

Tantangan terbesar justru terletak pada teknologi pengolahan. Hingga kini, penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ masih didominasi China. Banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, masih bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut.

“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu,” ujar Suhardi Duka.

Karena itu, berbagai perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) masih terus melakukan penelitian dalam skala laboratorium guna menemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.

Meski peluang ekonominya besar, wacana pengembangan tambang LTJ juga memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tambang berada pada kawasan dengan fungsi ekologis penting. Berdasarkan penelusuran awal, kawasan Botteng dan Botteng Utara diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, kawasan perbukitan, lahan pertanian masyarakat, serta jalur sumber air yang selama ini menopang kehidupan warga di Kecamatan Simboro.

Karakter topografi yang berbukit hingga pegunungan membuat kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi apabila terjadi pembukaan lahan secara masif.

“Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat,” kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.

Kekhawatiran itu semakin menguat karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Dalam kondisi demikian, perubahan bentang alam dalam skala besar berpotensi memperbesar ancaman longsor, banjir, krisis air, maupun kerusakan lingkungan lainnya apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Karena itu, WAHLI mendorong dilakukannya kajian komprehensif mengenai kondisi hidrologi, potensi longsor dan banjir, status kawasan hutan, keberadaan mata air, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Suara kehati-hatian juga datang dari DPRD Mamuju. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai pemerintah harus terbuka kepada masyarakat sejak awal agar tidak memunculkan spekulasi maupun konflik sosial di kemudian hari.

Menurutnya, warga berhak mengetahui secara rinci tujuan pengelolaan LTJ, proses yang akan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko yang mungkin muncul.

“Hendaknya dijelaskan secara rinci LTJ itu untuk apa, prosesnya seperti apa, siapa yang dilibatkan, apa dampak positif dan negatifnya serta bagaimana keterlibatan masyarakat setempat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan bahwa aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pengembangan industri LTJ.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan bahwa tata kelola LTJ harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.

“Pengembangan industri LTJ wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Mamuju memang menyimpan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat logam tanah jarang Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan sangat menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku teknologi tinggi.

Namun, pengalaman berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan mineral bukanlah jaminan kesejahteraan. Yang menentukan bukan semata besarnya cadangan di bawah tanah, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuatan industri masa depan.

Sebaliknya, tanpa kehati-hatian, logam yang digadang-gadang sebagai “emas baru” abad ke-21 itu bisa berubah menjadi sumber persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.

Copyright © ANTARA 2026

Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Mining Association (IMA) atau Asosiasi Pertambangan Indonesia menilai keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sangat tepat dan krusial.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keputusan pemerintah sangat krusial untuk menghilangkan permasalahan dan rencana yang dapat mengganggu investasi.

Melalui pembatalan skema ini, Sari berharap pemerintah dapat mewujudkan kestabilan kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan agar keberlanjutan investasi serta operasional industri pertambangan dapat berjalan dengan baik.

Stabilitas ini sangat dibutuhkan mengingat industri pertambangan saat ini tengah berhadapan dengan berbagai penyesuaian kebijakan dan tantangan operasional baru, di antaranya penerapan aturan ekspor satu pintu, devisa hasil ekspor (DHE), penyesuaian royalti dan Harga Patokan Mineral (HPM), bea keluar, hingga kewajiban penerapan biodiesel B50.

IMA menegaskan kepastian serta konsistensi kebijakan pemerintah adalah kunci utama untuk mempertahankan daya saing industri pertambangan Indonesia.

"Hal ini sangat penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi nasional," kata Sari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan skema bagi hasil untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

“Di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada, tidak ada perubahan. Untuk selamanya,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Bahlil memutuskan bahwa skema gross split hanya berlaku di sektor migas dan tidak akan berlaku di sektor minerba. Ketetapan tersebut, kata Bahlil, berlaku untuk selamanya.

“Sistem di ESDM menganut mashab gross split itu hanya ada pada sektor migas,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MURATARA - Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), khususnya komoditas emas perlu segera dikelola melalui mekanisme resmi, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang mendesak dilakukan adalah pembukaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muratara, terutama pada kawasan bekas operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya.

“Lelang WIUP bukan semata-mata soal membuka ruang investasi, tetapi soal menghadirkan kembali negara dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jika wilayah potensial dibiarkan tanpa kepastian izin dan pengawasan, maka ruang itu akan terus diisi oleh aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani kepada wartawan, Selasa (9/8/2026).

Meliani menyebut Muratara memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya mineral Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 6.008,66 kilometer persegi, dengan Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya sebagai dua wilayah terluas. Menurutnya, Kecamatan Karang Jaya menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki rekam jejak kegiatan pertambangan emas, termasuk bekas area operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera. 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar di Dalam Tanah, Indonesia Urutan Berapa?

Sumatera Selatan tercatat memiliki potensi mineral logam, termasuk emas primer dan perak, serta potensi batubara dalam jumlah besar. Artinya, sektor mineral, Batubara, dan emas masih menjadi salah satu basis penting bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan pembangunan daerah.

“Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang optimal. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi persoalan serius. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara dari royalti, iuran tetap, pajak badan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, risiko keselamatan kerja, konflik sosial, serta melemahkan wibawa hukum negara di wilayah pertambangan,” jelasnya.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. “PETI sudah menjadi problem tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Ustad Rafizen Karsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muratara. “Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, Air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi keruh, tercemar, dan tidak lagi layak digunakan,” katanya.

Kawasan bekas tambang PT Dwinad Nusa Sejahtera menjadi salah satu contoh penting. Area yang memiliki nilai ekonomi tinggi tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang kosong perizinan dan pengawasan. Tanpa kepastian izin yang sah, kawasan tersebut rawan dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tunduk pada standar teknis, tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tidak menjamin keselamatan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi fiskal yang semestinya bagi negara dan daerah.

Karena itu, pembukaan Lelang WIUP Muratara menjadi sangat mendesak. Melalui mekanisme lelang resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat teknis, finansial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan begitu, negara tidak hanya menertibkan aktivitas ilegal, tetapi juga menghadirkan instrumen legal untuk mengubah potensi yang selama ini bocor menjadi sumber penerimaan resmi.

Lelang WIUP juga penting untuk menarik investasi yang bertanggung jawab. Kehadiran pelaku usaha resmi dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat penerimaan daerah dan negara, serta memastikan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hal ini jauh lebih baik dibanding membiarkan kawasan potensial dikuasai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Desakan percepatan lelang WIUP ini juga sejalan dengan semangat reformasi perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Devi mendorong pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB di sektor pertambangan.

“Tujuannya bukan untuk mengabaikan aturan, tapi supaya proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, lambatnya proses persetujuan RKAB dapat mengganggu operasional tambang dan berdampak pada tenaga kerja. “Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan lingkungan dan tata kelola. Bupati menegaskan bahwa seluruh aturan pemerintah tetap harus dipatuhi, termasuk larangan menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

“Tentu semua aturan pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau merusak lingkungan. Tapi Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani menambahkan, ada tiga alasan utama mengapa Lelang WIUP Muratara harus segera dibuka. Pertama, Muratara memiliki potensi mineral bernilai ekonomi yang belum dikelola secara optimal. 5 Negara dengan Cadangan Nikel Terbanyak di Dunia, Indonesia Menjadi Raja Diraja

Kedua, maraknya PETI telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial. “Ketiga, pemerintah membutuhkan kepastian tata kelola agar sumber daya mineral dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Meliani menyebut penundaan pembukaan lelang WIUP dikhawatirkan justru memperpanjang kerugian negara, memperbesar risiko kerusakan lingkungan, dan memberi ruang lebih luas bagi praktik pertambangan ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu bergerak cepat agar potensi tambang emas di Muratara dapat dikelola secara sah, produktif, dan bertanggung jawab.

“Sudah saatnya potensi sumber daya mineral Muratara tidak lagi menjadi ruang eksploitasi ilegal, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandasnya.

JAKARTA - Sejumlah perusahaan China yang selama ini menjadi motor utama kebangkitan industri nikel Indonesia mulai mencari alternatif investasi di Afrika menyusul meningkatnya ketidakpastian kebijakan di dalam negeri. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan dominasi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia.

Perubahan kebijakan pemerintah terkait sektor pertambangan, mulai dari pengetatan kuota bijih nikel, rencana kenaikan pajak, hingga revisi harga patokan mineral, dinilai mulai mengganggu iklim investasi dan mendorong investor mempertimbangkan ekspansi ke negara lain.

"Jika pemerintah menambah birokrasi dan mengendalikan harga jual komoditas, hal itu akan berdampak pada skala investasi yang masuk," kata Analis Senior Pertambangan Canaccord Tim Hoff di Perth, dikutip dari Reuters, Jumat (5/6/2026).

Perusahaan raksasa China, Tsingshan Group, dilaporkan telah mengajukan proposal investasi bernilai miliaran dolar AS untuk membangun kawasan industri mineral di Madagaskar. Kementerian Pertambangan Madagaskar menyebut proyek tersebut terinspirasi oleh keberhasilan kawasan industri nikel Morowali dan Weda Bay di Indonesia, meski hingga kini masih dalam tahap evaluasi dan belum memperoleh izin pertambangan.

Sementara itu, Lygend Resources, perusahaan yang menjadi pelopor teknologi pengolahan nikel High Pressure Acid Leach (HPAL) di Indonesia, dikabarkan sedang menjajaki pembelian saham proyek nikel Kabanga di Tanzania. Selain itu, perusahaan juga menawarkan investasi pada proyek nikel Koniambo di Kaledonia Baru yang saat ini tidak beroperasi.

Indonesia sebelumnya berhasil mengubah peta industri nikel global setelah melarang ekspor bijih nikel pada 2020. Kebijakan hilirisasi tersebut mendorong pembangunan smelter dan kawasan industri berbasis nikel yang didukung modal besar dari China. Data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menunjukkan pangsa produksi nikel Indonesia meningkat menjadi lebih dari 60% produksi tambang nikel dunia pada 2025, dari sekitar 30% pada 2020.

Namun, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada akhir 2024, pemerintah semakin fokus meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan baru. Salah satunya adalah rencana penguatan kendali negara terhadap ekspor sejumlah komoditas strategis. Meski produk nickel pig iron akhirnya dikecualikan dari skema tersebut, kekhawatiran investor terhadap stabilitas kebijakan telanjur meningkat.

Kondisi tersebut tercermin dari melambatnya investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia yang turun 6% pada 2025, setelah tumbuh 19% pada tahun sebelumnya. Investasi sektor pertambangan tercatat mencapai puncaknya pada 2024, sementara investasi baru pada industri pemurnian logam dasar mulai menunjukkan tren stagnan.

Meski demikian, sejumlah analis menilai Afrika belum mampu sepenuhnya menggantikan daya tarik Indonesia. Madagaskar masih menghadapi tantangan politik dan infrastruktur, sementara proyek Kabanga di Tanzania membutuhkan investasi awal hampir USD1 miliar dengan masa pengembangan hingga enam tahun sebelum mencapai kapasitas produksi sekitar 50.000 ton per tahun.

Di sisi lain, perubahan kebijakan di Indonesia justru turut mengerek harga nikel ke level tertinggi dalam dua tahun terakhir akibat proyeksi pasokan yang lebih ketat. Kondisi tersebut memberikan harapan bagi sejumlah proyek nikel global yang sebelumnya tertekan akibat harga rendah.

Pelaku industri kini mencermati apakah langkah diversifikasi investasi perusahaan China ke Afrika hanya menjadi strategi mitigasi risiko jangka panjang atau sinyal awal berkurangnya dominasi Indonesia dalam rantai pasok nikel dunia yang selama lima tahun terakhir menjadi tulang punggung industri kendaraan listrik global.