JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang tengah disiapkan pemerintah belum mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembela HAM. Karena itu, Walhi meminta pembahasan revisi tersebut ditunda untuk disempurnakan terlebih dahulu.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, momentum revisi UU HAM semestinya digunakan untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun, sejumlah aspek penting dinilai belum tercermin dalam substansi draf yang diusulkan Kementerian HAM .

Menurut Walhi, setidaknya terdapat tiga poin krusial yang seharusnya masuk dalam revisi UU HAM, yakni penguatan peran dan kewenangan Komnas HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM termasuk pejuang lingkungan, serta pengadopsian konsep rights of nature atau hak-hak alam.

Boy menegaskan, revisi UU HAM tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurutnya, revisi tersebut juga harus menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang dipicu aktivitas industri ekstraktif.

"Dalam perkembangan hak asasi manusia, beberapa negara tidak sekadar mengakomodasi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Guna memastikan pemenuhan hak tersebut, beberapa negara telah mengakomodasi apa yang disebut sebagai the rights of nature dalam beragam produk hukumnya. Pengakuan ini dilakukan melalui konstitusi atau undang-undang khusus. Momentum penting revisi UU HAM merupakan waktu penting untuk mengakomodasi the rights of nature dalam hukum Indonesia," kata Boy dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Walhi menilai pengakuan terhadap rights of nature penting untuk melengkapi hak atas lingkungan hidup, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. Menurut organisasi tersebut, alam tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai entitas yang memiliki hak untuk hidup, dilindungi, dan dipulihkan dari kerusakan.

Selain itu, Walhi juga menyoroti pengaturan mengenai pembela HAM dalam draf revisi UU HAM. Organisasi tersebut menilai draf yang ada memang telah mengakomodasi keberadaan pembela HAM, tetapi belum secara spesifik memberikan perlindungan bagi pembela HAM di sektor lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan dan risiko tinggi.

Walhi juga mengkritik penggunaan frasa "itikad baik" yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan justru mereduksi jaminan perlindungan. Di sisi lain, ketentuan perlindungan terhadap pembela HAM masih didelegasikan untuk diatur dalam peraturan lain sehingga dinilai belum menghadirkan model perlindungan yang jelas.

Tak hanya itu, Walhi mengidentifikasi sejumlah ketentuan lain yang dianggap berpotensi melemahkan perlindungan HAM. Salah satunya adalah penghapusan fungsi penelitian dan penyuluhan Komnas HAM yang dinilai dapat mengurangi fungsi pencegahan pelanggaran HAM serta upaya peningkatan kesadaran publik.

"Kedua, penempatan Komnas HAM di bawah koordinasi kementerian berisiko mereduksi independensitas kelembagaan ini dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penggunaan kata 'individu' yang tidak sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa 'setiap orang'. Hal ini jelas berpotensi mengabaikan hak kolektif, terutama posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang bersifat kolektif," jelas Boy.

Atas berbagai catatan tersebut, Walhi meminta pemerintah menunda pembahasan revisi UU HAM dan menyempurnakan substansinya terlebih dahulu. "Usulan rancangan ini tidak mencerminkan upaya menutupi kelemahan substansial memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebelum menerbitkan draf baru, Kementerian HAM atau DPR RI harus dengan cermat melakukan dengan memperhatikan aspek partisipasi bermakna, membuka ruang dialog kepada seluruh masyarakat dan memastikan model perlindungan utuh kepada pembela HAM," kata Boy.

Sebelumnya, pada Februari 2026, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan mempunyai unit penyidik. Hal itu salah satu yang dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai.

Jadi, kata Pigai, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. "Dengan demikian taringnya juga naik, wewenangnya bertambah."

Pigai menyatakan, Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pigai pun memastikan nantinya kementerian yang ia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan Komnas HAM. Sebab, dua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM ya, jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," ucapnya.

Sumatera Barat harus memikul beban lingkungan baru, dengan diterbitkannya izin operasi tambang andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman.

Direktur Eksekutif Daerah dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat Tommy Adam menjelaskan, satu pekan setelah banjir bandang melanda hulu Bukit Barisan pada November 2025, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat menerbitkan persetujuan lingkungan untuk pertambangan batu andesit oleh PT Dayan Bumi Artha.

Satu bulan setelah bencana atau tepatnya pada 31 Desember 2025, izin operasi untuk tambang dikeluarkan. “Gubernur Sumatera Barat kemudian mengeluarkan perizinan, satu bulan pascabencana di lokasi yang sudah terdampak bencana ekologis, di Padang Pariaman, hulu Bukit Barisan,” kata Tommy, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (12/6).

Tommy menyebut adanya dugaan maladministrasi oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin tersebut. Dugaan ini menguat setelah Walhi menemukan problem pada peta risiko bencana yang digunakan untuk dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

“Itu menggunakan peta skala satu banding satu juta. Peta yang harusnya digunakan untuk skala analisis nasional, digunakan untuk wilayah delapan hektar, sehingga tidak akan tergambarkan sebaran dampak di lokasi tersebut,” kata Tommy.

Dokumen tersebut juga menyebutkan adanya sosialisasi kepada masyarakat, upaya komunikasi yang wajib ditempuh perusahaan untuk pihak-pihak yang terdampak aktivitas usaha. Namun, sosialisasi itu diketahui hanya melibatkan empat sampai lima orang warga.

“Itu dilakukan di warung-warung, di kedai masyarakat. Itu dianggap atau dilegitimasi bahwa masyarakat seluruhnya yang terkena dampak itu sudah menyetujui,” ujar dia.

WALHI Sumatera Barat juga menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (KAN) terkait persetujuan perizinan tersebut.

Ketua KAN Bayu Permana lalu menjelaskan, pemberian perizinan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat maupun masyarakat terdampak. “Bayangkan, kami baru tahu pada Mei 2025, sedangkan surat izin (eksplorasi tambang) sudah keluar pada 2024,” kata dia.

Bayu mengaku sudah bersurat ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat untuk menolak tegas adanya tambang batuan andesit di Nagari Kasang. “Harapan kami kepada Gubernur Sumatera Barat, untuk mencabut dan mengkaji ulang proses perizinan ini,” ujar dia.

Banjir bandang dan longsor yang melanda Nagari Kasang pada November lalu menyebabkan tiga orang korban meninggal. Ironisnya, kata Bayu, Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintah daerah bahkan sempat menyaksikan situasi bencana di wilayah tersebut pada 1 Desember.

“Apakah saat itu Gubernur tidak melihat? Baru kejadian, beliau datang, dan 31 Desember dia keluarkan persetujuan operasionalnya,” ujarnya.

Bila merujuk pada peta One Map Minerba, Dayan Bayu Artha yang disorot Walhi tercatat menguasai wilayah izin usaha pertambangan andesit seluas delapan hektare di Nagari Kasang sejak Oktober 2024. Izin untuk kegiatan pencadangan. Gubernur tertulis sebagai pejabat berwenang

Sumbar Dijejali Tambang Ilegal, 10 Ribu Hektare Hutan Lenyap

Tak hanya aktivitas pertambangan legal, Sumatera Barat sudah bertahun-tahun dipenuhi oleh Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Walhi Sumatera Barat menyebut, PETI masih dijumpai di sembilan kabupaten/kota di provinsi ini. Tepatnya di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Kota Sawahlunto.

Selain itu, PETI juga banyak ditemukan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Catatan Walhi, sejak 2012 hingga 2026, aktivitas PETI telah menelan 50 korban akibat tertimbun di lokasi tambang ilegal.

Berdasarkan analisis citra satelit, ada lebih dari 10 ribu hektare hutan Sumatera Barat yang hilang akibat PETI. Hutan yang rusak ini mencakup daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, DAS Indragiri, di hulu DAS Pasaman, dan hulu DAS Batahan.

“Tidak hanya merusak hutan dan daerah hulu, tapi juga menyebabkan kerusakan dan pencemaran sungai,” kata Tommy.

Walhi telah melapor ke Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, serta Komnas Hak Asasi Manusia atas dugaan keterlibatan aparatur Sumatera Barat dalam pemberian izin tambang baru serta pembiaran PETI.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuata

Mamuju (ANTARA) - Di tengah perlombaan global menguasai teknologi masa depan, logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) menjelma menjadi komoditas strategis yang nilainya melampaui sekadar bahan tambang.

LTJ merupakan jantung dari berbagai industri modern, mulai dari kendaraan listrik, perangkat elektronik canggih, energi terbarukan, hingga sistem persenjataan mutakhir.

Dalam konteks itu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan di panggung besar. Wilayah ini menyimpan cadangan LTJ yang diyakini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan berpotensi menjadi fondasi penting bagi ambisi nasional membangun industri hilirisasi mineral strategis.

Berbeda dengan banyak daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer yang terkandung dalam batuan vulkanik Formasi Adang.

Karakteristik geologinya juga cukup istimewa karena sebagian besar berada dalam tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang berasosiasi dengan pelapukan batuan beku fonolit leusit. Tipe ini dikenal relatif lebih mudah dan lebih murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.

Data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan kadar LTJ di sejumlah lokasi di Mamuju mencapai hingga 4.571 ppm. Kandungan tersebut mencakup unsur-unsur bernilai tinggi seperti neodymium yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga berbagai peralatan pertahanan.

Potensi itulah yang membuat Mamuju masuk dalam peta besar industrialisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk hilir berbasis LTJ.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang direncanakan menggarap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju.

“BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju,” kata Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.

Pemerintah pusat juga mulai mendorong berbagai riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ di kawasan ini. Sejumlah wilayah bahkan diusulkan memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan, sedikitnya terdapat tiga blok utama yang menyimpan potensi LTJ di Mamuju. Blok Botteng di Kecamatan Simboro dengan luas sekitar 1.011 hektare diperkirakan memiliki sumber daya tereka mencapai 122.505 ton. Sementara itu, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare juga menunjukkan kandungan LTJ yang menjanjikan.

Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta berarti aktivitas tambang akan segera berlangsung.

Saat ini pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Bahkan area yang diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari keseluruhan kawasan prospektif yang tersebar di sejumlah blok.

Tantangan terbesar justru terletak pada teknologi pengolahan. Hingga kini, penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ masih didominasi China. Banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, masih bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut.

“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu,” ujar Suhardi Duka.

Karena itu, berbagai perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) masih terus melakukan penelitian dalam skala laboratorium guna menemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.

Meski peluang ekonominya besar, wacana pengembangan tambang LTJ juga memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tambang berada pada kawasan dengan fungsi ekologis penting. Berdasarkan penelusuran awal, kawasan Botteng dan Botteng Utara diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, kawasan perbukitan, lahan pertanian masyarakat, serta jalur sumber air yang selama ini menopang kehidupan warga di Kecamatan Simboro.

Karakter topografi yang berbukit hingga pegunungan membuat kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi apabila terjadi pembukaan lahan secara masif.

“Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat,” kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.

Kekhawatiran itu semakin menguat karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Dalam kondisi demikian, perubahan bentang alam dalam skala besar berpotensi memperbesar ancaman longsor, banjir, krisis air, maupun kerusakan lingkungan lainnya apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Karena itu, WAHLI mendorong dilakukannya kajian komprehensif mengenai kondisi hidrologi, potensi longsor dan banjir, status kawasan hutan, keberadaan mata air, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Suara kehati-hatian juga datang dari DPRD Mamuju. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai pemerintah harus terbuka kepada masyarakat sejak awal agar tidak memunculkan spekulasi maupun konflik sosial di kemudian hari.

Menurutnya, warga berhak mengetahui secara rinci tujuan pengelolaan LTJ, proses yang akan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko yang mungkin muncul.

“Hendaknya dijelaskan secara rinci LTJ itu untuk apa, prosesnya seperti apa, siapa yang dilibatkan, apa dampak positif dan negatifnya serta bagaimana keterlibatan masyarakat setempat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan bahwa aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pengembangan industri LTJ.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan bahwa tata kelola LTJ harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.

“Pengembangan industri LTJ wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Mamuju memang menyimpan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat logam tanah jarang Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan sangat menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku teknologi tinggi.

Namun, pengalaman berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan mineral bukanlah jaminan kesejahteraan. Yang menentukan bukan semata besarnya cadangan di bawah tanah, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuatan industri masa depan.

Sebaliknya, tanpa kehati-hatian, logam yang digadang-gadang sebagai “emas baru” abad ke-21 itu bisa berubah menjadi sumber persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.

Copyright © ANTARA 2026

Walhi mengajukan diri sebagai Penggugat Intervensi terkait gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam kasus kerusakan lingkungan dan bencana Sumatra Utara. Pengajuan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, pada Rabu, (20/5).

Sebelumnya, KLH menggugat perdata Toba Pulp Lestari dengan tuntutan ganti rugi Rp3,89 triliun. Selain itu, KLH menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan senilai Rp85,13 miliar untuk hutan tanaman industri seluas 1.261,5 hektare di Tapanuli Utara, bekas konsesi perusahaan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menjelaskan tuntutan pemulihan yang diajukan KLH kepada perusahaan belum menjawab luasnya dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Dalam perhitungan Walhi, angka pemulihan lingkungan bisa mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.

“Hasil analisis citra dan investigasi lapangan Walhi menunjukkan bahwa pembukaan lahan seluas 1.261,5 hektare telah memicu banjir dan longsor, serta merusak habitat Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatra,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (22/5).

Walhi menilai bahwa kerusakan lahan di bagian hulu tersebut telah meningkatkan aliran air hujan di permukaan tanah dan ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Kondisi ini memicu banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak langsung terhadap ekosistem dan masyarakat.

Walhi mencatat sedikitnya 15.940 hektare habitat Orangutan Tapanuli di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara serta 12.392 hektare koridor habitat Harimau Sumatra di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidempuan telah mengalami kerusakan.

Selain itu, Walhi menemukan 1.607 hektare lahan terbuka di bekas konsesi perusahaan yang tumpang tindih dengan DAS Sibundong dan dibiarkan terbuka selama sekitar 10 bulan sebelum bencana November 2025. KLH kemudian memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada perusahaan karena diduga berkontribusi terhadap banjir, kerusakan, dan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut.

“Kerusakan dan banjir di DAS Sibundong yang dimaksud KLH kami duga bersumber dari area terbuka seluas 1.607 hektare yang dibiarkan selama 10 bulan, namun wilayah ini tidak tercakup dalam gugatan,” ujarnya. Maka itu, Walhi memasukkannya dalam tuntutan pemulihan senilai Rp142,36 miliar.

Selain itu, absennya tuntutan pemulihan habitat Orangutan Tapanuli dan koridor Harimau Sumatra dalam gugatan KLH mendorong Walhi mengajukan tuntutan tambahan yaitu biaya pemulihan masing-masing sebesar Rp1,4 triliun dan Rp1,08 triliun.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara Rianda Purba menekankan perusahaan harus bertanggungjawab penuh. “Hutan telah dirusak, dan meskipun pemerintah sudah mencabut izinnya, hal itu belum cukup,” ujarnya.

Walhi berharap permohonannya sebagai Penggugat Intervensi diterima majelis hakim Pengadilan Negeri Sumatra Utara, begitu juga seluruh tuntutan kepada perusahaan.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti potensi konflik kepentingan di dalam Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo.

Penunjukan Hashim sebagai pimpinan badan ini tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Adik Presiden Prabowo Subianto ini juga masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan.

Satgas baru itu dibentuk untuk mencari cara pemberdayaan taman nasional, sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan yang dikejar cukup beragam, mulai dari kerja sama dengan lembaga konservasi non-pemerintah, menampung dana filantropi, kerja sama dengan sektor swasta, serta pengusahaan dengan ecotourism dan karbon.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian kemudian menyinggung keterkaitan antara peluang pengusahaan karbon ini dengan bisnis yang dijalankan Hashim.

“Kami menduga akan ada konflik kepentingan, ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional kan punya proyek karbon,” kata Uli kepada Katadata, pada Rabu (29/4).

Arsari Group, perusahaan yang dipimpin Hashim, adalah satu dari 16 perusahaan yang memasarkan kredit karbon saat konferensi iklim tertinggi COP30 di Belem, Brasil, pada November 2025.

Perusahaan tersebut menawarkan kredit karbon dari proyek kehutanan di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, tidak dirincikan berapa volume kredit karbon yang ditawarkan. Uli mengkhawatirkan adanya upaya ‘monopoli’ perdagangan karbon di area konservasi tersebut.

Dia kemudian menambahkan, pembentukan Satgas ini cenderung mengarah pada komersialisasi taman nasional dalam cangkang pembiayaan. Hal ini akan memunculkan masalah baru, bila konflik masyarakat di dalam taman nasional tidak diselesaikan terlebih dahulu.

Sejumlah komunitas masyarakat, kata Uli, keberatan dengan status ‘taman nasional’ di lingkungan yang menjadi area tinggalnya selama ini. Karena itu, sebelum menyelenggarakan pembiayaan-pembiayaan inovatif, Uli mendorong evaluasi terhadap seluruh taman nasional di Indonesia.

“Taman nasional yang memang bebas konflik dan fungsi konservasinya masih terjaga bisa dijadikan contoh atau proyek untuk mendapatkan pendanaan,” ujarnya.

Tetap Utamakan Kepentingan Ekologis

Direktur Eksekutif WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan, inovasi pembiayaan untuk taman nasional ini bukan dalam konteks komersialisasi. Aditya yang juga tergabung dalam Satgas, memastikan pihaknya akan mencari model pembiayaan yang tepat dengan mengutamakan kepentingan ekologis, masyarakat, serta berkelanjutan.

"Konteks inovasi pembiayaan ini sama sekali bukan konteks untuk komersialisasi. Tentu nanti akan ada pihak-pihak swasta yang akan terlibat," kata Aditya, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (29/4).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Satgas ini dibentuk untuk memenuhi celah pembiayaan dalam pemeliharaan taman nasional.

“Kalau kita punya kebutuhan 100%, itu yang bisa kita danai dari APBN itu hanya sekitar 30%. Kita masih sangat sedikit dibandingkan taman nasional di luar negeri,” ujar dia.

Untuk menutup celah pembiayaan itu, Satyawan menjelaskan beberapa skema yang rencananya bakal diaplikasikan ke taman-taman nasional.

Pertama, Satgas akan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga konservasi non-pemerintah untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di taman nasional. Kedua, terdapat mekanisme pembiayaan yang tengah dibentuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Kita namai dengan IBiofund (Indonesia Biodiversity Fund), menarik dana dari filantropi untuk menempatkan dana di situ,” kata Satyawan.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan pada situasi mendesak, misalnya penyelamatan satwa atau penyelesaian konflik satwa dengan masyarakat.

Skema berikutnya akan melibatkan sektor swasta. Salah satu yang direncanakan adalah program ‘One Company, One Species’. Sebuah perusahaan dapat membentuk program konservasi yang khusus menargetkan satu spesies di habitat alaminya.

Satyawan tak menampik sudah ada perusahaan yang memiliki inisiatif ini. Tugas Satgas adalah membuatnya lebih sistematis. Di sisi lain, Satgas tetap membuka opsi pengusahaan berupa ecotourism dan perdagangan karbon.

Skema-skema itu akan lebih dulu diterapkan pada 13 taman nasional yang dijadikan pemodelan. Kawasan konservasi itu merepresentasikan berbagai model taman nasional, baik ekosistem kelautan, dataran rendah, spesies ikonik, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

Selama hampir empat pekan Maret 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat signifikan di berbagai wilayah Indonesia. WALHI mencatat, sebanyak 11.189 titik panas atau hotspot – area dengan suhu permukaan lebih tinggi – ditemukan dalam kurun waktu tersebut dengan tingkat kepercayaan beragam, dari rendah, sedang, hingga tinggi.

Dari total titik panas yang terdeteksi, sebanyak 1.351 di antaranya berada di dalam dan sekitar area konsesi 15 perusahaan. Lokasinya tersebar, termasuk di Kalimantan, Riau, Jambi, Sulawesi, dan Maluku.

Sebanyak 699 titik panas berada di dalam dan sekitar lima perusahaan sawit; 367 titik panas di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan tambang; serta 285 titik panas berada di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Bahkan, kemunculan titik panas terjadi berulang kali di sejumlah area konsesi. “Ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” kata Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, dalam keterangan resmi pada Selasa (31/3).

Ia juga mengatakan, karhutla tahun ini berpotensi menimbulkan dampak yang sangat besar akibat kemunculan fenomena iklim El Nino ekstrem atau Godzilla. Fenomena itu membawa kemungkinan peningkatan suhu signifikan di Indonesia dan beberapa wilayah dunia dalam beberapa bulan ke depan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memproyeksikan, fenomena tersebut akan dibarengi dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD) yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau.

“Kombinasi kedua fenomena diperkirakan akan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, bahkan hingga Oktober 2026,” ucap Uli.

Kondisi ini, menurut Uli, akan memperparah risiko karhutla apabila penanganannya tidak mumpuni. Salah satu tolok ukur yang ia gunakan adalah kesiapan anggaran. Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana pada 2026 hanya sebesar Rp4,63 triliun. Sementara itu, pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya Rp491 miliar.

Sedangkan biaya penanganan kebakaran hutan dan lahan saja, salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca, menghabiskan anggaran hingga Rp3 triliun pada 2019 dan Rp1,3 triliun pada 2020.

Hal ini seperti membuka celah terulangnya dampak buruk kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Dengan biaya penanganan yang hanya Rp500 miliar, dampaknya meluas dan sangat buruk.

“Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran berpengaruh cukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akar persoalan. Di sini lah tuntutan untuk menagih pertanggungjawaban korporasi, penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menemukan titik kemendesakkannya,” ujar Uli.

Episentrum Titik Panas di Riau

Dari pengamatan WALHI, titik panas banyak berkerumun di Provinsi Riau, terutama di wilayah pesisir timur dan pulau-pulau kecil yang mana banyak disusun dari tanah gambut. Kondisi ini menunjukkan kegagalan perlindungan ekosistem gambut yang selama ini terus dikonversi untuk kebutuhan industri.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau Eko Yunanda menjelaskan, analisis spasial melalui satelit Aqua dan Terra dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80%, menunjukkan adanya 271 titik panas di 8 dari 12 kabupaten/kota di Riau. Data ini dikumpulkan dalam rentang 1 Januari hingga 25 Maret 2026.

Sebagian besar titik panas itu berada di kawasan lahan gambut. Menurut Eko, ini mengindikasikan tiga hal, yaitu kegagalan Pemda Riau dalam mengimplementasikan Perda 1/2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla; ketidakmampuan pemerintah untuk menetapkan korporasi sebagai ‘tersangka’ karhutla; serta potensi mengulang kegagalan pemerintah untuk memastikan restorasi ekosistem gambut khususnya di area konsesi.

Eko lalu mengatakan, pemerintah terlalu fokus pada upaya pemadaman dan menepikan upaya perbaikan pada akar masalah karhutla.

“Data kami menunjukkan adanya indikasi 100 hotspot yang tersebar di 10 perusahaan perkebunan sawit dan kayu. Lebih parahnya titik api juga ditemukan di areal izin korporasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat, Bengkalis, dan Mendol,” ujar Eko.

Kondisi ini cukup menjadi bekal pemerintah untuk mengevaluasi perizinan hingga mencabut izin korporasi yang areanya berulang kali terbakar. Terutama, perusahaan yang memiliki riwayat pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup.

Karhutla di Kalimantan Barat

Awal 2026 di Kalimantan Barat dibuka dengan kebakaran hutan hebat yang memperburuk kualitas udara. Bahkan, penurunan kualitas udara akibat karhutla di wilayah tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia di Desa Galang Mempawah, Kalimantan Barat.

Analisis spasial WALHI Kalimantan Barat memperlihatkan, terdapat 679 titik panas sepanjang Januari-Maret dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang di dalam dan sekitar area konsesi.

Menurut Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini, kondisi ini mengindikasikan adanya kerusakan tata kelola lahan di Kalimantan Barat, akibat praktik pengelolaan lahan dan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung lama.

“Sebaran titik panas di konsesi sawit dan hutan tanaman industri menunjukkan betapa buruknya tata kelola lahan perusahaan, karena perusahaan sengaja membuka ekosistem gambut dengan membuat kanal-kanal drainase yang membuat gambut rusak dan kehilangan fungsi,” kata Sri.

Tak hanya itu, analisis overlay WALHI juga menunjukkan, titik panas tidak muncul secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam konsesi. Menurut dia, fenomena El Nino hanya pemicu, kondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas konsesi adalah penyebab utama karhutla. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar berhenti menggunakan alasan cuaca sebagai penyebab terjadinya karhutla.

Pemerintah menempatkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai opsi terakhir sumber energi untuk menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan Indonesia. Akan tetapi, pilihan ini masih menuai pro-kontra.

Selain isu keselamatan, klaim PLTN sebagai energi berkelanjutan juga masih diperdebatkan. Pasalnya, bahan bakar PLTN berupa uranium dan torium yang merupakan jenis mineral kritis.

“Kalau bicara nuklir, dia (bahan bakarnya) dari mineral kritis, rare (mineral jarang)juga. Itu berasal dari tambang,” kata Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional WALHI, Wahyu Eka Styawan, dalam diskusi yang diadakan Koalisi Bersihkan Indonesia, di Jakarta, pada Senin (23/2).

Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), potensi sumber energi nuklir berupa uranium (U308) di Indonesia tercatat sebanyak 5.234 ton sedangkan torium sebanyak 4.729 ton.

Torium hanya ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung, sementara uranium ada di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Ini tak seperti sumber energi primer lainnya yang relatif tersebar di wilayah-wilayah Indonesia.

Intinya, WALHI menilai kebutuhan akan bahan baku reaktor nuklir ini masih bergantung pada praktik pertambangan.

"Artinya apa? (PLTN) melanggengkan ekstraksi,” ucap dia.

Wahyu juga menyoroti teknologi reaktor berbahan baku torium yang sedang dikembangkan di Indonesia. Sebagai informasi, PT Thorcon Power Indonesia telah mengantongi Persetujuan Evaluasi Tapak PLTN dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, untuk Thorium Molten-salt Reactor (TMSR) 500 MWe di Bangka Belitung.

“Dia mau cari torium di sana, yang efektivitasnya belum pernah diuji. Ada pilihan lain yang lebih mudah dan tidak berisiko, tiba-tiba memilih yang berisiko dan itu yang dipertaruhkan,” kata Wahyu.

Pilihan energi yang lebih mudah, menurut Wahyu, misalnya pemanfaatan energi surya yang lebih melimpah di Indonesia.

Selain itu, WALHI menilai rencana ini masih berisiko sekalipun dari aspek teknis sudah diklaim aman. Wahyu menggarisbawahi perilaku korupsi yang masih bermunculan di antara pemegang kepentingan di Indonesia.

“Mana yang bisa percaya dengan proyek sekelas nuklir ini jika negaranya masih korup?”

Pemerintah Pilih yang Teruji

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri mengatakan, Indonesia sebagai pemain baru PLTN cenderung memilih teknologi reaktor nuklir yang sudah banyak teruji.

“Kalau (diibaratkan) dikasih motor, tapi ini motor pertama yang diproduksi di dunia, sementara satu lagi punya rekam jejak sudah jauh dan banyak yang pakai, pasti lebih yakin yang itu saja tinggal bayar,” kata Syaiful kepada Katadata Green, saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Merujuk pada laman Power Reactor Information System (PRIS) International Atomic Energy Agency, Pressurized Water Reactor atau reaktor air bertekanan menjadi teknologi yang paling banyak diadopsi PLTN di dunia.

Menurut Syaiful, sebetulnya semua jenis reaktor punya kemungkinan untuk dibangun di Indonesia, baik yang menggunakan teknologi MSR, PWR, Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR), atau jenis lainnya.

“Yang penting harus memenuhi aspek keberterimaan desain itu terhadap misalnya vulkanologi, seismik, geologi, demografi, dan aspek-aspek lingkungan,” ucap dia.

Perihal bahan bakar, Syaiful menjelaskan, pada tahun-tahun awal operasional PLTN akan membutuhkan suplai bahan bakar dari negara vendor atau negara mitra pengembang PLTN.

“Bahan bakarnya spesifik, tergantung PLTN itu sendiri,” kata dia.

Oleh karena itu, opsi impor uranium terbuka sejak awal. Dalam kemitraan yang terjalin juga diharapkan terjadi transfer teknologi, sehingga memacu Indonesia untuk memproduksi sendiri bahan bakar PLTN-nya.

“Kalau sudah tahun ketiga, keempat, PLTN kita sudah banyak dan secara keekonomian cukup menguntungkan, untuk produksi bahan bakar sendiri ya why not?”

Emisi Lebih Rendah

Mengutip data Our World in Data yang mengampu informasi dari jurnal ilmiah serta lembaga internasional, energi nuklir menghasilkan emisi karbon paling rendah, sekitar 6 ton CO2 ekuivalen per gigawatt-jam listrik selama siklus hidup pembangkit listrik.

Emisi karbon dari energi batu bara bahkan 160 kali lipat dibandingkan angka tersebut, yaitu mencapai 970 ton CO2 ekuivalen. Adapun emisi karbon dari energi surya tercatat lebih tinggi dari nuklir, yaitu rata-rata 53 ton CO2 ekuivalen.

Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, pembangunan nasional yang didominasi oleh ekonomi ekstraktif telah menimbulkan krisis ekologis yang akut dan menyeluruh. Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% mengabaikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kritik ini dilontarkan WALHI dalam Tinjauan Lingkungan Hidup Indonesia (TLHI) 2025. Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional WALHI, Wahyu Eka Styawan, mengatakan sepanjang 2025 wajah pembangunan Indonesia ditandai oleh legalisasi deforestasi, ekspansi pertambangan besar-besaran, promosi solusi palsu transisi energi, serta menguatnya militerisasi dalam tata kelola sumber daya alam.

“Negara menjadikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator tunggal kemajuan, sementara kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai biaya yang dianggap tak terhindarkan. Ambisi pertumbuhan ini dibayar mahal melalui lonjakan utang pemerintah yang mencapai Rp 8.444,87 triliun per Juni 2024, yang mewariskan risiko fiskal dan ekologis kepada generasi mendatang,” kata Wahyu, Rabu (28/1).

Meski begitu, Wahyu menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat.

“Ini ditandai dengan penurunan upah riil dan meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin,” ujarnya.

Perubahan Kawasan Hutan

Koordinator Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, mengatakan satu sisi hutan Indonesia dibongkar untuk konsesi tambang, kebun, pangan dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Di sisi lain, hutan dijadikan sandaran penyerapan emisi.

Penertiban kawasan hutan oleh satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai menjadi dalih untuk perubahan penguasaan kawasan hutan yang sebelumnya dikuasi perusahaan swasta, kini dikuasai oleh negara melalui BUMN (Agrinas).

Menurutnya, dalam konteks penanganan terhadap korporasi penyebab banjir saja, Satgas PKH menjadi alat yang digunakan negara.

“Akhirnya kekhawatiran WALHI terjawab, pasca pencabutan izin, aktifitas eksploitasi 28 perusahaan tersebut tetap dilanjutkan, meski mungkin melalui entitas berbeda. Artinya, tidak ada pemulihan hak rakyat dan lingkungan,” kata dia.

Menurut Uli, saat ini hutan alam seluas 26 juta hektare berada di dalam konsesi perusahaan, baik PBPH, Hak Guna Usaha (HGU), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Menurut Uli, jika mesin-mesin izin ini diaktifkan demi mengejar pertumbuhan 8%, maka ini akan menjadi legalisasi deforestasi sangat besar.

“Belum lagi rencana pembukaan 20 juta hektare untuk pangan dan energi. Saat ini saja, izin pertambangan aktif telah mencakup 9,11 juta hektare yang memicu peningkatan bencana ekologis dan merusak lumbung pangan rakyat," kata Uli.

Di wilayah pesisir dan pulau kecil, WALHI menilai kebijakan ekonomi biru justru meminggirkan nelayan tradisional melalui reklamasi, tambang pasir laut, dan pembangunan pagar laut yang merugikan ekonomi rakyat.

Bauran Energi Turun

Lebih lanjut ia menyoroti transisi energi nasional. Target bauran energi terbarukan 2026 diturunkan menjadi 17–19%, sementara ketergantungan pada batu bara tetap tinggi. Berbagai solusi palsu seperti co-firing biomassa, CCS/CCUS, dan gasifikasi batu bara hanya memperpanjang usia Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) fosil.

“Ledakan PLTU captive di kawasan industri hilirisasi nikel menciptakan zona-zona pengorbanan ekologis baru yang merusak kesehatan warga dan ekosistem pesisir,” kata dia.

Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan melalui instrumen hukum seperti UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), negara secara sistematis memfasilitasi investasi dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak-hak rakyat.

Dia menjelaskan, kondisi ini diiringi eskalasi kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, dengan sedikitnya 1.131 warga menjadi korban dalam sepuluh tahun terakhir. Untuk 2025, WALHI mencatat ada 36 korban dari 9 kasus kriminalisasi, sehingga total korban 1.167 orang.

“Ancaman tidak hanya melalui pemidanaan, melainkan gugatan perdata serta kekerasan,” ujarnya.

Sekuritisasi sumber daya alam melalui pelibatan aparat bersenjata dalam proyek pangan dan energi menurutnya telah memperparah penyempitan ruang sipil dan ancaman bagi pemulihan lingkungan.

“Melalui TLH 2025, WALHI mendesak negara untuk kembali ke kompas konstitusi dengan menjadikan TAP MPR IX/2001 sebagai dasar pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.”

Negara harus mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat (WKR), melakukan audit menyeluruh terhadap regulasi pro-investasi, menghentikan militerisasi tata kelola SDA.

“Serta menggeser paradigma pembangunan dari ekonomi pertumbuhan menuju ekonomi yang menghormati batas-batas ekologis,” katanya.

Merespons rangkaian bencana di Sumatera, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk merevisi total Undang-Undang Kehutanan, mengevaluasi izin industri secara menyeluruh, hingga memberlakukan moratorium izin baru untuk industri ekstraktif.

Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Uliarta Siagian menekankan bencana Sumatra tidak semata dipicu faktor alam, melainkan akumulasi dari lemahnya perlindungan hutan dan buruknya tata kelola lingkungan.

UU Kehutanan yang berlaku saat ini dinilai belum cukup kuat untuk melindungi hutan-hutan tersisa maupun menghadapi modus kejahatan kehutanan yang semakin berkembang.

“Revisi parsial pasal-pasal UU Kehutanan tidak cukup. Kita membutuhkan revisi total untuk mendapatkan Undang-Undang Kehutanan baru yang benar-benar mampu memproteksi hutan kita, menjawab tantangan ke depan,” kata Uliarta dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Senin (26/1).

Dia pun mengungkit penegakan hukum pasca-pemutihan keterlanjuran perizinan dan aktivitas di kawasan hutan pada 2020 lalu. “Seberapa banyak aktivitas ilegal atau deforestasi pasca-2020 yang benar-benar ditindak oleh Kementerian Kehutanan dan instansi terkait? Fakta di lapangan menunjukkan UU Kehutanan kita belum mampu menjawab persoalan ini,” ujarnya.

Desakan Evaluasi Izin Besar-besaran hingga Moratorium Izin Baru Industri Ekstraktif

Selain revisi regulasi, Walhi mendorong evaluasi izin industri secara menyeluruh. Langkah ini, kata Uliarta, dapat dimulai dari provinsi-provinsi terdampak banjir besar seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Evaluasi seluruh perizinan itu sangat penting, terutama yang berada di ekosistem hutan, gambut, hulu daerah aliran sungai, dan ekosistem penting lainnya,” kata dia.

Walhi menuntut pencabutan izin serta penagihan tanggung jawab pemulihan lingkungan kepada korporasi yang terbukti melakukan eksploitasi, perusakan ekosistem, dan pelanggaran hukum. Artinya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengenaan sanksi administratif.

Walhi juga mengusulkan penghentian atau moratorium permanen untuk izin baru pengusahaan lahan di sektor ekstraktif. Meskipun sudah ada aturan moratorium permanen pemberian izin baru untuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.

“Moratorium sawit tidak diperpanjang, sementara sektor tambang hingga kini belum memiliki moratorium. Padahal, moratorium permanen atas sektor-sektor ini sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Walhi mendorong revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), dimulai dari provinsi-provinsi terdampak banjir. Revisi harus menyertakan zona lindung permanen yang tidak dapat diubah untuk kepentingan investasi ekstraktif.

Rekomendasi lainnya adalah pemulihan ekologi daerah aliran sungai (DAS) sebagai strategi adaptasi yang perlu segera dijalankan.

Walhi juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat dan tata kelola lingkungan di tingkat lokal, termasuk dengan mengakui hak rakyat atas wilayah kelola dan wilayah adat.

Lembaga nonprofit bidang lingkungan Walhi menyatakan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh berkaitan erat dengan kerusakan hutan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Jambo Aye.

Koordinator Bidang Bencana Walhi wilayah Sumatera untuk Aceh Wahdan menyatakan, temuan ini menunjukkan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. “Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga,” kata dia melalui keterangan tertulis, dirilis Senin (12/1).

Berdasarkan pantauan tim bencana Walhi Sumatra, seluas 1.100 hektare hutan di DAS tersebut rusak pada 2024. Penyebabnya, pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan di sekitar areal HGU, termasuk HGU Tualang Raya.

Dari hasil pemantauan citra satelit Januari sampai Mei 2025, bukaan lahan terjadi masif di kawasan curam yang terhubung langsung dengan anak sungai menuju Sungai Jambo Aye.

Wahdan menambahkan, selama kepentingan investasi ditempatkan di atas perlindungan ekosistem dan hak rakyat, bencana ekologis akan terus berulang. Pemulihan harus dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan serta pemulihan menyeluruh DAS Jambo Aye.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh Afifuddin Acal. Dia menegaskan bahwa banjir bukan-lah musibah alam, melainkan bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit.

“Kami menegaskan perlunya restorasi ekologis dan pemulihan kawasan hulu secara serius, disertai audit menyeluruh terhadap perizinan yang merusak lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola, seraya mengingatkan bahwa tanpa penyelamatan wilayah hulu, Aceh berisiko menghadapi banjir besar secara berulang dan bahkan menjadi bencana bulanan,” ujar Afif.

Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional Melva Harahap mengatakan sistem tata kelola lingkungan yang eksploitatif dan pemberian izin masif memicu bencana ekologis. Audit perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pemulihan DAS Jambo Aye harus dilakukan cepat, terbuka, dan holistik.

“Selain itu, reformasi tata ruang berbasis peta rawan bencana harus dilakukan sebagai basis utama rekonstruksi dan pemulihan oleh satgas yang telah dibentuk. Hak rakyat atas kebutuhan dasar, hak atas tanah dan akses terhadap pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas utama,” kata dia.

Lembaga nonprofit di bidang lingkungan hidup Walhi menemukan sebanyak 23,64 juta hektare kawasan berhutan di Indonesia masuk dalam wilayah izin industri ekstraktif. Ini termasuk industri pertambangan hingga pertanian yang terkait proyek transisi energi.

Perhitungan Walhi, kawasan berhutan tersebut menyimpan cadangan karbon sekitar 2,46 miliar ton karbon atau setara 9,03 miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Artinya, bila seluruh kawasan tersebut dibuka untuk kegiatan industri, maka ada potensi pelepasan karbon dalam jumlah masif.

“Indonesia berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2e ke atmosfer, setara dengan akumulasi emisi 2 nasional sektor energi selama 25 tahun terakhir,” demikian tertulis dalam Laporan Walhi bertajuk “Melegalkan Krisis Iklim” yang dirilis November tahun lalu.

Walhi menjelaskan, perhitungan cadangan karbon menggunakan pendekatan resmi perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan data tutupan hutan KLHK 2022.

Rincian cadangan karbon, yaitu: 6,5 juta hektare hutan lahan kering primer di wilayah berizin menyimpan 3,1 miliar ton CO2e; 14,6 juta hektare hutan lahan kering sekunder menyimpan 5 miliar ton CO2e.

Kemudian, 107,8 ribu hektare hutan mangrove primer menyimpan 74,3 juta ton CO2e; 160 ribu hektare hutan mangrove sekunder menyimpan 55,6 juta ton CO2e.

Lalu, 514,3 ribu hektare hutan rawa primer menyimpan 181,7 juta ton CO2e; dan 1,7 juta hektare hutan rawa sekunder menyimpan 502 juta ton CO2e.

“Temuan ini menegaskan bahwa deforestasi bukan hanya soal kehilangan tutupan vegetasi, tetapi juga kehilangan kapasitas penyimpanan karbon global,” demikian tertulis.

Lewat laporan tersebut, Walhi ingin menunjukkan problem di balik proyek transisi energi yang masih sangat bergantung pada lahan dan hutan.

Seperempat Kawasan Berhutan Legal Dibuka

Berdasarkan analisis Walhi, total terdapat 26,68 juta hektare kawasan berhutan masuk wilayah konsesi untuk industri. Itu sekitar seperempat luas kawasan berhutan di Tanah Air.

Problemnya, tidak ada kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemegang izin untuk melindungi hutan-hutan yang berada di konsesi tersebut. “Dengan kata lain, hutan-hutan tersebut legal untuk dibuka, atau dalam istilah Kementerian Kehutanan disebut dengan deforestasi legal,” demikian tertulis.

Detailnya, dari sekitar 62,5 juta hektare lahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), seluas 21,1 juta hektare di antaranya berupa kawasan berhutan.

Kemudian, dari 21,5 juta hektare Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), seluas 4,7 juta hektare adalah kawasan berhutan. Dari sekitar 13,7 juta hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU), seluas 717 ribu hektare adalah kawasan berhutan.