Bisnis.com, JAKARTA – Indo Premier Sekuritas merilis rekomendasi saham sektor pertambangan dari overweight menjadi neutral karena sentimen kebijakan ekspor satu diperkirakan masih akan membayangi sektor ini dalam jangka pendek hingga menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi atau fero alloy, yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Prabowo menjelaskan dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Kepala Negara menegaskan tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winiptas menilai tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan praktik tambang ilegal dan mengurangi transfer pricing, sehingga penerimaan negara dan pajak bisa meningkat.

Namun, lanjutnya, pasar merespons negatif karena masih banyak ketidakjelasan terkait mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut. Akibatnya, saham emiten tambang batu bara dan logam yang dipantau Indo Premier Sekuritas turun sekitar 3%–15%.

“Isu ini tetap menjadi sentimen negatif tambahan bagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, kami menurunkan rekomendasi sektor ini menjadi Neutral dari sebelumnya Overweight,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, lanjutnya, dia masih merekomendasikan saham ANTM sebagai pilihan utama karena prospek kinerjanya dinilai lebih jelas dan dampak kebijakan diperkirakan relatif lebih kecil dibanding emiten lainnya.

Sebelumnya, dia menilai penundaan kenaikan royalti belum mampu pulihkan kepercayaan pasar. Pada 8 Mei lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggelar konsultasi publik terkait rencana kenaikan royalti untuk sektor logam dan komoditas. Sentimen ini sempat membuat harga saham sejumlah emiten tambang logam turun hingga sekitar 15%.

Walaupun rencana kenaikan royalti tersebut kini ditunda, harga saham emiten tambang logam hingga sebelum pelemahan hari ini masih belum kembali ke level sebelum isu kenaikan royalti muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.

“Ketidakpastian terkait kebijakan ekspor, ditambah isu royalti, membuat kepercayaan investor terhadap sektor ini belum pulih, meskipun harga komoditas dasarnya, terutama nikel, relatif stabil,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan skema serupa production sharing contract (PSC) di sektor batu bara dan nikel, seperti yang diterapkan di industri minyak dan gas (migas).

Sebagai gambaran, skema PSC di migas biasanya menggunakan dua model yakni gross split dan cost recovery.

Saat ini, tambang nikel beroperasi menggunakan skema Kontrak Karya (CoW) atau izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), di mana perusahaan wajib membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan. Skema ini dinilai mirip dengan model gross split di industri migas.

Namun, jika nantinya skema yang diterapkan menyerupai cost recovery, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax/WPT) apabila laba bersih, EBIT, atau margin laba kotor perusahaan melewati batas tertentu. Dengan demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis akan meningkat.

“Jika kebijakan ini diterapkan, kami menilai dampaknya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang skala kecil karena beban biaya akan ditanggung bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan tambang besar kemungkinan akan menghadapi kenaikan beban royalti atau pajak,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin.

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.

“Jadi ada produktivitasnya. Bukan sekadar dipindahkan, kemudian setelah itu diserahkan kepada masyarakat,” ucap Iftitah.

Selain sektor pertambangan, Iftitah juga menyampaikan ada potensi memanfaatkan HPL transmigrasi untuk perkebunan sawit hingga tebu dalam rangka mendukung realisasi program biofuel atau bahan bakar ramah lingkungan, seperti bioetanol.

Transmigrasi itu, tutur Iftitah, tidak selalu identik dengan pangan atau terbatas di pertanian. Ia ingin Kementerian Transmigrasi berhasil menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sekitar 3,2 juta hektar HPL transmigrasi yang diberikan oleh negara berdasarkan potensi di masing-masing kawasan.

“Dengan demikian, hari ini pula adalah babak penting dari proses transformasi transmigrasi. Alhamdulillah kita bisa mencetak pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Iftitah.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menandatangani kesepakatan dengan SKK Migas untuk mengembangkan potensi 13 sumur baru minyak dan gas bumi (migas) di area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

SKK Migas menyampaikan potensi cadangan minyak di 13 sumur tersebut sebesar 0,96 juta barel atau nyaris 1 juta barel, dan cadangan gas sebesar 11,64 miliar kaki kubik.

Di luar 13 sumur tersebut, saat ini, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) telah mengelola 79 sumur yang berlokasi di area HPL transmigrasi Samboja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026