Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) mencatatkan volume penjualan alat berat dengan merek Komatsu sebanyak 1.690 unit sepanjang Januari—Mei 2026. Penjualan ini turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan operasional bulanan, penjualan alat berat UNTR itu turun 28,05% dibanding realisasi lima bulan 2025 sebanyak 2.349 unit.

Jumlah itu terdiri atas penjualan Komatsu sebanyak 610 unit pada Januari, 259 unit pada Februari, 238 unit pada Maret, 306 unit pada April, dan 277 unit pada Mei tahun ini.

Penjualan Komatsu UNTR sepanjang tahun berjalan sampai Mei 2026 didominasi oleh konsumen dari sektor pertambangan 43%. Selain itu, sektor argo sebesar 24%, konstruksi 19%, dan kehutanan sebesar 14%.

Adapun pada bulan Mei saja, UNTR menjual sebanyak 277 unit Komatsu. Penjualan tersebut didominasi 53% dari bisnis argo, 19% bisnis konstruksi, 16% bisnis pertambangan, dan 12% bisnis kehutanan.

Sementara itu, pangsa pasar dari Komatsu secara year to date hingga April 2026 adalah sebesar 17%.

UNTR Revisi Target Penjualan Alat Berat

Corporate Secretary United Tractors Ari Setiyawan mengatakan perseroan merevisi sejumlah target operasional tahun 2026, termasuk target penjualan alat berat Komatsu, menyusul penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan yang memengaruhi permintaan.

"Kami revisi target penjualan Komatsu menjadi sekitar 4.000 unit," ujar Ari kepada Bisnis belum lama ini.

Target terbaru tersebut lebih rendah dibandingkan target awal perseroan yang dipatok sebanyak 4.600 unit untuk tahun ini. Sebelumnya.

Sepanjang 2025, United Tractors membukukan penjualan alat berat Komatsu sebanyak 4.420 unit, turun 16% dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai 5.270 unit.

Selain memangkas target penjualan alat berat, United Tractors juga merevisi sejumlah target operasional lainnya. Produksi batu bara dan overburden removal PT Pamapersada Nusantara diperkirakan turun sekitar 15%—17%, sementara target penjualan batu bara melalui PT Tuah Turangga Agung direvisi menjadi sekitar 9,6 juta ton pada 2026.

Di sisi lain, perseroan menargetkan penjualan emas sekitar 82.000 ons dan nickel ore sekitar 1,2 juta wet metric ton (wmt) sepanjang tahun ini.

"Kami akan review kembali target apabila terdapat revisi atau pelonggaran RKAB pada semester II/2026," kata Ari.

Sebelumnya, Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menuturkan tahun 2026 menjadi tahun yang cukup menantang bagi United Tractors, baik dari aspek eksternal, geopolitik, hingga perubahan regulasi, yang banyak mempengaruhi bisnis UNTR.

“Kami berusaha sebaik mungkin memitigasi seluruh tantangan yang kami hadapi dan di saat yang sama kami juga tidak berhenti untuk memikirkan jangka panjangnya seperti apa,” ucap Iwan dalam konferensi pers UNTR beberapa pekan lalu.

Iwan memperkirakan kondisi menantang bagi UNTR mungkin masih akan berlangsung selama setidaknya sampai tahun ini. Iwan menuturkan selama kuartal I/2026, UNTR melihat terjadinya penurunan penjualan alat berat, penurunan produksi batu bara, dan penurunan produksi emas akibat penghentian operasi tambang Martabe.

Dengan tantangan ini, Iwan menjelaskan UNTR memilih strategi defensif, berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan bisnis-bisnis yang dimiliki saat ini.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan alat berat pada April 2026 mencapai Rp47,04 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar peningkatan penyaluran terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat.

“Dengan nilai penyaluran mencapai Rp10,16 miliar. Adapun per April 2025 sebesar Rp2,02 miliar,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Agusman menyebut, sektor ekonomi yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan alat berat pada April 2026 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

“Dengan nilai penyaluran sebesar Rp26,34 triliun atau 56,01% dari total penyaluran pembiayaan alat berat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, OJK mencatat total piutang pembiayaan di industri multfinance mencapai Rp514,65 triliun atau tumbuh 2,08% (year on year/YoY) pada empat bulan pertama di 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,64% YoY.

Adapun, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Untuk terus menjaga NPF, OJK mengimbau industri multifinance untuk melakukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas analisis kredit, dan pemantauan portofolio secara intensif.

“Serta penerapan restrukturisasi pembiayaan secara selektif sesuai prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan di tengah dinamika perekonomian,” pungkas Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja saham-saham emiten BUMN dalam IDX BUMN 20 sepanjang tahun berjalan menunjukkan kinerja outperform dibandingkan dengan benchmarkIHSG maupun blue chips di LQ45.

Saat semua indeks secara year to date (YtD) terpangkas, koreksi IDX BUMN20 menjadi yang paling kecil.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (19/6/2026), indeks saham BUMN secara YtD terkoreksi hanya 17,28%, lebih rendah dibandingkan dengan IHSG yang ambles 28,56% YtD maupun LQ45 yang terkontraksi 28,02% YtD.

Adapun, faktor yang menjadi katalis ialah status pelat merah dianggap menjadi nilai tambah bagi saham emiten perusahaan negara. Di sektor pertambangan misalnya, PTBA dinilai memiliki posisi strategis ketika kebijakan ekspor satu pintu berisiko menghambat margin emiten batu bara. Sebagai BUMN, PTBA dirasa punya perlindungan alami terhadap buyer resistance risk yang timbul dari kebijakan baru ekspor satu pintu.

Selain PTBA, ada pula ANTM yang memiliki growth story baru berupa penugasan khusus pemerintah untuk mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi nikel dari hulu ke hilir.

Sementara di sektor perbankan, PT Danantara Indonesia bersiap melakukan buyback saham-saham Himbara yang telah undervalued. Sedangkan di sektor konstruksi, BP BUMN menargetkan merger BUMN Karya akan rampung tahun ini. Perampingan usaha dinilai akan memperbaiki kondisi keuangan di tubuh emiten konstruksi pelat merah dalam jangka panjang.

"Faktor-faktor tersebut membuat investor melihat saham BUMN memiliki downside risk yang lebih terbatas dibanding pasar secara umum," kata Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas kepada Bisnis, dikutip Jumat (19/6/2026).

Selain itu, Sukarno menilai outperform-nya IDX BUMN 20 juga ditopang oleh kombinasi valuasi yang sudah murah, dukungan kebijakan pemerintah, serta munculnya berbagai katalis korporasi pada emiten BUMN.

Bila dibedah, menurutnya pendorong utama penguatan indeks berasal dari sektor perbankan, pertambangan, dan telekomunikasi. Saham perbankan BUMN mendapat dukungan dari ekspektasi buyback dan pemulihan kualitas aset, sedangkan di sektor pertambangan, PTBA dan ANTM diuntungkan oleh prospek komoditas dan program hilirisasi nasional.

"Sementara itu, sektor telekomunikasi melalui TLKM mulai menarik perhatian seiring perbaikan profitabilitas industri dan potensi peningkatan shareholder return," jelasnya.

Untuk rekomendasi, sejumlah nama yang direkomendasikan buy Kiwoom Sekuritas Indonesia adalah TLKM dengan target harga Rp3.630, MTEL Rp705, JSMR Rp3.850, ANTM Rp4.800, BBRI Rp3.500, BBNI Rp4.400, BMRI Rp5.300, serta PGEO dengan target harga di Rp1.100.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi menjelaskan bahwa satu pendorong utama mengapa kinerja IDX BUMN 20 mampu outperform dibandingkan IHSG adalah besarnya bobot sektor perbankan di dalam indeks tersebut.

"Saham-saham perbankan BUMN, khususnya BMRI, BBRI, dan BBNI, mencatatkan penguatan yang cukup signifikan setelah jajaran direksi bank-bank Himbara dipanggil oleh Danantara. Pasar menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal positif bahwa pemerintah dan Danantara memiliki komitmen untuk menjaga kinerja serta meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan BUMN yang saat ini diperdagangkan pada valuasi yang relatif murah," kata Imam.

Selain itu, sentimen positif semakin kuat dengan munculnya rencana Danantara untuk melakukan buyback pada saham-saham Himbara yang dinilai undervalued. Rencana tersebut dipersepsikan oleh investor sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas harga saham sekaligus menunjukkan keyakinan pemegang saham pengendali terhadap prospek jangka panjang sektor perbankan BUMN.

Faktor lainnya, kondisi global yang lebih kondusif menurut Imam juga turut membantu penguatan saham-saham BUMN. Meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mendorong peningkatan minat investor terhadap aset berisiko di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di saat yang sama, sambung dia, penguatan nilai tukar rupiah memberikan sentimen tambahan bagi pasar karena berpotensi mengurangi tekanan terhadap arus modal dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik.

Menilik masing-masing katalis di tiap sektor emiten pelat merah, Imam menjelaskan bahwa dari sektor komoditas, sentimen positif datang setelah adanya klarifikasi terkait kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penjelasan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap berhasil meredakan kekhawatiran pasar mengenai potensi gangguan terhadap kontrak penjualan maupun margin perusahaan batu bara.

"Kondisi ini memberikan ruang bagi saham-saham BUMN sektor pertambangan, khususnya PTBA, untuk kembali mendapatkan perhatian investor," jelasnya.

Imam menegaskan, bahwa secara keseluruhan penguatan IDX BUMN 20 saat ini ditopang oleh sektor perbankan sebagai kontributor terbesar indeks, sementara sektor pertambangan dan sektor BUMN lainnya turut memberikan dukungan melalui berbagai katalis kebijakan yang dinilai positif oleh pasar.

"Untuk rekomendasi saham BUMN, kami merekomendasikan buy PGEO di rentang Rp850-Rp885, dengan target harga Rp970 dan stop loss di bawah Rp830," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss diperkirakan meredakan tekanan fiskal nasional sekaligus menjadi katalis positif bagi sektor pertambangan domestik.

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan mengungkapkan bahwa kesepakatan damai ini langsung direspons pasar dengan melandainya harga minyak mentah Brent ke level US$84 per barel.

Penurunan harga minyak ke kisaran US$80 per barel dinilai secara signifikan mengurangi beban anggaran negara, serta memperkecil risiko munculnya regulasi tambahan seperti kenaikan royalti atau pajak ekspor komoditas.

“Faktor penandatanganan damai ini membuat harga minyak kembali ke level US$80 per barel, sehingga tekanan fiskal terhadap Indonesia akan berkurang secara signifikan,” ujar mereka dalam risetnya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Selain meredakan beban fiskal, pemulihan jalur perdagangan di Selat Hormuz pascadamai diproyeksikan bakal memperbaiki rantai pasok belerang (sulphur) global yang penting bagi industri pengolahan mineral khususnya nikel

Indo Premier lantas mempertahankan peringkat overweight untuk sektor komoditas dengan menjagokan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Selain kedua saham tersebut, emiten komoditas lain seperti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM) juga disebut menjadi penerima manfaat utama dari normalisasi lalu lintas Selat Hormuz.

“Emiten seperti MBMA, NCKL, INCO, dan HRUM akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perbaikan pasokan belerang seiring dengan pulihnya lalu lintas Selat Hormuz,” pungkas Ryan dan Reggie.

Di sisi lain, pemulihan ini berpotensi memicu koreksi jangka pendek pada harga nikel dan aluminium karena kedua komoditas tersebut sebelumnya sempat melonjak tajam akibat statusnya sebagai proksi risiko perang.

Meski membawa sentimen positif, kesepakatan damai ini dinilai masih relatif rapuh terhadap risiko geopolitik lanjutan, terutama dinamika militer dari pihak Israel yang dapat mengganggu proses normalisasi jalur logistik.

Dari dalam negeri, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terutama pada komoditas batu bara diharapkan mampu menjaga stabilitas volume kinerja emiten.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Interport memperkuat kapasitas bisnis logistik maritim nasional melalui pelayaran perdana (maiden voyage) armada terbaru, Interport Sandikala VII. Kapal multifungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus mendukung rantai pasok sektor pertambangan, migas, dan konstruksi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pelabuhan.

Interport Sandikala VII telah memulai pelayaran perdananya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Balikpapan dengan estimasi waktu tempuh empat hari.

Kapal berbendera Indonesia ini merupakan kapal multi purpose (container and general cargo) pertama yang dimiliki salah satu anak usaha Interport, PT Interport Dirandra Syandana (INDIS). Kehadirannya menjadi solusi logistik strategis untuk menjawab tantangan distribusi kargo di wilayah perairan nusantara yang memiliki karakteristik beragam.

Dengan kapasitas 1.400 DWT (deadweight tonnage), kapal ini menawarkan fleksibilitas ruang muat yang optimal. Interport Sandikala VII mampu mengangkut hingga 107 TEUs jika digunakan sepenuhnya untuk kontainer atau mengangkut muatan hingga 1.200 ton untuk kargo breakbulk.

Kapal tersebut juga telah mengantongi sertifikasi kelayakan teknis dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Dirancang Menjangkau Wilayah Pedalaman

Interport Sandikala VII didesain untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kapal kargo konvensional. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (length overall/LOA) 67,2 meter dengan water draft 3,2 meter sehingga mampu beroperasi di perairan dangkal, termasuk sungai dan kawasan pedalaman dengan keterbatasan kedalaman air.

Direktur INDIS Yusuf Indrawarman mengatakan pelayaran perdana tersebut menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas layanan logistik nasional.

“Pelayaran perdana Interport Sandikala VII menjadi momen yang membanggakan bagi kami. Kapal ini hadir untuk menjawab kebutuhan operasional di wilayah yang sulit dijangkau, khususnya bagi industri pertambangan yang membutuhkan solusi logistik yang lebih fleksibel dan andal,” ujar Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pertambangan Indonesia tengah mengalami perubahan mendasar. Dalam kurun waktu hanya tiga tahun—dari 2023 hingga kuartal I/2026—perannya bergeser dari motor pertumbuhan menjadi sumber tekanan bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pergeseran ini bukan sekadar siklus jangka pendek, melainkan indikasi perubahan struktural yang perlu diwaspadai.

Dari Boom Komoditas ke Normalisasi (2023–2024), tahun 2023 dan 2024 merupakan periode keemasan sektor pertambangan. Lonjakan harga komoditas global, terutama batu bara dan logam, mendorong ekspansi yang kuat.

Pada 2024, sektor ini masih tumbuh sekitar 4,9% dan menghasilkan nilai ekonomi di atas Rp2.000 triliun, menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan nasional.

Kemudian, pada 2025 mulai menjadi beban pertumbuhan, sektor pertambangan mulai kehilangan momentumnya. Pada kuartal I/2025, sektor ini sudah terkontraksi sebesar -1,23 secara tahunan. Pelemahan berlanjut hingga kuartal III/2025 dengan kontraksi -1,98%, menjadikannya satu-satunya sektor yang tumbuh negatif.

Sepanjang 2025, sektor pertambangan tercatat menyusut -0,66% sekaligus menjadi “pemberat” pertumbuhan ekonomi nasional. Turunnya permintaan batu bara global, iklim geopolitik dunia menyebabkan bahan baku mahal, volatility kebijakan minerba termasuk tarif royalti baru dan penurunan produksi logam karena rencana kerja anggaran belanja seperti nikel, bauksit, timah, tembaga dan emas, menjadi faktor utama pelemahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB pun menurun, memperkuat indikasi bahwa pelemahan tidak hanya cyclical, tetapi juga struktural.

Selanjutnya pada kuartal I/2026 tekanan justru semakin dalam. Pada kuartal I/2026, sektor pertambangan kembali terkontraksi sebesar 2,14% secara tahunan, secara kuartalan kontraksinya mencapai -8,20%, menjadi yang terdalam dibandingkan dengan sektor lain.

Penurunan produksi pada komoditas utama—bijih logam, batu bara, dan migas—menjadi pemicu utama. Pada saat yang sama, kontribusi sektor ini terhadap PDB menyusut hingga sekitar 6,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa boom sebelumnya.

Sempat terjadi kerumitan karena perubahan rencana kerja anggaran belanja dari 3 tahun menjadi kembali 1 tahun dan penurunan persetujuan produksi dalih harga rendah. Kemudian, bulan Maret sempat ada pemikiran royalti naik kembali serta kuartal dua muncul lagi pemikiran tersebut. Kenaikan harga patokan mineral (HPM) sangat memukul produsen nikel karena bahan pokok HPAL berupa bijih nikel kadar rendah atau limonit naik signifikan.

Dampak Nyata: Ancaman PHK Massal di Daerah Tambang

Di balik angka makro tersebut, terdapat konsekuensi serius terhadap tenaga kerja. Sektor pertambangan secara langsung menyerap sekitar 1,5 juta–2 juta pekerja, belum termasuk jutaan pekerja tidak langsung di sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik, dan jasa penunjang.

Kontraksi pada 2025 yang mencapai -0,66% diperkirakan telah berdampak pada 10.000 hingga 20.000 pekerja, baik dalam bentuk pengurangan tenaga kerja langsung, efisiensi operasional, maupun penurunan aktivitas kontraktor.

Situasi ini berpotensi memburuk pada 2026. Dengan kontraksi yang mencapai -2,14% pada kuartal I/2026, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan meningkat menjadi sekitar 25.000 orang—50.000 orang, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada aktivitas tambang utamanya nikel dan batu bara.

Angka tersebut belum memperhitungkan dampak tidak langsung. Ketika aktivitas tambang menurun, sektor pendukung seperti transportasi batu bara, operator alat berat, serta usaha mikro di sekitar tambang akan ikut terpukul. Efek domino ini dapat melipatgandakan jumlah masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor berbasis komoditas mentah membawa risiko besar dengan vulnarability geopolitik yang tinggi ditambah uncertainty kebijakan di tahun 2025 dan awal 2026.

Ketika harga global tinggi, ekonomi melonjak. Namun ketika harga turun, dampaknya langsung terasa hingga ke lapangan kerja.

Transformasi ekonomi menjadi keharusan. Hilirisasi mineral, penguatan industri pengolahan, serta diversifikasi ekonomi di daerah tambang perlu dipercepat. Tanpa itu, sektor pertambangan akan terus menjadi sumber volatilitas, bukan stabilitas.

Yang kini dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan keberlanjutan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja Indonesia. Jika tren ini berlanjut, maka tantangan terbesar Indonesia bukan lagi bagaimana memaksimalkan booming komoditas, tetapi bagaimana melindungi tenaga kerja dari dampak kemerosotan sektor yang selama ini menjadi andalan.

Awal Juni 2026 juga hampir terjadi perubahan kebijakan terkait dengan gross split untuk minerba yang pada akhirnya tidak dilanjutkan. Perlunya tata kelola jangka panjang dan certainty sektor ini agar dapat mengembalikan pertumbuhan secara sustainable dan juga menyerap kembali tenaga kerja yang terkena dampak.

Arahan Presiden Prabowo untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan sehingga dapat membuat ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam kondisi geopolitik saat ini.

*Penulis yang merupakan Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik Tbk., saat ini dipercaya sebagai Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyambut bait pembatalan rencana skema bagi hasil atau gross split pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menuturkan, industri nikel saat ini membutuhkan stabilitas fiskal, kepastian regulasi jangka panjang dan rezim investasi yang kompetitif secara global. Hal ini diperlukan agar hilirisasi Indonesia tetap tumbuh dan berkelanjutan.
"Dalam kompetisi global seperti ini, Indonesia perlu memperkuat kepercayaan investor, menjaga stabilitas kebijakan, dan meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang. Gross split revenue bukan solusi untuk industri nikel Indonesia," kata Arif kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).
Dia menjabarkan bahwa pembatalan skema gross split pada sektor pertambangan minerba menjadi angin segar. Sebab, industri nikel pun saat ini telah menghadapi tekanan berat.
Arif menyebut bahwa dalam 12–18 bulan terakhir industri sudah menghadapi kenaikan royalti menjadi efektif sekitar 14% hingga 19%, kenaikan harga patokan mineral (HPM), rencana implementasi Global Minimum Tax (GMT), perlambatan restitusi pajak, serta kenaikan biaya energi dan bahan baku.
Selain itu, pelaku usaha juga tengah menghadapi harga sulfur yang tinggi. Arif mencatat, harga sulfur setelah perang Iran dan gangguan Selat Hormuz melonjak dari sekitar US$400 per ton menjadi mendekati US$1.300 per ton.
"Lonjakan sulfur diperkirakan meningkatkan biaya produksi HPAL sekitar US$4.000 ton nickel equivalent," imbuh Arif.
Dia mengatakan kenaikan harga sulfur ini sangat berdampak pada industri berbasis smelter High Pressure Acid Leach (HPAL). Menurutnya, banyak proyek HPAL saat ini sudah berada pada margin EBITDA sangat tipis, bahkan sebagian negatif.
"Dalam kondisi seperti ini, jika ada tambahan gross split dapat langsung membuat proyek baru maupun ekspansi menjadi tidak feasible," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif mengingatkan bahwa wacana skema gross split diterapkan, itu akan menurunkan IRR proyek secara signifikan, memperpanjang payback period, meningkatkan risiko pembatalan proyek, dan menurunkan daya tarik Indonesia dibanding negara pesaing.
Menurutnya, penerapan skema gross split yang drastis justru berisiko menciptakan ketidakpastian besar bagi investor, memperburuk persepsi risiko Indonesia, memperlambat investasi baru, dan mendorong relokasi hilirisasi ke negara lain yang lebih stabil dan kompetitif.
"Jika gross split ini diterapkan, maka akan memberikan risiko-risiko yang serius, termasuk industri hilirisasi nikel di Indonesia, terutama akan mendorong relokasi investasi dan hilirisasi nikel ke negara lain yang lebih kompetitif," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.
Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya. Saat itu, pemerintah mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang.
Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split.
Bahlil menuturkan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Karenanya, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.
"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).
Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.
"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir satu setengah jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Tahun 2025 mengajarkan bahwa ketahanan ekonomi bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui kerja panjang, keputusan strategis, kemampuan beradaptasi, dan keberanian untuk terus menciptakan nilai tambah.

Jakarta (ANTARA) - Kinerja sebuah industri biasanya tidak benar-benar terlihat saat keadaan sedang baik-baik saja. Ketika harga komoditas tinggi dan ekonomi global stabil, hampir semua perusahaan dapat mencatat pertumbuhan. Ujian sesungguhnya justru datang ketika ketidakpastian meningkat dan tekanan pasar muncul dari berbagai arah.

Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang mengajarkan pelajaran tersebut. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia belum mereda. Harga komoditas bergerak naik turun dengan cepat. Jalur perdagangan global sesekali terganggu.

Banyak negara memilih bersikap hati-hati karena ketidakpastian menjadi sesuatu yang sulit diprediksi.

Dalam situasi seperti itu, pertanyaan yang muncul bukan sekadar seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh sebuah perusahaan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah sebuah organisasi mampu tetap berdiri tegak ketika angin perubahan bertiup kencang dari segala arah.

Dari sudut pandang itulah kinerja industri tambang Indonesia pun mendapatkan ujian tersendiri.

Ketika perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalamnya mulai terkonsolidasi dalam Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID, maka sepanjang 2025 menjadi menarik untuk dicermati.

Di tengah tekanan global yang tidak ringan, perusahaan-perusahaan tersebut justru tampak menunjukkan kemampuan bertahan, beradaptasi, dan tumbuh secara konsisten.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, melihat capaian perusahaan tambang pelat merah mulai melampaui ekspektasi pasar.

Menurutnya, hasil tersebut tidak dapat dijelaskan hanya oleh kenaikan harga komoditas akibat situasi geopolitik dunia. Ia menilai terdapat faktor yang lebih mendasar, yakni kemampuan integrasi bisnis dari hulu hingga hilir yang semakin baik.

Pandangan ini penting karena selama bertahun-tahun sektor pertambangan sering dipersepsikan sebagai sektor yang sangat bergantung pada nasib harga komoditas dunia. Ketika harga naik, keuntungan meningkat. Ketika harga turun, kinerja ikut melemah.

Fondasi Kuat

Namun pengalaman 2025 menunjukkan ketangguhan tidak selalu lahir dari keberuntungan pasar. Ketangguhan lahir dari kemampuan membangun fondasi yang kuat ketika keadaan sedang baik dan mempertahankannya ketika keadaan berubah.

Kisah itu terlihat pada sektor emas. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, emas kembali menjadi tempat berlindung bagi banyak orang.

PT Aneka Tambang Tbk. mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp7,92 triliun pada 2025, melonjak 106 persen dibandingkan Rp3,85 triliun pada tahun sebelumnya. Pendapatan perusahaan juga meningkat dari Rp69,19 triliun menjadi Rp84,64 triliun.

Angka-angka tersebut bukan sekadar catatan dalam laporan keuangan. Di baliknya terdapat cerita tentang bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia mencari rasa aman ketika ketidakpastian meningkat.

Penjualan emas ANTAM mencapai Rp66,47 triliun sepanjang 2025 atau meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bisnis emas bahkan menyumbang sekitar 79 persen dari total penjualan perusahaan.

Cerita yang berbeda hadir dari sektor batu bara. Ketika banyak pihak menghadapi tekanan akibat penurunan harga global, PT Bukit Asam Tbk. menunjukkan bahwa daya tahan tidak selalu ditentukan oleh harga pasar.

Newcastle Index turun 22 persen secara tahunan, sementara Indonesia Coal Index atau ICI-3 melemah 16 persen. Namun perusahaan tetap mampu membukukan laba bersih Rp2,93 triliun dengan pendapatan Rp42,65 triliun.

Keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan membaca pasar dan menjaga efisiensi. Volume penjualan meningkat enam persen dengan pasar domestik menyerap 54 persen produksi, sementara sisanya diekspor ke Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, keberagaman pasar menjadi salah satu bentuk perlindungan yang paling berharga.

Di Papua, kisah tentang nilai tambah menemukan bentuk yang lebih nyata. PT Freeport Indonesia membukukan laba bersih sebesar 2,52 miliar dolar AS atau sekitar Rp42,07 triliun dengan pendapatan mencapai 8,62 miliar dolar AS atau setara Rp143,9 triliun.

Namun yang lebih penting dari angka tersebut adalah perubahan cara pandang terhadap sumber daya alam.

Kehadiran fasilitas smelter tembaga di kawasan JIIPE Gresik menunjukkan bahwa Indonesia semakin berani melangkah dari sekadar pengekspor bahan mentah menuju negara yang menciptakan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Di sinilah hilirisasi menemukan maknanya yang paling nyata.

Hal yang sama juga terlihat pada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Di tengah fluktuasi harga aluminium global, perusahaan mampu meningkatkan laba bersih sebesar 15 persen dengan pendapatan naik sekitar 10 persen menjadi 785,7 juta dolar AS.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa stabilitas operasional sering kali lebih menentukan dibandingkan hiruk-pikuk perubahan pasar jangka pendek.

Di sektor timah, PT Timah Tbk. mencatat laba bersih Rp1,31 triliun atau mencapai 119 persen dari target RKAP 2025.

Pendapatan perusahaan meningkat menjadi Rp11,55 triliun. Produksi bijih timah mencapai 18.635 ton, produksi logam timah sebesar 17.815 metrik ton, sementara penjualan logam timah mencapai 16.634 metrik ton.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk. membukukan pendapatan sebesar 990,19 juta dolar AS atau tumbuh 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan efisiensi yang terus dijaga di Sorowako, Sulawesi Selatan, sebuah kawasan yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dari perjalanan industri nikel nasional.

Manfaat Nyata

Di balik angka-angka tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar laba dan pendapatan. Untuk siapa sebenarnya seluruh kekayaan alam itu dikelola?

Jawabannya dapat ditemukan pada kontribusi yang mengalir kembali kepada negara melalui pajak, royalti, dan dividen.

Angka-angka yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan pada akhirnya menjadi bagian dari kemampuan negara membiayai pembangunan, memperkuat layanan publik, membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan memperluas perlindungan sosial.

Karena itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari kekayaan yang tersimpan di perut bumi Indonesia.

Tahun 2025 mengajarkan bahwa ketahanan ekonomi bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Ia dibangun melalui kerja panjang, keputusan strategis, kemampuan beradaptasi, dan keberanian untuk terus menciptakan nilai tambah.

Dunia mungkin akan terus berubah, harga komoditas mungkin akan terus berfluktuasi, dan ketidakpastian global mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang.

Gejolak harga tidak bisa dihindari. Namun dampaknya dapat dikurangi ketika pengelolaan tambang tidak berhenti pada eksploitasi, melainkan bergerak menuju efisiensi, hilirisasi, pasar yang lebih beragam, dan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat

Ini juga momentum yang baik untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak terletak pada apa yang dimilikinya, melainkan pada bagaimana mengelolanya untuk masa depan bersama.

Tahun 2025 mengajarkan bahwa ketahanan ekonomi bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui kerja panjang, keputusan strategis, kemampuan beradaptasi, dan keberanian untuk terus menciptakan nilai tambah.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.

Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya. Saat itu, pemerintah mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang. Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split.

Bahlil menuturkan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Karenanya, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).

Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.

"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir satu setengah jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Penggodokan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang menjadi perbincangan hangat sejak Mei 2026 lalu.

Rencana penerapan skema baru pembagian hasil di industri tambang pertama kali disampaikan oleh Bahlil sendiri usai pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (5/4/2026)

Bahlil mengatakan bahwa langkah ke depan akan difokuskan pada peningkatan kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan negara, baik dari tambang lama maupun proyek baru.

Dia pun menekankan bahwa model pembagian hasil antara pemerintah dan pengelola tambang yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik di sektor minyak dan gas.

"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang bagi swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui sistem perizinan atau konsesi. Hanya saja, akan ada instrumen tambahan yang dirancang agar porsi penerimaan negara menjadi lebih optimal.

"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," jelas Bahlil.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Papua Tengah (DPRPT) John NR Gobai mendesak kewenangan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikembalikan ke pemerintah provinsi, tidak lagi tersentralisasi di Jakarta. Desakan ini untuk memberantas praktik mafia tambang yang dilakukan oknum warga negara asing yang selama ini bermain di wilayah Papua.

John Gobai menegaskan penambang rakyat sejatinya merupakan profesi yang harus diakui negara, sama seperti petani dan nelayan. Apalagi aktivitas tambang rakyat ini sudah berlangsung puluhan tahun di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua, bahkan sebelum lahirnya berbagai perubahan regulasi pertambangan.

Ia lalu menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut estimasi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal mencapai Rp300 triliun. Menurut Gobai, kerugian besar itu tidak lepas dari buruknya tata kelola perizinan pertambangan yang membuka ruang permainan mafia tambang.

“Yang menyedihkan itu ketika pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan apa pun, tetapi justru menjual izin tersebut. Itu terjadi di Nabire. Orangnya tidak ada di Nabire, tidak berkegiatan, tetapi izinnya dijual,” kata John Gobai usai menghdiri rapat dengar pendapat umum di Komisi XII DPR, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia juga mengungkap praktik penambangan rakyat di wilayah kontrak karya yang sudah berlangsung lama tanpa solusi hukum yang jelas. “Kalau dibilang ilegal, aktivitas itu terjadi di depan mata aparat penegak hukum. Tapi kalau disebut legal, mereka tidak punya izin. Sampai hari ini belum pernah ada penyelesaian,” ujarnya.

Dia menilai situasi itu diperparah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang membekingi aktivitas tambang ilegal di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak maksimal menggunakan kewenangannya dalam mengusulkan wilayah pertambangan rakyat.

Menurut dia, sentralisasi kewenangan pertambangan ke pemerintah pusat melalui UU No 3/2020 justru memperbesar ruang mafia tambang bermain di Papua. “Dalam situasi ini muncullah mafia-mafia tambang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Cukup banyak ada di Papua Tengah. Bahkan beberapa waktu lalu Satgas PKH menangkap sejumlah warga negara asing yang bermain di sana,” tandasnya.

John Gobai menegaskan lambannya penetapan WPR menjadi penyebab utama maraknya tambang ilegal dan masuknya mafia tambang asing ke Papua. Ia juga menyoroti PP No 25/2023 yang mengatur penetapan wilayah pertambangan hanya dapat dilakukan setiap lima tahun.

Menurutnya, jeda lima tahun itu menjadi “ruang kosong” yang dimanfaatkan mafia tambang untuk mengeruk keuntungan ilegal sekaligus menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. “Selama lima tahun itu mafia tambang bermain. Negara rugi besar. Karena itu PP No 25 Tahun 2023 harus segera direvisi,” tegasnya.

Lebh lanjut, John Gobai turut mendesak pencabutan IUP-IUP yang tidak aktif dan mengalihkannya menjadi wilayah pertambangan rakyat. Ia menilai selama ini izin pertambangan lebih banyak dinikmati pengusaha dari Jakarta maupun asing dibanding masyarakat asli Papua. Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal

Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan direktorat khusus pertambangan rakyat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Hal ini untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap penambang rakyat.

DPR Papua Tengah sendiri telah menerbitkan Perda No 6/2026 tentang pertambangan rakyat sebagai bentuk keseriusan melindungi hak masyarakat adat dalam pengelolaan tambang. Karena itu, ia meminta Komisi XII DPR RI memperjuangkan regulasi yang memberikan kewenangan penetapan WPR kepada pemerintah provinsi agar daerah tidak terus bergantung kepada keputusan pemerintah pusat di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Indo Premier Sekuritas merilis rekomendasi saham sektor pertambangan dari overweight menjadi neutral karena sentimen kebijakan ekspor satu diperkirakan masih akan membayangi sektor ini dalam jangka pendek hingga menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi atau fero alloy, yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Prabowo menjelaskan dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Kepala Negara menegaskan tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winiptas menilai tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan praktik tambang ilegal dan mengurangi transfer pricing, sehingga penerimaan negara dan pajak bisa meningkat.

Namun, lanjutnya, pasar merespons negatif karena masih banyak ketidakjelasan terkait mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut. Akibatnya, saham emiten tambang batu bara dan logam yang dipantau Indo Premier Sekuritas turun sekitar 3%–15%.

“Isu ini tetap menjadi sentimen negatif tambahan bagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, kami menurunkan rekomendasi sektor ini menjadi Neutral dari sebelumnya Overweight,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, lanjutnya, dia masih merekomendasikan saham ANTM sebagai pilihan utama karena prospek kinerjanya dinilai lebih jelas dan dampak kebijakan diperkirakan relatif lebih kecil dibanding emiten lainnya.

Sebelumnya, dia menilai penundaan kenaikan royalti belum mampu pulihkan kepercayaan pasar. Pada 8 Mei lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggelar konsultasi publik terkait rencana kenaikan royalti untuk sektor logam dan komoditas. Sentimen ini sempat membuat harga saham sejumlah emiten tambang logam turun hingga sekitar 15%.

Walaupun rencana kenaikan royalti tersebut kini ditunda, harga saham emiten tambang logam hingga sebelum pelemahan hari ini masih belum kembali ke level sebelum isu kenaikan royalti muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.

“Ketidakpastian terkait kebijakan ekspor, ditambah isu royalti, membuat kepercayaan investor terhadap sektor ini belum pulih, meskipun harga komoditas dasarnya, terutama nikel, relatif stabil,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan skema serupa production sharing contract (PSC) di sektor batu bara dan nikel, seperti yang diterapkan di industri minyak dan gas (migas).

Sebagai gambaran, skema PSC di migas biasanya menggunakan dua model yakni gross split dan cost recovery.

Saat ini, tambang nikel beroperasi menggunakan skema Kontrak Karya (CoW) atau izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), di mana perusahaan wajib membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan. Skema ini dinilai mirip dengan model gross split di industri migas.

Namun, jika nantinya skema yang diterapkan menyerupai cost recovery, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax/WPT) apabila laba bersih, EBIT, atau margin laba kotor perusahaan melewati batas tertentu. Dengan demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis akan meningkat.

“Jika kebijakan ini diterapkan, kami menilai dampaknya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang skala kecil karena beban biaya akan ditanggung bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan tambang besar kemungkinan akan menghadapi kenaikan beban royalti atau pajak,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha sektor per­­­­tambangan sedang gamang. Tekanan pasar global berkelindan de­­ngan manuver kebijakan pemerintah yang datang bertubi-tubi, membuat para pelaku usaha sek­­tor tambang mulai sesak napas.

Padahal, dalam situasi global yang sedang tak menentu, mereka membutuhkan pegangan berupa stabilitas iklim usa­­ha agar tak rungkad di te­­­ngah jalan. Adapun, lahirnya atur­an-aturan baru belakangan ini dianggap tak menunjang harapan tersebut.

Keluhan dari perwakilan in­­vestor Cina perihal aturan baru pertambangan beberapa waktu lalu patut menjadi perhatian. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, investor Cina menyoroti rencana kenaikan tarif ro­­yal­ti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Investor Cina menilai berbagai kebijakan tersebut terlalu ketat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang dianggap berlebihan, serta masih adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.

Keluhan dari investor Cina itu mestinya menjadi alarm. Bukan saja karena Cina amat berpengaruh di ladang bisnis tambang di Indonesia, melainkan juga po­­tensinya dalam memengaruhi sentimen investor asing terhadap Indonesia. Protes ini merupakan sinyal bahwa iklim investasi kita sedang dalam kondisi tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

Kita memahami bahwa industri pertambangan adalah sektor yang padat modal. Nilai investasi jumbo itu sangat sensitif ter­­hadap perubahan kebijakan sekecil apa pun. Adapun, regulasi yang berubah terlalu cepat, berpotensi membuat operasional tambang dan hilirnya menjadi kelimpungan.

Pemerintah sejatinya tak abai dengan situasi. Instruksi Pre­­­si­­den Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Deregulasi tentu patut kita apresiasi. Hal itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas adanya hambatan birokrasi.

Namun, pembentukan badan ad-hoc bukanlah obat ajaib jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai satgas ini justru menambah birokrasi baru yang memperpanjang rantai koordinasi yang sudah berbelit. Reformasi struktural yang substantif lebih dibutuhkan ketimbang pelonggaran sementara yang bersifat tambal sulam.

Dus, dialog langsung dengan pelaku usaha adalah kunci un­­tuk mendapatkan gambaran situasi riil di lapangan agar ke­­bijakan tidak lahir dari menara gading. Masukan dari dunia usaha harus diposisikan sebagai cermin untuk mengevaluasi apakah sebuah regulasi sudah tepat sasaran atau justru bersifat destruktif.

Kendati demikian, bukan ber­arti pemerintah harus serta merta memenuhi semua hal yang menjadi tuntutan para pe­­bisnis. Apalagi, sejumlah aturan tersebut sejatinya juga disusun untuk mengoptimalkan kemanfaatan sektor pertambangan bagi negara.

Kedaulatan negara mutlak dibutuhkan. Namun, kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam melalui penegakan aturan harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur, di mana kepastian hukum menjadi fondasinya.

Kita semua menginginkan sektor pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara dan kemakmuran rakyat. Namun, optimalisasi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan dan malah mencekik keberlangsungan industri yang menjadi motor penggeraknya.

Di tengah pusaran konflik ke­­­pentingan global dan domestik, inklusivitas dan konsistensi ke­­­bijakan adalah jalan untuk me­­­nyelamatkan masa depan penghiliran kita.