PT Agincourt Resources (PTAR) menilai narasi yang mengaitkan operasional tambang emas Martabe dengan banjir bandang di Tapanuli Selatan merupakan kesimpulan yang prematur dan tidak tepat. Perusahaan pun menyampaikan hasil telaah terhadap peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan.

PTAR menyoroti Siklon Senyar yang menyebabkan curah hujan tinggi di wilayan Tapanuli Selatan. Perusahaan mengklaim banjir bandang diakibatkan oleh ketidakmampuan alur Sungai Garoga dalam menampung laju aliran massa banjir. “Hal ini dipicu oleh efek penyumbatan masif material kayu gelondongan di Jembatan Garoga I dan Jembatan Anggoli (Garoga II),” tulis manajemen PTAR dalam keterangan resmi pada Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut Agincourt Resources, perusahaan beroperasi di sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu yang secara hidrologis terpisah dari DAS Garoga. Perusahaan pun mengklaim aktivitas PTAR di DAS Aek Pahu tidak berhubungan langsung dengan bencana di Garoga.

Selain itu, Agincourt juga mengklaim bahwa investigasi lebih lanjut melalui pengamatan udara menggunakan helikopter di kawasan hulu Sungai Garoga menguatkan argumen sumber penyebab banjir. Di titik pengamatan yang berada di sub DAS Garoga, didapatkan bukti visual terjadinya longsoran secara masif di tebing-tebing alur Sungai Garoga, termasuk di kawasan hutan lindung.

Menurut manajamen, longsoran-longsoran tersebut menjadi sumber langsung dari sebagian besar material lumpur dan batang-batang kayu yang ditemukan di Sungai Garoga. “Namun demikian, temuan ini masih merupakan indikasi awal, kajian lebih lanjut diperlukan untuk secara lengkap mencari sumber penyebab lainnya,” ucap manajemen.

Walhi Sumatera Utara mempertanyakan klaim Agincourt yang membantah keterkaitan antara banjir bandang dengan operasional tambang. Menurut Manajer Advokasi Walhi Sumatera Utara Jaka Kelana Damanik, operasi dan perluasan area tambang PTAR patut dicermati dalam konteks bencana ini.

"Lokasi utama PTAR berada di Kecamatan Batang Toru, sangat dekat dengan Sungai Batang Toru dan tidak jauh dari lokasi banjir. Hal ini bisa dilihat secara jelas dari peta," ujar Jaka saat dihubungi. Ia mengatakan berdasarkan dokumen Analisi Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL) PTAR tahun 2020, perusahaan mencantumkan rencana pembukaan lahan seluas 583 hektare serta penebangan 185.884 pohon sebagai bagian dari ekspansi tambang.

Jaka mengatakan hasil investigasi Walhi menunjukkan perluasan lahan tersebut sudah dilakukan. Kerusakan hutan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko banjir bandang di wilayah ini. Jaka menambahkan, konsesi PTAR mencakup sejumlah daerah aliran anak sungai, termasuk yang mengalir ke sungai Batang Toru. "Ada juga yg mengalir ke DAS Garoga, jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi. Itu analisis kami," ujarnya.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung angkat bicara soal tambang emas yang disebut-sebut menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bagian utara. “Katanya wilayah kerjanya jauh,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang akan meninjau langsung ke tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor pada esok hari. Kedatangan Bahlil untuk mengecek berbagai permasalahan, seperti ketersediaan energi di wilayah yang terdampak oleh bencana banjir bandang dan longsor, serta lokasi pertambangan yang diperkirakan menjadi penyebab bencana banjir bandang.

“Ini dicek di lapangan, besok Pak Menteri akan lihat dari atas. Besok (Selasa),” ucap Yuliot.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar sebelumnya menyatakan Sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang mineral dan batu bara (minerba). Sedikitnya terdapat 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.

Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi, tutur dia. Adapun di Pulau Sumatera saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare.

Dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi/geothermal dengan luas 436,92 hektare, 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan luas 3.758,68 hektare, sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lain.

Melky mengungkapkan PT Agincourt Resources (PTAR) yang merupakan pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, termasuk salah satu pemegang PPKH ini. Dengan bukaan lahan yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 570,36 hektare di dalam kawasan hutan, kata dia, terlihat skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di kawasan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, PTAR menyatakan lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi.

"Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. PTAR mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan," ujar Senior Manager Corporate Communications PTAR Katarina Siburian Hardono.

DUA ekor Siamang (symphalangus syndactylus) bergelantungan di dahan pohon setinggi 20 meter, yang tumbuh di hutan lebat Batang Toru, Sibolga, Sumatera Utara, pada Kamis siang, 20 November 2025. Salah satu dari mereka menggendong anaknya, yang lain nampak sedang memakan buah di pohon tersebut. Tak lama kemudian beberapa primata lain juga terlihat bergelantungan, sebelum kemudian lenyap di tengah lebatnya hutan.

Pemandangan itu bisa dilihat dengan teleskop maupun teropong dari Stasiun Riset Bidang Lingkungan Hutan Tropis dan Keanekaragaman Hayati yang dibangun oleh PT Agincourt Resources (PTAR) di kawasan konservasi Hutan Batang Toru. PTAR adalah perusahaan pengelola kawasan Kontrak Karya pertambangan emas Martabe seluas 130.252 hektare di Sibolga. Stasiun riset itu dikelola oleh Agincourt bersama para peneliti yang tergabung dalam Biodiversity Advisory Panel (BAP), entitas yang bertugas melakukan analisa atas perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah pertambangan Martabe.

"Anda sangat beruntung bisa melihat mereka. Jarang sekali mereka bisa terlihat di siang hari," kata Anggota BAP Agincourt Resources Sri Suci Utami Atmoko kepada Tempo dan dua jurnalis lain yang mengunjungi stasiun riset Martabe. Suci, Doktor dan Pakar Konservasi Primata dari Universitas Nasional, Jakarta, bertanggung jawab di stasiun riset tersebut bersama beberapa ahli lain, antara lain Onrizal, Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Menurut Onrizal, keberadaan siamang dan primata lain menandakan ekosistem hutan yang masih baik. Kondisi ini menjadi indikator perlindungan keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan kawasan pertambangan. Primata di sana, menurut dia, relatif "sejahtera" karena memiliki tempat hidup sekaligus pasokan pakan yang dari pepohonan yang tumbuh di sana. Salah satunya adalah shorea ovalis atau meranti, yang buah dan biji buahnya menjadi makanan primata di rimba Batang Toru.

Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). wikipedia.org

Selain Siamang, Batang Toru menjadi rumah bagi primata lain seperti monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), Cek-cek (Presbytis Sumatrana), dan Orang Utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Jenis yang terakhir, kata Suci, termasuk hewan langka yang dilindungi dengan status "Critically Endangered" atau terancam punah. "Mereka adalah spesies endemik hutan ini yang populasinya paling sedikit dibandingkan orang utan jenis lain," kata dia.

Menurut Suci, populasi Orang Utan Tapanuli di Batang Toru tersisa 17 ekor. Karena itu keberadaan stasiun riset yang diisi para biolog dari berbagai kampus dan relawan warga lokal menjadi penting. Baik untuk penelitian, pemantauan, hingga perlindungan satwa-satwa langka seperti Orang Utan Tapanuli.

Proyek Riset Miliaran Rupiah

Stasiun Riset Keanekaragaman Hayati Martabe beroperasi pada Februari 2025. Fasilitas ini terdiri dari bangunan dua tingkat, yang terdiri dari ruang utama, beberapa kamar, dan laboratorium. Stasiun berdiri di atas lahan kurang lebih 500 meter persegi, dilengkapi dengan menara pemantau dan sejumlah kamera untuk menangkap pergerakan satwa di rimba Batang Toru. Pembangunannya menelan biaya Rp 10 miliar, belum termasuk biaya operasi tahunan.

Menurut Wakil Presiden Direktur PTAR Ruli Tanio, stasiun riset ini adalah salah satu inisiatif strategis dan komitmen perusahaan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan memperkuat upaya konservasi di tengah aktivitas pertambangan. "Melalui langkah ini, PTAR menegaskan posisi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, visioner, dan berorientasi pada keberlanjutan," kata dia ketika ditemui di Kompleks Pertambangan Martabe.

PTAR mengoperasikan tambang seluas 635 hektare yang diperkirakan memiliki cadangan 6,1 juta ounce emas dan 59 juta ounce perak. Tambang ini adalah bagian dari konsesi Kontrak Karya seluas 130.252 hektare yang dipegang PTAR, bagian dari grup Astra International. Selain tiga tambang emas, PTAR memiliki fasilitas pengolahan mineral di Kompleks Martabe dengan kapasitas produksi 7 juta ton per tahun untuk menghasilkan 200 ribu ounce emas dan 2 juta ounce perak per tahun.

Kawasan pertambangan inilah yang berada dekat dengan Hutan Batang Toru, yang menjadi kawasan konservasi Orang Utan dan fauna lain. Pada Februari 2025, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bersama Satya Bumi dan organisasi lain yang tergabung dalam Aliansi Tolak Tambang Martabe (Lantam) mengumpulkan petisi, menolak ekspansi tambang Martabe.

Ketika itu, Direktur Walhi Sumatera Utara Rianda Purba menyatakan kekhawatiran atas dampak lingkungan di ekosistem Batang Toru akibat perluasan tambang emas Martabe. Menurut pantauan Walhi, dalam 15 tahun terakhir, deforestasi telah meluas hingga lebih dari 114 hektare di sekitar tambang itu. "Tambang emas Martabe terletak di jantung ekosistem Batang Toru, yang merupakan habitat terakhir bagi Orang Utan Tapanuli," kata dia pada 27 Februari lalu. Para aktivis juga mempersoalkan rencana PTAR membuka lokasi pembuangan material sisa tambang atau tailing, yang akan menambah dampak buruk pada ekosistem Batang Toru.

Soal penolakan tersebut, Ruli Tanio mengakui jika selama ini aktivitas pertambangan seringkali dipandang sebagai "perusak lingkungan" dan mengancam kelestarian ekosistem hutan. Padahal, kata dia, PTAR sudah mengupayakan berbagai strategi, termasuk dengan menetapkan kawasan konservasi yang jauh lebih luas dari area tambang, demi menjamin kelestarian lingkungan di sekitarnya. Termasuk melalui kerja sama dengan para ahli dalam BAP, yang menjadi mekanisme kontrol perusahaan dalam kegiatan operasi sehari-hari. BAP, menurut Ruli, memberikan jalan tengah agar operasi tambang selaras dengan aspek-aspek perlindungan lingkungan.

Ruli memberi contoh peran BAP dalam menentukan area pembuangan material sisa tambang atau tailing. Semula, PTAR memilih area di kawasan timur kompleks tambang sebagai sarana penampungan tailing padat, dengan pertimbangan dekat dengan kawasan tambang. "Biaya pengangkutan material pun lebih murah," ujar dua. Namun para ahli di dalam BAP melarang upaya tersebut karena kawasan timur adalah hutan yang padat dengan populasi satwa maupun vegetasi langka. PTAR kemudian mengubah rencana dengan menetapkan kawasan penampungan tailing baru yang jaraknya jauh dari tambang. "Kami tetap memilih itu meski biayanya tinggi," Ruli berujar.

Saat ini PT Agincourt Resources menetapkan 2.000 hektare wilayah dalam Kontrak Karya sebagai kawasan "biodiversity refugia" yang akan dikelola secara aktif dalam jangka panjang. Kawasan ini berfungsi sebagai zona penyangga penting dan koridor ekologis yang mendukung keberlangsungan satwa liar, termasuk primata langka. Proyek lain yang digarap PTAR adalah nursery atau fasilitas penyemaian bibit tanaman. Nantinya, kata Ruli, tanaman-tanaman ini akan dipakai untuk merehabilitasi lahan bekas tambang. "Setelah operasi tambang berakhir, mungkin satu dekade lagi, kawasan ini akan kembali menjadi hutan," kata Ruli.

PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, akan mengembangkan tambang bawah tanah di area Tor Ulu-Ala Blok Martabe. Vice President Director Agincourt Ruli Tanio mengatakan kajian untuk metode baru ini sudah dimulai dan tahun depan prosesnya bisa berjalan. "Tujuan besarnya memberikan nilai tambah pada semua stakeholder," kata dia di Kompleks Pertambangan Martabe, Batang Toru, Sibolga, pada Kamis petang, 20 November 2025.

Menurut Ruli, pengembangan tambang bawah tanah area Tor Ulu Ala berjalan hampir sejalan dengan eksplorasi tambang open pit atau di permukaan. Area Tor Ulu Ala memiliki luas sekitar 1 hektare. Berdasarkan hasil kajian awal, kata dia mengatakan potensi cadangan setara emas di area Tor Ulu Ala sebanyak 500–800 ribu ounce.

Besar cadangan setara emas itu adalah bagian dari total cadangan di Tambang Martabe sebesar 6,1 juta ounce emas dan cadangan 59 juta ounce perak. Tambang Martabe seluas total 635 hektare adalah bagian dari konsesi Kontrak Karya seluas 130.252 hektare yang dipegang Agincourt Resources.

Jika eksplorasi rampung, Tor Ulu Ala akan menjadi situs tambang keempat di area Blok Martabe yang dikelola Agincourt. Saat ini area yang sudah beroperasi adalah Tambang Purnama, Barani, dan Ramba Joring.

Rulu mengatakan, kegiatan eksplorasi di Tor Ulu Ala hanya dilakukan di titik-titik yang sudah ada dengan bukaan kurang dari satu hektare. Dia juga menolak jika pengembangan area tambang baru ini disebut sebagai ekspansi, karena proses perizinannya sudah lama terbit. “Ini sudah bagian dari rencana awal pemgembangan Martabe," ujar dia.

Penambangan bijih batuan di Tambang Martabe terus meningkat. Pada 2021 produksi bijih yang mengandung emas dan perak sebanyak 6,3 juta ton, naik menjadi 6,7 juta ton pada 2022. Pada 2023 produksi sempat turun menjadi 5,7 juta ton dan melesat ke level 6,9 juta ton pada 2024.

Adapun penjualan emas Martabe berfluktuasi dari 329 kilo ounce setara emas pada 2021, turun menjadi 286 kilo ounce pada 2022 dan 175 kilo ounce pada 2023. Adapun pada 2024 nilai penjualan setara emas naik menjadi 230 kilo ounce. Agincourt juga mengoperasikan pengolahan emas dengan kapasitas produksi 7 juta ton per tahun untuk menghasilkan 200 ribu ounce emas dan 2 juta ounce perak per tahun.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan operasi penambangan konsentrat PT Freeport Indonesia kembali berjalan. Aktivitas produksi di blok Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan telah dibuka setelah sebelumnya dihentikan akibat longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses evaluasi dan menerbitkan izin operasi untuk dua lokasi tersebut. Meski longsor tidak berdampak langsung pada DMLZ dan Big Gossan, Freeport memilih menghentikan seluruh kegiatan demi keselamatan pekerja.

“Sekarang blok DMLZ dan Big Gossan sudah beroperasi,” kata Tri kepada wartawan di kompleks DPR, Kamis, 13 November 2025.

Menurut Tri, produksi dari dua tambang itu akan mengalir ke smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Fasilitas pengolahan emas tersebut sempat kekurangan pasokan setelah seluruh kegiatan penambangan dihentikan.

Ia mengakui volume dari DMLZ dan Big Gossan belum mencukupi kebutuhan penuh smelter. Namun hal itu memberi angin segar bagi keberlanjutan program hilirisasi.

Longsor di tambang bawah tanah GBC terjadi pada Senin, 8 September 2025. Insiden ini menewaskan tujuh pekerja dan membuat produksi terhenti hampir satu bulan. Pencarian korban berlangsung selama 27 hari sebelum perusahaan mulai memulihkan operasi secara bertahap.

Freeport meproduksi bijih kosentrat rata-rata pada 2024 mencapai 208.356 ton per hari, mencakup tembaga, emas, dan perak. Adapun GBC merupakan kontributor terbesar dengan produksi konsentrat sekitar 133.800 ton per hari atau 64 persen dari total kapasitas. Sementara blok DMLZ memproduksi sekitar 64.900 ton per hari dan Big Gossan sekitar 8.000 ton per hari.

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan membahas rencana legalisasi tambang emas di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Rencana tersebut muncul saat Bahlil berdialog dengan Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba melalui sambungan telekonferensi ketika peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu, 29 Oktober 2025.

Dalam percakapan itu, Bahlil menanyakan potensi sumber daya mineral di Pegunungan Arfak. Ia kemudian menodong Bupati Dominggus dengan pertanyaan soal keberadaan tambang ilegal di daerah tersebut.

“Di wilayah Pak Bupati ada tambang ilegal, benar?” kata Bahlil.

Dominggus membenarkan bahwa aktivitas penambangan emas di daerahnya selama ini dilakukan secara ilegal. Menurut dia, kegiatan pertambangan tanpa izin itu tidak memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Kepada Bahlil, Dominggus meminta waktu untuk membahas masalah tersebut lebih dalam. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah hampir 13 tahun berupaya agar daerah mendapatkan keuntungan dari aktivitas tambang yang ada.

“Pemerintah daerah selama ini hanya berharap dari dana transfer, sedangkan kami belum punya PAD,” ujarnya.

Dominggus juga meminta agar Bahlil mempermudah proses perizinan tambang emas sehingga bisa dikelola oleh investor secara profesional. Ia berharap kedatangan investor dapat mendongkrak pendapatan daerah yang selama ini bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Bahlil berjanji akan membahas persoalan tersebut bersama jajarannya di Kementerian ESDM. Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjadwalkan pertemuan dengan Bupati Dominggus untuk membicarakan pengelolaan tambang emas di Pegunungan Arfak.

“Oke, saya tunggu kau di Jakarta,” kata Bahlil.