Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap strategi Presiden Prabowo Subianto menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam laporannya, pemerintah bakal memangkas beban biaya tanah dengan mengoptimalkan lahan milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara khusus untuk proyek perumahan sosial.

Langkah tersebut diambil di tengah meroketnya harga tanah di kawasan perkotaan. Hashim menegaskan bahwa penyediaan hunian murah mustahil terwujud jika pengadaan lahan proyek perumahan tersebut masih harus mengikuti harga pasar yang tinggi.

"Masalah yang kita hadapi sejak sudah lama adalah harga tanah yang khususnya harga tanah di dalam perkotaan itu sangat-sangat tinggi dan itu tidak memungkinkan apabila dijadikan perumahan sosial, tidak mungkin dengan harga pasar," ujar Hashim saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Hashim menambahkan, pengalokasian aset negara secara spesifik untuk perumahan sosial menjadi pembeda utama dalam ekosistem kebijakan papan saat ini dengan beberapa pemerintahan sebelumnya.

"Ini adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyat kita, harga tanah harus terjangkau maka tanah negara milik negara dan milik semua BUMN itu harus ditentukan dan diputuskan khusus untuk perumahan sosial. Itu bedanya yang paling pokok, bedanya yang paling mencolok ya antara yang lama dan sekarang adalah policy ini," pungkas Hashim.

Sebelumnya, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sepakat akan melakukan pemanfaatan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal atau rusun terjangkau. Langkah ini dilakukan guna mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di mana, dalam pertemuan tersebut pemerintah memetakan aset-aset strategis BUMN yang dapat dikonversi menjadi hunian vertikal bagi masyarakat.

“Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, BP BUMN mendorong optimalisasi aset negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan,” tulis BP BUMN dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Adapun sebagai tahap awal, BP BUMN akan mengoptimalisasi lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Dony juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki BUMN untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai mengatur distribusi cabai dari daerah sentra produksi ke wilayah yang kekurangan pasokan untuk meredam kenaikan harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Langkah ini diambil di tengah lonjakan harga cabai di sejumlah daerah, di mana harga cabai merah tercatat tembus hingga Rp100 ribu per kilogram (kg) bahkan lebih di beberapa wilayah akibat musim hujan dan tingginya permintaan.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan cuaca memegang peranan penting terhadap produksi cabai.

"Hal yang perlu diantisipasi karena akhir tahun biasanya musim hujan, produk hortikultura seperti sayuran dan cabai memang rentan terhadap perubahan cuaca. Khusus cabai, ini agak berbeda. Begitu perubahan cuaca, misalnya hujan, biasanya para petani tidak metik atau petikannya tidak sebanyak kalau kondisi normal," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (15/12).

Kondisi tersebut membuat harga di sejumlah daerah melonjak tajam. Di beberapa wilayah Indonesia, harga cabai merah telah menembus kisaran Rp100 ribu per kg, bahkan lebih tinggi di beberapa kabupaten terpencil.

Lonjakan ini sejalan dengan data kenaikan yang terjadi di sebagian besar kabupaten/kota pada pekan kedua Desember.

Untuk meredam tekanan harga, Bapanas memfasilitasi kerja sama antara pedagang besar Jakarta dan petani di Aceh Tengah, dengan pasokan rata-rata 13 ton per hari.

Distribusi akan diarahkan ke pasar induk seperti Senen, Kramat Jati, Tanah Tinggi, Cibitung, dan Caringin Bandung. Sentra produksi lain seperti Jeneponto, Enrekang, dan Wajo di Sulawesi Selatan juga tengah dijajaki untuk memasok cabai.

"Memang ada tantangan distribusi karena faktor cuaca dan sebagainya, yang kemudian bisa menyebabkan terganggu pasokan dan ujungnya terkoreksi harga tadi. Nah tapi kita terus lihat perkembangannya day per day secara nasional," katanya.

Maino menjelaskan program kerja sama antar daerah sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Melalui kerja sama tersebut, daerah yang bukan sentra produksi dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengambil pasokan dari daerah sentra.

Ia menuturkan pemerintah daerah (pemda) juga berperan dalam membantu biaya distribusi dan transportasi sehingga harga pangan yang sampai ke masyarakat dapat tetap terjangkau.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan distribusi cabai.

"Cabai kami sudah minta Dirjen Hortikultura. Cabai dan bawang, karena bawang merah kita sudah ekspor juga. Nah tinggal distribusinya yang perlu kita kuatkan," katanya.

Dalam proyeksi neraca pangan Desember 2025, produksi cabai besar diperkirakan meningkat 22,3 persen menjadi 127,8 ribu ton dan cabai rawit mencapai 108,6 ribu ton.

Dengan kebutuhan nasional di kisaran 76-78 ribu ton, produksi disebut masih mencukupi sehingga masalah utama berada pada distribusi, bukan ketersediaan.