Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 5,3 juta ton memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan tekanan inflasi pangan dunia. Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang semakin kokoh. CBP yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional.

"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," kata Yudhi dalam Economic Conference of The National Sustainable Food Programme sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang baik, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan, angka Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton. Itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah republik ini," ujar Yudhi.

Menurut dia, penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.

Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," tutur Yudhi.

Menurut dia, tim tersebut tidak hanya melakukan tindakan terhadap potensi pelanggaran, tetapi juga mengantisipasi potensi kenaikan harga serta pelanggaran dari sisi mutu dan keamanan pangan.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," ucap Yudhi.

Jakarta: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan peningkatan konsumsi telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tiga kali dalam sepekan.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan peternak sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas peternakan di dalam negeri.

Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Amran, peningkatan frekuensi konsumsi telur dan ayam dalam program MBG dapat menjadi solusi untuk memperbesar penyerapan hasil produksi peternak lokal.

"Kami telah mengajukan agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali setiap minggu," ujar Amran dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan bahwa Kepala BGN memberikan respons positif terhadap rekomendasi tersebut dan segera mengambil langkah tindak lanjut. Dukungan itu diharapkan mampu memperkuat pasar bagi produk peternakan nasional yang selama ini kerap menghadapi tekanan harga akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Amran menilai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Harga telur dan ayam yang sebelumnya mengalami penurunan kini perlahan bergerak naik seiring meningkatnya kebutuhan dari program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menyoroti kondisi peternak ayam broiler yang sempat menghadapi kerugian akibat merosotnya harga ayam hidup di tingkat peternak. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya pasokan di pasar pada saat permintaan sedang melemah.

Faktor libur sekolah turut memengaruhi situasi tersebut. Ketika aktivitas belajar mengajar berhenti sementara, pelaksanaan program MBG ikut mengalami penyesuaian sehingga kebutuhan terhadap produk ayam dan telur menurun.

Untuk itu, Amran berharap konsumsi kedua komoditas tersebut dalam program MBG dapat dilakukan secara rutin setidaknya tiga kali setiap pekan. Dengan pola penyerapan yang lebih konsisten, keseimbangan antara produksi dan permintaan diharapkan dapat terjaga.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BGN yang dinilai cepat merespons usulan pemerintah. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan sekaligus memastikan pasokan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Respons yang cepat sangat membantu. Saat ini harga telur dan ayam mulai menunjukkan perbaikan dan kami berharap tren positif ini dapat terus berlanjut," kata Amran.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 22,4 triliun untuk tahun 2027.

Usulan itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI.

“Rancangan usulan tambahan anggaran 2027 Rp 22,43 triliun,” kata Amran dalam paparannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Amran mengatakan, surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapppenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei menyebut, pagu indikatif belanja Kementan di 2027 Rp 23,23 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk seluruh direktorat dan unit di Kementan yang dipimpin pejabat Eselon I.

Dengan usulan tersebut, maka jumlah seluruh anggaran Kementan pada 2027 jika disetujui mencapai Rp 45.656.326.647.000 atau Rp 45,6 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut.

• Sekretariat Jenderal Rp 3.833.079.575.000
• Inspektorat Jenderal Rp 125.247.787.000
• Ditjen Tanaman Pangan Rp 3.327.312.415.000
• Ditjen Hortikultura Rp 3.368.215.131.000
• Ditjen Perkebunan Rp 4.950.157.235.000
• Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 3.111.833.904.000
• Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 7.199.265.214.000
• Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp 3.027.656.571.000
• Badan PPSDM Pertanian Rp 6.094.725.991.000
• Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Rp 10.618.832.824

Anggaran tersebut, kata Amran, di antaranya akan memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari sejumlah komoditas pangan yakni sebagai berikut.

• 60,47 juta ton Gabah Kering Giling setara 34,83 juta ton
• 18,23 juta ton jagung dengan kadar air 14 persen
• 392.000 ton kedelai
• 17.79 juta ton ubi kayu
• 245,4 juta ton kelapa sawit
• 32 juta ton tebu
• 791.000 ton kopi
• 2,9 juta ton kelapa
• 633.000 ton kakao
• 41.000 ton pala
• 64.000 ton lada
• 922.000 ton susu
• 8,08 juta ton telur
• 5,28 juta ton daging

“Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan,” ujar Amran.

Tambahan untuk Bapanas

Pada kesempatan tersebut, Amran juga mengajukan tambahan anggaran untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2027.

Amran yang juga menjabat Kepala Bapanas melaporkan, Bapanas hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 110 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk biaya operasional, program ketersediaan pangan, hingga dukungan manajemen, dan tunjangan pegawai.

“Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional,” kata Amran.

Bapanas, kata Amran, mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melaksanakan sejumlah program strategis.

Untuk memenuhi target itu, Bapanas membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,8 triliun.

Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Total kebutuhan Anggaran Badan pangan nasional Tahun 2027 sebesar Rp 17.842.264.663.000,” sebagaimana dikutip dari paparan Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok CBP telah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edi mengatakan capaian tersebut ditopang penyerapan gabah dan beras nasional yang berjalan positif sejak awal tahun.

"Adapun stok cadangan beras pemerintah sampai 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah," ujar Sarwo dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (19/5).

Sarwo menjelaskan target penyerapan gabah pada 2026 ditetapkan sebesar 4 juta ton. Sementara realisasi pengadaan gabah dan beras hingga 18 Mei 2026 telah mencapai 2.821.603 ton atau setara 70,54 persen dari target penugasan pengadaan.

"Capaian ini menunjukkan progres penyerapan gabah nasional berjalan positif," katanya.

Ia menilai pengelolaan stok CBP menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, stok beras pemerintah tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program ketahanan pangan, mulai dari bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan bencana dan kondisi darurat.

Selain itu, stok juga akan digunakan untuk kebutuhan penyaluran reguler komersial.

Sarwo menargetkan posisi stok CBP pada akhir tahun tetap berada di level aman, yakni minimal 2,51 juta ton.

"Dengan target minimal stok akhir 2,51 juta ton," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh diganggu, meski dalam implementasi terdapat sejumlah persoalan yang timbul di lapangan.

Walau tidak dapat dihambat, Amran menegaskan bila terdapat pihak-pihak yang terbukti berani melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam menjalankan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, maka pelakunya sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana sesuai putusan pengadilan yang berlaku.

Tak hanya itu, Amran juga menyanjung bahwa kehadiran program MBG dapat semakin menggerakkan roda perekonomian desa. Selain itu, hasil produksi dari para petani dan peternak juga dapat terserap secara maksimal, khususnya komoditas telur ayam yang banderolnya sempat anjlok di tingkat peternak.

"Jadi, MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa. Ada yang salah, iya itu yang kita perbaiki. Ada korupsi ditangkap, kita tangkap. Kita masukkan penjara, dan itu komitmen Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Logic enggak?," ungkap Amran saat meninjau Gudang Sewa Bulog kawasan Romokalisari, Kota Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Amran secara khusus telah meminta kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menambah jadwal konsumsi menu telur ayam dalam setiap porsi MBG yang disajikan oleh seluruh SPPG di tanah air.

Hal tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk menyerap produksi dari para peternak serta untuk mengangkat banderol telur agar mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat produsen, dan di tingkat konsumen maksimal senilai Rp30.000 per kilogram.

"Inilah hebatnya MBG. MBG itu adalah off-taker produksi petani itu, 160 juta. Ini menjadi off-taker ini. Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN (Dadan Hindayana), [supaya] konsumsi telur tambah yang dulu satu kali satu minggu, tambah menjadi dua kali. InsyaAllah mungkin satu minggu ke depan atau lima hari, dua hari, tiga hari langsung naik harganya [mendekati HAP] karena 60 juta orang konsumsi. Benar? Logic enggak?," paparnya.

Menurut Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu, kebijakan tersebut pernah dijalankan BGN sebelumnya ketika banderol telur ayam di tingkat produsen maupun konsumen merosot. Saat itu, menu olahan telur ditambah frekuensi penggunaannya agar permintaan di tingkat produsen meningkat dan harga dapat merangkak naik.

"Dulu pernah agak turun langsung tambah [frekuensi penggunaan telur ayam dalam MBG], yang dulu satu kali konsumsi dalam satu minggu jadikan dua kali. Kalau [harga telur] belum [kembali ke HAP] jadikan tiga kali [menu olahan telur dalam MBG selama seminggu]," jelasnya.

Lebih lanjut, Amran juga menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai bahwa pelaksanaan program MBG hanya untuk kepentingan elektoral semata. Dia mengklaim bahwa program tersebut diinisiasi Presiden Prabowo itu sebagai investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas baik.

"Kalau segi politik itu tidak menguntungkan. Kenapa? Anak dalam kandungan, anak SD, tiga tahun sekarang baru umurnya berapa kalau dalam kandungan? 3 tahun, 2029. Ini demi merah putih bertahan dan maju. Indonesia tetap ada ribuan tahun ke depan. Itu mimpi Bapak Presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, usai menjenguk langsung anak-anak korban keracunan MBG yang masih menjalani perawatan di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa program MBG saat ini masih dalam proses pembangunan dan perbaikan menuju standar yang ideal.

Perum Bulog mulai menyalurkan jagung pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menekan lonjakan harga jagung yang membebani peternak unggas. Total jagung yang disiapkan dalam program tersebut mencapai 240 ribu ton.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran jagung SPHP mulai berjalan sejak pekan lalu dan difokuskan ke sentra-sentra peternakan ayam di berbagai daerah.

"Untuk SPHP jagung sejak kemarin hari Sabtu kami sudah luncurkan ke seluruh tanah air, khususnya di sentra-sentra peternakan ayam maupun peternakan-peternakan yang lain, untuk mengurangi kenaikan harga jagung yang terlalu tinggi," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Ia menyebut jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.500 per kilogram (kg) sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"240 ribu ton untuk SPHP jagung sudah. Harganya Rp5.500 per kilonya, sesuai dengan HET," katanya.

Selain penyaluran jagung SPHP, Bulog juga mencatat serapan jagung nasional tahun ini hampir 300 ribu ton. Menurut Rizal, angka tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

[Gambas:Youtube]

"Serapan jagung sekarang sudah hampir 300 ribu ton dan ini juga capaian yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujarnya.

Rizal mengatakan stok jagung Bulog tahun lalu hanya sekitar 102 ribu ton, jauh di bawah capaian saat ini.

Adapun program SPHP jagung mulai dijalankan di tengah tekanan yang dialami peternak unggas akibat turunnya harga ayam hidup dan telur di tingkat produsen.

Berdasarkan pantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga ayam pedaging hidup per 3 Mei 2026 berada di level Rp23.401 per kg. Angka tersebut berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen sebesar Rp25 ribu per kg.

Harga ayam hidup juga tercatat menurun dibanding awal April yang berada di kisaran Rp23.696 per kilogram.

Penurunan juga terjadi pada harga telur ayam ras di tingkat produsen. Harga rata-rata telur tercatat Rp24.890 per kg per 3 Mei, turun dari awal April sebesar Rp25.642 per kg. Padahal pemerintah menetapkan HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kg.

Untuk membantu meringankan biaya produksi peternak, Bapanas bersama Bulog mulai menyalurkan SPHP jagung pakan dengan harga Rp5.500 per kg. Program tersebut dijalankan setelah harga jagung dinilai melampaui HAP di tingkat peternak dan konsumen sebesar Rp5.800 per kg.

Bapanas menargetkan program SPHP jagung pakan menyasar lebih dari 5.000 peternak mikro, kecil, dan menengah di 26 provinsi dengan total populasi sekitar 53 juta ekor unggas.

Pada tahap awal, penyaluran jagung SPHP diperkirakan mencapai sekitar 213,1 ribu ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut, dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026, meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama dua tahun lalu. Total beras Bulog saat itu 1,37 juta ton.

"Selanjutnya, jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April 2025, telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meningkat. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam dua tahun terakhir. Terhadap Januari–April 2024 menjadi capaian monumental karena meningkat hingga 790 persen, karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari–April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Perum Bulog menyiapkan opsi penggunaan kemasan lama untuk distribusi beras bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sebagai langkah antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan baku plastik.

Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto mengatakan kebijakan ini diambil di tengah dinamika harga biji plastik yang sempat meningkat, meski kini mulai menunjukkan tren penurunan.

"Dengan dinamika harga biji plastik yang sempat naik tinggi, sekarang sudah mulai agak turun. Tapi walaupun enggak serendah sebelum perang, trennya sudah agak turun. Kita masih bisa berproses untuk mengakses tender untuk pengadaan kemasan," ujar Prihasto di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan Bulog tetap melanjutkan proses pengadaan kemasan baru, baik untuk bantuan pangan maupun SPHP. Targetnya, seluruh kebutuhan kemasan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Insyaallah kemasan ini di Mei ini kita bisa menyelesaikan semuanya untuk kemasan yang dibutuhkan," katanya.

Sambil menunggu proses tersebut, Bulog memanfaatkan stok kemasan lama yang masih tersedia dalam jumlah besar, sesuai arahan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

[Gambas:Youtube]

"Sesuai perintah dari Badan Pangan Nasional, kita boleh menggunakan kemasan sisa-sisa yang lama. Sisa kemasan yang lama itu tinggal kita labelin saja. Yang penting segera ini digunakan untuk distribusi ke masyarakat," ujar Prihasto.

Ia menyebut stok kemasan lama yang belum terpakai masih mencapai jutaan lembar.

Prihasto juga menyoroti potensi kesalahpahaman di masyarakat akibat penggunaan kemasan lama, terutama terkait tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan.

"Di kemasan lama itu kadang tertulis expired date tahun 2024. Jadi bukan berasnya yang expired, ini cuma kemasannya saja pakai kemasan lama. Berasnya beras baru," katanya.

Untuk menghindari kebingungan, Bulog akan menambahkan label atau stiker penjelas pada kemasan sebelum didistribusikan. Ia menegaskan langkah ini diambil agar distribusi beras tidak terhambat oleh keterbatasan kemasan. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh program distribusi Bulog.

"Yang penting sekarang jangan sampai terhambat oleh ketersediaan kemasan. Pakai saja kemasan yang ada, sisa-sisa yang dulu-dulu," ujar Prihasto.

Bulog memastikan kualitas beras tetap terjaga karena yang digunakan adalah beras baru sementara kemasan lama hanya menjadi solusi sementara di tengah kondisi pasokan bahan kemasan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani dan negara hingga Rp3,3 triliun.

Modusnya, pelaku menjual tanah yang tidak mengandung unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

"Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiganya tidak ada. Tanah dijual dan itu merugikan petani Rp3,3 triliun. Kami sekarang sudah (jadikan) tersangka," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Amran menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan telah menindak tegas pelaku. Ia menyebut jumlah tersangka dalam kasus mafia pangan terus bertambah seiring pengawasan yang diperketat di sektor pangan, termasuk pupuk dan distribusi bahan pokok.

"Pasti (akan ditindak Satgas Pangan). Bukan akan ada, kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Kami mengambil risiko itu. Ada pupuk mulai hulu hilir, ada (distributor) pupuk kemarin, (tersangka) 27 orang," katanya.

Data yang dipaparkan menunjukkan sepanjang 2024-2025, Satgas Pangan Polri telah menangani total 92 kasus mafia pangan. Rinciannya meliputi 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan pegawai.

Dari penindakan tersebut, aparat telah menetapkan 76 tersangka. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 2.230 pengecer dan distributor pupuk sebagai bagian dari upaya menertibkan rantai distribusi.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan pupuk yang diterima petani sesuai standar dan tidak disusupi praktik curang yang merugikan produksi pangan nasional.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyinggung fenomena anomali harga pangan di dalam negeri yang tidak sejalan dengan status Indonesia sebagai produsen besar global.

Ia mencontohkan kasus minyak goreng yang sempat langka dan mahal meski Indonesia merupakan pemasok utama dunia.

"Hukum pasar itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia untuk sektor pangan. Contoh, kemarin pernah minyak goreng langka, kemudian minyak goreng naik. Padahal kita produsen terbesar dunia," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawasi harga dan distribusi termasuk meminta produsen tidak memainkan harga di atas ketentuan.

Selain itu, Amran menyebut kondisi harga beras relatif stabil dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Lebaran. Kendati, ia mengakui masih ada kenaikan di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi.

"Di satu tempat, (harga beras) naik sedikit, tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah dua kali Lebaran relatif stabil," kata Amran.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Amran) Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras pemerintah di Gudang Bulog untuk pertama kalinya menembus 5 juta ton.

"(Stok beras Bulog) di seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua," ujar Amran saat meninjau stok beras di Gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4).

Pemerintah, sambung Amran, terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang untuk menampung peningkatan produksi dan cadangan beras nasional.

Saat ini, kapasitas Gudang Bulog hanya 3 juta ton. Pemerintah telah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas 2 juta ton.

"Sekarang sudah penuh tinggal 800 ribu ton, dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Berarti nanti 6 juta ton," terangnya.

Di wilayah Karawang, pemerintah menyewa gudang dengan kapasitas 102 ribu ton, di mana sekitar 80 ribu ton telah terisi.

"Kita sewa 102 ribu ton, yang sudah terisi 80 ribu ton, mungkin 2 minggu ke depan Ini penuh lagi," terangnya.

Melihat hal itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada 2026.

"Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insyaallah 2026. Tidak impor beras, Cadangan kita adalah tertinggi Sepanjang sejarah di bulan April," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Amran juga memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi fenomena kekeringan ekstrem (Godzilla El Nino) yang diprediksi melanda tahun ini.

Selain dari cadangan beras pemerintah, Amran mengungkapkan sektor hotel, restoranm dan catering (horeca) juga menyimpan stok 12,5 juta ton. Kemudian masih ada standing crop 11 juta ton.

"Total kalau tidak salah ini 28 juta. 28 juta itu setara (ketahanan stok) 11 bulan. Sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?," ujarnya.

Amran menerangkan, saat musim kering, Indonesia masih memproduksi 2 juta ton beras karena ada sawah irigasi.

Karenanya, ia memperkirakan ketahanan pangan beras Indonesia bisa mencapai 15 bulan ke depan.

"Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 bulan tambah 4 bulan, ya 15 bulan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: Upaya menstabilkan harga Minyakita terus diperkuat. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan peningkatan porsi domestic market obligation (DMO) Minyakita untuk BUMN pangan dari 35% menjadi 60%.

Langkah ini dinilai penting agar distribusi Minyakita lebih terkendali. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut peningkatan porsi DMO akan memudahkan pengawasan, sehingga penyaluran Minyakita bisa lebih tepat sasaran hingga ke pasar rakyat.

Di sisi harga, kondisi Minyakita mulai menunjukkan perbaikan. Data Kementerian Perdagangan per 17 April mencatat rata-rata harga Minyakita nasional berada di Rp15.982 per liter. Angka ini memang masih sedikit di atas HET Rp15.700, namun sudah ada 28 provinsi yang mencatat harga Minyakita sesuai batas tersebut.

Distribusi Minyakita saat ini juga terbagi untuk kebutuhan bantuan pangan, yang turut memengaruhi pasokan di pasar. Hingga pertengahan April, realisasi penyaluran Minyakita melalui BUMN distributor lini pertama telah mencapai sekitar 228 ribu ton atau lebih dari separuh target. Perum Bulog menjadi penyerap terbesar, disusul oleh ID FOOD dalam distribusi Minyakita.

Pemerintah menegaskan bahwa Minyakita bukan program subsidi. Skema ini merupakan kewajiban produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk Minyakita, sebelum memperoleh izin ekspor.

Meski begitu, penyaluran Minyakita masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa produsen tercatat belum memenuhi kewajiban DMO minimal 35%, sehingga pasokan Minyakita belum optimal. Pemerintah pun mendorong peningkatan kepatuhan sekaligus pembenahan sistem distribusi Minyakita.

Salah satu masalah utama adalah panjangnya rantai distribusi Minyakita. Alur dari produsen ke distributor lini satu (D1), lalu ke distributor lini dua (D2), hingga akhirnya ke pengecer dinilai membuat harga Minyakita di tingkat konsumen melampaui HET. Praktik distribusi tidak resmi juga memperpanjang jalur Minyakita di lapangan.

Dengan peningkatan DMO, pemerintah berharap distribusi Minyakita bisa dipangkas menjadi lebih singkat, langsung dari produsen ke pasar rakyat, sehingga harga Minyakita lebih terjangkau.

Sementara itu, tekanan harga Minyakita masih terasa di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, terjadi di 207 kabupaten/kota hingga minggu ketiga April 2026, meningkat dari 177 wilayah pada pekan sebelumnya.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat intervensi pasar, agar harga Minyakita tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

(SAW)