Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional pada Mei 2026 turun 0,06% secara bulanan menjadi 127,65. Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani tidak mampu mengimbangi peningkatan biaya yang harus mereka keluarkan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan indeks harga yang diterima petani (It) pada Mei 2026 naik 0,49%. Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib), sehingga menyebabkan NTP mengalami penurunan.

"Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,49%, lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani sehingga berpengaruh terhadap penurunan NTP," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ateng, komoditas yang menjadi pendorong utama kenaikan harga di tingkat petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Berdasarkan subsektor, hanya tanaman pangan yang mencatat peningkatan NTP pada Mei 2026. Sementara itu, subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sektor perikanan, BPS juga mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun tipis sebesar 0,01% secara bulanan.

Ateng menjelaskan penurunan NTN terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayarkan nelayan sebesar 0,77%.

Adapun, komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga yang diterima nelayan meliputi ikan cakalang, layang, tongkol, dan kembung.

Meski mengalami penurunan tipis pada Mei 2026, posisi NTP yang masih berada di atas level 100 menunjukkan daya tukar petani secara umum tetap lebih baik dibandingkan kondisi tahun dasar.

Namun, laju kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena berpotensi menekan pendapatan riil petani apabila tren tersebut berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah berbagai pencapaian yang patut disyukuri dalam sektor pangan nasional, ada satu isu penting yang layak direnungkan bersama terkait kecukupan ruang untuk menanam pangan bagi generasi yang akan datang di Indonesia.

Pertanyaan itu muncul dalam sebuah diskusi para sesepuh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat di Bandung belum lama ini. Perbincangan yang awalnya berlangsung ringan berubah menjadi refleksi mendalam tentang masa depan sawah Indonesia.

Keresahan yang mengemuka bukan semata-mata soal produksi beras hari ini, melainkan tentang keberlangsungan lahan pertanian yang selama ini menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.

Kekhawatiran tersebut terasa semakin relevan ketika pemerintah tengah berupaya mempertahankan capaian swasembada beras yang berhasil diraih pada 2025.

Berbagai program peningkatan produksi terus dilakukan, termasuk rencana pencetakan sawah baru di Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Namun, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah membuka sawah baru akan cukup jika pada saat yang sama sawah-sawah produktif yang sudah ada terus berkurang?

Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, gagasan tentang perlindungan sawah sebenarnya bukan hal baru.

Saat penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, muncul perdebatan menarik mengenai nama regulasi tersebut.

Sebagian pihak mengusulkan istilah "Undang-Undang Sawah Abadi" karena dianggap lebih menggambarkan semangat perlindungan lahan pertanian.

Pada akhirnya dipilih nama yang lebih formal, tapi esensinya tetap sama, yaitu menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semangat lahirnya undang-undang tersebut berangkat dari kenyataan yang sulit dipungkiri. Di berbagai daerah, terutama sentra produksi pangan, alih fungsi lahan pertanian berlangsung semakin cepat.

Sawah yang dahulu menghasilkan padi berubah menjadi kawasan perumahan, pusat bisnis, kawasan industri, hingga berbagai proyek infrastruktur.

Penyediaan Pangan

Pembangunan tentu penting. Jalan tol mempercepat konektivitas. Pelabuhan dan bandara meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan industri membuka lapangan kerja baru.

Namun, pembangunan yang baik seharusnya tidak mengorbankan fondasi kehidupan yang paling mendasar, yaitu kemampuan bangsa menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Yang lebih memprihatinkan, persoalan yang terjadi bukan hanya alih fungsi lahan. Bersamaan dengan itu berlangsung pula alih kepemilikan lahan pertanian dari petani kepada pihak-pihak yang tidak lagi menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Lahan sawah berubah menjadi instrumen investasi. Banyak petani yang menjual tanahnya karena tekanan ekonomi, kebutuhan keluarga, atau tergiur nilai jual yang tinggi.

Dalam jangka pendek, transaksi tersebut mungkin memberikan keuntungan finansial. Namun dalam jangka panjang, kehilangan lahan berarti kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan. Ketika lahan sudah berubah menjadi bangunan permanen, hampir mustahil mengembalikannya menjadi sawah yang produktif.

Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya masalah petani. Ini adalah persoalan seluruh bangsa. Setiap butir nasi yang tersaji di meja makan memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sawah yang terus terjaga.

Ketika luas sawah menyusut, maka ruang produksi pangan ikut menyempit. Pada titik tertentu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan menghadapi tantangan yang semakin besar.

Karena itu, gagasan tentang "sawah abadi" sebetulnya bukan sekadar slogan atau romantisme agraria. Gagasan ini merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi.

Sebuah kesadaran bahwa lahan pertanian bukan hanya aset ekonomi hari ini, melainkan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu di masa depan.

Indonesia patut bersyukur karena dalam beberapa tahun terakhir kondisi pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus beras. Bahkan cadangan beras pemerintah telah melampaui lima juta ton, sebuah capaian yang menjadi rekor baru sejak kemerdekaan.
Prestasi tersebut layak diapresiasi.

Namun keberhasilan hari ini tidak boleh membuat bangsa ini lengah terhadap ancaman yang sedang tumbuh secara perlahan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi saat ini, melainkan juga oleh kemampuan menjaga sumber produksi untuk puluhan tahun mendatang.

Perlindungan Lahan

Dalam konteks itulah perlindungan lahan sawah menjadi sangat penting. Program pencetakan sawah baru tentu perlu didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan nasional.

Namun perlindungan terhadap sawah yang sudah ada harus menjadi prioritas yang sama pentingnya. Menambah lahan baru sambil membiarkan sawah produktif hilang ibarat mengisi air ke dalam ember yang bocor.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis nasional. Penegakan tata ruang harus dilakukan secara konsisten.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kawasan pertanian yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dari tekanan perubahan fungsi yang tidak terkendali.

Regulasi yang sudah ada harus diterapkan secara tegas dan tidak mudah dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran baru bahwa sawah bukan sekadar hamparan tanah yang menunggu nilai jual tertinggi.

Sawah adalah ruang kehidupan. Di sana terdapat kerja keras petani, tradisi yang diwariskan turun-temurun, serta harapan agar bangsa ini tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Di banyak negara, ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang semakin penting. Perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasok global mengingatkan bahwa pangan tidak bisa selalu bergantung pada pasar internasional.

Ketika negara-negara penghasil pangan membatasi ekspor demi kebutuhan domestik, setiap bangsa harus mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri.

Indonesia memiliki modal besar untuk itu. Tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan jutaan petani yang selama ini menjadi penjaga pangan bangsa. Namun modal tersebut hanya akan berarti jika ruang pertanian tetap tersedia dan terlindungi.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai sawah abadi bukanlah perdebatan tentang masa lalu. Ini adalah percakapan tentang masa depan. Tentang pilihan yang harus dibuat hari ini demi memastikan generasi mendatang tidak mewarisi krisis pangan yang sebenarnya dapat dicegah sejak sekarang.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Dan bagi Indonesia, salah satu sumber kehidupan itu bernama sawah. Menjaganya bukan sekadar urusan pertanian, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi padi nasional menghadapi dinamika iklim tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan beras tetap aman dan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah.

Inspektur Jenderal Kementan yang juga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Irham Warohian, mengatakan percepatan luas tambah tanam (LTT) menjadi strategi utama pemerintah dalam mempertahankan produksi padi selama periode Juni hingga September yang identik dengan meningkatnya risiko kekeringan.

“Peningkatan luas tambah tanam harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah percepatan tanam yang tepat, kita optimistis produksi padi tetap terjaga sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Irham saat mengadakan Rapat Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Periode Juni–September 2026, di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, Kementan memfokuskan percepatan tanam di 10 provinsi sentra produksi padi nasional, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Kesepuluh wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap produksi beras nasional sehingga menjadi prioritas dalam upaya pengamanan produksi.

Untuk mendukung percepatan tanam, Kementan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, TNI, hingga instansi teknis terkait. Penguatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) juga terus dilakukan agar pendampingan kepada petani berjalan optimal.

Selain itu, Kementan mempercepat penyaluran bantuan pemerintah, mengintensifkan Gerakan Tanam (Gertam), serta melakukan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu dan tepat sasaran.

Menghadapi ancaman kekeringan, Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan terdampak dan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih cepat. Upaya tersebut diperkuat melalui optimalisasi sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung, sumur dangkal, pompanisasi, perpipaan, dan berbagai sumber air alternatif lainnya.

Di bidang teknologi budidaya, Kementan mendorong penggunaan varietas padi genjah dan toleran kekeringan seperti Inpago 4–13, Inpari 38–46, Inpari, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan Cakrabuana yang disesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Kementan juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau kondisi lahan pertanian. Selain itu, potensi lahan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pengembangan pertanian akan dioptimalkan melalui koordinasi dengan ATR/BPN untuk memperkuat Lahan Baku Sawah (LBS).

“Percepatan tanam adalah kunci menjaga kesinambungan produksi. Dengan kerja sama seluruh pihak, kita harus memastikan tidak ada lahan potensial yang menganggur dan setiap peluang tanam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Irham.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis target luas tambah tanam dan produksi padi nasional dapat tercapai. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan beras, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 150,68 atau naik 0,57% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 149,83.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai menyatakan kenaikan NTP tersebut ditopang oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang tumbuh sebesar 1,30%, melampaui laju kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya naik 0,73%.

Artinya, hasil panen yang dijual petani nilainya lebih tinggi ketimbang beban pengeluaran yang mereka tanggung.

Dia menambahkan, kondisi ini mencerminkan perbaikan posisi tawar petani di tengah tekanan biaya hidup yang terus merayap naik.

"NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani kita masih berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan tahun dasar 2018," katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Jika dirinci, 4 dari 5 subsektor pertanian mencatatkan kenaikan NTP. Subsektor hortikultura tampil sebagai penggerak utama dengan lonjakan tertinggi sebesar 2,87%, mendorong NTPH menjadi 123,62. Lonjakan ini terutama didorong oleh harga sayur-sayuran yang melejit 5,78%.

Subsektor peternakan turut mencatatkan kenaikan berarti sebesar 1,17% dengan NTPT mencapai 112,08.

Harga ternak besar menjadi kontributor terbesar dalam subsektor ini dengan kenaikan mencapai 5,26%.

Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) naik tipis 0,31% menjadi 211,89 dan masih mempertahankan posisinya sebagai subsektor dengan NTP tertinggi di antara seluruh kelompok pertanian Kaltim.

Subsektor tanaman pangan pun tak ketinggalan tumbuh 0,27%, dengan harga padi yang naik 1,03% menjadi pendorong utama, diikuti palawija sebesar 0,70%.

Di sisi lain, Mas'ud menyebutkan subsektor perikanan justru menjadi pengecualian. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) turun 0,67% menjadi 105,28.

Penyebabnya bukan pada anjloknya harga jual, melainkan pada tekanan biaya yang lebih berat. Meskipun Indeks Harga yang Diterima Petani di sektor perikanan masih naik 0,07%, indeks Harga yang Dibayar Petani di subsektor ini juga naik 0,74%, sehingga melampaui pendapatan yang mereka terima.

Artinya, nelayan dan pembudidaya ikan harus menanggung beban biaya yang bertambah tanpa diimbangi kenaikan harga tangkapan yang sepadan.

Seirama dengan NTP, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang mengukur profitabilitas usaha tani tanpa memasukkan komponen konsumsi rumah tangga juga mencatatkan kenaikan.

NTUP Mei 2026 tercatat sebesar 157,02 atau naik 0,46% dari posisi April yang sebesar 156,30.

Tiga subsektor menjadi penopang kenaikan NTUP, yaitu hortikultura naik 2,49%, peternakan naik 1,41%, dan tanaman pangan naik 0,50%.

Namun, dua subsektor lainnya justru mengalami kemunduran, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 0,08% dan subsektor perikanan turun 0,54%.

Menariknya, penurunan NTUP perkebunan rakyat ini kontras dengan NTP subsektor yang sama yang justru naik. Tak pelak, biaya produksi dan investasi barang modal mulai menggerus margin usaha, meskipun secara keseluruhan petani perkebunan masih untung.

Posisi Kaltim di Papan Tengah

Secara regional, Kalimantan Timur mencatatkan kenaikan NTP sebesar 0,57% dan berada di urutan ketiga dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan.

Kalimantan Barat memimpin dengan kenaikan 1,97%, disusul Kalimantan Selatan 1,75%. Sementara Kalimantan Utara naik 0,29% dan Kalimantan Tengah hanya 0,21%.

Secara nasional, dari 38 provinsi yang dihitung NTP-nya, 26 provinsi mencatatkan kenaikan dan 12 provinsi mengalami penurunan.

NTP nasional tumbuh 1,99%, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Sumatera Selatan sebesar 6,61% dan penurunan terdalam di Gorontalo sebesar 3,06%.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai Tukar Petani (NTP) turun pada April 2026 setelah kenaikan biaya yang ditanggung petani lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan harga hasil panen, menandakan tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani mulai meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan NTP April 2026 tercatat sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026.

Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16%, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani,” kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Kondisi ini menunjukkan peningkatan pendapatan dari penjualan hasil pertanian belum mampu mengimbangi beban biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi di sektor pertanian.

Secara umum, komoditas yang paling mendorong kenaikan harga diterima petani pada April antara lain kelapa sawit, gabah, karet, dan tomat.

Namun, tekanan terbesar datang dari subsektor hortikultura yang mencatat penurunan NTP paling dalam sebesar 5,31%.

Pelemahan tersebut dipicu turunnya indeks harga yang diterima petani hortikultura sebesar 4,99%, sementara indeks harga yang dibayar justru naik 0,33%.

Komoditas utama yang menekan pendapatan petani hortikultura antara lain cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah.

Selain hortikultura, subsektor peternakan juga mengalami penurunan NTP sebesar 0,97%, sedangkan subsektor perikanan turun 0,98%, baik untuk nelayan tangkap maupun budidaya.

Di sisi lain, dua subsektor masih mencatat perbaikan daya tukar, yakni tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.

NTP subsektor tanaman pangan naik 0,43%, sementara tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,62%, ditopang penguatan harga komoditas utama seperti sawit dan gabah.

Perkembangan ini menunjukkan kesejahteraan petani masih belum merata antar subsektor, dengan petani komoditas ekspor dan pangan pokok cenderung lebih diuntungkan dibanding petani hortikultura yang rentan terhadap fluktuasi harga harian.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Daya beli petani di Kalimantan Timur kembali memperlihatkan kontraksi setelah Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2026 terkoreksi ke level 148,00, turun 0,72% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat di angka 149,08.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, menyatakan penurunan daya beli petani ini dipicu oleh ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi.

"Indeks Harga yang Diterima Petani hanya naik tipis 0,01%, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani melonjak 0,74%. Kondisi ini mencerminkan tekanan ekonomi yang makin berat bagi rumah tangga petani," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Data BPS yang bersumber dari pemantauan harga di enam kabupaten, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa meski NTP masih berada di atas angka 100, tren penurunannya mengindikasikan daya tukar produk pertanian yang melemah terhadap barang dan jasa konsumsi serta input produksi.

Secara subsektoral, penurunan NTP paling dalam dialami petani tanaman perkebunan rakyat yang merosot 1,85% menjadi 206,61. Kemudian diikuti tanaman pangan yang turun 0,98% ke posisi 101,66.

Sebaliknya, tiga subsektor mencatatkan kenaikan, antara lain hortikultura sebesar 2,81%, peternakan 1,64%, dan perikanan 0,57%.

Mas'ud mencontohkan, petani hortikultura menikmati kenaikan harga jual sayur-sayuran hingga 3,40% dan buah-buahan 4,05%. Di sisi lain, petani perkebunan rakyat menghadapi penurunan harga komoditas utama mereka.

Menariknya, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik di semua subsektor. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,82% yang makin memperparah posisi tawar petani kelapa sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga turun 0,38% menjadi 155,08. Indikator ini mengukur rasio antara pendapatan petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Penurunan NTUP mengisyaratkan bahwa margin keuntungan usaha tani makin menipis.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kaltim menjadi satu-satunya yang mencatatkan penurunan NTP pada Maret 2026.

Adapun, Kalimantan Selatan justru naik 1,43%, Kalimantan Barat 1,08%, Kalimantan Tengah 1,04%, dan Kalimantan Utara 0,03%. Secara nasional, NTP turun tipis 0,08%.

Hasil pemantauan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap lima marketplace utama selama periode Januari–November 2025 menunjukkan terjadinya 1.895 kasus pelanggaran peredaran benih secara online

Jakarta (ANTARA) - Benih merupakan cikal bakal kehidupan tanaman, wujud masa depan, dan faktor utama penentu produktivitas pertanian serta pangan bangsa.

Benih bukan benda mati, tetapi makhluk hidup seperti layaknya tanaman, hewan, atau manusia utuh yang memiliki ruh kehidupan.

Benih juga merupakan komponen strategis dalam sistem produksi pertanian karena menentukan produktivitas, mutu hasil, dan keberhasilan program peningkatan produksi pangan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, setiap benih unggul yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu, bersertifikat, dan berlabel.

Pada konteks tersebut, pengawasan peredaran benih menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan petani, ketertiban tata niaga perbenihan.

Informasi tentang urgensi optimalisasi pengawasan peredaran benih tanaman pangan secara online disampaikan sebagai respons terhadap perkembangan digitalisasi perdagangan dan meningkatnya pelanggaran perbenihan di marketplace.

Peredaran benih saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional (offline), tetapi juga berkembang pesat melalui platform digital (online) seperti marketplace, e-commerce, maupun media sosial.

Peredaran benih secara online memiliki berbagai keunggulan, antara lain jangkauan pemasaran yang luas, kemudahan akses tanpa batas wilayah dan waktu, proses transaksi yang cepat, serta efisiensi biaya operasional.

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko, seperti peredaran benih palsu, benih tidak bersertifikat, penjualan galur/varietas yang belum dilepas, mutu benih rendah, kerusakan saat pengiriman, hingga kesulitan penelusuran dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Peredaran benih online

Hasil pemantauan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap lima marketplace utama selama periode Januari–November 2025 menunjukkan terjadinya 1.895 kasus pelanggaran peredaran benih secara online. Pelanggaran itu ditemukan di semua marketplace ternama; Shopee, Tokopedia , Lazada, Blibli, dan Bukalapak.

Lonjakan pelanggaran terjadi pada bulan-bulan tertentu yang bertepatan dengan musim tanam, menunjukkan adanya korelasi antara tingginya permintaan benih dan peningkatan penawaran benih ilegal.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr Yudhi Sastro MP sangat menyayangkan terjadinya kondisi tersebut.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan secara umum meliputi peredaran varietas yang belum dilepas pemerintah, penjualan benih tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel, serta pengedar yang tidak memiliki rekomendasi atau keterangan kelayakan dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi merugikan petani secara ekonomi maupun teknis. Dalam beberapa kasus, benih yang dijual diduga merupakan gabah konsumsi yang diklaim sebagai benih bersertifikat.

Upaya penanganan yang telah dilakukan selama ini berupa penyampaian surat resmi kepada Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) untuk melakukan takedown terhadap tautan yang melanggar.

Meskipun langkah ini cukup membantu dalam menurunkan aksesibilitas produk ilegal, efektivitasnya masih terbatas karena pelaku dapat dengan mudah membuat akun baru dan kembali menjual produk yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan reaktif melalui penutupan tautan belum mampu memberikan efek jera maupun solusi sistemik.

Beberapa faktor penyebab tingginya pelanggaran peredaran benih online antara lain: kemudahan pendaftaran produk pada marketplace tanpa melalui tahap verifikasi teknis; belum adanya kewajiban hukum bagi marketplace untuk memverifikasi legalitas pengedar dan benih; ketiadaan database nasional terintegrasi terkait varietas yang telah dilepas dan produsen resmi; belum adanya regulasi spesifik mengenai peredaran benih secara online; serta keterbatasan kapasitas pengawasan pemerintah dibandingkan dengan volume transaksi digital yang sangat besar.

Selain itu, rendahnya literasi konsumen mengenai ciri benih bersertifikat turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran.

Langkah strategis

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam upaya menekan ataupun mencegah kejadian tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis.

Pertama, perlu dibangun kemitraan formal antara pemerintah dan marketplace melalui MoU atau PKS yang mengatur tanggung jawab bersama dalam pengawasan peredaran benih online.

Marketplace tidak hanya berperan sebagai penyedia platform, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang turut bertanggung jawab memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan hukum.

Kedua, marketplace perlu menerapkan persyaratan teknis dalam proses pendaftaran merchant penjual benih, termasuk kewajiban mengunggah bukti sertifikasi, label benih, serta dokumen kelayakan sebagai pengedar.

Sistem verifikasi ini harus terintegrasi dengan database resmi pemerintah yang memuat daftar varietas yang telah dilepas, varietas lokal terdata, serta produsen benih terdaftar. Dengan integrasi sistem tersebut, proses penyaringan dapat dilakukan secara otomatis sebelum produk tayang di platform.

Ketiga, diperlukan regulasi pelengkap yang secara khusus mengatur mekanisme peredaran benih tanaman pangan secara online, termasuk penetapan benih sebagai kategori produk terkendali (controlled product category).

Regulasi ini harus memuat ketentuan mengenai tanggung jawab hukum merchant dan marketplace, mekanisme pengawasan, sanksi administratif maupun pidana, serta pengaturan sistem pelaporan dan keterlacakan (traceability).

Keempat, perlu dilakukan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan platform marketplace dalam pelaksanaan pengawasan.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan marketplace sebagai mitra aktif dalam verifikasi dan pengendalian produk.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan implementatif.

Kelima, edukasi kepada konsumen dan petani harus diperkuat melalui kampanye publik mengenai pentingnya penggunaan benih bersertifikat, cara membedakan label asli dan palsu, serta risiko membeli benih ilegal dengan harga murah.

Peningkatan literasi ini diharapkan dapat menekan permintaan terhadap benih yang tidak sesuai dengan peraturan dan mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran.

Pergeseran pola tata niaga benih dari offline ke online harus diantisipasi oleh regulasi dan sistem pengawasan benih sejak dini. Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, risiko kerugian petani dan gangguan terhadap sistem perbenihan nasional akan terus meningkat.

Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan peredaran benih secara online harus dilakukan melalui pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis sistem, dengan menempatkan marketplace sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjamin peredaran benih yang legal, bermutu, dan bersertifikat.

*) Penulis adalah Pengawas Benih Tanaman dan Analis Kebijakan di Kementerian Pertanian.

Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama PT East West Seed Indonesia (Ewindo) mengembangkan Bank Sumber Daya Genetik Sayuran. Langkah tersebut untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan.

Melalui kerja sama yang telah berlangsung sejak 2018 dan diperkuat kembali pada 1 April 2026, kedua institusi berkomitmen untuk mencegah erosi genetik, menjaga kekayaan genetik tanaman asli Indonesia (plasma nutfah), sekaligus mendorong hilirisasi guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini menjadi semakin penting di tengah laju erosi genetik yang terjadi secara global akibat modernisasi pertanian dan hilangnya varietas lokal. Hingga saat ini, sebanyak lebih dari 2.000 aksesi kekayaan genetik tanaman lokal Indonesia berhasil dikoleksi, mencakup berbagai jenis sayuran seperti tomat, timun, wortel, pare, terong, seledri, paprika, labu, okra, dan cabai.

Koleksi ini menjadi representasi penting dari kekayaan biodiversitas Indonesia yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Setiap aksesi yang tersimpan merepresentasikan potensi solusi bagi tantangan pertanian—mulai dari ketahanan terhadap iklim ekstrem hingga peningkatan produktivitas pangan.

Bank Genetik Sayuran tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benih, tetapi juga sebagai pusat konservasi aktif yang memastikan benih-benih lokal tetap lestari melalui proses perbanyakan dan evaluasi. Keberadaannya menjadi benteng penting dalam menghadapi ancaman erosi genetik yang dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan penguatan sektor hulu melalui konservasi genetik merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pangan berkelanjutan. Langkah ini menjadi penting di tengah modernisasi pertanian dan hilangnya tanaman varietas lokal.

“Dengan memahami rantai pasok dari sumber, kita akan bisa memastikan kualitas dan gizi komoditas. Sumber daya genetik tanaman perlu kita lestarikan bersama-sama,” katanya, Rabu (1/4/2026).

Ke depan, UGM dan Ewindo akan memperkuat dan memperluas program ini melalui kegiatan collecting di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan mahasiswa dalam program kuliah kerja nyata (KKN). Mahasiswa akan dibekali pelatihan terkait teknik pengumpulan benih sesuai standar operasional prosedur, serta melakukan eksplorasi dan identifikasi kekayaan genetik tanaman lokal di wilayah penugasan.

Langkah ini tidak hanya memperkaya koleksi genetik nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya konservasi sumber daya genetik. Keterlibatan generasi muda ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya pelestarian benih terus berlanjut di masa depan.

Presiden Direktur Ewindo Glenn Pardede menekankan bahwa investasi pada benih merupakan investasi jangka panjang bagi sistem pangan Indonesia. Sistem pangan nasional sangat bergantung pada kualitas benih yang dimiliki.

“Indonesia memiliki kekayaan genetik tanaman yang luar biasa, namun tanpa upaya konservasi yang sistematis, kekayaan ini bisa hilang. Melalui kolaborasi ini, kami berupaya memastikan bahwa sumber daya genetik tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujarnya.

Glenn menjelaskan pendekatan 3C (collect, conserve, convey ) menjadi dasar dalam pengelolaan Bank Genetik. Tahapan collect dilakukan melalui eksplorasi dan pengumpulan benih lokal dari berbagai daerah. Selanjutnya, conserve memastikan benih disimpan, diperbanyak, dan dievaluasi agar tetap hidup dan tidak punah. Sementara convey bertujuan memperluas pemanfaatan benih bagi riset, pemuliaan, hingga pengembangan produk pertanian.

“Dengan pendekatan ini, Bank Genetik tidak hanya menjaga masa lalu, tetapi juga secara aktif menciptakan solusi untuk masa depan sistem pangan Indonesia,” ungkap Glenn.

Melalui sinergi antara dunia akademik dan industri, Bank Genetik Sayuran diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberagaman hayati Indonesia sekaligus memastikan ketersediaan benih unggul yang berkelanjutan.

Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di masa depan, sekaligus wujud kontribusi lebih dari benih Ewindo untuk terus membersamai kehidupan.

Tanah yang sehat bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kualitas air, menekan degradasi lingkungan, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi petani

Jakarta (ANTARA) - Di banyak sentra produksi pangan, persoalan petani kerap dipersempit pada isu harga pupuk, cuaca, atau fluktuasi pasar.

Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan sering luput dari perhatian, yakni kondisi tanah yang mereka garap.

Tanah bukan sekadar medium tanam, melainkan sistem hidup yang menentukan apakah setiap rupiah yang dikeluarkan petani benar-benar bekerja efektif atau justru berubah menjadi pemborosan yang tidak disadari.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kajian menunjukkan bahwa tanah masam masih menjadi persoalan struktural di kawasan tropis, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan pertanian pangan.

Laporan kesehatan tanah global yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization melalui Global Soil Partnership menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen lahan pertanian pangan di wilayah tropis basah berada pada kondisi masam hingga sangat masam.

Kondisi ini banyak dijumpai pada lahan sawah intensif dan lahan kering beriklim basah, dengan dampak yang nyata terhadap produktivitas, biaya produksi, dan ketahanan ekonomi petani pangan.

Tanah masam bekerja secara diam-diam. Petani dapat meningkatkan dosis pupuk anorganik dari musim ke musim, namun tanaman pangan tetap tumbuh kerdil, daun menguning, perakaran lemah, dan hasil panen stagnan.

Secara ekonomi, situasi ini menciptakan ilusi kerja keras tanpa hasil. Biaya produksi tanaman pangan meningkat, sementara pendapatan tidak bergerak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjerat petani pangan dalam siklus pengeluaran tinggi dan keuntungan yang terus menipis.

Ilmu kesuburan tanah telah lama menjelaskan mekanisme di balik gejala tersebut. Pada pH tanah yang rendah, banyak unsur hara esensial menjadi tidak tersedia bagi tanaman pangan. Fosfor, misalnya, akan terikat kuat oleh aluminium dan besi sehingga tidak dapat diserap oleh akar.

Mekanisme ini dijelaskan secara rinci dalam literatur klasik ilmu tanah seperti Soil Fertility and Fertilizers karya Havlin serta The Nature and Properties of Soils oleh Brady dan Weil.

Padahal fosfor berperan penting dalam pembentukan energi tanaman pangan, pertumbuhan akar, dan pembungaan, sehingga ketidaktersediaannya langsung membatasi potensi hasil.

Selain menghambat ketersediaan hara, tanah masam juga meningkatkan kelarutan unsur-unsur toksik.

Miskin hara

Penelitian fisiologi tanaman pangan umumnya menunjukkan bahwa aluminium dan mangan dalam bentuk terlarut dapat merusak ujung akar, menghambat pemanjangan akar, dan menurunkan kemampuan tanaman menyerap air serta hara.

Temuan ini dibahas secara mendalam oleh Kochian dan rekan-rekannya dalam Annual Review of Plant Biology, serta didukung oleh berbagai artikel di jurnal Soil Science and Plant Nutrition. Akibatnya, pupuk yang diberikan tidak pernah sepenuhnya masuk ke dalam sistem tanaman pangan secara optimal.

Masalah lain yang kerap luput dari perhitungan adalah penurunan aktivitas mikroorganisme tanah. Tanah yang sehat sesungguhnya dihuni oleh miliaran mikroba yang berperan mengurai bahan organik, mengikat nitrogen, dan melepaskan unsur hara dalam bentuk yang tersedia bagi tanaman.

Studi lintas ekosistem yang dipublikasikan Rousk dan koleganya dalam ISME Journal menunjukkan bahwa kemasaman tanah secara signifikan menekan populasi dan aktivitas mikroba menguntungkan. Tanah menjadi miskin kehidupan biologis, dan fungsi alaminya sebagai penyedia hara terganggu.

Dalam kondisi demikian, pupuk nitrogen pun menjadi tidak efisien. Proses nitrifikasi, yakni perubahan nitrogen menjadi bentuk nitrat yang mudah diserap tanaman pangan, berjalan lambat pada tanah masam.

Sebagian nitrogen hilang melalui pencucian atau penguapan, terutama pada sistem pertanian dengan curah hujan tinggi.

Berbagai percobaan lapangan yang dirangkum Cassman dan rekan-rekannya dalam jurnal Field Crops Research menunjukkan bahwa efisiensi pupuk nitrogen di tanah masam dapat turun hingga di bawah 40 persen, jauh dari potensi optimalnya.

Kemasaman tanah yang berlangsung lama juga berdampak pada struktur tanah. Agregat tanah menjadi rapuh, aerasi memburuk, dan kemampuan tanah menahan air menurun.

Akar tanaman pangan kesulitan berkembang dan tanaman menjadi lebih rentan terhadap stres lingkungan. Dalam konteks perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem dan periode kering yang tidak menentu, kondisi ini memperbesar risiko gagal panen dan ketidakpastian pendapatan petani.

Di sinilah pentingnya kecerdasan lapangan, yakni kemampuan membaca masalah dari akar persoalan, bukan hanya dari gejala di permukaan.

Pendekatan terpadu

Berbagai riset pertanian tropis, termasuk yang dirangkum oleh Sanchez dalam Properties and Management of Soils in the Tropics, menunjukkan bahwa perbaikan tanah masam melalui pendekatan terpadu mampu menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen tanaman pangan secara signifikan.

Aplikasi bahan organik, pengapuran dengan kapur pertanian seperti dolomit atau kalsit, serta penguatan biologi tanah terbukti meningkatkan pH tanah, menurunkan toksisitas aluminium, dan menghidupkan kembali aktivitas mikroba.

Pendekatan ini tidak harus mahal atau rumit. Dengan perencanaan yang tepat dan dilakukan secara periodik, remediasi tanah dapat menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya dirasakan selama beberapa musim tanam.

Tanah yang kembali seimbang secara kimia, fisik, dan biologis akan membuat pupuk bekerja lebih efektif, bukan semakin boros.

Dampak perbaikan tanah tidak hanya tercermin pada peningkatan hasil panen tanaman pangan, tetapi juga pada kembalinya kehidupan ekosistem. Munculnya cacing tanah, organisme air, dan mikrofauna lainnya menjadi indikator bahwa tanah kembali berfungsi sebagai sistem hidup.

Dalam jangka panjang, kondisi ini mendukung pertanian tanaman pangan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap tekanan lingkungan.

Perspektif ini sejalan dengan pendekatan pertanian berkelanjutan yang ditekankan FAO, yang memandang kesehatan tanah sebagai fondasi ketahanan pangan.

Tanah yang sehat bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kualitas air, menekan degradasi lingkungan, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi petani.

Maka kemudian, persoalan tanah masam mengajarkan bahwa efisiensi dalam pertanian tidak selalu berarti menambah input. Efisiensi justru lahir dari pemahaman sistem.

Ketika tanah diperlakukan hanya sebagai media tanam pasif, pemborosan menjadi tak terhindarkan. Namun ketika tanah dipahami sebagai sistem hidup yang perlu diseimbangkan, setiap input berubah menjadi investasi yang benar-benar bekerja.

*) Penulis adalah Wakil Sekjen Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kemampuan ekonomi petani Kalimantan Timur mengalami kemunduran menjelang akhir tahun 2025.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator daya beli masyarakat pertanian tercatat turun menjadi 148,33 pada November 2025, atau 0,43% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala BPS Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan penurunan ini terjadi akibat disparitas pergerakan harga yang tidak menguntungkan petani.

Kepala BPS Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan Indeks harga produk pertanian yang mereka jual justru turun 0,13%, sementara biaya hidup dan produksi yang harus mereka tanggung malah naik 0,31%.

Dengan kata lain, petani harus mengeluarkan lebih banyak uang sementara pendapatan mereka stagnan.

"Jika dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu, NTP November 2025 secara umum mengalami kenaikan sebesar 4,03%," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Kendati demikian, tidak semua subsektor pertanian mengalami nasib serupa. Sektor perkebunan rakyat mencatat penurunan paling tajam dengan NTP yang anjlok 0,92%, diikuti tanaman pangan yang turun 0,46%, dan peternakan yang merosot 0,60%.

Di sisi lain, petani hortikultura justru merasakan angin segar dengan kenaikan signifikan sebesar 2,79%, terutama didorong oleh lonjakan harga sayuran yang mencapai 5,83%.

"Kenaikan tertinggi dialami kelompok sayur-sayuran sebesar 5,83%, diikuti kelompok tanaman obat-obatan sebesar 0,51%, dan kelompok buah-buahan sebesar 0,17%," katanya.

Yusniar mengungkapkan dari 38 provinsi di Indonesia, 22 provinsi justru mengalami penurunan NTP pada periode yang sama.

Kalimantan Timur berada di posisi tengah dengan penurunan 0,43%, lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat yang anjlok 1,58%, namun lebih buruk dari Kalimantan Selatan yang justru naik 0,81%.

Lebih jauh, Yusniar menjelaskan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang mengukur profitabilitas usaha pertanian juga ikut tertekan, turun 0,35% menjadi 154,13.

Tak pelak, hal ini mengonfirmasi bahwa petani tidak hanya menghadapi tekanan konsumsi, tetapi juga kesulitan dalam menjalankan usaha pertanian mereka.

Sektor perkebunan rakyat, kendati mengalami penurunan, tetap menjadi subsektor dengan NTP tertinggi di Kalimantan Timur dengan angka 211,45.

Namun, angka ini tidak boleh menutupi fakta bahwa sebagian besar petani di subsektor lain masih bergelut dengan margin keuntungan yang tipis.

Adapun, dia menuturkan survei pemantauan harga yang dilakukan BPS mencakup enam kabupaten yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara.

Dengan basis tahun 2018, NTP November 2025 menunjukkan bahwa harga produk pertanian telah naik rata-rata 84,17%, sementara biaya yang harus dibayar petani naik 24,16%. Menariknya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, NTP secara tahunan masih tumbuh 4,03%.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pertanian yang dikelola dengan pendekatan smart farming mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi

Jakarta (ANTARA) - Pada 7 Januari 2026, Indonesia mencetak sejarah baru yang ditunggu publik. Presiden Prabowo Subianto, pada acara panen raya di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengumumkan bahwa pada 2025 Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan .

Presiden mengumumkan itu di hadapan lebih dari sejuta peserta yang terdiri atas petani, penyuluh, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring.

Pengumuman Presiden itu disambut penuh sukacita oleh seluruh peserta. Para petani tampak gembira karena bukan hanya panen raya yang diraih, tetapi juga harga tinggi hasil panen membuat petani untung.

Penulis menyaksikan Rasdono, petani dari Poktan Mekartani, Desa Kalijaya, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang penuh antusias mengikuti acara serta berterima kasih karena pada tahun 2025 mendapatkan hasil panen hingga 8 ton/ha dengan harga Rp 7.200/kg GKP.

Tahun 2025 memang menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan pembangunan pertanian nasional. Indonesia kembali mencatat keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan, khususnya beras.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, sehingga Indonesia berada pada posisi surplus sekitar 3,2 juta ton. Kondisi ini diperkuat oleh cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni tembus 4 juta ton.

Selain itu stabilitas harga beras relatif terjaga sepanjang tahun sehingga 2025 tanpa ada impor beras. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional Indonesia kian kokoh.

Keberhasilan produksi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan meningkatnya indikator kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2025 tercatat berada lebih dari 124, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai lebih dari 128.

Angka ini menunjukkan bahwa daya beli petani dan kelayakan usaha tani meningkat signifikan. Pada musim panen raya maupun panen reguler sepanjang 2025, petani tersenyum sumringah karena produksi tinggi dengan harga jual yang menguntungkan. Hal itu menciptakan optimisme baru di tingkat akar rumput.

Pengungkit keberhasilan

Capaian tidak lepas dari serangkaian kebijakan afirmatif pemerintah yang begitu deras, terutama sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2025.

Peningkatan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, disertai penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen, serta alokasi benih dan alsintan menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan pertanian nasional.

Di samping itu, penguatan infrastruktur irigasi melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan sistem penunjang lainnya berperan besar dalam menjaga keberlanjutan produksi.

Kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 6.500/kg tanpa syarat turut memberikan kepastian pasar dan insentif ekonomi bagi petani.

Terakhir kebijakan terobosan Presiden Prabowo menarik penyuluh ke pusat melalui Inpres No 3/2025 tentang Pemberdayaan Penyuluh Pertanian untuk Mempercepat Pencapaian Swasembada Pangan.

Kebijakan ini memastikan pendampingan dan pengawalan petani oleh penyuluh terhadap semua program Kementan semakin intensif. Keberhasilan swasembada pangan 2025 juga ditopang oleh pengawalan intensif dari penyuluh pertanian.

Pendampingan yang berkelanjutan memastikan bahwa semua program pemerintah dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat di lapangan. Akhirnya berbagai kebijakan tersebut di atas sukses menghantarkan Indonesia ke level swasembada pangan.

Tantangan ke depan

Di balik capaian yang menggembirakan, tantangan ke depan sangat kompleks dan beragam.

Perubahan iklim menjadi faktor eksternal paling krusial karena pertanian itu berupa makhluk hidup (tanaman dan ternak) yang rentan terhadap dampak perubahan iklim (el-nino, la-nina, serangan OPT, dan intrusi air laut ke lahan pertanian).

Oleh karena itu, kerja sama erat dengan BMKG menjadi kebutuhan strategis dalam langkah antisipasi pertanian baik langkah mitigasi maupun adaptasi.

Misalnya bila terjadi el-nino maka antisipasinya adalah varietas tahan kekeringan (INPAGO), pengembangan irigasi suplementer (embung, dam parit), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu.

Selain faktor perubahan iklim, sektor pertanian juga menghadapi tantangan internal berupa degradasi lahan dan alih fungsi lahan.

Intensifikasi pertanian tanpa diiringi penerapan good agricultural practices (GAP), apalagi tata kelola secara ugal-ugalan, berpotensi mempercepat kerusakan tanah dan menurunkan daya dukung lingkungan serta terjadinya pencemaran tanah, air, udara, dan produk pertanian.

Selain itu, alih fungsi lahan, terutama lahan sawah irigasi teknis di Pulau Jawa juga menjadi tantangan yang super berat.

Oleh karena itu implementasi UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan praktek pertanian ramah lingkungan menjadi agenda strategis yang harus terus diperkuat.

Smart farming

Isu regenerasi petani menjadi perhatian serius dalam pembangunan pertanian ke depan. Dominasi petani "kolotnial" (tua) dan rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian menuntut pendekatan baru yang lebih arif.

Konsep smart farming atau pertanian modern dipandang sebagai pintu masuk strategis untuk menarik minat petani milenial.

Pemanfaatan alat mesin pertanian modern, produk biosciences, teknologi digital, dan internet of things (IoT) terbukti bukan hanya mampu meningkatkan produktivitas, melainkan mampu juga meningkatkan efisiensi biaya hingga 60 persen serta mempercepat proses produksi secara signifikan.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pertanian yang dikelola dengan pendekatan smart farming mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi, bahkan mencapai puluhan juta rupiah per bulan, khususnya komoditas hortikultura dan tanaman hias.

Fakta ini menjadi bukti bahwa pertanian bukan lagi sektor subsisten, melainkan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola secara profesional dan berbasis teknologi.

Ke depan, target pembangunan pertanian nasional tidak berhenti pada capaian swasembada pangan tahun 2025. Tantangan berikutnya adalah mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan komprehensif.

Komoditasnya bukan hanya beras tapi juga komoditas strategis lainnya, seperti jagung, gula, hortikultura, daging, telur, susu.

Dengan fondasi kebijakan yang kuat berupa penguatan penyuluhan, adopsi teknologi smart farming, membangun agribisnis, serta keterlibatan generasi muda, maka pertanian Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi sektor yang tangguh, berdaya saing, dan mensejahterakan rakyat.

*) Penulis adalah Penyuluh di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keberagaman pangan lokal Indonesia yang kaya nutrisi dan sarat nilai budaya kian tergerus perubahan gaya hidup masyarakat. Produk olahan, makanan instan, hingga bahan pangan impor perlahan menggantikan bahan pangan lokal yang selama ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat nusantara.

Hilangnya kedekatan masyarakat dengan pangan lokal dinilai tidak hanya mengurangi keragaman konsumsi, tetapi juga berpotensi melemahkan pola makan berimbang serta mengikis pengetahuan tradisional yang telah diwariskan lintas generasi. Padahal, pangan lokal menyimpan nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk identitas masyarakat Indonesia.

Research Director Center for Study Indonesian Food Anthropology (CS-IFA) Repa Kustipia mengatakan, pangan lokal tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah panjang masyarakat nusantara.

“Pangan lokal merupakan hasil dari trajektori sejarah panjang, mulai dari masa pemburu-peramu, pertanian awal, sistem agraris kerajaan, hingga masuknya sistem pangan kolonial dan industri modern. Semua fase itu membentuk cara masyarakat mengenal dan memaknai makanan,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Dari sisi riset, Kepala Riset Hortikultura dan Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwinita Wikan Utami menekankan pentingnya sinergi dalam pengembangan pangan lokal. “Pengembangan pangan lokal hanya bisa optimal jika peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja bersama. Hasil riset harus diterjemahkan menjadi praktik bermanfaat,” katanya.

Akademisi dan pakar entomologi Dadan Hindayana menyoroti potensi serangga sebagai sumber protein alternatif di masa depan. “Serangga unggul dari sisi kandungan protein dan efisiensi produksi dibandingkan ternak konvensional. Ini membuka peluang besar sebagai sumber protein masa depan,” ujarnya.