Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bantuan benih dan pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya diberikan untuk lahan pertanian dengan luasan maksimal 5 hektare (ha) per petani.

Ketentuan tersebut berlaku sebagai batas penerima subsidi yang menyasar petani kecil.

Amran mengatakan alokasi bantuan umumnya diberikan untuk lahan seluas 2 ha hingga maksimal 5 ha. Sementara, petani yang mengelola lahan di atas batas tersebut dikategorikan sebagai pelaku usaha atau pengusaha pertanian.

"Untuk satu orang. Karena 2 sampai 5 hektare (subsidi pupuk dan benih), tetapi kalau di atas itu (luasan tanamannya), itu sudah pengusaha," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, batas luasan tersebut berlaku untuk setiap individu petani dan mencakup bantuan sarana produksi pertanian seperti benih maupun pupuk bersubsidi.

Dengan skema itu, petani yang memiliki lahan lebih dari 5 ha harus memenuhi kebutuhan benih dan pupuk untuk luasan di luar batas subsidi secara mandiri.

Kebijakan tersebut kembali menjadi sorotan setelah sejumlah petani tebu mengeluhkan tingginya biaya bongkar ratoon atau penanaman ulang tanaman tebu.

Sebagian petani mengaku bantuan pemerintah belum dapat menutup seluruh kebutuhan biaya produksi karena luas lahan yang mereka kelola melebihi batas penerima subsidi.

Bongkar ratoon sendiri merupakan proses mengganti tanaman tebu lama dengan tanaman baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun langkah itu membutuhkan biaya yang relatif besar, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, hingga kebutuhan pupuk selama masa tanam.

Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi gula nasional, sejumlah petani berharap dukungan pembiayaan dan bantuan sarana produksi dapat terus diperkuat agar proses peremajaan tanaman tidak membebani biaya usaha tani.

Pemerintah selama ini menyalurkan pupuk bersubsidi dan bantuan benih dengan sasaran utama petani kecil. Pembatasan luasan lahan penerima bantuan diterapkan agar anggaran subsidi dapat menjangkau lebih banyak petani dan disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia benih dalam program pengembangan benih perkebunan guna memastikan kualitas, jumlah, dan distribusi benih kepada petani sesuai ketentuan.

Penyedia benih yang tidak memenuhi standar, kata dia, dapat dicoret dari daftar mitra pemerintah hingga diproses secara hukum.

“Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan dilakukan karena pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis.

Dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Kementerian Pertanian, Amran mengatakan pengawasan program tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas), aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komoditas yang menjadi sasaran program meliputi kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete.

“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Amran menegaskan seluruh penyedia benih bertanggung jawab memenuhi kontrak yang telah disepakati serta memastikan benih yang disalurkan sesuai standar pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa untuk memantau penyaluran bantuan benih secara real time.

“Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ucap dia.

Selain itu, Amran menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia memastikan seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat maupun pihak tertentu.

Pemerintah juga menerapkan evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih. Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar dicoret dari daftar mitra pemerintah.

“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan bersama penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah yang terlibat dalam program penyediaan benih nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku

Ambon (ANTARA) -

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku melakukan monitoring dan evaluasi produksi benih sumber padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat guna memastikan program pengembangan benih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami memastikan proses produksi benih sumber padi sawah di Seram Bagian Barat berjalan sesuai target. Hasil panen yang telah diperoleh menjadi bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku,” kata Kepala BBRMP Maluku Gunawan, di Ambon, Senin.

Kegiatan monitoring dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi BBRMP Maluku yang diwakili Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) Program dan Penugasan, Novendra Cahyo Nugroho, di lahan produksi benih yang berlokasi di Waimital, Seram Bagian Barat.

Dalam pemantauan tersebut, tim memastikan kegiatan produksi benih sumber padi sawah berjalan sesuai rencana. Dari total lahan produksi seluas empat hektare, sekitar dua hektare telah dipanen dengan varietas Pajajaran dan menghasilkan sekitar 6,3 ton gabah kering panen (GKP) yang selanjutnya akan diproses menjadi benih bersertifikat.

“Sementara itu, varietas Inpari 42 ditargetkan memasuki masa panen pada pekan kedua Juni 2026 untuk mendukung pencapaian target produksi benih,” ujarnya.

BBRMP Maluku, di 2026 menargetkan produksi 10 ton benih pokok padi sawah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan benih pokok untuk Maluku dengan Indeks Pertanaman (IP) 1,5, kebutuhan benih diperkirakan mencapai 13,47 ton.

Dengan asumsi kebutuhan benih sebesar 40 kilogram per hektare dari total luas baku sawah (LBS) Maluku seluas 17.960 hektare, kebutuhan tersebut mencakup LBS Seram Bagian Barat yang mencapai 1.059 hektare.

Menurut BBRMP Maluku, produksi benih sumber varietas unggul baru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Maluku meningkat 1,57 persen, produksi naik 13,93 persen, dan produktivitas meningkat dari 4,6 ton per hektare menjadi 5,19 ton per hektare GKP. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 6,35 ton per hektare.

“Selain memiliki nilai strategis bagi pengembangan pertanian, lokasi kegiatan di Waimital juga menyimpan nilai historis. Wilayah tersebut dikenal dengan Gerakan Masyarakat Baru (Gemba), yang menjadi simbol semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa dan memperkuat ketahanan pangan,” ucapnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung

Manokwari (ANTARA) - Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar enam ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektare lahan.

Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Syarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Macuan, Manokwari, Sabtu, mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Lahan percontohan seluas sekitar satu hektare ini diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung yang dapat digunakan untuk pengembangan sekitar 200 hektare lahan," katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering (dryer) jagung sebagai fasilitas pendukung pascapanen.

Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Mesin dryer sangat membantu menjaga kualitas benih," ujarnya.

Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat grayak jagung (spodoptera frugiperda), meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan tersebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip (single replanting), yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi.

"Nanti penanaman menggunakan metode tanam sisip," jelasnya.

Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian serta kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis, dan kelompok tani setempat.

"Kami berharap segala upaya yang dilakukan, mampu menjadikan Manokwari sebagai salah satu pusat pengembangan benih dan produksi jagung di Papua Barat," ucap Sulastiana.

Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan phonska sesuai kebutuhan tanaman.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian kembali mewujudkan swasembada pangan pada 2025 sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Sukses tersebut berkat berbagai upaya seperti mempercepat luas tanam; memberi bantuan sarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian pra panen, amelioran, pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian pasca panen; meningkatkan indeks pertanaman; meningkatkan produktivitas; dan mencetak lahan sawah baru.

Dari berbagai upaya tersebut terungkap bahwa benih menjadi faktor produksi yang berperan strategis dalam meningkatkan produksi pertanian.

Secara empiris terbukti benih padi unggul bermutu berkontribusi 40-60 persen sebagai penentu produksi.

Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga petani dilindungi ketika menggunakan benih seperti tertuang pada pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berlanjutan yang menyebutkan benih wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label.

Di sisi lain benih harus tersedia tepat sesuai dengan kebutuhan petani. Petani membutuhkan benih sesuai enam prinsip tepat yaitu tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga.

Benih yang tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan petani dapat berakibat fatal bagi kelangsungan usahatani petani yang berujung pada terganggunya stabilitas ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian pernah melakukan terobosan melalui program Mandiri Benih oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sejak 2015 dengan memberi ruang penangkar lokal menuhi kebutuhan benih secara insitu (setempat) yang kemudian terbukti nyata berkontribusi besar mendukung pertanian.

Kini program tersebut perlu diperkuat dan dikembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan terutama di daerah-daerah yang kekurangan varietas unggul bermutu sehingga bergantung pada benih bersertifikat dari luar daerah.

Program mandiri benih bertujuan untuk menumbuh kembangkan produsen benih baru maupun lama untuk meningkatkan kapasitas produksi Benih Sebar (BR) dan meningkatkan kemampuan petani untuk memproduksi benih sesuai kebutuhan di wilayahnya (insitu) secara mandiri.

Program Mandiri Benih

Program tersebut memberi fasilitas kepada kelompok tani/produsen berupa sarana produksi seperti benih sumber, pupuk, pestisida, dan alat pengemasan benih.

Program tersebut bahkan memberi bantuan gudang benih, lantai jemur, alat angkut benih serta pelatihan produksi benih padi.

Prinsip kerja Program Mandiri Benih (PMB) dengan memberi bantuan peralatan usaha perbenihan dan budidaya calon benih padi untuk 1 unit PMB per 1 kelompok tani. Satu kelompok tani setara dengan luasan 10 ha.

Dari luasan tersebut diharapkan menghasilkan benih minimal 30 ton dengan asumsi produksi benih yang berkualitas sejumlah 3 t/ha.

Angka tersebut setara untuk menenuhi kebutuhan benih seluas 1.200 ha dengan asumsi kebutuhan benih per ha 25 kg. Produksi tersebut dapat menopang kemandirian benih untuk 6 desa dengan 1 desa masing-masing memiliki sawah 200 ha.

Sejak peluncuran program ini di 2015 telah menunjukkan hasil signifikan karena berhasil mengembangkan 1.313 unit di lahan penangkaran seluas 13.130 hektare.

Rata-rata produksi calon benih 2,62 ton per hektare atau menyumbang sekitar 34.361 ton benih padi yang setara dengan kebutuhan benih untuk lahan seluas 1,3 juta hektare.

Di Majalengka, Jawa Barat, terdapat Kelompok Tani Gangsa I, yang telah berhasil menjadi penangkar. Tokoh penangkarnya bernama Nasihin yang merupakan mantan penerima program Mandiri Benih. Hingga saat ini, Nasihin mampu memproduksi benih padi 1.200 ton per tahun.

Kini setiap tahun Nasihin memasok kebutuhan benih insitu, sisanya untuk memenuhi kebutuhan benih pasar bebas maupun program pemerintah dengan jangkauan pemasaran hingga ke luar Provinsi Jawa Barat.

Manfaat adanya program mandiri benih yang dirasakan petani secara nyata, yaitu dapat meningkatkan kapasitas produksi benih dan meningkatnya kapasitas SDM poktan/kelompok penangkar produsen benih, dapat menekan biaya perbenihan kelompok, benih sesuai spesifik lokasi dan enam tepat, serta dapat menjual benih keluar wilayah, sehingga mampu meningkatkan nilai tawar terhadap hasil panen.

Anggota kelompok yang sebelumnya hanya menjual gabah untuk konsumsi, kini juga mampu menjual benih yang tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Ketahanan pangan

Program mandiri benih insitu menyumbang kontribusi besar bagi ketahanan pangan secara nasional. Sepanjang tahun 2020-2025, kontribusi program mandiri benih terlihat nyata di enam provinsi yang dominan tertinggi, yaitu di Banten sebesar 3 persen, Sumatera Selatan 2,63 persen, Sulawesi Selatan 1,77 persen, Kalimantan Selatan 1,77 persen, Sumatera Barat 1,70 persen, dan Jawa Barat sebesar 1,19 persen.

Hingga saat ini, program mandiri benih terus direplikasi karena sangat mendukung program strategis nasional. Untuk kesiapan ketersediaan benih tahun 2026, ditargetkan dari mandiri benih hasil penangkaran akhir tahun 2025 seluas 1.420 ha dan rencana penangkaran Maret-April 2026 seluas 540 ha.

Diperkirakan dari program tersebut produksi benih total mencapai 4.900 ton atau setara dengan kebutuhan benih luasan sekitar 196.000 ha.

Diharapkan dengan adanya program mandiri benih ini, provinsi yang selama ini belum tercukupi ketersediaan benihnya secara insitu, dapat memenui kebututuhan benih secara 6-Tepat.

Program mandiri benih dapat terwujud bila didukung dengan tersedianya varietas unggul yang telah dilepas dan beredar di Indonesia.

Hingga saat ini (April 2026) telah dilepas sebanyak 439 varietas, sedangkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2016-2026) telah dilepas sebanyak 136 varietas unggul baru.

Tentu saja budi daya perbenihan yang baik harus didukung dengan sarana produksi yang cukup dan berkualitas seperti pembenah tanah, pupuk, herbisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan peralatan mesin pertanian pra dan pascapanen.

Salah satu kunci keberhasilan program mandiri benih dapat diukur bila setelah tidak ada bantuan pemerintah, poktan tersebut terus melakukan kegiatan produksi benih secara berkelanjutan, baik dengan mitra maupun mandiri untuk mendukung kebutuhan benih nasional. Program mandiri benih sebagai salah satu solusi mengatasi kelangkaan benih sumber insitu spesifik lokasi.

Agar program mandiri benih dapat diperkuat dan berkelanjutan, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengembangkan program mandiri benih di daerah-daerah yang mengalami kesulitan benih insitu. Kedua, menyediakan bantuan kelengkapan sarana perbenihan (lantai jemur/atap UV dan gudang benih) untuk peningkatan kapasitas produksi dan kualitas benih melalui DAK/APBN. Ketiga, menyeleksi calon lokasi dan penerima mandiri benih.

Keempat, meningkatkan sumber daya manusia perbenihan melalui pelatihan produksi benih. Kelima, membina dan mendampingi secara berkelanjutan oleh PBT, dinas pertanian provinsi/kabupaten. Keenam, memfasilitasi akses pasar melalui skema kemitraan. Ketujuh, menyinergikan para pemangku kepentingan atau institusi pusat dan daerah agar selaras dengan peraturan daerah dan tersosialisasi dengan baik, serta menyesuaikan varietas dengan kebutuhan petani.

*) Retno Setianingsih, Indra Rukmana, Ladiyani Retno Widowati adalah Pengawas Benih Tanaman, Perencana, dan Analis Kebijakan di Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap tiga dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian yang kini tengah didalami aparat penegak hukum.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya tidak akan menoleransi praktik mafia proyek, penyelewengan anggaran, maupun dugaan permainan dalam program bantuan pertanian yang merugikan masyarakat serta mengganggu target swasembada pangan.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kami diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi. Kalau ada yang terlibat, termasuk dari internal Kementan, saya pastikan dipecat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran menyatakan pemerintah terus memperketat pengawasan sekaligus penindakan terhadap praktik mafia yang memanfaatkan besarnya anggaran sektor pertanian demi kepentingan pribadi.

Adapun, salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penipuan bermodus jaringan proyek di lingkungan Kementan. Seorang oknum berinisial H diduga meminta dana hingga Rp300 juta dengan mencatut nama Kementan serta menjanjikan proyek kepada korban.

Amran menilai modus tersebut merupakan pola lama mafia proyek yang memanfaatkan nama lembaga negara untuk menipu masyarakat. Dia pun meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang, jangan dipercaya. Sistem pengadaan di Kementan sekarang sudah berbasis digital melalui single submission dan e-catalogue, sehingga tidak ada lagi ruang permainan proyek,” ujarnya.

Kasus lainnya terkait pemecatan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian berinisial C yang diduga terlibat penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta. Pemecatan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pada 7 Mei 2026 dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurutnya, penyalahgunaan anggaran negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.

“Ini uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi. Yang bersangkutan sudah dipecat dan kami minta diproses hukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Kasus ketiga terkait dugaan permainan dalam program pembibitan kelapa di lima daerah, yakni Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Gorontalo, serta Indragiri Hilir, Riau.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, Kementan menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah benih yang tercantum dalam surat perintah dengan realisasi di lapangan.

Dia memperkirakan potensi kekurangan benih tercatat mencapai 136.795 batang dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar. Adapun rinciannya meliputi Banten sebanyak 44.654 batang senilai Rp799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp976 juta, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp51 juta, serta Indragiri Hilir sebanyak 31.920 batang senilai Rp718 juta.

Dia menilai kasus tersebut sangat serius lantaran berkaitan dengan program hilirisasi kelapa yang menjadi salah satu prioritas pemerintah guna meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat industri nasional berbasis komoditas perkebunan.

“Kami cek langsung di lapangan dan ditemukan jumlah tanaman tidak cukup. Ini tidak boleh dipermainkan karena menyangkut nasib petani. Kalau benihnya bermasalah, hasil tanam petani juga akan terganggu walaupun programnya gratis,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kementan juga telah memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama aparat kepolisian dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

“Jika terbukti harus dihukum seberat-beratnya. Itu permintaan rakyat dan publik rindu dengan ketegasan seperti yang diperintahkan Bapak Presiden Prabowo,” tandasnya.

keunggulan antara lain tahan luka api, anakan cukup banyak, produksi di atas 1,2 ton per ha dengan rendemen 9 persen

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah petani tebu di berbagai wilayah menyambut positif varietas tebu unggul NX dan Panjalu yang dibagikan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya mewujudkan swasembada gula.

Ditjen Perkebunan Kementan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebutkan pemerintah melalui program peningkatan produksi tebu memperluas penggunaan 2 varietas unggul yakni NX dan panjalu, untuk mengurangi dominasi varietas Bululawang (BL) yang rentan terkena luka api.

Petani tebu asal Pati, Jawa Tengah, Angga Rangga yang telah menggunakan varietas ini menyatakan NX 04 relatif tahan kekeringan dan cocok ditanam pada lahan dengan pengairan terbatas.

NX-04, lanjutnya, adalah varietas Bululawang (BL) yang diperkaya atau dibooster dan ditetapkan sebagai varietas unggul oleh pemerintah sejak tahun 2013.

"Secara fisik NX – 04 tidak berbeda dengan Bululawang namun dengan sejumlah keunggulan antara lain tahan luka api, anakan cukup banyak, produksi di atas 1,2 ton per ha dengan rendemen 9 persen," katanya.

Dia menambahkan bobotnya cukup besar seperti halnya bululawang, serta tidak dan jarang mengeluarkan bunga.

Varietas Panjalu ini adalah jenis baru yang ditetapkan sebagai benih unggul pada Juni 2025. Namun penggunaannya sudah dilakukan secara luas.

Sementara itu Irawan selaku pemilik varietas Panjalu menyebutkan jenis tebu unggul ini memiliki warna dominan batang kuning, dengan produktivitas mencapai 1,5 ton/ha, dengan rendemen mencapai 11 persen.

“Berdasarkan pengalaman petani adalah, pertumbuhannya cukup cepat, tahan kekeringan dan memiliki anakan yang banyak. Varietas ini memiliki karakteristik seperti Bululawang yakni memiliki anakan dan bobot cukup tinggi. Per satu rumpun bisa menghasilkan 10 anakan”, ujarnya.

Sedangkan Supardi, petani tebu asal Tegal, Jawa Tengah menyatakan varietas Panjalu tidak berbulu sehingga tidak perlu menggunakan alat pelindung muka dan tangan jika ingin masuk ke dalam kebun tebu.

"Selain itu varietas unggul ini tidak mudah roboh. Batangnya panjang, besar dan tidak keras sehingga disukai penebang karena mudah saat melakukan panen," katanya.

Melalui penyebarluasan benih tersebut, Kementan mengharapkan dapat berkontribusi pada introduksi varietas baru, serta mendorong peningkatan produksi tebu dan rendemen.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk memberantas penyelundupan Benih Bening Lobster atau BBL ke luar negeri dinilai perlu dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang merugikan nelayan, melemahkan kedaulatan kelautan Indonesia, dan membuat nilai tambah lobster nasional justru dinikmati negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Founder dan Owner Bandar Laut Dunia Grup atau Balad Grup HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur. Dia juga menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia.

“Ini tuntutan nelayan kepada Presiden Prabowo agar negara hadir secara tegas berantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di laut Indonesia, dan gerakkan seluruh jajaran KKP untuk membesarkan budidaya lobster oleh nelayan Indonesia,” ujar Gus Lilur, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sejak Agustus 2025 telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan total budidaya BBL di luar negeri melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan tersebut merupakan langkah besar untuk mengembalikan sumber daya lobster kepada kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026. Perubahan regulasi itu dinilai penting karena mengarahkan tata kelola lobster agar tidak lagi bertumpu pada kepentingan budidaya luar negeri, tetapi pada penguatan budidaya di wilayah Indonesia.

“BBL itu berasal dari laut Indonesia. Maka budidayanya harus di Indonesia. Nilai tambahnya harus tinggal di Indonesia. Jangan sampai benihnya dari kita, risikonya ditanggung nelayan kita, tetapi keuntungan besarnya justru dinikmati negara lain,” katanya.

Gus Lilur mengingatkan penghentian budidaya BBL di luar negeri tidak akan efektif apabila jaringan penyelundupan masih dibiarkan bergerak. Praktik penyelundupan BBL berlangsung sistematis, memiliki jalur yang rapi, dan melibatkan jaringan lintas negara.

Menurut dia, jaringan penyelundupan menggunakan dua jalur utama. Pertama, jalur laut yaitu BBL dari Indonesia dikirim menuju Malaysia, lalu diteruskan ke Singapura. Kedua, jalur udara yaitu BBL dari Indonesia dikirim langsung menuju Singapura.

Setibanya di Singapura, BBL kemudian menjalani proses aklimatisasi, yakni penyesuaian kondisi benih agar tetap hidup, segar, dan siap dikirim kembali. Proses tersebut disebut dilakukan di dua kawasan, yakni Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang. Setelah beberapa jam, BBL diterbangkan ke Kamboja.

Kamboja menjadi titik penting dalam rantai penyelundupan karena di sana BBL memperoleh dokumen legalitas sebelum masuk ke Vietnam. Menurut dia, Vietnam tidak menerima BBL tanpa dokumen resmi. Karena itu, jaringan penyelundupan menggunakan Kamboja untuk menerbitkan dua dokumen utama.

Pertama, Certificate of Origin atau COO, yakni sertifikat keterangan asal barang. Kedua, Certificate of Health atau COH, yakni sertifikat kesehatan yang menerangkan bahwa komoditas tersebut telah lolos pemeriksaan kesehatan.

“Kenapa harus ke Kamboja dulu? Karena Vietnam tidak menerima tanpa legalitas. Maka dibuatlah COO dan COH di Kamboja. Setelah itu BBL masuk ke Vietnam,” ujarnya.

Gus Lilur menilai pola tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan BBL telah menjadi bagian dari rantai pasok industri lobster global. Indonesia menjadi sumber benih, negara transit menyediakan jalur dan legalitas, sementara negara tujuan menikmati keuntungan ekonomi terbesar.

Vietnam kemudian mampu menjadi salah satu eksportir lobster terbesar dunia karena mendapatkan pasokan BBL dari Indonesia. Nilai ekonomi lobster di Vietnam disebut dapat mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.

“Ini ironi besar. Benihnya dari Indonesia, tetapi yang menikmati nilai ekonomi ratusan triliun justru negara lain. Nelayan kita hanya menjadi penonton. Ini yang harus dihentikan,” katanya.

Karena itu, dia meminta Presiden Prabowo membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL. Satgas tersebut harus melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, serta unsur intelijen negara.

“Penyelundupan BBL ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Jalurnya lintas negara, aktornya terorganisir, dan nilainya sangat besar. Negara harus hadir dengan satgas khusus,” tegasnya.

Selain memberantas penyelundupan, Gus Lilur juga meminta pemerintah memfasilitasi nelayan agar mampu membudidayakan BBL di laut Indonesia. Larangan ekspor harus diikuti dengan jalan keluar ekonomi bagi nelayan.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat budidaya lobster dunia. Laut Indonesia adalah habitat alami BBL, nelayan Indonesia memiliki pengalaman lapangan, dan pasar lobster dunia terus terbuka. Yang dibutuhkan adalah keberanian negara untuk menutup kebocoran dan membangun ekosistem budidaya nasional.

“Kalau BBL tidak lagi bocor ke luar negeri dan nelayan difasilitasi untuk budidaya, Indonesia bisa menjadi pusat lobster dunia. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok benih gelap bagi industri negara lain,” kata Gus Lilur.

Atas dasar itu, dia menyampaikan Tritura Nelayan Republik Indonesia sebagai tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden memberantas tuntas penyelundupan Benih Bening Lobster atau BBL ke luar negeri.

Kedua, Presiden memfasilitasi nelayan untuk melakukan budidaya BBL di laut Indonesia. Ketiga, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajarannya untuk menggalakkan budidaya BBL di Indonesia oleh nelayan.

Gus Lilur menegaskan Tritura Nelayan bukan sekadar tuntutan sektoral, tetapi seruan kedaulatan ekonomi kelautan. Masa depan lobster Indonesia harus ditentukan oleh negara dan nelayan Indonesia, bukan oleh jaringan penyelundupan dan industri luar negeri.

Kami dorong anggaran kita untuk hari ini untuk irigasi Rp3 triliun lebih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk program irigasi melalui pompanisasi dan bantuan benih unggul sebagai langkah strategis menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena Godzilla El Nino.

"Kami dorong anggaran kita untuk hari ini untuk irigasi Rp3 triliun lebih," kata Mentan ditemui usai rapat bersama 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas pertanian nasional tetap stabil di tengah ancaman kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp3 triliun khusus untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air bagi lahan pertanian di daerah rawan kekeringan.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas area tanam dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Program irigasi yang diperkuat mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia melalui berbagai metode, termasuk pompanisasi, pemanfaatan sungai, embung dan sumber air lainnya.

Dalam implementasinya, pemerintah telah membuka pendaftaran bantuan pompa air sebanyak 80 ribu unit yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah terdampak kekeringan.

Mentan menegaskan percepatan distribusi bantuan akan diberikan kepada daerah yang aktif dan responsif dalam mengajukan kebutuhan.

Selain pompanisasi, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk penyediaan benih unggul tahan kekeringan guna mendukung peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

"Bantuannya sudah jalan, kita anggarkan semuanya, estimasi Rp2 triliunan," ucap Amran.

Benih tersebut dirancang untuk mempercepat masa tanam serta memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Program bantuan benih difokuskan pada wilayah upland atau lahan tadah hujan yang selama ini hanya mampu ditanami sekali dalam setahun akibat keterbatasan sumber air.

"Benih kekeringan kita bantu khususnya yang naikkan IP (Indeks Pertanaman). Dari satu menjadi dua kali, kita memberi benih yang tahan kekeringan dan umurnya agak pendek (benih padi)," jelasnya.

Dengan dukungan pompanisasi dan akses air tambahan, lahan tersebut diharapkan dapat dioptimalkan sehingga produktivitas meningkat tanpa bergantung sepenuhnya pada curah hujan musiman.

Ia juga menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta seperti TNI/Polri menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan iklim.

Menurut dia, capaian produksi padi saat ini cukup signifikan dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,9 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam beberapa hari ke depan.

Pemerintah optimistis berbagai langkah mitigasi yang dilakukan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita belajar dari sejarah bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkenalkan serangga penyerbuk terbaru guna membantu meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ebi Rulianti mengatakan meskipun berukuran kecil, peran serangga penyerbuk sangat besar dalam menentukan terbentuknya buah yang menjadi sumber utama produksi minyak sawit.

“Kita belajar dari sejarah bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pada 1982 introduksi serangga penyerbuk menjadi titik balik yang mendorong lonjakan produktivitas secara signifikan, tambahnya, 40 tahun kemudian yakni pada 2026 di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat, tiga pendatang baru serangga penyerbuk dari Tanzania resmi diperkenalkan yakni Elaeidobius subvittatus, Elaeidobius kamerunicus, dan Elaeidobius plagiatus.

Menurut Ebi Rulianti, pengenalan serangga penyerbuk terbaru tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Keberadaan serangga penyerbuk, tambahnya, dinilai mampu menekan biaya dalam kegiatan budi daya, khususnya pada aspek penyerbukan, sehingga mendukung efisiensi di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kita menandai langkah strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Keberadaan serangga ini sangat mampu menurunkan biaya dalam produktivitas sawit,” ujar dia saat sambutan pelepasan serangga penyerbuk di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-45 Gapki.

Selain Kementan dan Gapki, introduksi serangga penyerbuk hingga pelepasan tersebut juga melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Karantina Indonesia, PT Riset Perkebunan Nusantara, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan konsorsium perusahaan anggota Gapki.

Ebi menegaskan seluruh proses yang dilakukan sudah melalui tahapan ilmiah dan regulasi yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mulai eksplorasi dari negara asal, kemudian pengujian yang komprehensif melibatkan Agen hayati juga kementerian dan lembaga.

"Dari seluruh pengujian tersebut menunjukkan bahwa spesies yang diintroduksi memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Langkah yang kita ambil ini adalah kebijakan berbasis sains, terukur dan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian,” ujar dia.

Sementara itu Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai pengenalan serangga penyerbuk baru tersebut sebagai simbol kesinambungan inovasi serta menjaga masa depan industri sawit Indonesia.

Ketiga spesies penyerbuk tersebut telah melalui serangkaian pengujian ilmiah dan dinyatakan aman untuk dikembangkan, lanjutnya, harapannya, mereka dapat memperkuat sistem penyerbukan sekaligus meningkatkan ketahanan ekosistem perkebunan.

"Langkah kecil ini membawa harapan besar lahirnya generasi baru kelapa sawit Indonesia yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melakukan penyidikan kasus dugaan penyelundupan satu koper berisi sekitar 200.000 benih bening lobster (BBL/benur) ilegal. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan terhadap sejumlah pihak di area Terminal 1C Bandara Soetta, pukul 02.00 WIB, Selasa (17/3/2026).

Diduga benur ilegal tersebut akan diselundupkan ke Batam, Kepulauan Riau untuk kemudian rencananya akan dibawa ke Vietnam. Penyidikan didasarkan pada Laporan Polisi nomor: LP/A/7/III/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Maret 2026 dan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP. Sidik/13/III/RES.1.24/2026/Reskrim bertanggal 17 Maret 2026.

Dalam penyidikan kasus ini, Polresta Bandara Soetta menerapkan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) dan/atau Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

"Untuk pengungkapan BBL benar," ujar Kasatreskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Yandri Mono saat dikonfirmasi awak media, di Jakarta.

Meski demikian, Kompol Yandri belum mau mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pasalnya kata dia, penyidik Polresta Bandara Soetta masih terus melakukan pengembangan penyidikan. Penyidik juga sedang mengusut jaringan yang diduga terlibat untuk penyelundupan benur ilegal tersebut.

"Mohon waktu, anggota masih pengembangan di lapangan untuk ungkap jaringan," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan awak media, diduga seseorang berinisial F menjadi otak dari dugaan penyelundupan satu koper berisi sekitar 200.000 benur ilegal di area Terminal 1C Bandara Soetta pada Selasa dini hari (17/3/2026).

Diduga F adalah salah satu dari sejumlah pihak yang sempat diamankan Tim Polresta Bandara Soetta saat Tim Polresta Bandara Soetta menggagalkan dugaan penyelundupan benur ilegal tersebut.

Bahkan, penyidik Polresta Bandara Soetta telah melayangkan surat panggilan saksi ke-1 nomor: S.pgl/Saksi.1/96/III/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 20 Maret 2026 kepada F untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (1/4/2026), pukul 10.00 WIB, di ruangan Unit IV Polresta Bandara Soetta.

Dalam salinan surat panggilan ini, tercantum di antaranya dasar penyidikan termasuk Laporan Polisi tipe A dan Surat Perintah Penyidikan bertarikh yang sama 17 Maret 2026, pasal-pasal yang digunakan, dan waktu kejadian (tempus) tindak pidana.

"Setelah kami rasa maksimal pengembangan di lapangan, nanti kami akan share ke teman-teman media untuk bantu publish," tandas Kompol Yandri.

Tanpa upaya konservasi yang sistematis, Indonesia berisiko kehilangan kekayaan genetik tanaman yang menjadi fondasi utama produksi pangan

Purwakarta (ANTARA) - Perusahaan benih sayuran di Kabupaten Purwakarta, Jabar, PT East West Seed Indonesia (Ewindo) memperkuat kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan melalui pengembangan Bank Sumber Daya Genetik Sayuran.

Presiden Direktur Ewindo, Glenn Pardede dalam keterangannya di Purwakarta, Senin menyampaikan, sebagai fondasi utama pertanian, benih unggul memegang peranan penting dalam sistem pangan nasional yang menentukan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta kualitas hasil panen.

"Di tengah tantangan global seperti krisis iklim, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, upaya menjaga sumber daya genetik tanaman menjadi semakin mendesak," katanya.

Menurut dia, tanpa upaya konservasi yang sistematis, Indonesia berisiko kehilangan kekayaan genetik tanaman yang menjadi fondasi utama produksi pangan.

Salah satu langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Bank Sumber Daya Genetik Sayuran yang dikelola secara kolaboratif oleh UGM dan Ewindo.

Melalui kerja sama yang telah berlangsung sejak 2018 dan diperkuat kembali pada April 2026, kedua institusi ini berkomitmen untuk mencegah erosi genetik, menjaga kekayaan genetik tanaman asli Indonesia, sekaligus mendorong hilirisasi guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini menjadi penting di tengah laju erosi genetik yang terjadi secara global akibat modernisasi pertanian dan hilangnya varietas lokal.

Hingga saat ini, katanya, sebanyak lebih dari 2.000 aksesi kekayaan genetik tanaman lokal Indonesia berhasil dikoleksi, mencakup berbagai jenis sayuran seperti tomat, timun, wortel, pare, terong, seledri, paprika, labu, okra, cabai, dan komoditas lainnya yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Bank Genetik Sayuran tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benih, tetapi juga sebagai pusat konservasi aktif yang memastikan benih-benih lokal tetap lestari melalui proses perbanyakan dan evaluasi.

Keberadaannya menjadi benteng penting dalam menghadapi ancaman erosi genetik yang dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Disebutkan, tanpa intervensi seperti ini, banyak varietas lokal berpotensi hilang sebelum sempat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian masa depan.

Glenn menekankan, investasi pada benih merupakan investasi jangka panjang bagi sistem pangan Indonesia.

"Sistem pangan nasional sangat bergantung pada kualitas benih yang kita miliki. Indonesia memiliki kekayaan genetik tanaman yang luar biasa, namun tanpa upaya konservasi yang sistematis, kekayaan ini bisa hilang," katanya.

Jadi kolaborasi Ewindo dan UGM ini di antaranya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya genetik tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Melalui sinergi antara dunia akademik dan industri, Bank Genetik Sayuran diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberagaman hayati Indonesia, sekaligus memastikan ketersediaan benih unggul yang berkelanjutan.

Rektor UGM, Prof Ova Emilia mengatakan, penguatan sektor hulu melalui konservasi genetik merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pangan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi penting di tengah modernisasi pertanian dan hilangnya tanaman varietas lokal.

"Kalau kita berbicara tentang pengembangan bibit yang unggul itu akan sampai pada kebiasaan orang dalam mengolah dan mengkonsumsinya. Dengan memahami rantai pasok dari sumber, kita akan bisa memastikan kualitas dan gizi komoditas. Sumber daya genetik tanaman perlu kita lestarikan bersama-sama," kata dia.

Ke depan, UGM dan Ewindo akan memperkuat dan memperluas program ini melalui kegiatan "collecting" di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Mahasiswa itu akan dibekali pelatihan terkait teknik pengumpulan benih sesuai standar operasional prosedur, serta melakukan eksplorasi dan identifikasi kekayaan genetik tanaman lokal di wilayah penugasan.

Langkah ini tidak hanya memperkaya koleksi genetik nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya konservasi sumber daya genetik.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026