Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 142 jemaah haji mengikuti program tanazul atau pemulangan lebih awal ke Indonesia karena alasan kesehatan. Program itu menjadi solusi untuk menjaga kondisi jemaah karena mereka telah melaksanakan seluruh rukun haji sehingga tetap sah untuk pulang lebih awal.

Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, dr. Syougie SpKP, menjelaskan bahwa program tanazul diberikan khusus kepada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik setelah menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang berdasarkan pertimbangan medis membutuhkan percepatan kepulangan.

Jemaah harus menjalani asesmen kesehatan untuk mengusulkan diri ikut program tanazul. Berdasarkan hasil asesmen, PPIH atau petugas haji telah memulangkan 142 jemaah haji Indonesia melalui program tanazul hingga Senin (15/6/2026).

"Program tanazul ini merupakan program di mana jemaah haji atas indikasi medis dipulangkan lebih awal dari kloternya atau jika jemaah haji dirawat di rumah sakit dan kloternya telah pulang ke Indonesia maka kita pulangkan," ujar Syougie di Makkah, Senin (15/6/2026).

Menurut Syougie, keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses tanazul. Karena itu, tim medis akan memeriksa stabilitas kondisi pasien sebelum menentukan kelayakan terbang.

Jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu juga harus mendapatkan rekomendasi dari dokter penanggung jawab sesuai bidang penyakitnya.

"Kalau ada masalah jantung kita konsultasikan ke dokter jantung. Kalau pascastroke kita konsultasikan ke dokter saraf. Setelah itu baru dinilai apakah layak terbang atau tidak," ujarnya.

KKHI mencatat tingginya kebutuhan layanan tanazul pada fase pemulangan haji tahun ini. Hingga Senin malam, terdapat 334 permohonan tanazul yang tercatat, belum termasuk tambahan 33 pengajuan yang masuk pada hari berikutnya.

Meskipun demikian, tidak seluruh permohonan berakhir dengan pelaksanaan tanazul karena sebagian jemaah mengalami perbaikan kondisi kesehatan dan akhirnya dapat pulang bersama kloternya.

"Yang masuk hampir 400 permohonan, tetapi ada juga yang akhirnya tidak jadi ditanazulkan karena bisa kembali bersama kloternya," kata Syougie.

Pada Senin (15/6/2026) pagi, terdapat tiga jemaah yang semula direncanakan berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun, karena keterbatasan slot penerbangan, ketiganya dialihkan melalui Madinah.

"Slot penerbangan sudah penuh sehingga dievakuasi ke Madinah dan nanti diterbangkan melalui Bandara Madinah," ujarnya.

Pengawasan Ketat hingga Naik Pesawat

Syougie menjelaskan bahwa pengawasan medis terhadap jemaah tanazul tidak berhenti setelah jadwal penerbangan diperoleh. Pemeriksaan ulang tetap dilakukan menjelang keberangkatan untuk memastikan kondisi jemaah tetap stabil.

Menurutnya, waktu ideal bagi jemaah sakit untuk berada di bandara adalah sekitar enam jam sebelum jadwal penerbangan.

"Untuk jemaah sakit kita nilai ulang sebelum penerbangan," katanya.

Petugas kesehatan juga akan mendampingi proses pemulangan hingga jemaah benar-benar naik ke pesawat menuju Indonesia.

Layanan tanazul menjadi semakin penting seiring berakhirnya fase pemulangan jemaah Gelombang I. Hingga Senin (15/6/2026), sebanyak 95.178 jemaah haji Indonesia telah diterbangkan ke Tanah Air melalui Bandara Jeddah. Operasional pemulangan kini berfokus pada jemaah Gelombang II yang berada di Madinah.

Mekanisme tanazul sendiri menjadi bagian dari layanan khusus yang disiapkan PPIH Arab Saudi untuk menyesuaikan kondisi jemaah selama fase kepulangan, baik melalui percepatan maupun penundaan jadwal terbang berdasarkan kebutuhan operasional dan kondisi kesehatan jemaah.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah menerapkan skema murur dan tanazul dalam operasional ibadah haji 1447 H/2026 M sebagai upaya mengurangi kepadatan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Skema ini diprioritaskan bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah sakit.

Musyrif Diny PPIH Arab Saudi, KH Sabela Rosyada, menjelaskan penerapan murur dan tanazul memiliki dasar syariat dan diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan keselamatan serta kemaslahatan jemaah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi pemerintah di tengah tingginya mobilitas jutaan jemaah saat fase Armuzna.

"Skema ini diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah, terutama lansia, disabilitas, dan jemaah sakit," ujar KH Sabela di Makkah, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan, murur merupakan skema ketika jemaah melintas di Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan tanpa mabit atau bermalam di lokasi tersebut. Meskipun demikian, ibadah hajinya tetap sah selama telah melaksanakan wukuf di Arafah sesuai ketentuan syariat.

Menurut Sabela, hukum asal mabit di Muzdalifah memang wajib. Namun, syariat memberikan keringanan bagi jemaah yang memiliki uzur atau menghadapi kondisi yang berpotensi menimbulkan mudarat.

“Asal hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib. Tetapi karena ada uzur, seperti kepadatan dan persoalan transportasi, maka bagi orang yang memiliki uzur diperbolehkan melakukan murur, yaitu melewati Muzdalifah tanpa mabit di sana,” katanya.

Dia mengatakan, kebolehan murur merujuk pada hadis riwayat Abu Dawud dari Urwah bin Mudarris mengenai kesempurnaan ibadah haji bagi jemaah yang telah melaksanakan wukuf di Arafah.

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

Artinya: “Barang siapa mengikuti shalat bersama kami lalu wukuf bersama kami hingga berangkat, sementara sebelumnya dia telah wukuf di Arafah baik malam ataupun siang, maka hajinya telah sempurna dan dia telah menyelesaikan manasiknya.”

Sabela menegaskan, jemaah yang mengikuti murur tidak dikenakan kewajiban membayar dam.

“Ketika dia sudah diperbolehkan melakukan murur, maka tidak ada kewajiban membayar dam dan sempurna hajinya,” ujarnya.

Selain murur, pemerintah juga menerapkan skema tanazul. Dalam praktiknya, tanazul dilakukan dengan cara jemaah menyerahkan hak tempat mabit di Mina kepada jemaah lain sehingga dirinya tidak bermalam di Mina dan kembali ke hotel usai melontar jumrah.

“Yang dimaksud tanazul ini adalah seseorang memberikan haknya kepada orang lain. Mestinya dia mendapatkan hak untuk bertempat di Mina, maka dia memberikan haknya kepada orang lain sehingga dia tidak mabit di Mina,” kata Sabela.

Dia menjelaskan, hukum mabit di Mina pada dasarnya juga wajib. Namun, syariat memberikan rukhsah atau keringanan ketika kondisi kepadatan berpotensi membahayakan jemaah.

“Walaupun secara syariat mabit beberapa hari di Mina itu wajib, tetapi ketika ada maslahat dan uzur seperti kepadatan yang dapat memberatkan jemaah, maka orang yang memberikan haknya kepada orang lain dan tidak mabit di Mina itu diperbolehkan,” jelasnya.

Menurut dia, kebolehan tersebut juga memiliki dasar dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Abbas bin Abdul Muthalib yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak mabit di Mina karena bertugas menyediakan air bagi jemaah haji.

أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Abbas meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina karena tugas memberi minum jemaah haji, maka Rasulullah mengizinkannya.”

Menurut Sabela, para ulama kemudian mengambil qiyas dari hadis tersebut terkait kebolehan meninggalkan mabit di Mina dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keselamatan jemaah.

Penerapan murur dan tanazul pada operasional haji 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kepadatan di Armuzna yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap bahwa pemerintah akan kembali menerapkan murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Kepala Satuan Operasi Armuzna 2025 Laksamana Pertama TNI Harun Arrasyid menjelaskan bahwa saat puncak haji atau ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pemerintah akan menerapkan konsep murur dan tanazul untuk mengurai kepadatan, agar jemaah lebih nyaman dan aman saat beribadah.

Berdasarkan penjelasan Kemenhaj, Murur adalah skema pergerakan jemaah haji setelah wukuf di Arafah dengan melewati Muzdalifah tanpa turun dari bis dan langsung menuju Mina. Jemaah haji yang diarahkan untuk murur adalah lansia, berisiko tinggi (risti), dan disabilitas.

Jemaah haji yang melakukan murur akan diberangkatkan dari Arafah setelah maghrib dan langsung menuju Mina.

Sementara itu, Tanazul adalah skema pemulangan jemaah haji lebih awal dari jadwal ke hotel di Mekkah setelah melakukan lontar Jumrah Aqabah, sehingga jemaah tidak menginap di Mina pada malam tasyrik. Jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina tetapi bisa tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan.

Sama seperti murur, tanazul juga diarahkan kepada jemaah-jemaah lansia, risti, dan disabilitas.

"Rencana Murur dan Tanazul memang itu akan akan kita laksanakan pada tahun ini. Memang sudah dikemukakan oleh pemimpin kita di kementerian haji, bapak menteri juga akan melakukan konsep itu," ujar Harun usai mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Rabu (21/1/2026) malam.

Namun demikian, Harun belum menyatakan berapa jumlah jemaah haji 2026 yang akan melaksanakan murur dan tanazul, karena pendataan masih berjalan seiring proses pelunasan biaya haji yang masih dibuka.

Harun menjelaskan bahwa para petugas haji melakukan persiapan maksimal untuk seluruh penyelenggaraan haji, terutama saat Armuzna. Penumpukan jemaah pada satu tempat dan waktu membuat petugas haji harus bersiap dan memastikan keamanan dan keselamatan jemaah haji.

"Kami dengan unsur-unsur petugas yang ada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu akan mendukung kebijakan ini karena kami anggap itu lebih efektif untuk mengurangi kepadatan jemaah di Muzdalifah, dan bisa mengontrol kepadatan di Muzdalifah dan nanti di Mina," ujarnya.