JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai sempat dicari oleh tim lembaga antirasuah dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keduanya saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan sedang menjalani pemeriksaan secara intensif.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di (Gedung) Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB. Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Dalam kegiatan OTT ini, KPK lebih dulu mengamankan 10 orang, sembilan di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya di wilayah Jakarta. Sebanyak lima orang kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, satu orang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang anggota keluarga penyelenggara negara di Kabupaten Kuansing.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu barang bukti elektronik berupa transaksi keuangan," ucap Budi.

Selain itu, KPK mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Kuansing.

KPK juga telah menyegel sejumlah tempat dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan. Sehingga dalam proses atau tahap penyidikan ini, KPK kemudian nanti akan menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan respons mengenai penahanan ASN BPK oleh KPK terkait OTT Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. BPK menyatakan, menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari sinergi dan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"BPK berkomitmen untuk bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap BPK dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, BPK berkomitmen akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). BPK menyatakan secara sistematis telah melakukan berbagai program manajemen integritas yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawai BPK serta berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan.

Sebelumnya, KPK selama 7-8 Juni 2026 menangkap 10 orang dalam OTT. Lima orang ditangkap di Jakarta, dan lima lainnya di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 tersebut, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.

Keempat tersangka tersebut adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

Pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT lanjutan dan menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Pada 11 Juni 2026, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta bernama Augus Dwianggara dikonfirmasi KPK sebagai tersangka dugaan suap dalam pengaturan temuan pemeriksaan BPK pada Pemkab Muara Enim. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat tersangka lain dari OTT lanjutan Muara Enim tersebut.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka meminta Rp1,6 miliar untuk mengondisikan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Hasil audit BPK mendapati nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim.

Hal itu disampaikan Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein terkait penahanan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil audit laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Menurut Achmad Taufik, Bupati Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hal tersebut dengan menemui Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN) selaku Pengendali Teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rp1,6 miliar itu, anak buah Edison menyiapkan uang yang bersumber dari Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi yang merupakan pihak penyedia PBJ proyek smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan. Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono selaku perantara) sebagai perantara pertemuan di Jakarta," ujarnya.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan yang diantaranya untuk EDS," sambungnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Taufik melanjutkan, Angga juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Abi. KPK masih mendalami terkait maksud dari penerimaan tersebut.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu, 10 Juni 2026.

Achmad Taufik menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim Edison (EDS). "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka usai menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap pengkondisian temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim.

"Bahwa pasca KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Budi menjelaskan, empat orang itu terdiri dari pihak penerima dan pemberi. Di mana, salah satu diantaranya ialah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison yang sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka di perkara lain.

"Betul. Jadi nanti, karena ini memang dua perkara yang berkaitan, nanti akan cross. Ada dua tersangka yang sama dari perkara sebelumnya dan perkara saat ini," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka lainnya yang terjerat dua perkara ialah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Di perkara sebelumnya dua tersangka ini sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi," ucapnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

Sementara, untuk dua tersangka lainnya ialah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara selaku pihak swasta. Keduanya terlihat sudah mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK seusai pemeriksaan hari ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap atas temuan BPK soal pengadaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, suap diduga untuk mengkondisikan temuan BPK tersebut. "Sejauh ini berkaitan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di Pemkab Muara Enim. Salah satunya pengadaan Smart TV tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan menangkap 11 orang terkait OTT lanjutan pekara yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison dkk. Beberapa di antaranya merupakan ASN BPK.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," ucapnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, dalam operasi senyap ini terdapat 11 orang yang ditangkap.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," sambungnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini menangkap Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dalam penyelidikan tertutup ini KPK mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatra Selatan.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," jelasnya kepada jurnalis, Senin (8/6/2026).

Dia mengatakan kasus yang ditangani terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," jelasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026, yang dilakukan pada Selasa (2/6/2026) di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Ada delapan tersangka dari perkara tersebut, yakni Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK); Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG); Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS); Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS);

Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS); Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA); Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP); Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim hari ini. Penggeledahan ini seusai Silmy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Saat penggeledahan berlangsung, dua truk towing terlihat memasuki rumah Silmy Karim. Pertama, towing tiba sekira pukul 18.00 WIB. 14 menit berselang, satu truk towing lainnya menyusul.

Dengan adanya towing ini, diduga akan mengangkut kendaraan dari rumah tersebut. Namun, belum diketahui kendaraan apa yang diangkut lantaran truk tersebut masih berada di dalam gerbang.

Hingga berita ini ditulis, penggeledahan sudah berlangsung lebih dari empat jam setelah tim penyidik KPK tiba di lokasi sekira pukul 13.47 WIB. Beberapa personel Brimob pun masih berjaga di depan gerbang rumah yang terdiri dari tiga lantai tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penggeledahan dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus yang dimaksud.

Lihat video: Geledah Rumah Mewah Silmy Karim, KPK Cari Bukti Kasus Pemerasan WNA



"KPK meyakini, dalam penggeledahan ini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang," kata Budi.

Sebelum digeledah, rumah tersebut telah disegel tim Lembaga Antirasuah. Hal itu dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 3 Juni 2026. "Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan, rumah SK menjadi salah satu titik yang disegel," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Achram menyampaikan bahwa kliennya sedang berada menjalankan agenda lain saat dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai konteks, Silmy merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin dokumen tinggal WNA di Indonesia. Dirinya sempat dicari oleh KPK sampai akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

Achram menambahkan bahwa kliennya justru mengetahui dicari oleh KPK dari pemberitaan yang sudah beredar.

"Memang kebetulan beliau itu ketika narasi yang di media itu dicari, itu beliau sedang melanjutkan kegiatan agendanya mereka seperti biasa. Jadi benar-benar tidak tahu. Kaget juga beliau waktu itu," katanya di rumah Silmy Karim yang sedang digeledah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Sahala Siahaan, salah satu kuasa hukum Silmy Karim, juga menyayangkan narasi yang berkembang terkait operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus yang menjerat kliennya.

Dia menilai narasi tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa Silmy sulit ditemukan atau menghindari proses hukum. Padahal, kata dia, hingga saat itu Silmy tidak pernah menerima panggilan pemeriksaan terkait perkara tersebut, baik panggilan pertama, kedua, maupun ketiga.

"Pengertian ini sulit dicari kan menjadi ambigu, dan membuat orang menjadi bingung, apakah Pak Silmy pernah mendapat panggilan kah? Apakah sudah dipanggil tiga kali kah? Apakah sudah DPO sampai di ada imbauan menyerahkan diri? Ini sesuatu hal yang perlu kami cermati oleh karena itu sangat merugikan daripada posisi Pak Silmy Karim," jelasnya.

Terkait pengajuan praperadilan, Sahala menyebut masih mempertimbangkan opsi tersebut. Dia menyampaikan saat ini pihaknya masih fokus untuk mendampingi Silmy menjalani proses hukum.

Kasus Pemerasan Pengurusan Izin Tinggal WNA

Kasus ini pertama kali disampaikan KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) dengan mengamankan belasan orang di kantor Imigrasi Jakarta Barat. Hingga pada Rabu (3/6/2026) total pihak yang diamankan sebanyak 18 orang. Delapan diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Pada perkara ini, kapasitas Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Jika uang tidak diberikan, maka proses izin tinggal akan dipersulit.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti membuat rekening bank khusus menampung uang hasil pemerasan. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Kamis (4/6/2026).

Adapun KPK menetapkan 8 tersangka dan menahannya selama 20 hari sejak 4 Juni hingga 23 Juni 2026, para tersangka adalah:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim akhirnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/6/2026).

Kedatangannya mengakhiri pencarian yang dilakukan lembaga antirasuah setelah namanya masuk dalam daftar pihak yang dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di wilayah Jakarta Barat.

Silmy tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.23 WIB. Saat dimintai keterangan oleh wartawan mengenai aktivitasnya selama proses pencarian berlangsung.

Sebelum menyerahkan diri, keberadaan Silmy sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @silmykarim, ia tanpa sengaja diduga memperlihatkan lokasi tempat dirinya berada.

Dalam unggahan Instagram Story yang beredar pada Rabu (3/6/2026), Silmy terlihat berada di sebuah kedai kopi di kawasan Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor.

Tak lama setelah unggahan tersebut muncul, beredar informasi bahwa Silmy memilih datang langsung ke KPK untuk memenuhi proses pemeriksaan. Langkah itu dilakukan setelah dirinya menjadi salah satu pihak yang dicari sejak operasi penindakan dimulai pada 2 Juni 2026.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di Jakarta Barat pada rentang 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah orang diamankan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Total belasan orang dibawa oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan perkara suap yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kasus tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurus dokumen imigrasi.

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Selain itu, KPK melakukan pemasangan KPK-line atau penyegelan di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan.

Namun, Budi belum dapat merincikan secara detail konstruksi perkara termasuk bagaimana alur pemerasan dan modus operandi lainnya sehingga terjadi penyelewengan. Detail perkara akan disampaikan dalam konferensi pers yang direncanakan dilaksanakan hari ini, Kamis (4/6/2026).

"Untuk detailnya nanti dalam konferensi pers kami akan sampaikan bagaimana konstruksi perkara ini, bagaimana alur perintah, alur aliran uang kepada para tersangka nanti kami akan menjelaskan," tandasnya.

Adapun KPK menginformasi bahwa OTT dilaksanakan pada Selasa (2/6/2026) malam. Dalam perkara ini, KPK telah KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

KPK juga mengamankan logam mulia dalam bentuk emas yang beratnya sekitar ratusan gram, serta mata uang dolar Amerika dan Singapura.