Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah menyerahkan aset dan operasional PT Agincourt Resources kepada Perminas di bawah Danantara. Langkah itu sebagai lanjutan sanksi kepada perusahaan yang dianggap menyumbang kerusakan alam Sumatra hingga memicu bencana banjir dan longsor pada November lalu.

Nasib Agincourt bersama 27 perusahaan lainnya yang memanfaatkan kawasan hutan, kena sanksi hingga diambil alih. Sanksi berupa pencabutan izin, bahkan pemerintah pun menyiapkan gugatan hukum kepada Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe di Tapanuli, Sumatra Utara.

Namun belakangan, selain sanksi pencabutan izin, aset dan operasional Agincourt juga diambil alih pemerintah. Danantara selaku superholding BUMN, telah membentuk PT Perminas untuk menjalankan roda operasional Agincourt.

Hal itupun dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Kalau ada kegiatan ekonomi yang bisa membawa keuntungan untuk bangsa negara, itu akan dijalankan perusahaan lain, yaitu perusahaan negara,” ucap Prasetyo pada Senin (27/1/2026).

Lebih detail, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan mengambil alih Agincourt.

Perminas berada langsung di bawah Danantara. Dengan begitu, Perminas berbeda atau tidak berada di bawah holding BUMN Tambang (MIND ID).

Pernyataan itu mematahkan kemungkinan perusahaan pelat merah Antam di bawah MIND ID yang menggeser Agincourt. Perminas meski baru, singgung Dony, telah memiliki jajaran direksi dan manajemen tersendiri.

Singkatnya, Danantara berkukuh kemunculan Perminas sebagai calon kuat pewaris Agincourt sudah tepat. “Perminas, perusahaan yang kita baru bentuk akan mengambil alih,” kata Dony.

Sebaliknya, pemecahan persoalan lingkungan terkait keberadaan tambang emas Martabe, belum sempat disinggung. Agincourt didera sanksi juga gugatan hukum berpangkal dari pelanggaran terhadap pelestarian hutan lindung di kawasan Batang Toru, Tapanuli.

Dari sisi pegiat lingkungan, justru keberadaan tambang dan perkebunan sawit di wilayah hutan Sumatra adalah pokok soal. Pemanfaatan secara eksploitatif hutan lindung, melahirkan bencana banjir dan longsor pada November lalu.

Seperti disinggung Jaringan Anti Tambang (Jatam), tindakan tegas pemerintah dibutuhkan untuk menertibkan kawasan hutan. Alih fungsi hutan, pembukaan lahan skala besar serta proyek ekstraktif lain telah menghancurkan daerah tangkapan air.

“Telah merusak DAS dan melenyapkan penyangga ekosistem yang selama ini melindungi ruang hidup warga,” tulis Jatam, dikutip pada Jumat (30/1/2026).

Hingga kini, Jatam juga menyayangkan meski telah ada pengumuman terhadap 28 korporasi yang dianggap bertanggungjawab, tetapi tidak ada penjambaran lebih detail terkait ‘dosa’ lingkungan yang dilakukan.

“Tidak ada kewajiban pemulihan sosial-ekologis yang jelas, tidak ada perhitungan kerugian lingkungan, dan tidak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak akan kembali beroperasi dengan nama yang baru,” tegas Jatam.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Toba Pulp Lestari Tbk yang dulu bernama Inti Indorayon Utama (INRU) belakangan banyak disorot terkait perusakan hutan di kawasan Batang Toru, Sumatra Utara, penyebab bencana alam pada akhir November lalu.

Di lain sisi, Toba Pulp Lestari (TPL) bukan nama asing bagi sektor kehutanan di Indonesia, wabilkhusus wilayah sekitar Tapanuli, Sumatra Utara. Sebelum berganti nama menjadi TPL, perusahaan berkode saham INRU merujuk Inti Indorayon Utama itupun telah beroperasi sejak puluhan tahun silam.

Keberadaannya pasang surut, ditentang warga, disetop operasi sementara, tetapi selama itu pula perusahaan ini tetap beroperasi. Baru setelah bencana banjir dan longsor menimpa Tapanuli, keberadaan INRU diusik kembali.

Bahkan, orang sekaliber Luhut B. Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merasa wajib memberikan klarifikasi. Maklum, sebagaimana dirasa mantan Menko Marves itu, banyak cibiran bahwa dirinya adalah sosok di balik keberadaan TPL.

Selain menegaskan bahwa tidak selembar pun menggenggam saham TPL, dia menyimpulkan perusahaan telah merusak ekosistem Sumatra sejak lama.

Salah satu kisah yang dinukil sewaktu Luhut mengemban jabatan Menperindag era Gus Dur. “Saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau, belum lagi kawasan hutan kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Perusahaan yang dulu bernama Indorayon, sempat ditutup sementara pada era Presiden B.J Habibie. Namun pada November 2000, setelah berganti baju sebagai TPL, perusahaan mulai beroperasi kembali.

Lewat pernyataan resmi yang diterima Bisnis pada Selasa (13/1/2025), TPL menanggapi pandangan publik sekaligus pernyataan Luhut.

TPL menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur TPL Anwar Lawden menambahkan sejak semula beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha merujuk perizinan resmi pemerintah. Semua dilakukan TPL sesuai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta adanya pengawasan rutin dari instansi terkait.

Di lain sisi, Earthsight dan Auriga Nusantara merilis riset jejak kerusakan alam Batang Toru. Dari riset tersebut, diduga ada aksi ilegal pembukaan hutan alam yang dilindungi, termasuk dalam area konsesi TPL.

Parahnya lagi, wilayah itupun mencakup wilayah hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor. Analisis citra satelit wilayah hutan dataran tinggi DAS Batang Toru dan sekitarnya, teridentifikasi tiga blok besar penggundulan hutan dan pembukaan lahan baru. Salah satu area berada dalam konsesi TPL yang memegang pengembangan hutan tanam monokultur eucalyptus untuk pabrik bubur kertas skala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Sebaliknya, TPL juga membantah temuan itu. Perusahaan mengklaim menjalankan seluruh operasional secara bertanggung jawab, serta mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

TPL HENTIKAN OPERASI

Dengan dugaan demikian, pemerintah kemudian meminta TPL menyetop operasional, terutama penebangan dan pengangkutan hasil hutan eucyalyptus. Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut melayangkan surat penangguhan operasional tersebut.

Belakangan Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan perintah presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh operasional TPL.

Raja Juli menegaskan, hasil audit dan evaluasi PT TPL nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Pemerintah, kata Raja Juli, tidak menutup kemungkinan untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut atau melakukan penataan ulang (rasionalisasi) terhadap wilayah konsesi yang dikuasai.

Di tengah status hukum TPL belum berjuntrung, Satuan Tugas/Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah mengantongi data 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana Sumatra pada November lalu itu.

Jurubicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut seluruh perusahaan tengah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi.

Barita menyebut ke-12 perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian perpanjangan perizinan, pencabutan perizinan, hingga dikenakan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hanya saja, para pemburu untung dari kerusakan alam seakan tak pernah jera. Terlebih lagi bila aksi ilegal mereka tak pernah terkuak, sebelum alam bersaksi lewat peristiwa bencana. Hukum yang tegas dan pengawasan ketat, itu solusi jangka panjangnya.

Bisnis.com, MEDAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan praktik pembalakan liar di Indonesia, khusus yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan doorstop dengan wartawan di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025), sebelum bertolak kembali ke Jakarta usai meninjau Posko Bencana di Sumatra.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait perkembangan penetapan tersangka kasus pembalakan liar dan apakah sudah ada laporan dari Kapolri Listyo Sigit, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa langkah penertiban sudah mulai dilakukan oleh pemerintah.

“Kita kan justru mau tertibkan semua itu ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah mengantongi tersangka terkait kasus dugaan pembalakan liar di Tapanuli, Sumatra Utara (Sumut).

Sigit menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya meningkatkan status penyidikan pada kasus yang diduga telah memperparah banjir di Sumatra itu.

“Kita bentuk Satgas di Tapanuli kemarin kita sudah naikan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan," ujar Sigit di Aceh, dikutip Jumat (12/12/2025).

Hanya saja, Sigit belum menjelaskan sosok yang telah menjadi tersangka itu. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami dan menelusuri temuan yang ada.

"Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena satgas sedang bekerja nanti dijelaskan Lebih lanjut," pungkasnya.

Polri Kantongi Tersangka Kasus Pembalakan Liar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah mengantongi tersangka terkait kasus dugaan pembalakan liar di Tapanuli, Sumatra Utara (Sumut).

Sigit menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya meningkatkan status penyidikan pada kasus yang diduga telah memperparah banjir di Sumatra itu.

Hanya saja, Sigit belum menjelaskan sosok yang telah menjadi tersangka itu. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami dan menelusuri temuan yang ada.

"Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Dirtipidter Bareskrim Polri, Mohammad Irhamni menyatakan pihaknya telah meningkatkan status perkara dugaan pembalakan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Anggoli Sumatra menjadi penyidikan.

Peningkatan penyidikan itu dilakukan setelah penyidik mendapatkan temuan alat berat berupa ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya muara yang menjadi pusat aliran sungai baru yang tidak organik di lokasi.