REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak usaha grup PT Astra International Tbk (ASII), yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan bersiap untuk mengoperasikan kembali Tambang Emas Martabe yang ditargetkan pada Mei 2026. Diproyeksikan, tambang itu dapat memproduksi emas hingga 60.000 ounce di sisa tahun ini.

"Pertengahan bulan Mei sudah bisa beroperasi, dan apabila itu kita sudah bisa beroperasi targetnya sekitar 60.000 ounce," ujar Presiden Direktur UNTR, Iwan Hadiantoro, dalam konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe sempat dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akibat bencana banjir di wilayah Sumatera pada akhir 2025. Tambang Emas Martabe merupakan aset milik anak usaha UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR).

Iwan menjelaskan perseroan saat ini juga tengah mempersiapkan kembali aktivitas pertambangan beserta dengan para kontraktor di Tambang Emas Martabe. Selain itu, perseroan juga mulai memanggil kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan akibat penghentian sementara operasional tambang.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat dirumahkan, kita panggil kembali. Dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya, kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," ujar Iwan.

Sebagai informasi, penghentian operasional Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada 6 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan inspeksi udara dan darat di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga guna memverifikasi penyebab bencana, sekaligus mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, langkah tersebut dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR), menyampaikan akan kembali mengoperasikan tambang Martabe milik Agincourt Resources pada pertengahan Mei 2026.

Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menuturkan pihaknya menyambut positif pada Maret lalu Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan persetujuan bagi tambang Martabe untuk beroperasi kembali.

“Untuk membuka tambang itu banyak faktor yang harus kami siapkan. Kami harapkan sambil mempersiapkan ini dan paperwork-nya keluar, mungkin pertengahan Mei kami bisa beroperasi lagi,” ucap Iwan, dalam konferensi pers United Tractors di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Iwan melanjutkan apabila Tambang Martabe bisa mulai beroperasi kembali, maka target produksi emas dari tambang ini adalah sekitar 60.000 ons pada tahun ini.

Sementara itu, Direktur UNTR Vilihati Surya menjelaskan target penjualan gold sales untuk Agincourt Resources dan Sumbawa Juta Raya (SJR) adalah sekitar 82.000 ons.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025 lalu, UNTR mencatatkan total penjualan setara emas sebesar 227.000 ons sampai dengan kuartal IV/2025.

Capaian itu 2% lebih rendah dari 2024. PTAR mencatatkan penjualan setara emas sebesar 213.000 ons atau turun 7% dibandingkan dengan 2024. SJR mencatatkan 14.000 ons penjualan setara emas.

Sepanjang 2025 UNTR mengantongi pendapatan bersih sebesar Rp131,3 triliun atau turun sebesar 2,32% dari Rp134,4 triliun pada 2024.

Pendapatan bersih tersebut terutama berasal dari segmen kontraktor penambangan Rp54,1 triliun, segmen mesin konstruksi Rp36,6 triliun, segmen pertambangan batu bara Rp24,2 triliun, serta segmen pertambangan emas dan mineral lainnya Rp14 triliun.

Adapun laba bersih perseroan turun 24,17% YoY dari Rp19,53 triliun pada 2024 menjadi Rp14,81 triliun pada 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten manufaktur dan ritel perhiasan emas PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) resmi menjalin kemitraan strategis dengan unit usaha pertambangan emas di bawah naungan PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Kolaborasi itu melibatkan dua entitas anak UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai pengelola Tambang Emas Martabe dan PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) sebagai pemegang kendali di sektor mineral non-batubara.

Adapun sinergi tersebut bertujuan mengamankan kepastian pasokan bahan baku emas domestik bagi HRTA. Selain itu, kerja sama turut menggandeng PT Emas Murni Abadi (EMA) sebagai fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Implementasi kolaborasi dituangkan dalam empat dokumen utama yang telah diteken, termasuk nota kesepahaman jual beli logam mulia antara DTN dan HRTA serta perjanjian jasa pemurnian antara PTAR dan EMA.

Direktur Utama Hartadinata Abadi, Sandra Sunanto, menjelaskan bahwa kolaborasi antarpihak mencakup aktivitas pemurnian emas hasil tambang Martabe sebelum didistribusikan ke pasar nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan untuk memperkuat hilirisasi mineral.

“Seluruh pihak berkomitmen menjalankan praktik rantai pasok emas yang bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip environmental, social, and governance [ESG] serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Sandra dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Dalam skema operasionalnya, emas mentah dari PTAR akan diproses lebih lanjut oleh PT EMA hingga menjadi logam mulia berkadar tinggi. Setelah proses pemurnian tuntas, HRTA berperan sebagai produsen dan distributor utama untuk produk emas batangan serta perhiasan di pasar domestik.

Bagi grup UNTR, kolaborasi yang terjalin mempertegas komitmen perusahaan dalam mendukung strategi hilirisasi mineral non-batubara di tanah air. Hal tersebut juga memberikan akses bagi PTAR terhadap fasilitas pemurnian domestik yang memiliki standar tinggi dan efisien secara logistik.

Di sisi lain, untuk HRTA, integrasi langsung dengan produsen emas skala besar memberikan keunggulan kompetitif dalam menjaga ketersediaan stok.

Ke depan, penguatan rantai pasok ini diharapkan dapat mempermudah akses terhadap produk logam mulia berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berharap agar pemerintah segera memperjelas kelanjutan operasi PT Agincourt Resources (PT AR) di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara.

"Sudah ada beberapa orang yang dihentikan, terutama dari pihak kontraktor, dan banyak di antara mereka itu sebetulnya anggota-anggota Perhapi juga. Jadi, Perhapi di sini memiliki concern agar segera ada keputusan dari pemerintah terhadap kelangsungan operasional ini," ujar Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan evaluasi menyeluruh harus segera diselesaikan agar status operasional PT AR menjadi terang benderang, termasuk jika ada perbaikan yang harus dipenuhi.

Sudirman menyoroti terhentinya operasi PT AR selama tiga bulan menimbulkan kekhawatiran ekonomi, yakni nasib para pekerja dan mitra kerja PT AR, yang juga anggota profesi.

Ia mengatakan perusahaan yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, itu mempekerjakan sekitar tiga ribu orang yang mayoritas pekerja lokal.

Per Desember 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional PT AR yang mengoperasikan Tambang Emas Martabe, salah satu tambang emas besar di Indonesia, menyusul banjir dan longsor di Batang Toru.

PT AR merupakan satu-satunya perusahaan pertambangan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah karena dinilai melanggar aturan dan menyebabkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai penerapan kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice) menjadi kunci utama dalam membedah polemik dampak operasi PT Agincourt Resources di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara.

Ia mengatakan penilaian para ahli terhadap prinsip teknis dan lingkungan telah terpenuhi, pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian terkait keberlanjutan operasional perusahaan.

“Untuk kasus di wilayah Agincourt atau secara umum di DAS Garoga, saya pikir materi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya,” ujar Budi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menggelar focus group discussion (FGD) untuk mendalami dampak operasi pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan korelasinya dengan bencana banjir pada akhir 2025.

"Perhapi mencermati adanya penelitian independen terbaru yang dilakukan oleh Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB)," ujar Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sudirman menyebut kajian tersebut dilakukan secara komprehensif melalui investigasi lapangan selama kurang lebih dua bulan yakni Desember 2025-Januari 2026.

Hasil penelitian itu, lanjutnya, telah dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pada 18 Februari lalu.

Sudirman menambahkan terdapat perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah DAS Garoga yang turut menjadi sorotan dalam isu tersebut, yakni PT Agincourt Resources (PT AR).

Berdasarkan hasil kajian CENAGO, lanjut dia, terdapat pembahasan mengenai banjir di wilayah DAS Garoga, yang secara hidrologis terpisah dari sub-DAS operasional PT AR.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai hasil kajian berbasis data lapangan penting menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan.

"Saya yakin pemerintah akan atau perlu menggunakan data dan hasil kajian yang dasarnya adalah data riil, diambil di lapangan oleh pihak yang memang punya kompetensi, dan bisa dipertanggungjawabkan di depan peers-nya, artinya kalangan yang memiliki keahlian yang sama, sehingga mampu mempertahankan hasil kajian itu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Riset Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 dipicu oleh cuaca ekstrem yang melampaui standar mitigasi banjir nasional.

Koordinator Tim Riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) ITB Heri Andreas mengatakan bahwa kondisi tersebut sebagaimana hasil kajian forensik berbasis analisis presipitasi ekstrem, karakteristik hidrologi tiga daerah aliran sungai (DAS) yakni Badiri, Garoga, dan Batang Toru di Sumatera Utara, perubahan tutupan lahan, serta simulasi hidrologi-hidrolika.

Dari kajian penelitian tim riset ITB itu didapati curah hujan dengan intensitas sangat ekstrem membuat kapasitas sistem pengendalian banjir yang ada tidak dirancang untuk menahan skala peristiwa tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup memastikan gugatan perdata yang diajukan terhadap enam perusahaan di Sumatra Utara (Sumut) tetap berjalan, meski terdapat peninjauan ulang pencabutan izin atas salah satu perusahaan.

"Jalan, ini sudah mau dibayar kok. Sidangnya sedang berlangsung di pengadilan," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjawab pertanyaan ANTARA setelah aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, akhir pekan lalu, dikutip dari Antara.

KLH telah menggugat perdata PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.

Total gugatan terhadap enam perusahaan tersebut adalah Rp4,84 triliun. Dari jumlah tersebut, gugatan atas kerugian lingkungan hidup mencapai Rp4,65 triliun dan pemulihan lingkungan hidup Rp178,48 miliar.

Sejalan dengan gugatan yang diajukan KLH, pemerintah hingga kini masih meninjau kembali pencabutan izin tambang PT Agincourt Resources. Nasib tambang emas Martabe yang dikelola anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu akan diputuskan pekan depan.

Agincourt adalah salah satu dari 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto lantaran diduga melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan sehingga berdampak pada bencana hidrometeorologi di Sumatra pada November 2025.

Sejak diumumkan pada 20 Januari 2026, izin tambang Agincourt Resources secara administratif belum dicabut. Administrasi pencabutan izin tambang Agincourt masih dievaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, melalui keterbukaan informasi pada 6 Februari 2026, UNTR menyampaikan bahwa Agincourt telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari komitmen dan upaya dalam pemulihan dampak bencana alam di Provinsi Sumatra Utara sejak 6 Desember 2025.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk memastikan operasional tambang Agincourt sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insyaallah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil kajian tersebut, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Agincourt dan mengembalikan pengelolaan tambang emas Martabe kepada pemilik Agincourt.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan amdalnya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tutur Bahlil.

Terkait hal itu, dia menyebut, pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah hingga kini masih meninjau kembali pencabutan izin tambang PT Agincourt Resources. Nasib tambang emas Martabe yang dikelola anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu akan diputuskan pekan depan.

Agincourt adalah salah satu dari 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto lantaran diduga melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

Sejak diumumkan pada 20 Januari 2026, izin tambang Agincourt Resources secara administratif belum dicabut. Administrasi pencabutan izin tambang Agincourt masih dievaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, melalui keterbukaan informasi pada 6 Februari 2026, UNTR menyampaikan bahwa Agincourt telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari komitmen dan upaya dalam pemulihan dampak bencana alam di Provinsi Sumatra Utara sejak 6 Desember 2025.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk memastikan operasional tambang Agincourt sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insyaallah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil kajian tersebut, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Agincourt dan mengembalikan pengelolaan tambang emas Martabe kepada pemilik Agincourt.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan amdalnya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tutur Bahlil.

Terkait hal itu, dia menyebut, pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, sebelumnya Bahlil mengatakan, kajian ulang terhadap pencabutan izin tambang Agincourt dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, peninjauan ulang dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan hukum kepada para investor, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

Menurut Bahlil, kajian tersebut akan segera rampung. Dia juga memastikan bahwa dalam menentukan nasib izin tambang emas Martabe, pihaknya tidak menerima lobi-lobi dari pihak manapun.

"Kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Kita, negara membutuhkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," ujarnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa seluruh hasil evaluasi lintas instansi mengenai nasib operasional tambang emas Martabe itu telah dilaporkan langsung kepada Presiden. Laporan tersebut, lanjut Rosan, mencakup aspek hukum, teknis produksi, hingga strategi bisnis pengelola Tambang Emas Martabe tersebut.

“Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Rosan menjelaskan pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari manajemen Agincourt. Surat itu memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan. Kementerian juga melakukan koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian/lembaga terkait.

Langkah ini guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Risiko untuk Iklim Investasi

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengingatkan pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait Agincourt Resources.

Sudirman menilai wacana pemerintah untuk mengambil alih tambang Martabe dari Agincourt Resources masih terlalu prematur. Menurutnya, status Agincourt Resources adalah pemegang kontrak karya (KK), bukan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) seperti yang diduga banyak pihak.

"Dengan demikian untuk menghentikan status kontrak karya pertambangan bukanlah dengan mekanisme pencabutan izin melainkan melalui mekanisme pemutusan kontrak itu sendiri," tutur Sudirman.

Dia menuturkan, hingga saat ini Kementerian ESDM sebagai pihak yang berwenang masih belum secara resmi melakukan pemutusan kontrak terhadap KK Agincourt. Artinya, sepanjang KK Agincourt masih berlaku, maka pengambilalihan tambang Martabe masih tidak bisa dilakukan.

"Adapun mengenai rencana pemerintah untuk melakukan pemutusan kontrak karya pertambangan Agincourt secara sepihak, Perhapi berpendapat agar sebaiknya pemerintah berhati-hati mengingat hal ini bakal menjadi preseden buruk untuk iklim investasi pertambangan secara umum," imbuh Sudirman.

Dia lantas menjelaskan bahwa pencabutan izin KK seharusnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip due process of law dalam hukum administrasi. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan dikodifikasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Secara konseptual, kata dia, pencabutan izin yang tidak didasarkan pada evaluasi proporsional dengan tingkat pelanggaran, atau dilakukan tanpa memberikan kesempatan pembelaan yang memadai, berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang cacat. Ini baik secara prosedural maupun substantif.

Menurut Sudirman, dalam upaya untuk mencabut izin sebuah tambang atau memutus hubungan kontrak karya seharusnya melalui prosedur hukum yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan turunannya.

"Selama pelaku usaha pemegang kontrak karya atau pemegang IUP sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar, dokumennya lengkap, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencabut izin atau memutus kontrak karya tersebut," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa jika pun ada pelanggaran-pelanggaran, baik terkait lingkungan atau lainnya, pembuktiannya harus ditempuh melalui kajian yang mendalam dan pembuktian kausalitas yang ketat.

Sudirman menyebut, berdasarkan temuan Satgas PKH diindikasikan Agincourt melakukan pelanggaran lingkungan, hal tersebut dapat menjadi indikasi awal. Namun, pembuktian harus diperkuat melalui kajian ilmiah dan teknis yang memenuhi standar environmental liability.

"Perusahaan yang dikenai sanksi pun berhak memperoleh kesempatan untuk didengar, termasuk untuk menyampaikan klarifikasi dan menempuh upaya administratif," ucap Sudirman. (M Ryan Hidayatullah)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut akan memutuskan nasib izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) pekan depan setelah melalui penelitian.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap penelitian untuk memastikan operasional tambang tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insya Allah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut, maka tidak akan ada sanksi dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan AMDAL-nya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tuturnya.

Dalam hal ini, dia menyebut pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hanif Faisol. Namun, dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha. Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya lobi dari pihak pengusaha terkait proses evaluasi pencabutan izin tambang emas Martabe di Sumatera Utara milik PT Agincourt Resources.

Nama PT Agincourt Resources masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya buntut bencana besar banjir Sumatra, sehingga izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dicabut.

Bahlil menegaskan seluruh keputusan pemerintah dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil kajian.

"Tidak ada (lobi), saya tidak pernah dilobi oleh pihak manapun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan menteri investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Ia menambahkan pemerintah tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam menyikapi status izin tambang tersebut. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka hak-hak investor akan dipulihkan. Namun, jika ada pelanggaran, sanksi akan diberikan secara proporsional.

"Kita harus fair dong, kita harus fair, kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," katanya.

Menurut Bahlil, arahan tersebut telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Pemerintah diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran sebelum mengambil keputusan final.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek (izin tambang emas Martabe) kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional," ujarnya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penilaian administratif dan teknis, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Bahlil menyebut proses kajian tidak akan berlangsung lama.

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian ya, penataannya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif (Faisol), dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian, insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai dan feeling saya sih insya Allah semuanya akan baik-baik saja," katanya.

Tambang emas Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nama perusahaan tersebut masuk dalam daftar 28 perusahaan yang diumumkan izinnya dicabut oleh pemerintah karena diduga terkait pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra.

Dari total 28 perusahaan, sebanyak 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 1.010.592 hektare, sementara enam perusahaan lainnya bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. PT Agincourt Resources termasuk dalam kelompok terakhir.

Pihak Agincourt sebelumnya menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.

Perusahaan menyatakan akan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga membentuk perusahaan baru, PT Perminas, untuk mengambil alih pengelolaan tambang emas di Martabe. Namun, proses evaluasi izin oleh Kementerian ESDM masih berlangsung dan belum ada keputusan final yang diumumkan secara administratif.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources di Sumatera Utara dipulihkan apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas dan diungkap langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut Prabowo meminta agar proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

"Khususnya tadi juga sudah disepakati bahwa menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara, Martabe, tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa, silahkan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Ia menegaskan pemerintah harus bersikap adil dalam mengambil keputusan. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka hak perusahaan harus dipulihkan. Sebaliknya, jika ada pelanggaran, sanksi tetap dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita harus fair dong, kita harus fair, kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," katanya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penilaian teknis dan penataan administrasi, termasuk pemeriksaan dari sisi pertambangan serta koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (LH).

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian ya, penataannya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif (Faisol), dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih insya Allah semuanya akan baik-baik saja," ujarnya.

Bahlil juga membantah adanya lobi dari pihak perusahaan dalam proses evaluasi tersebut. Ia menegaskan keputusan diambil secara objektif.

"Tidak ada, saya tidak pernah dilobi oleh pihak manapun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan menteri investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair," tegasnya.

"Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Tapi negara juga tidak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," katanya.

Ia memastikan proses evaluasi tidak akan berlangsung lama dan hasilnya segera diumumkan setelah kajian selesai.

Tambang emas Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources dan berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nama perusahaan tersebut sebelumnya masuk dalam daftar 28 perusahaan yang diumumkan izinnya dicabut buntut bencana besar banjir di Sumatera.

Namun demikian, Bahlil menyatakan hingga saat ini belum ada pencabutan izin secara administratif terhadap tambang Martabe oleh Kementerian ESDM. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final terkait kelanjutan izin tambang tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan berkontribusi terhadap bencana banjir di Sumatera.

Dari total tersebut, 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan, sementara enam lainnya di sektor tambang dan perkebunan, termasuk PT Agincourt Resources sebagai pengelola Tambang Martabe.

PT Agincourt Resources menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan izin dan masih menunggu kejelasan administrasi dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji nasib izin operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Agincourt Resources. pengelola tambang emas Martabe, merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.

Langkah tersebut menurutnya dilakukan sebagai bagian dari kepastian terhadap investasi dan kepastian hukum sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra.

"Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh dzolim sama pengusaha. Kita, negara membutuhkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan pesan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan nasib izin operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Agincourt Resources. pengelola tambang emas Martabe, merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Kemudian Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian ESDM kini telah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

"Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, sekaligus untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra," ujar Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan hasil kajian akan segera rampung. Bahlil juga memastikan bahwa dalam menentukan nasib izin tambang emas Martabe, pihaknya tidak melakukan lobi-lobi apapun.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga mengonfirmasi bahwa seluruh hasil evaluasi lintas instansi mengenai nasib operasional tambang emas Martabe itu telah dilaporkan langsung kepada Presiden. Laporan tersebut, lanjut Rosan, mencakup aspek hukum, teknis produksi, hingga strategi bisnis pengelola tambang emas Martabe tersebut.

“Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Rosan menjelaskan pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari manajemen Agincourt. Surat itu memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan. Kementerian juga melakukan koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian/lembaga terkait.

Langkah ini guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.