NEW YORK, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menerapkan tarif global 15 persen dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut disebut kemungkinan mulai berlaku minggu ini.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan, tarif baru itu akan menggantikan tarif global yang saat ini berada di level 10 persen.

“Kemungkinan besar minggu ini,” kata Bessent ketika ditanya kapan kenaikan tarif menjadi 15 persen akan diterapkan, dikutip dari CNBC, Rabu (4/3/2026).

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Selain itu, Bessent juga memperkirakan tarif AS akan kembali ke tingkat sebelumnya pada Agustus mendatang. Hal itu berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan sejumlah kebijakan tarif yang lebih tinggi.

“Saya sangat yakin bahwa tarif akan kembali ke tingkat semula dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Latar belakang kebijakan tarif AS

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump memberlakukan berbagai tarif impor terhadap sebagian besar negara di dunia.

Kebijakan tersebut diterapkan tanpa otorisasi dari Kongres dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Namun, Mahkamah Agung AS dalam putusan 6-3 pada 20 Februari menyatakan Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk menggunakan IEEPA guna memberlakukan bea masuk tersebut tanpa persetujuan Kongres.

Putusan tersebut membatalkan sejumlah tarif yang sebelumnya dikenakan secara sepihak terhadap berbagai negara.

WIKIMEDIA COMMONS/THE WHITE HOUSE Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pidato kenegaraan State of the Union, Selasa (24/2/2026).

Tarif baru berdasarkan undang-undang berbeda

Beberapa jam setelah putusan Mahkamah Agung itu, Trump menyatakan telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen dengan dasar hukum yang berbeda.

Sehari kemudian, Trump menyatakan tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 15 persen dan disebut akan “berlaku segera”.

Namun dalam praktiknya, tarif yang diterapkan saat ini masih berada pada level 10 persen.

Dalam wawancara yang sama, Bessent menjelaskan bahwa tarif pengganti atau tarif 15 persen tersebut diberlakukan berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974.

Menurut dia, ketentuan tersebut memungkinkan penerapan tarif sementara selama 150 hari, kecuali Kongres menyetujui perpanjangan.

Selama periode tersebut, Kantor Perwakilan Perdagangan AS dan Departemen Perdagangan akan menyelesaikan studi terkait perdagangan yang menjadi dasar untuk kebijakan tarif lanjutan.

“Saya sangat yakin bahwa tarif akan kembali ke tingkat semula dalam waktu lima bulan, dan itu adalah kewenangan yang sangat kuat,” kata Bessent.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tarif sebelumnya telah menghadapi ribuan gugatan hukum.

“Tarif tersebut telah melewati lebih dari 4.000 tantangan hukum,” ujar Bessent.

“Tarif tersebut memang lebih lambat, tetapi lebih kuat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif global 15% di tengah polemik dengan Mahkamah Agung AS memicu perhatian pelaku usaha nasional. Namun, pengusaha Indonesia menilai situasi tersebut belum tentu merugikan Indonesia secara langsung.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana, mengatakan apabila tarif sementara 10% benar-benar diberlakukan, kebijakan itu bersifat menyeluruh.

“Kalaupun akhirnya berlaku tarif sementara 10% sebagaimana statement Trump, maka bisa dipahami itu berlaku terhadap semua negara, Indonesia tidak potensial dalam posisi dirugikan dalam situasi ini,” kata Danang kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, dinamika kebijakan di AS juga harus dilihat dari aspek ketatanegaraan. Dia menilai kewenangan Mahkamah Agung AS sebagaisupreme courtberada di atas presiden dalam sistem hukum, sehingga putusannya tidak dapat diganggu gugat oleh kepala negara.

“Kewenangan Mahkamah Agung AS itu sebagai supreme court lebih tinggi daripara Presiden, jadi keputusan MA nya itu tidak bisa di challenge oleh Trump,” ujarnya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut berimplikasi hukum pada berbagai kesepakatan dagang yang telah diteken pemerintahan Trump.

Danang bahkan menilai seluruh dokumen Agreement Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani dengan berbagai negara berpotensi batal secara hukum jika bertentangan dengan putusan pengadilan tertinggi.

“Artinya seluruh ART yang ditandatangani Trump dengan semua negara bisa dipersepsikan batal secara hukum, tidak berlaku,” tuturnya.

Dalam situasi yang dinamis tersebut, API meminta pelaku usaha tetap tenang dan menjalankan aktivitas bisnis sebagaimana mestinya. Dia mengimbau pelaku industri tak terpengaruh dan reaktif dengan situasi di AS,

“Meskipun akan menjadi kendala dalam proses ekspor impor AS dan INA,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Danang juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk memantau terhadap perkembangan di AS, sembari evaluasi dan mendengarkan masukan dunia usaha atas poin poin ART yang terlanjur ditandatangani itu.

Pasalnya, Danang menilai masih ada sejumlah poin yang perlu diperbaiki agar benar-benar mendukung kepentingan strategis nasional serta menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara berdaulat secara ekonomi politik.

“Ada kegalauan sikap inferior dari Indonesia yang ditunjukkan dengan beberapa poin dalam ART itu, hal ini memunculkan persepsi publik yang merendahkan kewibawaan Indonesia sebagai negara ekonomi politik yang berdaulat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%.

Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dariBloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump menyatakan akan meningkatkan tarif global 10% yang baru diumumkan sehari sebelumnya menjadi 15%, menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan mekanisme penerapan tarifnya ilegal.

“Sebagai Presiden Amerika Serikat, saya akan menaikkan Tarif Global 10%. Banyak negara di antaranya telah ‘memanfaatkan’ AS selama puluhan tahun tanpa adanya tindakan. [Tarif] akan menjadi 15% yang sah secara hukum,” tulis Trump dalam unggahan media sosial pada Sabtu (22/2/2026) waktu Washington, dilansir dari Bloomberg.

Sebelumnya, Jumat (21/2/2026), Trump telah menetapkan tarif global 10% untuk barang impor asing dengan dasar hukum Section 122 Trade Act 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres.

Langkah ini diambil untuk mempertahankan agenda perdagangannya meski pengesahan lebih lanjut oleh Kongres diperkirakan menantang karena adanya penolakan dari sebagian anggota Demokrat dan Republik.

Tarif awal 10% dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 12.01 pagi waktu Washington, bersamaan dengan rencana Trump menyampaikan pidato State of the Union di hadapan Kongres. Namun, dalam unggahan terbaru, Trump tidak merinci waktu pasti penerapan tarif 15%.

Respons Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.