Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa rela menggelar konferensi pers, Jumat (24/4/2026), di tengah kondisi sakit.

Dia ingin meluruskan pernyataannya terkait dengan pungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka yang menjadi buah bibir media asing.

Pernyataan Purbaya ini disampaikan saat menghadiri Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Rabu (22/4/2026). Dia mengaku pernyataan tersebut tidak disampaikan dalam konteks serius lantaran tidak menyadari kehadiran media di acara dimaksud.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip," jelasnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya lalu menjelaskan bahwa dulu menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk itu, dia menegaskan paham terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tidak bisa mengenakan tarif untuk kapal yang lewat, kecuali dalam bentuk sejumlah tarif jasa layanan lingkungan dan kelautan seperti labuh jangkar.

"Jadi bukan kayak uang preman gitu. Lewat, bayar, lewat, bayar. Enggak seperti itu," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Purbaya, Indonesia juga wajib menerapkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekaligus menjaga keamanannya.

"Kami mengerti kewajiban kami di UNCLOS seperti apa. Kami sudah ratifikasi UNCLOS, dan kami akan menjunjung hukum yang sudah kami tandatangani," tutupnya.

Untuk diketahui, Selat Malaka merupakan jalur strategis yang berada di bawah kedaulatan tiga negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada acara Simposium SMI, Rabu (22/4/2026), Purbaya sempat menyinggung bahwa selat ini adalah jalur strategi perdagangan dan energi dunia.

Hal itulah yang membuat Indonesia ada di posisi strategis. Dia kemudian membandingkan Iran, yang kini terlibat perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, terkait dengan kabar bahwa mereka memungut tarif kapal yang melintasi Selat Hormuz.

"Kapal lewat Selat Malaka kan enggak kami charge. Itu apa salah? Sekarang Iran nge-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kami bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Tetapi kan enggak begitu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung potensi penerapan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana itu muncul saat ia membandingkan kebijakan Iran yang mengenakan tarif di Selat Hormuz.

Menurut Purbaya, jika skema serupa diterapkan, Indonesia berpeluang mendapat tambahan penerimaan negara. Pendapatan tersebut, kata dia, bisa dibagi dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbagi wilayah Selat Malaka.

“Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan, kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mengibaratkan pembagian pendapatan dapat disesuaikan dengan panjang wilayah masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia disebut berpotensi memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.

Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak dalam posisi memanfaatkan jalur strategis untuk menarik pungutan.

“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia kembali meradang usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengultimatum Iran dan membuka wacana mengenakan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Berdasarkan CNBC International pada Selasa (7/4/2026), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik 0,93% menjadi US$113,46 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk kontrak Juni naik 0,54% menjadi US$110,36 per barel.

Selat Hormuz, yang menjadi penghubung antara Teluk dan Samudra Hindia, sebagian besar berada dalam yurisdiksi perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global serta gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur ini.

Trump belakangan mengultimatum Iran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington. Jika tidak, AS akan menyerang infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan fasilitas pembangkit listrik.

Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali jalur vital tersebut.

“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” kata Trump, Minggu (5/4/2026) malam.

Di sisi lain, sejumlah laporan mengindikasikan Iran telah mulai mengenakan pungutan terhadap sebagian kapal yang diizinkan melintas.

Sementara itu, Trum mengeklaim Iran telah mengalami kekalahan militer. Narasi ini terus dia sampaikan sejak fase awal konflik meskipun Iran masih mempertahankan serangan drone dan rudal di kawasan serta terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

Trump pun lantas membuka wacana AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melewati Selat Hormuz usai mengeklaim kemenangan atas Iran tersebut.

Wacana ini secara implisit mengarah pada kebutuhan penguasaan militer langsung AS atas jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.

“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan berbagai diskon dan insentif transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri 2026 serta meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut AHY, kebijakan diskon tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mengurai kepadatan arus mudik yang diperkirakan meningkat tahun ini.

“Diskon ini tentunya sangat dinantikan masyarakat. Berapapun diskonnya, kami berharap ini dapat membantu perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau,” kata AHY.

Pemerintah memberikan diskon 30% untuk tiket kapal laut kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Diskon tersebut berlaku selama 26 hari, mulai 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target pelayanan sekitar 445.534 penumpang.

Untuk transportasi kereta api, pemerintah juga memberikan diskon 30 persen bagi tiket kereta api kelas ekonomi yang tidak termasuk dalam skema PSO.

Kebijakan ini berlaku selama 16 hari, yakni 14–29 Maret 2026, dengan target pelayanan sekitar 1,2 juta penumpang.

Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17% hingga 18%, meningkat dibandingkan diskon pada Lebaran sebelumnya yang berada di kisaran 13–14 persen.

Diskon tersebut berlaku untuk periode 14–29 Maret 2026, dengan target pelayanan sekitar 3,3 juta penumpang.

Menurut AHY, penurunan harga tiket ini berasal dari berbagai komponen biaya yang dikurangi sehingga tarif penerbangan menjadi lebih terjangkau.

Pemerintah juga memberikan diskon jasa kepelabuhanan hingga 100 persen pada 14 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Jika dihitung secara agregat, diskon tersebut setara dengan sekitar 21,9% dari tarif perjalanan penyeberangan, dan berlaku pada 12–31 Maret 2026.

Beberapa lintasan utama yang mendapatkan diskon antara lain Pelabuhan Merak–Pelabuhan Bakauheni. Kemudian ada Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Kayangan–Pelabuhan Pototano.

Selain itu, tarif pada 25 ruas jalan tol juga akan mendapatkan diskon 30 persen pada periode tertentu, yakni 15–16 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan di luar puncak arus mudik sehingga kepadatan lalu lintas dapat berkurang.

“Ini lagi-lagi dengan semangat kita mengurai kemacetan. Diberikan diskon di tanggal-tanggal tersebut sehingga kita bisa mengurai kemacetan sehingga tidak semua tertumpuk pada puncak-puncaknya tadi,” ucapnya.

Di sisi lain, AHY juga menyampaikan bahwa untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama periode mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

Pembatasan tersebut berlaku untuk truk dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan dan truk pengangkut material tambang dan bahan bangunan seperti pasir, batu, semen, dan kayu

Meski begitu, beberapa kendaraan logistik tetap diperbolehkan beroperasi karena bersifat esensial, seperti pengangkut BBM, BBG, pupuk, hewan ternak, bantuan bencana, serta bahan pokok.

AHY menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar.

“Angkutan yang dikecualikan—karena ini esensial—yaitu BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang-barang pokok karena ini tidak bisa ditunda. Tadi kami sudah sebutkan ada metodologi delaying system pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Ini juga diharapkan bisa mengurai bottleneck dan kepadatan ekstrem yang harus kita hindari,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 841 unit kapal dengan total kapasitas 3,2 juta penumpang selama masa Mudik Lebaran 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan moda angkutan laut memegang peran strategis, terutama dalam melayani wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

“Pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran,” kata Dudy dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).

Dia menambahkan Kemenhub telah menyiapkan langkah konkret untuk menjamin kecukupan layanan. Proses uji kelaiklautan kapal telah dilakukan, mencakup kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional, hingga kapal wisata.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah kembali menghadirkan program tiket gratis, dengan kuota lebih dari 66.000 penumpang. Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026, dengan periode keberangkatan antara 11 Maret hingga 6 April 2026.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 30% untuk seluruh trayek kapal PSO PT Pelni kelas ekonomi, yang mencakup lebih dari 445.000 tiket.

“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” ujarnya.

Selanjutnya Menhub kembali menegaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026, seiring tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik tahun ini.

“Untuk kesekiaan kalinya saya menegaskan, tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” tegasnya.

Menhub menekankan dengan proyeksi peningkatan jumlah penumpang tahun ini, seluruh pihak harus melakukan langkah-langkah antisipatif secara menyeluruh. Langkah tersebut antara lain memastikan kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap armada, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Tri Andayani optimistis program stimulus tarif kapal PELNI untuk angkutan Lebaran 2026 akan habis terjual. Ia menyampaikan diskon 30 persen tarif kapal PELNI untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 5 April 2026.

“Kalau tahun lalu besaran diskonnya 20 persen dan hanya di ruas-ruas tertentu. Nah, untuk Lebaran kali ini diskonnya sudah ditambah pemerintah menjadi 30 persen dan berlaku di seluruh ruas atau rute kapal kami,” ujar Tri saat konferensi pers Angkutan Lebaran PELNI di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ia menyampaikan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 42,3 miliar atau setara 445.534 penumpang dalam stimulus ekonomi tarif moda transportasi angkutan Lebaran 2026. Ia mengatakan realisasi penjualan sementara sebanyak 135 ribu orang dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp 12,8 miliar atau 30,38 persen dari target.

“Kita melihat trennya masih sama dengan tahun lalu, nanti kalau THR diterima langsung pada beli tiket,” ucapnya.

Selain layanan reguler, PELNI juga menghadirkan program mudik gratis BUMN hasil kolaborasi dengan sejumlah BUMN. Ia menyampaikan PELNI bersama sejumlah BUMN menyediakan total 2.757 tiket mudik gratis bersama BUMN.

“Program ini mencakup 1.000 tiket dari PELNI, 1.050 tiket dari PLN, 250 tiket dari Persero Batam, 256 tiket dari Pegadaian, dan Telkomsel dengan 200 tiket,” lanjutnya.

Untuk memudahkan masyarakat, sambung dia, PELNI menyediakan berbagai kanal pembelian tiket yang memiliki cakupan luas. Kanal digital dan mitra pembayaran diperluas agar akses masyarakat semakin mudah.

“Upaya ini bertujuan meningkatkan kemudahan akses informasi, transparansi jadwal, serta kenyamanan dalam proses pembelian tiket,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik geopolitik, sanksi, dan peningkatan produksi komofitas telah mengacaukan rantai pasok dunia. Situasi itu telah mengakibatkan tarif pengiriman komoditas global, mulai dari energi hingga bijih curah, melonjak tajam.

Melansir Bloomberg pada Kamis (4/12/2025), pendapatan harian kapal tanker pengangkut minyak mentah di rute-rute utama mencatat lonjakan terbesar sepanjang tahun ini, melesat hingga 467%.

Sementara itu, tarif angkutan gas alam cair (LNG) meningkat lebih dari empat kali lipat, dan biaya pengiriman komoditas seperti bijih besi naik sekitar dua kali lipat. Kenaikan tersebut cukup kontras dengan pola musiman, di mana ongkos angkut biasanya melemah pada akhir tahun seiring turunnya permintaan.

Lonjakan tarif terjadi karena waktu tempuh kapal di lautan semakin panjang akibat perubahan rute pengiriman. Sejumlah eksekutif pelayaran memperkirakan kondisi pasar yang ketat akan berlanjut setidaknya hingga awal tahun depan.

“Kami melihat pasar pengapalan fisik yang benar-benar ketat, seperti era lama,” kata CEO Frontline Management AS, Lars Barstad, dalam paparan kinerja perusahaan pada akhir bulan lalu.

Perusahaan tersebut mengoperasikan armada tanker minyak, termasuk kapal pengangkut minyak raksasa (very large crude carriers/VLCC).

“Kami sama sekali belum melihat tanda-tanda pelemahan,” ujarnya.

Untuk segmen tanker minyak mentah, kenaikan tarif dipicu peningkatan produksi di Timur Tengah serta lonjakan permintaan Asia terhadap pasokan minyak setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua raksasa minyak Rusia.

Di sisi lain, tarif pengapalan LNG dari AS ke Eropa belakangan mencapai level tertinggi dalam dua tahun, seiring proyek-proyek baru di Amerika Utara menyerap lebih banyak kapal untuk pengiriman bahan bakar tersebut.

Indikator acuan kapal curah yang mengangkut komoditas seperti gandum dan bijih besi juga naik ke level tertinggi dalam 20 bulan pada akhir November. Kenaikan dipicu ekspektasi beroperasinya proyek besar bijih besi di Guinea serta gangguan cuaca di sekitar China yang menekan pasokan.

Secara lebih luas, konflik di sekitar jalur-jalur kritis turut mendongkrak biaya pengiriman. Serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap kapal dagang di Laut Merah memaksa sebagian armada berlayar memutar lewat Afrika.

Kondisi ini meningkatkan “ton-miles” indikator permintaan yang mengalikan volume muatan dengan jarak tempuh bmenandakan kargo kini harus diangkut lebih jauh dari biasanya.

Meski tarif pengapalan sedikit turun dari puncaknya di akhir November, biaya yang masih tinggi telah mengguncang berbagai segmen pasar pelayaran. Sejumlah pembeli LNG asal AS dikabarkan mempertimbangkan menunda pemuatan kargo, sementara para pemilik tanker berupaya memaksimalkan pendapatan.

Dalam beberapa pekan terakhir, operator supertanker memilih rute pelayaran yang lebih panjang demi mengunci laba lebih besar. Kondisi ini mendorong sebagian kilang India menggunakan dua kapal yang lebih kecil—alih-alih satu kapal besar seperti biasa—untuk memastikan pengiriman minyak dari Timur Tengah tetap tepat waktu, menurut para pialang kapal.

Namun, di tengah lonjakan laba yang jarang terjadi setelah bertahun-tahun tertekan, perusahaan pelayaran tetap bersikap hati-hati dalam melakukan ekspansi armada maupun mengambil keputusan strategis besar.

Harga kapal baru tergolong mahal, sementara tarif pengangkutan berpotensi kembali jatuh seiring bertambahnya jumlah kapal dan kemungkinan dibukanya kembali jalur Laut Merah.

“Sebagai pemilik kapal, tentu Anda sudah menikmati keuntungan dan tidak berada dalam tekanan. Tapi suasananya juga belum bisa dibilang euforia, karena prospek industri masih penuh ketidakpastian" kata Direktur Drewry Maritime Services, Jayendu Krishna.