Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa rela menggelar konferensi pers, Jumat (24/4/2026), di tengah kondisi sakit.

Dia ingin meluruskan pernyataannya terkait dengan pungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka yang menjadi buah bibir media asing.

Pernyataan Purbaya ini disampaikan saat menghadiri Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Rabu (22/4/2026). Dia mengaku pernyataan tersebut tidak disampaikan dalam konteks serius lantaran tidak menyadari kehadiran media di acara dimaksud.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip," jelasnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya lalu menjelaskan bahwa dulu menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk itu, dia menegaskan paham terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tidak bisa mengenakan tarif untuk kapal yang lewat, kecuali dalam bentuk sejumlah tarif jasa layanan lingkungan dan kelautan seperti labuh jangkar.

"Jadi bukan kayak uang preman gitu. Lewat, bayar, lewat, bayar. Enggak seperti itu," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Purbaya, Indonesia juga wajib menerapkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekaligus menjaga keamanannya.

"Kami mengerti kewajiban kami di UNCLOS seperti apa. Kami sudah ratifikasi UNCLOS, dan kami akan menjunjung hukum yang sudah kami tandatangani," tutupnya.

Untuk diketahui, Selat Malaka merupakan jalur strategis yang berada di bawah kedaulatan tiga negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada acara Simposium SMI, Rabu (22/4/2026), Purbaya sempat menyinggung bahwa selat ini adalah jalur strategi perdagangan dan energi dunia.

Hal itulah yang membuat Indonesia ada di posisi strategis. Dia kemudian membandingkan Iran, yang kini terlibat perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, terkait dengan kabar bahwa mereka memungut tarif kapal yang melintasi Selat Hormuz.

"Kapal lewat Selat Malaka kan enggak kami charge. Itu apa salah? Sekarang Iran nge-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kami bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Tetapi kan enggak begitu," ujarnya.

Binsis.com, JAKARTA - Film dokudrama Mochtar Kusumaatmadja: 12 Mile: Guiding the Archipelago akhirnya tayang eksklusif di Djakarta Theater pada Rabu (4/2/26). Film besutan sutradara Tubagus Deddy ini selanjutnya dijadwalkan melakukan roadshow ke sejumlah negara di Eropa.

12 Mile: Guiding the Archipelago mengangkat kisah Prof. Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam memperjuangkan kedaulatan maritim Indonesia melalui konsep Negara Kepulauan.

Gagasan Mochtar kemudian menjadi fondasi penting bagi pengakuan wilayah laut Indonesia di mata dunia internasional. Salah satunya melalui diplomasi panjang selama hampir seperempat abad untuk memperluas batas wilayah laut Indonesia dari tiga mil menjadi 12 mil.

Sutradara Tubagus Deddy mengatakan film ini tidak dimaksudkan sebagai dokumenter sejarah semata, melainkan jembatan narasi antara fakta hukum dan pengalaman manusia. Dia berharap film ini dapat membuka diskusi publik tentang pentingnya sejarah maritim Indonesia.

“Kami ingin membawa gagasan besar Pak Mochtar ke dalam bahasa film yang bisa dipahami lintas generasi,” ujarnya saat konferensi pers.

Menurut Tubagus, tantangan terbesar terletak pada upaya merangkum pemikiran hukum yang kompleks tanpa kehilangan daya tarik sinematik. Karena itu, film ini memadukan arsip, wawancara, dan adegan dramatik untuk menjaga ritme cerita tetap hidup.

Executive Producer Agus Imanuddin mengatakan film ini lahir dari kegelisahan akan minimnya narasi populer tentang sejarah maritim Indonesia. Menurutnya, kisah Mochtar relevan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara kepulauan lain di dunia.

Dengan rencana roadshow internasional, film ini juga menandai langkah sinema Indonesia dalam membawa kisah nasional ke panggung global. Kisah Prof. Mochtar Kusumaatmadja diharapkan menjadi refleksi atas identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.

“Kesulitannya adalah bagaimana menggabungkan proses saintifik dengan tuntutan hiburan, agar pesan tetap utuh tapi film tetap menarik,” kata Agus.

Peran Mochtar Kusumaatmadja muda diperankan oleh Erlangga Noor, yang mengaku awalnya tidak menyangka akan memerankan tokoh sebesar itu. “Saya baru sadar betul tanggung jawabnya setelah membaca naskah dan mendalami siapa Pak Mochtar sebenarnya,” paparnya.

Bagi Erlangga, memerankan Mochtar bukan hanya soal akting, tetapi juga proses belajar sejarah. Dia menyebut film ini memberinya perspektif baru tentang bagaimana diplomasi, kesabaran, dan pemikiran jangka panjang membentuk masa depan bangsa.

“Saya juga bersyukur. Tokoh yang saya hormati, yang saya perankan, akhirnya diakui sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia,” katanya.

Selain menyoroti peran Mochtar di panggung internasional, film ini juga menggambarkan sisi personal sang tokoh sebagai akademisi dan kepala keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan besar kerap ditopang oleh lingkungan personal yang kuat.

12 Mile: Guiding the Archipelago diperkuat keterangan narasumber dan akademisi yang memberi konteks sejarah serta hukum laut. Walhasil narasi film juga mengajak penonton memahami proses panjang pembentukan kedaulatan maritim Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendorong pemerintahan Prabowo—Gibran, untuk menjaga konsistensi kebijakan untuk menjaga kepastian berusaha di sektor tersebut.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyampaikan, meski arah kebijakan maritim dan pelayaran dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan cukup baik, tetapi sederet tantangan masih mengintai.

Meme, sapaannya, mengapresiasi kerja keras pemerintah selama setahun terakhir, terutama dalam menjaga proses transisi kepemimpinan yang dinilai berjalan lancar dan terarah. Menurutnya, arah kebijakan maritim semakin terlihat dalam berbagai program pembangunan nasional.

“Kami mencermati proses transisi kepemimpinan yang berjalan dengan baik, terutama dalam arah kebijakan di sektor maritim dan pelayaran. Kami sebagai pelaku usaha tentu membutuhkan konsistensi kebijakan, karena hanya dengan itu akan ada kepastian berusaha,” ujar Carmelita kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Dia menilai semangat membangun bangsa dari sektor maritim cukup terasa dalam berbagai agenda prioritas pemerintah.

Meme menyebutkan bahwa hal itu tercermin dalam sejumlah poin Asta Cita yang memuat visi pembangunan Prabowo–Gibran. Mulai dari upaya mencapai swasembada pangan dan ekonomi biru, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut, Meme berharap pemerintah dapat terus mempertahankan kebijakan yang terbukti efektif dalam menjaga kedaulatan laut nasional, salah satunya asas cabotage.

Menurutnya, prinsip tersebut harus dijaga dari berbagai upaya relaksasi yang berpotensi membuka ruang bagi dominasi asing di sektor pelayaran domestik.

“Kami berharap kebijakan seperti asas cabotage ini dipertahankan terus, dari berbagai tekanan asing untuk usaha-usaha relaksasi. Semua kementerian dan lembaga hendaknya terus mengawal kedaulatan maritim kita,” lanjutnya.

Selain isu kedaulatan, INSA juga menyoroti tantangan moneter dan fiskal yang masih membayangi pelaku usaha pelayaran nasional. Dirinya menilai perlu adanya dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan skema pembiayaan kapal yang lebih terjangkau.

“Kami berharap adanya skema pendanaan kapal dengan bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang, agar pengusaha pelayaran nasional dapat berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebagaimana Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo sampaikan, bahwa tingginya suku bunga kredit perbankan mejadi sumber tantangan bagi angkutan sungai, danau, dan penyebrangan.

Berbeda dengan Malaysia, yang memiliki bunga kredit khusus untuk industri maritim dengan tingkat yang lebih rendah.

“Sebagai negara maritim, Indonesia masih menyamakan besaran bunga kredit industri maritim dengan sektor komersial biasa,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gapasdap 2025 di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025).

Harapannya, suku bunga kredit dapat diturunkan sehingga maritim Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.