Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan adanya tingkat layanan dan tarif yang berbeda untuk sarana kereta rel listrik (KRL), di samping opsi kenaikan tarif untuk menekan subsidi yang semakin besar.

Sekretaris Jenderal MTI Aditya Dwi Laksana menuturkan, KRL eksisting yang ada saat ini memang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas atau berpenghasilan rendah.

Sementara masyarakat dengan daya beli lebih tinggi dan membutuhkan tingkat kenyamanan transportasi yang lebih sesuai, dapat memanfaatkan fasilitas pilihan layanan berbeda tersebut.

“Saya melihat jalan tengahnya yang memang dapat dicoba dan diakomodir adalah memberikan tingkat layanan yang berbeda untuk sarana KRL,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Meski demikian, Adit menegaskan hal tersebut bukan berarti menghilangkan KRL kelas ekonomi dengan tarif subsidi dari pemerintah. Saat ini KRL memberikan layanan dengan tarif termurah senilai Rp3.000 untuk 25km pertama dan termahal sejumlah Rp13.000 untuk rute Bogor—Rangkasbitung.

Tujuan utamanya, yakni mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, khususnya di wilayah Jakarta yang sudah cukup padat oleh kendaraan pribadi.

Dirinya tidak menampik bahwa memang sebaiknya tarif angkutan umum seluruhnya mendapatkan subsidi.

“Kalau anggarannya terbatas mau tidak mau komprominya adalah untuk mereka yang ekonominya lebih baik diberikan layanan lebih. Otomatis harapannya subsidi berkurang,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Mochamad Purnomosidi menuturkan, terdapat sejumlah opsi untuk mengarahkan subsidi menjadi tepat sasaran dan demi menekan subsidi pemerintah yang sudah semakin besar dan terbatas.

Kenaikan tarif KRL atau pengoperasian kereta prioritas menjadi dua pilihan yang masuk dalam agenda utama KCI tahun 2026.

"Kasihan pemerintah lah, kan begitu. Nah kami lagi cari-cari apakah tarifnya kami naikkan atau mungkin nanti ada kereta yang prioritas begitu," ujarnya saat ditemui di Commuterline Hall, Senin (9/3/2026).

Misalnya, menghidupkan kembali skema perjalanan kereta yang berhenti hanya pada stasiun-stasiun tertentu dengan demand yang tinggi.

KRL prioritas alias komersial juga akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi untuk menutup atau mengurangi subsidi dari pemerintah, tanpa mengganggu operasional KRL yang sudah ada.

Meski demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan adanya opsi selain kenaikan tarif dan pengoperasian KRL prioritas untuk menekan subsidi.