Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa 109 tiang monorel telah dilakukan pembongkaran. Kemudian, target pembongkaran seluruh tiang monorel itu rampung pada Juni 2026.

Pramono menjelaskan bahwa pembongkaran tiang monorel itu merupakan bagian dari penertiban Jalan Rasuna Said. Kemudian, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah membongkar 109 tiang monorel.

"Sekarang ini per hari Sabtu kemarin semuanya sudah terpotong dan dirapikan. Kita akan memulai untuk pembangunan tadi, mulai untuk pedestrian, selokan, taman, dan sebagainya. Mudah-mudahan bulan Juni, saya sudah memberikan target, untuk monorel ini bisa diselesaikan," kata Pramono dalam konferensi pers pada Selasa (24/2/2026).

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta mulai membongkar tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal tahun ini (14/1/2026).

Pramono juga menjelaskan alasan pembongkaran tiang ini dilakukan agar bisa mengurai kemacetan di jalan Rasuna Said sisi Timur. Pasalnya, pembatas jalan yang ditanam tiang monorel dibongkar.

Di lain sisi, pembongkaran ini diharapkan aksesibilitas pejalan kaki yang menggunakan transportasi LRT dan BRT, menciptakan tata kota agar lebih rapi hingga membangun citra kawasan bisnis yang ramah investasi.

"Biaya pembongkaran Rp254 juta, tapi untuk penataan ada jalan ada taman, sehingga Rp102 miliar," ujarnya.

Sekadar informasi, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004. Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut pada 2012. Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditandatangani.

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Pasalnya, berdasarkan penilaian Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, pembongkaran proyek ini kembali buntu pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM. Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi memulai pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Pramono tiba sekitar 08.53 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih saat meninjau lokasi pembongkaran. Dalam kedatangannya, Pramono dan rombongan terlihat mengenakan tranportasi umum.

"Ada 100 tiang monorel hingga ujung jalan Rasuna Said akan dibongkar," ujar Pramono di lokasi pembongkaran monorel, Rabu (14/1/2026).

Mantan Seskab era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menjelaskan alasan pembongkaran tiang ini dilakukan agar bisa mengurai kemacetan di jalan Rasuna Said sisi timur. Pasalnya, pembatas jalan yang ditanam tiang monorel bangkar dibongkar, sehingga

Di lain sisi, pembongkaran ini diharapkan aksesibilitas pejalan kaki yang menggunakan transportasi LRT dan BRT, menciptakan tata kota agar lebih rapi hingga membangun citra kawasan bisnis yang ramah investasi.

"Biaya pembokangkaran 254 juta, tapi untuk penataan ada jalan ada taman, sehingga 102 miliar,"pungkasnya.

Adapun, pembongkaran tiang monorel ini bakal dimulai di Jalan Gembira hingga Simpang Kuningan. Berdasarkan keterangan tertulis Pemprov, pembongkaran hingga penataan jalan bekas proyek monorel ini ditargetkan rampung hingga September 2026.

Sejarah Singkat

Sekadar informasi, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut pada 2012.

Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Pasalny, berdasarkan penilaian Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, pembongkaran proyek ini kembali buntu pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar.