Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan laporan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per November 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hingga akhir November 2025 realisasi KUR mencapai Rp250,8 triliun. Nilai ini setara dengan 87,7% dari pagu sepanjang tahun ini yang sebesar Rp286 triliun.

"KUR ini diterima oleh sebanyak 4,2 juta debitur dengan membayar bunga sebesar 6%," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil juga menyampaikan realisasi subsidi bunga KUR tercatat senilai Rp26,0 triliun atau 67,9% dari pagu sebesar Rp38,28 triliun.

Terkait dengan nasabah KUR yang terdampak bencana di Sumatra, pemerintah memberikan sejumlah insentif yang terdiri dari tiga fase. Fase pertama, periode Desember 2025 hingga Maret 2026 untuk pemetaan dampak debitur KUR.

Lalu, fase kedua pada April 2026 hingga Juni 2026 merupakan periode penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak bisa lanjut. Relaksasi bagi debitur lain berupa tenor, grace period, dan suplesi serta subsidi bunga sebesar 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Fase ketiga yaitu Januari 2026 hingga Desember 2026 terdapat relaksasi KUR debitur baru dengan bunga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta grace period dan pelonggaran syarat KUR.

Untuk tambahan subsidi bunga KUR dibutuhkan anggaran senilai Rp2,14 triliun dan akan dialokasikan pada 2026-2027.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi KUR sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

“Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alokasi plafon program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 naik menjadi Rp320 triliun.

Dia menyebut angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2025 yang sebesar Rp286,61 triliun. Sementara itu, lanjutnya, untuk subsidi yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp38 triliun.

“[Plafon KUR] dinaikkan menjadi Rp320 triliun. Nah ada kenaikan angka yang kurang lebih sekitar Rp40 triliun. Kenapa seperti itu? Karena memang Pak Presidenconcernsekali terhadap ekonomi kerakyatan,” katanya dalam raker bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Tak hanya kenaikan plafon KUR, untuk tahun depan Maman menyebut target alokasi ke KUR produksi akan bertambah menjadi 65%. Adapun, untuk tahun ini alias 2025 target ke sektor produksi sebesar 60% penyaluran. Dia optimistis hingga Desember 2025 bisa mencapai 61% penyaluran.

“Yang tahun ini kita ditargetkan 60%, Alhamdulillah Desember nanti sampai di 61%. Kita tahun depan minta ditargetkan di 65% ke sektor produksi, itu sudah diketok juga,” tegasnya.

Lebih dari itu, politikus Golkar ini membeberkan pada 2026 mendatang pengajuan KUR para pelaku UMKM sudah tidak lagi dibatasi sampai empat kali.

Dia berujar, pada 2025 ini pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan maksimal hanya boleh dua kali mengajukan KUR. Sementara, yang di sektor produksi dibatasi empat kali.

“Sekarang dibuka, tidak ada limitasi, jadi bisa [pengajuan KUR] yang ke 5, bisa yang ke 6, dan bisa yang ke 7 dan bahkan bunganya pun tidak naik. Jadi kalau kemarin ya pengajuan pertama 6%, kedua 7%, ketiga 8%, keempat 9%, sekarang semuanya flat 6%,” jelas Maman.

Maman menekankan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memang ingin memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh UMKM di Indonesia.

“Jadi saya pikir ini mulai berlaku nanti per 1 Januari dan mudah-mudahan langkah ini semakin bisa membuat UMKM kita berjaya dan maju terus,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Maman turut membeberkan realisasi penyaluran KUR terbaru. Per 15 November 2025 nilai penyaluran mencapai Rp238,7 triliun. Angka ini sudah 83,2% dari target yang Rp286,61 triliun.

Kemudian, jumlah debiturnya sudah mencapai 4,04 juta debitur. Jumlah debitur baru mencapai 2,25 juta orang dan debitur graduasi sebanyak 1,32 juta orang.

“Dan Alhamdulillah sepanjang sejarah berdirinya program KUR, inilah pertama kali kita mencapai target yang sesuai dengan yang sudah ditargetkan ke sektor produksi yaitu sebesar 60,7%. InsyaAllah sampai Desember kita sampai di 61%,” tuturnya dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan dari total yang sudah disalurkan kepada 4,04 juta debitur, ini potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 7,7 juta sampai 11,6 juta.

“Jadi, melalui program KUR ini ada potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 7,7 juta sampai 11,6 juta berdasarkan asumsi riset dari BRIN dalam setiap satu entitas usaha menyerap kurang lebih 2 sampai 3 orang,” jelasnya.