Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah menggelar akad massal 1.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Bali yang mendapat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut akad massal tersebut sebagai langkah besar dalam memperkuat ekosistem UMKM Bali agar naik kelas dan semakin kompetitif.

"Saya bangga melihat akad ini. Bali memiliki ekosistem yang memberi kesempatan tumbuh bersama. UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional karena menopang 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Muhaimin Iskandar, Rabu (13/5/2026).

Dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap UMKM dari pungutan liar, hambatan usaha, hingga premanisme agar pelaku usaha dapat berkembang dengan aman dan percaya diri.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Ia menyebut penyaluran KUR sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.

Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif membutuhkan pendekatan heksa helix melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha.

"Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global," kata Teuku Riefky.

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menambahkan kehadiran program Sapa UMKM menjadi bentuk nyata pendekatan kementerian kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun," ujarnya.

Kegiatan akad massal tersebut merupakan yang keempat digelar di Indonesia dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan laporan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per November 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hingga akhir November 2025 realisasi KUR mencapai Rp250,8 triliun. Nilai ini setara dengan 87,7% dari pagu sepanjang tahun ini yang sebesar Rp286 triliun.

"KUR ini diterima oleh sebanyak 4,2 juta debitur dengan membayar bunga sebesar 6%," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil juga menyampaikan realisasi subsidi bunga KUR tercatat senilai Rp26,0 triliun atau 67,9% dari pagu sebesar Rp38,28 triliun.

Terkait dengan nasabah KUR yang terdampak bencana di Sumatra, pemerintah memberikan sejumlah insentif yang terdiri dari tiga fase. Fase pertama, periode Desember 2025 hingga Maret 2026 untuk pemetaan dampak debitur KUR.

Lalu, fase kedua pada April 2026 hingga Juni 2026 merupakan periode penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak bisa lanjut. Relaksasi bagi debitur lain berupa tenor, grace period, dan suplesi serta subsidi bunga sebesar 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Fase ketiga yaitu Januari 2026 hingga Desember 2026 terdapat relaksasi KUR debitur baru dengan bunga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta grace period dan pelonggaran syarat KUR.

Untuk tambahan subsidi bunga KUR dibutuhkan anggaran senilai Rp2,14 triliun dan akan dialokasikan pada 2026-2027.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi KUR sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

“Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

Bisnis.com, DEPOK-bank bjb kembali menunjukkan konsistensinya dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sektor perumahan.

Hal tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif bank bjb dalam kegiatan “Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan” yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada 21 Oktober 2025.

Kegiatan berskala nasional yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia ini menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap sektor produktif.

Dengan menggandeng Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia, acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai manfaat kredit program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP), dalam membantu UMKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muchtarudin, beserta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, turut hadir secara langsung dalam acara utama yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, sementara pelaksanaan diikuti secara online oleh 38 provinsi lainnya melalui sistem telekonferensi.

Dalam kegiatan ini, simbolis akad kredit dilakukan kepada perwakilan pelaku UMKM dari berbagai skema KUR, baik secara offline maupun online, menandai gerakan serentak nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, bank bjb dipercaya menjadi host kegiatan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kolaborasi ini memperkuat sinergitas bersama untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif, baik melalui skema konvensional maupun syariah, bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum.

Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Jawa Barat digelar di Gedung DIBALEKA 2, area Pemerintahan Kota Depok ⁠diikuti oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi bank bjb Ayi subarna, Direktur Utama bank bjb syariah Arief Setyahadi, Direktur Bisnis bank bjb Syariah Ita Gameita, beserta Kepala Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Banten dilaksanakan di Kota Serang Gedung Pendopo Gubernur Banten, turut dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, beserta Kepala Daerah di wilayah Provinsi Banten. bank bjb diwakili oleh Deputi Regional 4 bank bjb Rahadian A. Hamdani, Pemimpin bank bjb Cabang Khusus Banten Faridha Siregar.

Dengan menghadirkan 450 debitur secara offline, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi bank bjb untuk menunjukkan perannya dalam mendorong pemerataan akses keuangan serta penguatan ekonomi daerah. Dalam kesempatan ini, bank bjb juga berpartisipasi langsung dalam kegiatan simbolis akad KUR Massal bersama para pelaku usaha dari berbagai sektor produktif.

Selain itu, terdapat pula penerima KUR reguler, serta Developer penyedia perumahan dengan KUR KPP. Keberagaman penerima manfaat tersebut mencerminkan luasnya cakupan dukungan bank bjb terhadap berbagai sektor usaha.

Sebagai bentuk dukungan konkret, bank bjb menghadirkan berbagai inisiatif selama pelaksanaan acara. Di antaranya adalah pembukaan booth layanan perbankan yang memudahkan peserta dalam mendapatkan informasi produk dan layanan bank bjb, serta sesi sosialisasi produk kredit UMKM yang diisi dari Sentra UMKM.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan arahan mengenai arah kebijakan kredit program pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional, sekaligus meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) dan pembukaan Akad Massal KUR untuk 800.000 debitur.

Penekanan tombol secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muchtarudin, beserta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandai dimulainya kegiatan nasional ini, disertai dengan penayangan video peluncuran KPP dan tampilan LED visual Akad Massal KUR di seluruh Indonesia. Momentum tersebut menjadi simbol gotong royong nasional dalam memperkuat perekonomian rakyat dan memperluas akses pembiayaan yang terjangkau.

Setelah seremoni nasional, kegiatan dilanjutkan dengan akad massal serentak di 38 provinsi. Di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, simbolis penandatanganan akad dilakukan oleh enam debitur KUR bank bjb dan dua debitur KUR bjb syariah. Kegiatan ini menegaskan peran strategis bank bjb sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan produktif dan inklusif di tingkat daerah.

Melalui kegiatan ini, bank bjb kembali menegaskan peran aktifnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta sektor perumahan. Program KUR dan KPP diharapkan menjadi katalis bagi penciptaan lapangan kerja baru sekaligus mendukung pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

Dukungan bank bjb terhadap kegiatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional, dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan yang relevan untuk memperkuat sektor properti dan UMKM. Hal ini sejalan dengan visi bank bjb untuk menjadi bank pembangunan daerah yang inklusif.

Kegiatan “Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan” menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dalam menggerakkan ekonomi nasional dari akar rumput. bank bjb secara berkelanjutan terus berkontribusi aktif dalam setiap langkah besar pembangunan ekonomi Indonesia.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui callcenterbjbCall 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbinfobjb.id/KUR.