JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tak terlihat menghadiri acara open house Lebaran yang digelar di kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026). Namun demikian, Anies memastikan rekannya itu telah menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada dirinya.

"Ada (ucapan selamat) dan kebetulan tidak sedang berada di Jakarta, tadi dia (mengirim pesan) teks, tadi dia kontak ucapkan selamat," kata Anies.

Menurut Anies, Tom Lembong saat ini sedang tidak berada di Jakarta. Ia juga menuturkan bahwa momen Lebaran tahun ini menjadi kesempatan bagi Tom untuk menikmati waktu bersama keluarga.

Pasalnya, pada tahun sebelumnya, Tom tidak sempat merayakan Lebaran dengan keluarga karena kasus hukum yang menimpanya. Karena itu, Anies berharap Tom dapat memanfaatkan momen libur kali ini untuk berkumpul dan berlibur bersama keluarga.

“Yang penting sekarang bisa merasakan suasana Lebaran bersama keluarga,” ujar Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan menarik pembiayaan utang senilai Rp 736,3 triliun sepanjang tahun 2025, atau 94,9 persen dari target APBN 2025.

Thomas menyebut, pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.

"Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Meski demikian, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembiayaan utang tetap ditempuh secara prudent dan terukur guna menekan biaya sekaligus menjaga risiko tetap terkendali.

Adapun realisasi pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp 7,7 triliun atau minus 4,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Secara keseluruhan, pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp 744 triliun atau setara 120,7 persen dari target Rp 616,2 triliun.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran, membiayai investasi pemerintah, serta mendukung pengelolaan kas negara.

Thomas menambahkan, pemerintah juga menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas yang lebih efisien dan optimal.

Sepanjang 2025, total penempatan dana pemerintah mencapai Rp 276 triliun, yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 200 triliun pada 12 September dan Rp 76 triliun pada 12 November.

Hingga saat ini, pemerintah baru menarik kembali Rp 75 triliun dari dana tersebut.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Thomas, langkah ini terbukti efektif menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan, yang pada akhirnya turut menekan suku bunga.

Selain itu, likuiditas di pasar keuangan juga meningkat, sehingga mendorong aktivitas pasar dan memperbaiki efisiensi pembiayaan perekonomian.

Sebagai informasi, hingga 31 Desember 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih lebar dibandingkan target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen maupun proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir mendekati batas maksimal defisit sesuai undang-undang sebesar 3 persen.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - “Pemimpin yang bijak tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga rasa keadilan di hati rakyat, agar masyarakat tetap percaya dan negara berjalan dengan bermartabat”

Dua keputusan penting dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu pengampunan (abolisi) kepada Thomas Lembong dan pemulihan nama baik (rehabilitasi) kepada Ira Puspadewi, menjadi bahan diskusi publik yang hangat. Meski keduanya sah secara hukum, pertanyaan publik tidak berhenti pada legalitas, tetapi meluas ke ranah keadilan substantif dan etika kepemimpinan.

Dalam kasus Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama ASDP, menjadi ilustrasi nyata kompleksitas keputusan korporasi yang bersentuhan dengan hukum pidana. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beliau dinyatakan bersalah karena melampaui kewenangan dalam pembelian lahan di Lampung Selatan, meski tidak memperkaya diri atau merugikan negara.

Keputusan bisnis tersebut diambil dalam konteks mempercepat pengembangan pelabuhan Bakauheni, yang menjadi bagian penting dari inisiatif pariwisata nasional. Sayangnya, dalam penegakan hukum, belum ada ruang yang memadai untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan niat jahat (mens rea) dalam praktek manajerial BUMN.

Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap Ira dapat dimaknai sebagai koreksi atas tumpang tindih antara ruang sistem manajemen dan pendekatan hukum pidana yang masih kaku. Hal ini menjadi pelajaran bahwa hukum harus lebih adaptif dalam menilai keputusan bisnis yang bersifat strategik.

Sementara itu, abolisi untuk Tom Lembong diberikan melalui Kepres No. 18/2025, dengan alasan kontribusinya sebagai tokoh reformasi ekonomi yang dinilai tidak terbukti merugikan negara, serta memiliki integritas pribadi tinggi. Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan ini adalah bagian dari semangat rekonsiliasi nasional menjelang Hari Kemerdekaan.

Abolisi ini bukan hanya langkah administratif, tetapi memiliki muatan simbolik bahwa negara menghargai integritas pribadi dan kontribusi profesional seseorang. Namun, pemaknaan tersebut hanya bisa diterima secara luas apabila disertasi dengan komunikasi publik yang transparan.

Dalam demokrasi yang sehat, legalitas saja tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kebijakan. Rakyat ingin mendengar narasi etika, nilai, dan tanggungjawab moral di balik setiap keputusan yang menyangkut kepercayaan publik.

Nonaka dan Takeuchi dalam The Wise Leader menyebutkan bahwa kepemimpinan bijak mengandalkan phronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kemampuan memadukan pengetahuan, intuisi, dan nilai moral untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam konteks tertentu, keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Jika keputusan Presiden dimaksudkan untuk memperbaiki sistem dan melindungi profesional yang tidak bersalah, maka penting untuk mengkomunikasikan alasan tersebut secara jujur dan terbuka. Hanya dengan itulah kepercayaan masyarakat dapat dibangun secara tulus.

Sebaliknya, jika narasi yang disampaikan tidak kuat, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan menilai keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam masyarakat demokratis, persepsi ketimpangan lebih mudah menyebar ketimbang klarifikasi prosedural.

Frei dan Morriss dalam Begin with Trust mengingatkan bahwa kepercayaan lahir dari logika yang masuk akal, empati kepada rakyat, dan ketulusan pemimpin. Ketiganya harus hadir dalam setiap keputusan penting yang menyangkut keadilan dan integritas negara.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan menjadi pijakan utama bagi pemimpin. QS. An-Nisa: 58 mengingatkan bahwa amanat harus diberikan kepada yang berhak, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Ayat ini mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggungjawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada rakyat dan Tuhan..

Oleh karena itu, dua keputusan ini semestinya menjadi tidak berhenti sebagai respons terhadap kasus individu. Ini harus dijadikan titik tolak untuk mereformasi tata kelola hukum dan manajemen korporasi negara yang selama ini belum sepenuhnya sinkron.

Langkah strategis yang perlu diambil ke depan melibatkan berbagai pihak. Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menyusun pedoman yang lebih rinci dalam membedakan kesalahan administratif dan pelanggaran hukum pidana di lingkungan BUMN.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga perlu memperkuat pemahaman hakim terhadap konteks bisnis agar vonis tidak hanya berdasarkan tafsir hukum yang rigid, tetapi juga mempertimbangkan dampak strategis dan risiko manajerial. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan.

Bagi para profesional BUMN, penting untuk membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan pencatatan keputusan yang baik sebagai bentuk mitigasi risiko hukum. Pemerintah juga perlu menyusun program pelatihan tata kelola risiko untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di sektor publik.

Presiden Prabowo dan jajaran eksekutif dapat menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekedar pengampunan, melainkan bagian dari langkah awal menuju sistem hukum dan birokrasi yang lebih manusiawi. Inisiatif untuk merevisi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Administrasi Pemerintahan dapat menjadi bukti nyata dari komitmen reformasi.

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang dibebaskan, tetapi juga pesan moral dan struktur keadilan baru yang dibangun dari keputusan tersebut. Pemimpin yang bijak menggunakan momen kontroversial untuk memicu perbaikan jangka panjang, bukan hanya memenangkan riuh sesaat.

Indonesia kini berada di titik penting untuk menata ulang sistem penegakan hukum dan manajemen BUMN yang lebih berimbang dan adaptif. Oleh karena itu, kepemimpinan di era mendatang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga wajib berpijak pada keberanian etis, kejernihan nalar politik, dan kemampuan membangun legitimasi berbasis integritas serta transparansi sebagai fondasi utama kepercayaan jangka panjang dalam negara demokratis.