REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan kemampuan berinovasi, juga kualitas tata kelola dan kesiapan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku.

Karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi. Termasuk perkembangan regulasi, serta praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6/2026).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Dengan demikian, setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan, di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif.

Agar, setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

Melalui forum ini, Telkom ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif.

‘’Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy dalam keterangan, Senin (29/6/2026).

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’.

Dalam sesi ini dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, SH, MH, Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Dalam mitologi Romawi, Dewi Minerva dikenal sebagai dewi kebijaksanaan, pengetahuan, dan strategi. Minerva bukan sosok yang menghadirkan keberuntungan secara tiba-tiba. Ia melambangkan kemampuan memahami realitas, membaca keadaan dengan jernih, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

Dalam dunia ekonomi dan pembangunan, kebijaksanaan juga tidak lahir dari dugaan atau intuisi semata. Kebijaksanaan lahir dari kemampuan memahami fakta secara objektif. Dan fakta yang baik hampir selalu berawal dari data yang baik.

Di sinilah peran statistik menjadi sangat penting. Bagi sebagian masyarakat, statistik mungkin identik dengan tabel, angka, dan laporan yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal hampir seluruh keputusan ekonomi yang memengaruhi masyarakat pada akhirnya bertumpu pada data. Mulai dari penyaluran bantuan sosial, subsidi energi, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga kebijakan suku bunga dan investasi, semuanya memerlukan data sebagai fondasi.

Oleh karena itu, data sesungguhnya bukan sekadar kumpulan angka. Data adalah peta yang membantu memahami kondisi yang sedang dihadapi. Data adalah suluh yang membantu menerangi arah kebijakan. Data juga merupakan instrumen yang memungkinkan berbagai pihak mengambil keputusan secara lebih rasional dan terukur.

Tanpa informasi yang memadai, pemerintah akan lebih sulit memahami kondisi ekonomi secara utuh. Dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dalam menentukan arah investasi. Perbankan akan lebih sulit memetakan risiko dan peluang pembiayaan. Akademisi akan menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan kajian yang akurat. Pada akhirnya, kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia.

Sederhananya, jika data adalah bahan bakar kebijakan, maka kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan.

Bayangkan seorang dokter yang harus mendiagnosis pasien tanpa hasil laboratorium yang lengkap dan akurat. Dokter mungkin tetap dapat memberikan tindakan, tetapi tingkat ketepatannya tentu akan diragukan. Hal yang sama berlaku dalam perekonomian. Semakin baik kualitas data yang tersedia, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, kualitas data bukan sekadar persoalan teknis statistik. Kualitas data merupakan bagian penting dari fondasi pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding sekadar pengumpul data.

Pada dasarnya, BPS merupakan penjaga cermin ekonomi sebuah bangsa. Cermin yang baik harus mampu menggambarkan kondisi perekonomian secara utuh dan objektif. Sebab dari gambaran itulah pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, analis, dan masyarakat memperoleh pemahaman yang sama mengenai kondisi yang sedang dihadapi.

Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, objektivitas menjadi prinsip yang sangat penting dalam statistik. Statistik yang kredibel harus disusun berdasarkan metodologi yang kuat, proses yang transparan, dan informasi yang valid sehingga mampu merefleksikan kondisi yang terjadi di lapangan sebaik mungkin.

Objektivitas inilah yang pada akhirnya melahirkan kepercayaan. Ketika statistik dipercaya, statistik dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membaca tantangan, mengidentifikasi peluang, dan menyusun langkah ke depan.

Dalam praktiknya, informasi statistik yang berkualitas membantu pemerintah mengenali berbagai persoalan secara lebih dini sekaligus mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien.

Pentingnya statistik juga dapat dianalogikan dengan dunia penerbangan. Ketika cuaca buruk dan jarak pandang terbatas, pilot tidak mengandalkan perasaan semata. Pilot mengandalkan instrumen navigasi yang tersedia. Instrumen yang akurat membantu pesawat tetap berada pada jalur yang benar, meskipun kondisi di luar penuh ketidakpastian.

Perekonomian tidak berbeda. Di tengah dinamika geopolitik global, perubahan harga komoditas, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta pergerakan pasar keuangan yang semakin kompleks, statistik menjadi instrumen navigasi yang semakin penting. Semakin besar ketidakpastian yang dihadapi, semakin besar pula kebutuhan terhadap informasi yang akurat dan terpercaya.

Karena itu, keberadaan sistem statistik yang kredibel sesungguhnya bukan hanya penting bagi pemerintah. Dunia usaha, akademisi, perbankan, investor, dan masyarakat luas juga sangat bergantung pada kualitas informasi yang dihasilkannya.

Di sektor perbankan misalnya, statistik membantu memahami kondisi daya beli masyarakat, perkembangan sektor usaha, dinamika ketenagakerjaan, inflasi, hingga potensi risiko ekonomi ke depan. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan risiko.

Bagi investor, statistik yang kredibel membantu mengurangi ketidakpastian. Investor pada dasarnya selalu berusaha memahami kondisi suatu negara sebelum menempatkan modalnya. Semakin baik kualitas statistik yang tersedia, semakin kuat pula dasar bagi investor untuk menilai prospek dan risiko yang ada.

Di sinilah nilai strategis statistik semakin terlihat. Ketika ketidakpastian dapat dikurangi, dunia usaha akan lebih percaya diri untuk berinvestasi. Investasi yang meningkat kemudian membuka lapangan kerja, memperkuat pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkualitas.

Hubungan tersebut mungkin tidak selalu terlihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya sangat nyata. Tidak mengherankan apabila banyak negara maju membangun reputasi ekonominya bukan hanya melalui kekuatan industri, teknologi, atau sumber daya manusia, tetapi juga melalui kualitas sistem statistik yang dimiliki. Mereka memahami bahwa kepercayaan publik dan kepercayaan pasar membutuhkan fondasi data yang kuat.

Apa yang tidak terukur akan sulit diperbaiki. Karena itulah statistik bukan sekadar alat dokumentasi, melainkan instrumen penting untuk memahami persoalan, mengevaluasi kebijakan, dan merancang masa depan yang lebih baik.

Berbagai negara, termasuk Indonesia, terus bergerak ke arah yang sama. Pemanfaatan teknologi digital semakin luas. Integrasi berbagai sumber data terus berkembang. Metodologi statistik juga terus diperbarui agar mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi yang berlangsung semakin cepat.

Langkah tersebut menjadi semakin penting karena ekonomi saat ini sangat berbeda dibanding satu atau dua dekade yang lalu. Ekonomi digital berkembang pesat, pola konsumsi masyarakat berubah, dan model bisnis baru terus bermunculan. Seluruh perubahan tersebut perlu tercermin dalam statistik nasional agar gambaran ekonomi yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, sumber daya alam yang melimpah, atau teknologi yang canggih. Pembangunan juga membutuhkan kebijaksanaan dalam membaca realitas dan menentukan arah masa depan.

Kemampuan membaca realitas itulah yang menjadi fungsi paling mendasar dari statistik. Melalui metodologi yang kuat, objektivitas yang terjaga, dan komitmen terhadap kualitas data, statistik membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri secara lebih utuh.

Bangsa yang salah membaca dirinya sendiri akan lebih mudah salah menentukan masa depannya. Sebaliknya, bangsa yang memahami kondisi riilnya dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mengambil keputusan yang tepat.

Dalam pengertian itulah statistik layak dianalogikan sebagai Dewi Minerva dalam mitologi Romawi. Bukan karena statistik menciptakan kebijakan, melainkan karena statistik menyediakan pengetahuan yang memungkinkan lahirnya keputusan yang lebih bijak.

Sebab kebijaksanaan tidak lahir dari perkiraan. Kebijaksanaan lahir dari kemampuan memahami kenyataan secara benar. Dan pemahaman yang benar selalu membutuhkan data yang berkualitas.

Data yang bermartabat pada akhirnya bukan hanya menghasilkan statistik yang baik. Data yang bermartabat membantu melahirkan kebijakan yang lebih bijak, pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Sebab masa depan yang baik selalu diawali oleh kemampuan membaca kenyataan dengan benar.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam dunia bisnis yang bergerak semakin cepat, keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh skala semata, melainkan oleh kecepatan dan presisi dalam mengambil keputusan.

Pemimpin bisnis yang unggul adalah mereka yang bisa membaca situasi lebih awal dan bergerak lebih cepat dari kompetitor. Namun kenyataannya, data yang dibutuhkan untuk memutuskan sering kali tersebar, terlambat, atau sudah tidak relevan pada saat sampai ke tangan pimpinan.

Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, perusahaan harus bisa bekerja lebih cepat, efisien, dan terorganisir untuk tetap bersaing. Di sinilah ERP (Enterprise Resource Planning) menjadi solusi yang sangat penting. Lalu, apa sebenarnya ERP itu?

ERP (Enterprise Resource Planning) adalah sistem yang memungkinkan perusahaan mengelola berbagai aspek penting seperti pengelolaan stok, produksi, akuntansi, dan penggajian dalam satu platform terintegrasi. Dengan ERP, semua data yang dibutuhkan bisa terhubung secara otomatis, memudahkan tim untuk bekerja lebih efisien dan lebih terkoordinasi.

Data yang dimasukkan ke dalam ERP akan diolah menjadi laporan yang memberikan informasi akurat, membantu pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih tepat.

Sayangnya, pasar ERP Indonesia selama ini timpang, dimana menuntut investasi tinggi dan kustomisasi ekstensif untuk menyesuaikan regulasi lokal, dan juga belum matang dari sisi integrasi dan kompleksitas yang diakomodir.

Awan Karnadjaya, Direktur Haluancorp yang membangun robustapp mengatakan ada dimensi risiko yang sering luput dari perhatian: ketika ketegangan geopolitik memunculkan ancaman embargo atau pembatasan akses terhadap teknologi asing, perusahaan yang seluruh operasionalnya berjalan di atas infrastruktur asing menghadapi pertanyaan serius tentang kelangsungan bisnisnya.

Karena itu, katanya, harus ada opsi bagi perusahaan untuk membeli lisensi penggunaan penuh (perpetual license), menempatkan kendali atas data dan infrastruktur di tangan perusahaan.

Selain itu, arsitektur yang terbuka juga memungkinkan integrasi dengan sistem yang sudah berjalan, termasuk bagi perusahaan yang menggunakan platform global di level korporat dan membutuhkan solusi tambahan yang memahami konteks Indonesia di level operasional.

"Perusahaan Indonesia tidak seharusnya dipaksa memilih antara sistem global yang asing bagi realitas lokal atau sistem lokal yang belum siap untuk skala enterprise. Melalui Augmented Intelligence, kami memberikan kecepatan analitik AI kepada eksekutif Indonesia tanpa memindahkan tanggung jawab keputusan keluar dari tangan mereka," ujarnya.

Dia memaparkan harus ada hubungan antara pencatatan data perusahaan dan kecepatan analitik yang dibutuhkan eksekutif.

Seperti menganalisis data operasional lintas seluruh fungsi bisnis, mendeteksi pola dan anomali secara real-time, serta menyajikan sinyal peringatan dini beserta dasar pertimbangannya sebelum masalah operasional berkembang menjadi kerugian finansial.

Meski diperkaya dengan dokumen internal maupun referensi eksternal yang tervalidasi, sejalan dengan pendekatan yang oleh komunitas riset global dikenal sebagai Human-centered AI, seharusnya otoritas keputusan tetap mutlak di tangan manusia.

"Untuk bisnis juga sebaiknya menggunakan pendekatan quick time-to-value.Sebelum implementasi selesai, data yang sudah dimiliki perusahaan, baik dari spreadsheet maupun sistem lama, dapat langsung diekstraksi dan diolah oleh Aug-I untuk menghasilkan wawasan strategis yang dapat segera ditindaklanjuti. Dari titik itu, cakupan modul diperluas secara bertahap dengan pendampingan langsung dari tim robustapp mencakup penguatan alur kerja, standar operasional prosedur, serta change management," katanya lagi.

Di sisi keuangan, chart of account multidimensi sebagai basis modul keuangannya memungkinkan analisis kinerja dari berbagai perspektif sekaligus tanpa menunggu laporan dikompilasi manual.

Untuk rantai pasok, setiap penggunaan material dapat langsung dikaitkan dengan berbagai dimensi bisnis (seperti departemen, proyek, atau lokasi) memungkinkan pencatatan biaya yang lebih akurat sekaligus siap dianalisis tanpa proses tambahan. robustapp juga melihat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aspek krusial perusahaan yang belum banyak disentuh oleh pemain ERP lainnya.

Pentingnya juga memilih fitur ERP yang memiliki kemampuan Human Capital Management dalam sistemnya baik operasional maupun strategis, seperti fitur geolocation, face recognition offline, pengaturan jadwal serta enkripsi data penggajian hingga level basis data sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Selain itu, juga layanan Project-Based Solution (PBS) mengintegrasikan seluruh alur dari perencanaan termasuk penyusunan work break-down structure, estimasi, alokasi sumber daya, pengadaan, pelaksanaan aktivitas proyek hingga pelaporan keuangan proyek dalam satu sistem.

Hingga akhirnya, perusahaan dapat memastikan perencanaan, pemantauan dan kendali seluruh aktivitas proyek menjadi lebih baik, akurat dan real-time.

Buku ini seolah ingin mengatakan bahwa teknologi dan data memang penting, tetapi kepemimpinan tetap membutuhkan dimensi manusiawi yang tidak bisa sepenuhnya diukur oleh angka.

Jakarta (ANTARA) - Pada 2007, ketika dunia masih percaya ponsel bisnis harus memiliki keyboard fisik seperti BlackBerry, Steve Jobs justru memperkenalkan iPhone dengan layar sentuh penuh tanpa tombol.

Keputusan itu sempat diragukan dan dianggap terlalu berisiko.

Namun, dari langkah yang lahir di tengah ketidakpastian itulah cara manusia hidup perlahan berubah, mulai dari lahirnya budaya aplikasi digital, transportasi online, hingga cara baru manusia bekerja dan berkomunikasi.

Nyatanya, keputusan bisnis visioner tidak selalu lahir dari keyakinan penuh, melainkan dari keberanian melihat masa depan ketika dunia belum mampu membacanya.

Kegelisahan, intuisi, pengalaman hidup, hingga cara seseorang memaknai tekanan, sering kali justru menjadi penentu arah sebuah keputusan. Dimensi yang tidak terlihat itulah yang coba dibuka oleh Denon Prawiraatmadja melalui buku The Unseen Rules of Business: Menata dan Mendesain Pola Pikir Pemimpin Bisnis.

Kehadiran buku The Unseen Rules of Business karya Denon Prawiraatmadja ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Buku ini tidak berdiri sebagai panduan teknis yang sibuk membahas angka, target, atau teori manajemen yang kaku, melainkan mencoba mengajak pembacanya masuk ke ruang yang lebih sunyi dalam dunia kepemimpinan, yakni cara berpikir seorang pemimpin ketika menghadapi ketidakpastian.

Dalam buku keduanya ini, Denon Prawiraatmadja tampak tidak sekadar ingin membagikan pengalaman sebagai pelaku bisnis. Ia juga berusaha memperlihatkan di balik setiap keputusan besar dalam organisasi, terdapat lapisan-lapisan pertimbangan yang sering kali tidak terlihat oleh publik.

Itulah yang membuat judul The Unseen Rules of Business terasa pas di era kekinian. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis, tidak selalu tercatat dalam laporan bisnis, tetapi diam-diam menentukan arah sebuah organisasi.

Buku ini lahir dari perjalanan panjang Denon di dunia bisnis dan kepemimpinan. Namun yang menarik, pengalaman tersebut tidak dituangkan dalam nada yang menggurui. Sebaliknya, pembaca justru diajak memahami bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang selesai dipelajari hanya melalui pendidikan formal atau pengalaman singkat.

Kepemimpinan digambarkan sebagai proses panjang yang dibentuk oleh tekanan, kegagalan, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menjaga nilai di tengah perubahan yang terus bergerak cepat.

Proses Berpikir

Salah satu gagasan yang paling kuat dalam buku ini terlihat ketika Denon menjelaskan kepemimpinan bukan semata-mata tentang hasil yang terlihat di permukaan.

Ia menekankan yang jauh lebih penting adalah proses berpikir dan cara seseorang mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Pandangan ini terasa penting di tengah budaya kerja modern yang sering terlalu menilai seseorang hanya dari capaian akhir tanpa memahami proses panjang di baliknya.

Melalui pendekatan tersebut, buku ini sebenarnya tidak hanya berbicara kepada pengusaha atau eksekutif perusahaan. Mahasiswa, profesional muda, bahkan siapa pun yang sedang berusaha memahami bagaimana keputusan besar dibuat dalam kehidupan, dapat menemukan relevansi di dalamnya. Denon mencoba memperluas definisi kepemimpinan, dari sekadar fungsi manajerial menjadi sebuah cara pandang hidup.

Yang membuat buku ini menarik adalah keberaniannya mengangkat aspek intuisi dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam dunia yang kini sangat bergantung pada data, grafik, dan algoritma, pembahasan mengenai intuisi sering dianggap terlalu abstrak atau bahkan tidak ilmiah.

Namun, Denon justru mengingatkan bahwa banyak keputusan penting dalam bisnis tidak hanya lahir dari data yang terlihat secara langsung. Ada pengalaman panjang, sensitivitas membaca situasi, dan pemahaman terhadap manusia yang ikut memengaruhi keputusan seorang pemimpin.

Pandangan tersebut memberi keseimbangan baru dalam melihat dunia bisnis modern. Buku ini seolah ingin mengatakan bahwa teknologi dan data memang penting, tetapi kepemimpinan tetap membutuhkan dimensi manusiawi yang tidak bisa sepenuhnya diukur oleh angka.

Buku The Unseen Rules of Business terasa lebih reflektif dibanding banyak buku bisnis populer lain yang cenderung berfokus pada percepatan hasil.

Denon juga menekankan pentingnya nilai dan konsistensi dalam membangun fondasi kepemimpinan. Ia menggambarkan strategi bisnis yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak dibangun di atas cara pandang dan nilai yang dijalani secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Gagasan ini terasa relevan di tengah dunia kerja yang bergerak sangat cepat, ketika banyak orang terdorong mengejar pencapaian tanpa sempat bertanya apakah langkah yang diambil masih sesuai dengan prinsip yang mereka yakini.

Ujian Pemimpin

Dalam banyak bagian, buku ini juga memperlihatkan kepemimpinan bukan perjalanan yang selalu glamor. Ada tekanan, keraguan, dan situasi yang tidak pasti.

Namun, justru di situlah seorang pemimpin diuji. Denon tampaknya ingin mengajak pembaca memahami keberanian mengambil keputusan bukan berarti selalu memiliki jawaban yang sempurna, melainkan kemampuan tetap bergerak meski tidak semua hal bisa dipastikan sejak awal.

Pendekatan reflektif seperti ini membuat buku ini terasa lebih personal. Pembaca tidak hanya diajak memahami teori kepemimpinan, tetapi juga melihat sisi batin dari seorang pemimpin.

Hal ini menjadi nilai lebih karena banyak buku bisnis sering kali hanya menampilkan keberhasilan akhir tanpa memperlihatkan pergulatan mental yang menyertainya.

Peluncuran buku ini di Gramedia Grand Indonesia melalui format talkshow interaktif juga menunjukkan bahwa tema kepemimpinan dan pola pikir masih menjadi perhatian besar masyarakat.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas bisnis dalam pengertian sempit, tetapi juga menyentuh pengembangan diri dan cara menghadapi dinamika dunia kerja modern.

Antusiasme peserta memperlihatkan banyak orang kini mulai mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan, bukan sekadar formula sukses yang cepat dilupakan.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, buku ini hadir pada momen yang menarik. Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, dan perubahan pola generasi.

Di tengah situasi tersebut, kebutuhan terhadap pemimpin yang mampu berpikir reflektif menjadi semakin penting. Organisasi tidak hanya membutuhkan orang yang mampu mencapai target, tetapi juga sosok yang mampu menjaga arah, nilai, dan keberlanjutan di tengah perubahan.

Oleh karena itu, The Unseen Rules of Business dapat dibaca bukan hanya sebagai buku bisnis, melainkan sebagai bahan renungan mengenai bagaimana manusia mengambil keputusan dan membangun pengaruh dalam hidupnya.

Buku ini mengingatkan kepemimpinan bukan sesuatu yang selesai dipelajari dalam satu tahap. Tetapi terus berkembang bersama pengalaman dan cara seseorang memahami dunia di sekitarnya.

Ketika kini budaya sering mengagungkan kecepatan dan pencapaian instan, buku karya Denon Prawiraatmadja ini justru mengajak pembacanya untuk memperlambat langkah sejenak, melihat kembali proses berpikir, dan memahami bahwa banyak hal penting dalam kehidupan memang tidak selalu terlihat di permukaan.

Justru di dimensi yang kadang sepi dan tidak terlihat itulah karakter seorang pemimpin sebenarnya dibentuk.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dinilai sulit tercapai selama praktik kriminalisasi terhadap kebijakan publik masih terjadi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan membuat para pengambil keputusan cenderung berhati-hati secara berlebihan, bahkan enggan bertindak.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% bukan semata faktor struktural, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang membiarkan kriminalisasi berlangsung.

“Kalau ingin tumbuh 8%, pastikan ada kepastian hukum. Selama kriminalisasi kebijakan masih terjadi, itu akan menjadi penghambat,” ujarnya dalam acara peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan: Menakar Batas Kriminalisasi Kebijakan di Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip siaran pers.

Pandangan serupa disampaikan Menteri BUMN periode 2007–2009, Sofyan A. Djalil. Dia menilai risiko kriminalisasi membuat pejabat publik kehilangan keberanian dan kreativitas dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan bisnis.

Menurutnya, keputusan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko. Namun, jika risiko tersebut berujung pada potensi pidana, maka pejabat negara akan cenderung menghindari pengambilan keputusan.

“Kalau kreativitas hilang, pejabat tidak berani mengambil keputusan. Padahal, mereka dituntut menghasilkan nilai tambah,” kata Sofyan.

Dia juga menilai ketentuan mengenai diskresi dalam regulasi yang ada belum cukup memberikan perlindungan. Diskresi, lanjutnya, sering kali justru diperlukan ketika aturan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.

Sofyan mencontohkan pengalamannya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, ketika mengambil langkah penataan ulang frekuensi 3G untuk memastikan kompetisi yang lebih sehat di industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut diambil melalui persetujuan kabinet meskipun berpotensi menabrak aturan yang ada.

“Pejabat sekarang banyak yang memilih tidak mengambil keputusan sama sekali karena takut dikriminalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mencegah praktik kriminalisasi kebijakan. Dia menilai masih banyak jaksa yang memiliki idealisme untuk menegakkan hukum secara objektif.

Hotasi, yang pernah terjerat kasus hukum terkait kebijakan bisnis, menyebut kriminalisasi kebijakan kerap terjadi akibat pengalihan isu, target operasi, atau persaingan bisnis.

Dia mendorong peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, terhadap prinsip business judgement rule agar keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak serta-merta dipidana.

“Edukasi terhadap aparat hukum penting agar tidak semua keputusan bisnis dianggap sebagai tindak pidana,” ujarnya.

Dengan demikian, pembenahan aspek kepastian hukum dinilai menjadi kunci untuk mendorong keberanian pengambilan keputusan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan akademisi dan praktisi kebijakan menyoroti risiko krisis kepemimpinan di sektor publik dan badan usaha milik negara (BUMN) akibat maraknya kriminalisasi keputusan bisnis.

Akar persoalan dinilai berasal dari penerapan dua pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dianggap multitafsir dan kerap digunakan secara luas oleh aparat penegak hukum.

Editor buku Kriminalisasi Kebijakan, Lestantya R. Baskoro, menyebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai “pasal keranjang sampah” karena dapat menjerat hampir semua kebijakan yang berujung pada kerugian negara.

“Penegak hukum lebih mengutamakan unsur kerugian negara, sehingga mudah sekali terjadi kriminalisasi,” ujar Lestantya dalam peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip keterangan resminya.

Buku tersebut mengulas sedikitnya 12 kasus kriminalisasi kebijakan yang menimpa pejabat publik dan pimpinan BUMN.

Sejumlah nama yang pernah terseret kasus antara lain eks Direktur PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, eks Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Menurut Baskoro, perbedaan putusan di tiap tingkat pengadilan menunjukkan belum adanya kesamaan pemahaman hakim terhadap konsep business judgement rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis.

Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa prinsip BJR sebenarnya telah diadopsi dalam UU Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5).

Dalam aturan tersebut, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian perusahaan sepanjang memenuhi sejumlah syarat, termasuk bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan telah melakukan upaya pencegahan kerugian.

Namun, dalam praktiknya, keputusan bisnis yang telah melalui pertimbangan matang tetap berisiko dikriminalisasi ketika berujung pada kerugian.

“Direksi sudah bekerja hati-hati, tidak ada niat jahat, tetapi ketika hasilnya merugikan, tetap bisa dipidana,” ujar Yetty.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011 Chandra M. Hamzah mengungkapkan bahwa dua pasal tersebut memiliki latar belakang historis sebagai instrumen untuk menghadapi dinamika politik pascakemerdekaan, khususnya terkait nasionalisasi perusahaan asing. Namun, pasal tersebut terus digunakan hingga kini tanpa penyesuaian konteks.

“Pasal ini digunakan untuk berbagai tujuan tanpa memahami konteks sejarahnya, sehingga menimbulkan korban,” katanya.

Ia menambahkan, uji materi terhadap pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi belum memberikan solusi konkret karena dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk direvisi.

Chandra mengingatkan bahwa ketergantungan pada interpretasi aparat penegak hukum tidak cukup menjamin kepastian hukum.

“Pasal dengan tafsir luas harus diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpastian,” tegasnya.

Kritik juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta Arta Sari, menilai persoalan semakin kompleks setelah substansi pasal tersebut diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menurutnya, ketentuan tersebut belum memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta, serta tidak secara tegas mengatur unsur niat jahat (mens rea).

“Penelusuran kasus dimulai dari kerugian negara, bukan dari niat jahat. Ini membuat pejabat publik dan BUMN semakin takut mengambil keputusan,” ujarnya.

Senada, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003–2007 Amien Sunaryadi menegaskan bahwa unsur niat jahat seharusnya menjadi fondasi dalam pemidanaan kasus korupsi. Ia menilai pembuktian mens rea tetap dapat dilakukan melalui bukti komunikasi dan pendekatan forensik digital.

“Tanpa itu, pemidanaan akan menghambat pengambilan keputusan dan berdampak pada ekonomi,” katanya.

Amien mencontohkan sektor hulu minyak dan gas bumi yang sangat bergantung pada keputusan berisiko tinggi. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, belum separuhnya digarap karena kekhawatiran akan potensi kriminalisasi ketika eksplorasi tidak menghasilkan temuan.

“Eksplorasi itu berisiko. Kalau gagal dianggap merugikan negara, tidak ada yang berani mengambil keputusan,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Djalil menilai kondisi ini berpotensi memicu krisis kepemimpinan karena pejabat cenderung menghindari pengambilan keputusan strategis.

“Bisnis itu penuh risiko. Pemerintah juga harus kreatif untuk menciptakan nilai tambah. Tanpa keberanian mengambil keputusan, kemajuan akan terhambat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan implementasi Business Judgment Rule (BJR) untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong keberanian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, sebenarnya dasar hukum terkait BJR sudah tersedia dalam Undang-Undang BUMN. Namun, implementasinya masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengambil keputusan.

“Jadi jangan sampai BUMN lumpuh, tidak berani ambil keputusan karena takut. Selama ini kriteria untung atau rugi, tapi masalahnya setiap pengusaha gak ada yang selalu untung,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Kamis (22/4/2026).

Menurutnya, penguatan BJR bertujuan untuk menegaskan batas antara risiko bisnis yang wajar dengan pelanggaran hukum. Hal ini penting agar keputusan bisnis tidak selalu dipersepsikan sebagai potensi pidana.

“Jangan sampai risiko bisnis yang wajar dan inheren dalam setiap keputusan pimpinan dianggap pelanggaran hukum. Sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara aman dan terukur,” jelasnya.

Qodari mengungkapkan, saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran antar lembaga dalam menilai keputusan bisnis BUMN, khususnya dalam membedakan risiko usaha dengan kerugian negara. Kondisi ini membuat sebagian direksi memilih untuk tidak mengambil keputusan sebagai langkah paling aman.

Situasi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya ketidakpastian hukum dan persepsi risiko investasi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dia mencontohkan pengalamannya saat menjadi komisaris di salah satu BUMN sektor energi, di mana perusahaan tidak melakukan pembelian aset baru meski tersedia kebutuhan dan anggaran, karena kekhawatiran terhadap risiko hukum.

“Perlu ada jalan keluar, dan itu kriterianya BJR, supaya selama sesuai dengan prinsip tersebut tidak dianggap pidana,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden telah menginisiasi koordinasi lintas lembaga untuk menyusun pedoman operasional BJR yang lebih jelas. Dalam proses tersebut ditemukan bahwa pemahaman antara aparat penegak hukum, auditor, BP BUMN, hingga Danantara masih belum selaras.

Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penyusunan panduan yang mencakup parameter itikad baik, standar kehati-hatian, serta batas risiko bisnis yang dapat ditoleransi.

Selain itu, muncul pula usulan pembentukan mekanisme atau komite khusus untuk menilai apakah suatu keputusan korporasi telah sesuai dengan prinsip BJR, serta perlunya koordinasi lanjutan dengan aparat penegak hukum dan auditor.

Qodari menegaskan, seluruh usulan tersebut masih akan didalami untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku.

“KSP akan terus memfasilitasi penyelarasan lintas lembaga guna menghasilkan solusi yang implementatif, memberikan kepastian hukum, tetap menjunjung akuntabilitas, serta meningkatkan investasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai sebuah perusahaan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh gedung, mesin, atau aset fisik lainnya.

Merek justru menjadi salah satu faktor terpenting yang menentukan seberapa besar nilai sebuah perusahaan di mata pasar dan investor.

CEO Frontier sekaligus Founder Top Brand Award, Handi Irawan D, menjelaskan bahwa banyak perusahaan memiliki nilai pasar yang jauh lebih besar dibandingkan nilai aset yang tercatat di laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai perusahaan berasal dari intangible asset atau aset tak berwujud, salah satunya adalah kekuatan merek.

"Merek yang kuat mampu menjaga stabilitas permintaan dan memberikan arus kas di masa depan bagi perusahaan," ujar Handi, dikutip Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Handi mengatakan, memahami nilai merek membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis penting.

Misalnya saat membeli atau bergabung dengan perusahaan lain, bekerja sama dengan mitra bisnis, hingga menentukan arah pengembangan usaha ke depan.

Menurutnya, dengan mengetahui nilai merek, tim pemasaran dan keuangan dapat memiliki cara pandang yang sama.

Merek tidak hanya dilihat sebagai alat promosi, tetapi sebagai aset bisnis yang bisa menjaga permintaan produk tetap stabil dan mendatangkan keuntungan di masa depan.

Untuk mengetahui nilai sebuah merek, Handi menyebut ada beberapa metode yang bisa digunakan.

Pertama, Replacement Cost Method atau menghitung biaya untuk membangun kembali merek dari nol.

Kedua, Market-Based Approach alias menggunakan perbandingan transaksi pasar dari merek sejenis.

Ketiga, Price Premium Method yaitu menilai merek berdasarkan selisih harga yang bersedia dibayar konsumen dibanding produk tanpa merek).

Keempat, Income Split Method, yakni menghitung sisa laba operasional yang diatribusikan khusus pada merek.

Kelima, Royalty Relief Method, menghitung berapa besar biaya yang dihemat perusahaan karena memiliki merek sendiri tanpa perlu membayar lisensi.

Dia mengimbau agar pelaku usaha tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tetapi juga serius membangun dan merawat merek.

"Diharapkan para pelaku industri tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tetapi mulai melihat merek sebagai aset finansial strategis yang harus terus dikembangkan valuasinya untuk keberlanjutan bisnis,” tegas Handi.

Bisnis.com, JAKARTA - “Pemimpin yang bijak tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga rasa keadilan di hati rakyat, agar masyarakat tetap percaya dan negara berjalan dengan bermartabat”

Dua keputusan penting dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu pengampunan (abolisi) kepada Thomas Lembong dan pemulihan nama baik (rehabilitasi) kepada Ira Puspadewi, menjadi bahan diskusi publik yang hangat. Meski keduanya sah secara hukum, pertanyaan publik tidak berhenti pada legalitas, tetapi meluas ke ranah keadilan substantif dan etika kepemimpinan.

Dalam kasus Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama ASDP, menjadi ilustrasi nyata kompleksitas keputusan korporasi yang bersentuhan dengan hukum pidana. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beliau dinyatakan bersalah karena melampaui kewenangan dalam pembelian lahan di Lampung Selatan, meski tidak memperkaya diri atau merugikan negara.

Keputusan bisnis tersebut diambil dalam konteks mempercepat pengembangan pelabuhan Bakauheni, yang menjadi bagian penting dari inisiatif pariwisata nasional. Sayangnya, dalam penegakan hukum, belum ada ruang yang memadai untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan niat jahat (mens rea) dalam praktek manajerial BUMN.

Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap Ira dapat dimaknai sebagai koreksi atas tumpang tindih antara ruang sistem manajemen dan pendekatan hukum pidana yang masih kaku. Hal ini menjadi pelajaran bahwa hukum harus lebih adaptif dalam menilai keputusan bisnis yang bersifat strategik.

Sementara itu, abolisi untuk Tom Lembong diberikan melalui Kepres No. 18/2025, dengan alasan kontribusinya sebagai tokoh reformasi ekonomi yang dinilai tidak terbukti merugikan negara, serta memiliki integritas pribadi tinggi. Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan ini adalah bagian dari semangat rekonsiliasi nasional menjelang Hari Kemerdekaan.

Abolisi ini bukan hanya langkah administratif, tetapi memiliki muatan simbolik bahwa negara menghargai integritas pribadi dan kontribusi profesional seseorang. Namun, pemaknaan tersebut hanya bisa diterima secara luas apabila disertasi dengan komunikasi publik yang transparan.

Dalam demokrasi yang sehat, legalitas saja tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kebijakan. Rakyat ingin mendengar narasi etika, nilai, dan tanggungjawab moral di balik setiap keputusan yang menyangkut kepercayaan publik.

Nonaka dan Takeuchi dalam The Wise Leader menyebutkan bahwa kepemimpinan bijak mengandalkan phronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kemampuan memadukan pengetahuan, intuisi, dan nilai moral untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam konteks tertentu, keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Jika keputusan Presiden dimaksudkan untuk memperbaiki sistem dan melindungi profesional yang tidak bersalah, maka penting untuk mengkomunikasikan alasan tersebut secara jujur dan terbuka. Hanya dengan itulah kepercayaan masyarakat dapat dibangun secara tulus.

Sebaliknya, jika narasi yang disampaikan tidak kuat, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan menilai keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam masyarakat demokratis, persepsi ketimpangan lebih mudah menyebar ketimbang klarifikasi prosedural.

Frei dan Morriss dalam Begin with Trust mengingatkan bahwa kepercayaan lahir dari logika yang masuk akal, empati kepada rakyat, dan ketulusan pemimpin. Ketiganya harus hadir dalam setiap keputusan penting yang menyangkut keadilan dan integritas negara.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan menjadi pijakan utama bagi pemimpin. QS. An-Nisa: 58 mengingatkan bahwa amanat harus diberikan kepada yang berhak, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Ayat ini mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggungjawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada rakyat dan Tuhan..

Oleh karena itu, dua keputusan ini semestinya menjadi tidak berhenti sebagai respons terhadap kasus individu. Ini harus dijadikan titik tolak untuk mereformasi tata kelola hukum dan manajemen korporasi negara yang selama ini belum sepenuhnya sinkron.

Langkah strategis yang perlu diambil ke depan melibatkan berbagai pihak. Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menyusun pedoman yang lebih rinci dalam membedakan kesalahan administratif dan pelanggaran hukum pidana di lingkungan BUMN.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga perlu memperkuat pemahaman hakim terhadap konteks bisnis agar vonis tidak hanya berdasarkan tafsir hukum yang rigid, tetapi juga mempertimbangkan dampak strategis dan risiko manajerial. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan.

Bagi para profesional BUMN, penting untuk membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan pencatatan keputusan yang baik sebagai bentuk mitigasi risiko hukum. Pemerintah juga perlu menyusun program pelatihan tata kelola risiko untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di sektor publik.

Presiden Prabowo dan jajaran eksekutif dapat menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekedar pengampunan, melainkan bagian dari langkah awal menuju sistem hukum dan birokrasi yang lebih manusiawi. Inisiatif untuk merevisi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Administrasi Pemerintahan dapat menjadi bukti nyata dari komitmen reformasi.

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang dibebaskan, tetapi juga pesan moral dan struktur keadilan baru yang dibangun dari keputusan tersebut. Pemimpin yang bijak menggunakan momen kontroversial untuk memicu perbaikan jangka panjang, bukan hanya memenangkan riuh sesaat.

Indonesia kini berada di titik penting untuk menata ulang sistem penegakan hukum dan manajemen BUMN yang lebih berimbang dan adaptif. Oleh karena itu, kepemimpinan di era mendatang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga wajib berpijak pada keberanian etis, kejernihan nalar politik, dan kemampuan membangun legitimasi berbasis integritas serta transparansi sebagai fondasi utama kepercayaan jangka panjang dalam negara demokratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Hakim Sunoto menyatakan proses hukum terhadap eks Dirut ASDPIra Puspadewi dkk bisa berpengaruh pada jalannya dunia usaha, khususnya BUMN.

Hal tersebut diungkap Sunoto dalam dissenting opinion saat memutus perkara Ira Dkk. Dia mengatakan setelah Ira dkk dipidana maka bakal berpotensi mempersempit gerak jajaran direksi untuk mengambil keputusan.

Sebab, para direksi BUMN nantinya bakal memiliki rasa takut saat melakukan aksi korporasi atau mengambil keputusan bisnis bagi perusahaan.

"Menimbulkan dampak yang sangat luas bagi dunia usaha Indonesia, khususnya BUMN. Direktur akan menjadi sangat takut untuk mengambil keputusan bisnis," ujar Ira di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Padahal, kata Sunoto, aksi korporasi ini dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Namun, dengan adanya pemidanaan Ira dkk ini malah membuat preseden "buruk" bagi dunia usaha.

Nantinya, jajaran profesional BUMN akan sangat berhati-hati saat ingin mengambil keputusan bisnis. Sebab, apabila keputusan itu tidak optimal maka dikhawatirkan bakal dikriminalisasi.

"Profesional-profesional terbaik akan berpikir berkali-kali untuk menerima posisi pimpinan di BUMN karena khawatir setiap keputusan bisnis yang tidak optimal dapat dikriminalisasi," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Sunoto, hal tersebut bakal merugikan aktivitas usaha BUMN yang seharusnya bisa membuat terobosan untuk berkembang dan bersaing di tingkat global.

"Hal ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan nasional karena kepentingan BUMN memerlukan keberanian untuk berorganisasi dan berkembang agar bersaing di tingkat global," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara akuisisi PT JN ini Ira dkk telah dinyatakan bersalah dan melakukan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Ira divonis 4,5 tahun dengan denda Rp500 juta. Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.