Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap mengenakan pajak terhadap besaran tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh pekerja swasta pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menanggapi usulan berbagai pihak agar THR tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, dia menyebut usulan itu masih memerlukan kajian, sehingga THR swasta tetap dipotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Harus kita kaji lagi, ya. Iya [THR dipastikan belum bebas pajak], sesuai dengan peraturan,” kata Yassierli saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026) lalu.

Adapun, pemerintah menetapkan pengenaan pajak THR melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Mengutip unggahan Instagram Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kemnaker pada Minggu (15/3/2026), THR tetap dikenakan pajak karena merupakan bentuk tambahan penghasilan yang didapatkan oleh karyawan atau pegawai.

Perhitungan pajak tersebut dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023.

Dengan menggunakan tarif efektif bulanan, perhitungan PPH Pasal 21 atas THR menggunakan rumus berikut: penghasilan bruto x TER bulanan.

Sebagai contoh, Argi merupakan karyawan tetap PT BGM yang bekerja selama satu tahun penuh 2025 dengan gaji sebulan Rp5.800.000, tanpa penghasilan sampingan, serta menikah tanpa tanggungan (status K/0).

Argi menerima tambahan penghasilan berupa THR 1x gaji pada Maret; uang lembur yang nilainya bervariasi pada Februari, Mei, dan November; bonus 2x gaji pada Oktober; serta premi JKK dan JKM sebesar Rp80.000 per bulan.

Dengan demikian, total penghasilan bruto Argi menjadi Rp11.680.000 pada Maret 2025, yang diperoleh dari gaji bulanan, THR, dan premi JKK-JKM.

Menggunakan tarif TER kategori A sebesar 4%, maka pajak yang dipotong dari penghasilan Argi dihitung menggunakan rumus berikut: Rp11.680.000 × 4% = Rp467.200.

Besaran PPh Pasal 21 bulan Maret inilah yang nanti akan diperhitungkan kembali di akhir tahun untuk menentukan sisa PPh Pasal 21 bulan Desember yang harus dipotong atau dikembalikan, dengan memperhitungkan tambahan penghasilan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mencanangkan pembaharuan ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja/buruh serta pemberian bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) menjelang lebaran Idulfitri 2026, yang menurut rencana akan diumumkan pada Selasa (3/3/2026) hari ini.

Sejumlah masukan telah dikemukakan berbagai pihak terkait THR, terutama agar batas waktu pencairan oleh perusahaan dapat dipercepat dari H-7 lebaran menjadi H-14. Sementara itu, pemberian BHR disarankan agar berdasarkan perhitungan yang lebih adil bagi pengemudi ojek daring dan kurir platform.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan ketentuan THR pekerja dan Bonus Hari Raya (BHR) ojol dilakukan bersama Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto, selagi pihaknya mempertimbangkan masukan yang ada.

“Terkait dengan THR, tentu saya dan Pak Menko harus konsultasi dahulu dengan Pak Presiden, ya," kata Yassierli kepada wartawan di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) lalu.

Lebih lanjut, dia menyebut telah bertemu dengan aplikator transportasi daring untuk membahas skema perhitungan BHR ojol. Yassierli mengaku telah menyamakan persepsi dengan aplikator bahwa pemberian BHR tahun ini akan menjangkau penerima manfaat yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar, meskipun tetap mempertimbangkan aspek keuangan perusahaan.

“BHR yang jelas kan komitmen dari aplikator, maka kan kita selalu komunikasi, akan lebih baik. Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar,” ujar Yassierli.

THR Diusulkan Cair H-14

Ketentuan tenggat pemberian THR selambat-lambatnya H-7 lebaran termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan. DPR RI hingga pengamat ketenagakerjaan mengusulkan tenggat diubah menjadi H-14 karena berkaitan dengan kepatuhan perusahaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengaitkan pemberian THR dengan imbauan kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Lebaran, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026. Jika batas pembayaran THR masih H-7, dia mencermati potensi adanya ketidakpatuhan oleh perusahaan dan perputaran ekonomi yang terhambat.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” kata Edy belum lama ini.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai jeda 7 hari sebelum hari raya tiba tidak cukup untuk tindak lanjut pengawas apabila menemukan pelanggaran kewajiban THR. Lebih lagi, pekerja juga membutuhkan THR untuk menyokong kebutuhan hari raya mereka.

“DPR dapat mendorong pemerintah merevisi Permenaker No. 6/2016 dari H-7 menjadi H-14. Kalau perusahaan pada H-14 tidak membayar, kan masih punya waktu sebelum hari raya. Pekerja bisa merancang mau beli ini-itu, pengawas punya waktu lebih satu minggu pengawasan,” kata Timboel kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Polemik BHR Ojol

Adapun, pemberian BHR untuk pengemudi ojek daring masih menuai pro-kontra sejak pertama kali diterapkan pada lebaran 2025 lalu. Hal ini berkaitan dengan posisi perusahaan aplikator dan besaran bonus yang akan diterima mitra pengemudi.

Perusahaan aplikator transportasi daring seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) hingga Grab Indonesia telah memastikan bahwa pemberian THR akan berlanjut pada lebaran tahun ini, terutama sebagai bentuk apresiasi perseroan terhadap kinerja mitra pengemudi.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” kata CEO GOTO Hans Patuwo dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) lalu.

Setali tiga uang, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyatakan bahwa pemberian BHR didasarkan pada tingkat aktivitas, kualitas layanan, serta konsistensi pengemudi dalam periode tertentu.

“BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa kebijakan BHR terbatas pada imbauan, bukan kewajiban perusahan. Ketua SPAI Lily Pujiati tetap menuntut agar pengemudi ojol mendapatkan THR, alih-alih mendapatkan BHR berdasarkan syarat yang dinilai diskriminatif seperti persentase minimum penyelesaian order.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujar Lily melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan swasta diprediksi akan diberikan serentak mulai H-2 minggu hingga H-1 minggu Lebaran Idulfitri 2026.

Namun anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran THR bagi pekerja dibayarkan pada H-14 atau dua pekan sebelum Hari Raya berlangsung.

Menurut Edy di Jakarta, Selasa, pembayaran THR pada H-14 Lebaran berguna mendukung kelancaran arus mudik sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan memberikan ruang waktu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar dia.

Usulan tersebut disampaikan Edy merespons imbauan pemerintah kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Lebaran, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026.

Menurut dia, skema pembayaran THR yang masih mengacu pada H-7 berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu.

Akibatnya, penyelesaian sengketa kerap berlangsung setelah Idul Fitri. Ia menyampaikan pula bahwa kondisi libur bersama yang cukup panjang saat Lebaran juga berpotensi menyulitkan proses pengawasan.

“Bapak dan ibu Pengawas Ketenagakerjaan di daerah sudah libur dan ini tidak punya waktu kalau ada laporan,” ujarnya.

Selain aspek pengawasan, Edy menilai pembayaran THR pada H-14 akan memberi ruang bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih baik.

Dengan kecenderungan kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran, pekerja dapat berbelanja lebih awal untuk menghindari lonjakan harga.

Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR untuk karyawan swasta dilakukan H-7 atau satu minggu sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri 2026 jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pemberian THR diperkirakan pada 13 Maret 2026 atau 14 Maret 2026.

Namun apabila merujuk pada pernyataan anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, maka THR karyawan swasta diberikan h-2 minggu yang berpotensi menerima THR pada 6 Maret 2026 atau 7 Maret 2026.

Perhitungan THR Karyawan Swasta 2026

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perhitungan THR didasarkan pada masa kerja dan komponen upah pekerja.

Komponen Upah yang Menjadi Dasar Perhitungan:

• Upah tanpa tunjangan (jika menggunakan sistem pengupahan tunggal)
• Upah pokok ditambah tunjangan tetap

1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar:

• 1 bulan upah penuh (upah pokok + tunjangan tetap atau upah bersih dalam sistem upah tunggal).

2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan

THR diberikan secara proporsional dengan rumus:

• (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah

3. Pekerja Harian Lepas

• Masa kerja ≥ 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir.
• Masa kerja < 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah selama masa kerja.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh kategori pekerja, termasuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).