Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman penurunan pendapatan daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak lebih awal.

Pemprov Kalsel memastikan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan pos belanja daerah sebagai langkah antisipatif menjaga kesehatan fiskal, menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan pihaknya tidak ingin terlena meskipun kondisi fiskal Kalsel saat ini masih berada di jalur aman dan belum ada tekanan mendesak pada komposisi belanja pegawai.

"Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, Galuh menjelaskan proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia tengah menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Jika penerimaan daerah mengalami kontraksi, proporsi belanja pegawai terhadap total APBD berpotensi merangkak naik dan menabrak batas ambang yang ditetapkan regulasi.

Tak pelak, Pemprov Kalsel akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memetakan ulang prioritas pembangunan.

Anggaran akan diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat, bukan sekadar mengisi daftar kegiatan rutin.

"Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah," kata Galuh.

Di sisi belanja program, Pemprov Kalsel sekaligus akan mengkaji kebutuhan riil sumber daya aparatur dan efektivitas kinerja pegawai dalam menopang program pembangunan.

Menurut Galuh, efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja dinilai tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

"Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun," jelasnya.

Adapun, dia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.

"Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif," pungkasnya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,67 persen dan kondisi geopolitik dunia tentu menjadi tantangan tersendiri

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, mengatakan, kajian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan sektor hulu hingga hilir, peluang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing daerah, serta proyeksi pengembangan ekonomi kawasan di masa mendatang.

“Melalui kajian ini, pemerintah daerah berupaya mendorong terciptanya ekosistem industri dan investasi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. KEK Mekar Putih diharapkan tidak hanya menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga mampu memberikan dampak ikutan terhadap sektor-sektor unggulan daerah,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin.

Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen kajian strategis guna menganalisis potensi pengembangan rantai nilai komoditas unggulan Kalsel yang terintegrasi dengan keberadaan KEK Mekar Putih.

Keberadaan KEK Mekar Putih nantinya diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam rantai pasok regional maupun nasional.

Kepala Bappeda juga menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.

Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Di dalam RPJMD kita, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2029 berada di angka 8,1 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,67 persen dan kondisi geopolitik dunia tentu menjadi tantangan tersendiri,” katanya.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Bappenas dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 6,7 hingga 7,2 persen.

“Target ini sangat tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain. Karena itu, kami berharap ketika Peraturan Presiden terkait KEK terbit dan KEK Mekar Putih mulai beroperasi, target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen pada 2029 dapat tercapai,” lanjutnya.

Mewujudkan target tersebut diperlukan keterlibatan dan kontribusi seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha agar dokumen yang dihasilkan benar-benar implementatif dan dapat diterapkan di lapangan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan, masukan, serta pengalaman yang relevan sehingga hasil akhir dokumen nantinya dapat menjadi acuan yang berkualitas dalam mendukung pengembangan KEK Mekar Putih dan komoditas unggulan Kalimantan Selatan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi nilai investasi pada 2025 mencapai Rp32 triliun.

Kepala DPMPTSP Kalsel Endri di Banjarbaru, Kalsel, Senin, mengatakan realisasi investasi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2022, tercatat realisasi investasi sebesar Rp15 triliun, pada 2023 menjadi Rp19 triliun, 2024 naik lagi menjadi Rp24 triliun, dan 2025 menjadi Rp32 triliun.

Menurut dia, peningkatan investasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi Kalsel yang diproyeksikan mencapai sekitar 8 persen pada 2029.

"Target tersebut sejalan dengan misi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan berbasis nilai," kata Endri.

Dikatakan, peningkatan investasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini juga sejalan dengan program nasional dalam memperkuat ekonomi daerah.

Kalimantan Selatan memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi daya tarik investor, mulai dari posisi strategis sebagai jalur perdagangan nasional dan internasional, infrastruktur yang terus berkembang, hingga ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja produktif.

Pemerintah daerah juga memperkuat komitmen melalui penyederhanaan layanan perizinan.

Hal ini diwujudkan melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum serta pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi para investor.

"Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perizinan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif," katanya.

Dia mengungkapkan kontribusi investasi terbesar berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarmasin.

Sementara, dari sisi sektor, investasi masih didominasi oleh pertambangan, disusul sektor jasa, perdagangan, dan reparasi.

Meski demikian, pemerintah mulai mengarahkan transformasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Fokus ke depan diarahkan pada pengembangan sektor potensial seperti pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, hingga ekonomi berbasis jasa.

Strategi ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi industri yang diyakini mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Proyek prioritas investasi juga telah disiapkan, di antaranya pengembangan sektor pariwisata dan hospitality, pengelolaan limbah, pembangunan pusat distribusi, hingga industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Dalam memperluas jangkauan promosi, Pemprov Kalsel juga memanfaatkan platform digital melalui aplikasi "Bekantan" yang memuat berbagai informasi peluang investasi.

Aplikasi ini diharapkan memudahkan calon investor dalam mengakses data dan potensi daerah tanpa harus datang langsung.

"Melalui berbagai strategi promosi dan kemudahan yang diberikan, kami optimistis investasi di Kalimantan Selatan akan terus tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Endri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun mengajak para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan daerah, seiring upaya mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, meskipun pemerintah pusat telah membuka opsi tersebut.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan, penerapan WFH justru berisiko menimbulkan celah penyalahgunaan yang dapat menggerus produktivitas birokrasi.

"Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (10/4/2026).

Dia menyebutkan, kekhawatiran utama yang mendasari keputusan ini adalah potensi terjadinya persepsi keliru di kalangan pegawai, seolah-olah WFH identik dengan masa libur.

Tanpa pengawasan langsung yang memadai, Muhidin menilai sistem kerja dari rumah justru membuka peluang pegawai untuk tidak bekerja secara optimal.

"Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan," ungkapnya.

Lebih jauh, Muhidin turut menyoroti kemungkinan meningkatnya mobilitas pegawai ke luar daerah apabila kebijakan WFH diberlakukan.

Menurutnya, fleksibilitas waktu dan lokasi kerja berpotensi disalahgunakan untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tugas kedinasan.

"Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami," tambahnya.

Selain itu, Muhidin juga mengaitkan kebijakan ini dengan efektivitas pemanfaatan anggaran yang telah direncanakan.

Kehadiran fisik pegawai di kantor dinilai lebih menjamin terlaksananya program-program yang telah dianggarkan secara tepat sasaran dan terukur.

Adapun, dia menuturkan Pemprov Kalsel tetap berkomitmen meningkatkan kapasitas dan produktivitas pegawai melalui berbagai kegiatan terstruktur.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja," pungkasnya.

Proyek yang diusulkan mencerminkan kebutuhan prioritas daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi serta penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana,

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI menerima usulan 16 proyek strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2027 yang difokuskan pada penguatan konektivitas, ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan pengendalian banjir.

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian PU RI Krisno Yuwono mengatakan, usulan tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang akan diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui forum resmi pemerintah pusat dan daerah.

“Proyek yang diusulkan mencerminkan kebutuhan prioritas daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi serta penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana,” ujarnya saat kegiatan Musrenbang 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa.

Pada sektor konektivitas, kata dia, pemerintah daerah mengusulkan lanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

“Infrastruktur ini dinilai strategis untuk memperlancar arus barang dan jasa serta membuka akses ekonomi baru di kawasan pesisir,” katanya.

Di sektor pendidikan, rencana pembangunan juga mencakup rehabilitasi dan renovasi madrasah serta sekolah rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Selatan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sementara itu, Krisno menyebut sektor ketahanan pangan mendapat porsi besar melalui penguatan jaringan irigasi di sejumlah daerah. Kabupaten Tapin mengusulkan lanjutan pembangunan jaringan irigasi D.I. Tapin, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan fokus pada rehabilitasi D.I. Amandit dan D.I. Telaga Langsat serta penyiapan dokumen perencanaan lanjutan.

Kabupaten Barito Kuala turut mengajukan rehabilitasi jaringan irigasi D.I.R. Barambai, D.I.R. Jelapat, dan D.I.R. Seluang, sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara mengusulkan rehabilitasi saluran pembawa dan pembuang pada D.I. Polder Alabio untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tata air.

Pada sektor layanan dasar, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kotabaru, rehabilitasi prasarana air baku SPAM Regional Banjarbakula di Kabupaten Banjar, serta peningkatan prasarana air baku di Kabupaten Barito Kuala guna memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Dalam upaya pengendalian banjir, dua proyek utama diusulkan yakni pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar yang berfungsi sebagai pengendali banjir sekaligus mendukung irigasi, serta lanjutan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Kota Banjarmasin untuk meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap genangan.

“Seluruh usulan tersebut bersumber dari sistem informasi per April 2026 dan akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Konsultasi Regional pada 13-16 April 2026 guna memastikan kesiapan perencanaan dan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Krisno.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan turut berkontribusi mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, yang menjadi salah satu proyek strategis di provinsi itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi menjelaskan, lokasi Mekar Putih memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni jalur pelayaran internasional yang melewati Selat Makassar di antara Kalimantan dan Sulawesi.

“Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis.

Selain faktor jalur pelayaran, kawasan Mekar Putih juga memiliki kedalaman laut mencapai sekitar 20 meter.

Kondisi ini memungkinkan kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut ribuan DWT dapat bersandar dan melakukan aktivitas logistik.

Menurut Fitri, keberadaan pelabuhan ini nantinya diharapkan dapat menjadi simpul distribusi logistik, termasuk untuk mendukung kebutuhan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun wilayah lain di Kalimantan dari Kalimantan Selatan.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah aktif korespondensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Pelabuhan Mekar Putih telah resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Dengan telah diterbitkannya RIPN, secara prinsip Pelabuhan Mekar Putih sudah memiliki dasar untuk dapat dioperasikan oleh badan usaha yang nantinya menjadi pengelola,” jelas Fitri.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan melakukan pendampingan bersama Dinas PUPR, Bappeda, ITS Surabaya dan perusahaan calon pengelola, akan melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan guna memperoleh arahan lanjutan terkait persiapan yang masih diperlukan.

Meski demikian, Fitri menegaskan bahwa saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan.

Salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi basis operasional pelabuhan.

“KEK harus terbangun terlebih dahulu. Proses penetapan tidak mudah karena menjadi kewenangan Dewan Nasional KEK dan mensyaratkan kesiapan infrastruktur,” katanya.

Beberapa dukungan infrastruktur tengah disiapkan oleh pemerintah provinsi, antara lain pembangunan jalan pendekat menuju pelabuhan oleh Dinas PUPR serta penyiapan dan penguasaan lahan oleh perusahaan pengelola.

Selain itu, penetapan pembangunan Pelabuhan Mekar Putih dalam RIPN juga telah disertai pembangunan Jembatan Pulau Laut Kalimantan.

Dalam proses pembangunan jembatan vital ini, Dishub Provinsi Kalsel berperan dalam korespondensi dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk penerbitan clearance bawah jembatan untuk keselamatan pelayaran dan dengan Ditjen Perhubungan Udara untuk penerbitan clearance atas untuk menjamin keselamatan penerbangan yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh proses sinkronisasi dan persiapan dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih dapat segera berlanjut dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” tutupnya.

Pewarta: Imam Hanafi/MCProvkalsel
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kita optimistis dengan program ini makin meningkat lagi sektor peternakan bebek di provinsi kita,

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkatkan populasi ternak itik atau bebek Alabio lewat program prioritas sistem integrasi itik di lahan rawa dan lahan kering hingga mencapai 3,3 juta ekor.

Kabid Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel Edi Santoso di Banjarbaru, Selasa menyampaikan, lewat program yang disingkat Siti Hawa Lari tersebut peternakan bebek di provinsi ini menunjukkan tren positif tahun 2025.

"Kita optimistis dengan program ini makin meningkat lagi sektor peternakan bebek di provinsi kita," ujarnya.

Sebab data pada 2024 lewat program ini berhasil menciptakan populasi bebek Alabio yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut mencapai 3,2 juta ekor, pada 2025 menjadi 3,3 juta ekor.

Menurut Edi, fokus pembangunan sektor peternakan plasma nutfa itik Alabio melalui program Siti Hawa Lari tersebut membentuk 700 klaster peternak bebek lokal.

"Ratusan klaster peternak bebek tersebut terdapat di seluruh kabupaten/kota," ungkapnya.

Menurut Edi, pemerintah provinsi memberikan bantuan bagi peternak diantaranya berupa bibit, pakan hingga perkandangan.

Diungkapkan dia, pada 2026 ini, Pemprov Kalsel menjajaki kerja sama dengan pihak swasta maupun dari perkebunan sawit dalam membantu peningkatan sektor ternak bebek di provinsi ini.

"Sehingga bukan hanya berasal dari dana APBD maupun APBN tapi adanya keterkaitan atau dukungan dari investor maupun dari peternakan dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kalimantan Selatan," ujarnya.

Dengan gerakan memajukan sektor peternakan bebek ini, ungkap dia, kebutuhan daging bebek di provinsi ini bisa terpenuhi bahkan bisa dikirim ke daerah lain.

"Diharapkan peternakan bebek ini bisa menjadi salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan di provinsi ini," ujarnya.

Pewarta: Sukarli
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini. Dengan peresmian tersebut, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100% pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Walaupun pembentukan Posbankum merupakan inisiasi Kementerian Hukum, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan aktif pemerintah daerah,” ujar Supratman dalam kegiatan di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (30/1/2026).

Supratman menegaskan Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara damai di luar pengadilan. Posbankum tidak hanya menghadirkan layanan hukum, tetapi juga rasa kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Posbankum, Menkum menjelaskan bahwa Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang telah berlangsung selama 40 tahun di Provinsi Lampung. “Tidak hanya itu, Posbankum di Provinsi Jawa Timur berhasil memediasi kasus terkait sengketa warga dalam hal pendirian rumah ibadah tanpa perlu kekerasan dan menghasilkan solusi perdamaian,” ungkapnya.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Lihat video: Kementerian Hukum Dorong Ekosistem Social Enterprise



Supratman mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, KDRT, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Semoga kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyebut Posbankum memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan konflik dapat dicegah sejak dini. Supratman juga menegaskan komitmen Kementerian Desa PDT dalam pengembangan Posbankum dengan adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan membantu proses pendampingan dan pelaporan layanan di Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan dengan karakter geografis yang beragam Kalimantan Selatan memiliki tantangan dalam perataan akses keadilan. Menurutnya, melalui Posbankum yang hadir pada 2.015 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimatan Selatan dapat menjangkau akses keadilan hingga lapisan masyarakat terkecil dengan sinergi antar stakeholders.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum di Kalimantan Selatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

Alex berharap melalui penguatan kapasitas dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. “Dengan dilatihnya Kepala Desa/Lurah dan Paralegal, akses hukum serta pelayanan dan pembinaan hukum di desa dan kelurahan diharapkan semakin luas dan merata,” ujar Alex.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat semakin merata serta mampu memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Alhamdulillah, per 30 Oktober 2025 kami telah memiliki tiga teknisi yang mengantongi sertifikat dari American Concrete Institute (ACI) untuk pengujian kuat tekan beton. Ini menjadi penyemangat bagi kami sekaligus bukti profesionalisme teknisi yang ka

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melengkapi sumber daya manusia (SDM) teknisi bersertifikat internasional di bidang pengujian kekuatan beton pada Laboratorium Bahan Konstruksi Kalsel sebagai salah satu upaya dalam menjamin mutu pembangunan infrastruktur.

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi Kalsel, Widhe Prima Duanda mengatakan, keberadaan SDM bersertifikat internasional menjadi bukti komitmen laboratorium dalam menerapkan standar global pada setiap layanan pengujian material konstruksi.

“Alhamdulillah, per 30 Oktober 2025 kami telah memiliki tiga teknisi yang mengantongi sertifikat dari American Concrete Institute (ACI) untuk pengujian kuat tekan beton. Ini menjadi penyemangat bagi kami sekaligus bukti profesionalisme teknisi yang kami miliki,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Tiga teknisi tersebut yakni Aulia Rahmina Anhadi, Gusti Zainal Abidin, dan Khaidir.

Sertifikasi ACI tersebut diperoleh melalui kerja sama American Concrete Institute dengan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), yang diakui secara internasional sebagai standar kompetensi di bidang beton.

Widhe menegaskan, Laboratorium Bahan Konstruksi Kalsel saat ini menjadi satu-satunya laboratorium di wilayah Kalimantan yang memiliki teknisi bersertifikat ACI. Capaian tersebut semakin memperkuat peran laboratorium sebagai rujukan pengujian bahan konstruksi, khususnya beton, di tingkat regional.

Dari sisi SDM, laboratorium didukung sekitar 14 orang teknisi yang terbagi dalam beberapa parameter pengujian.

Ke depan, pengembangan kompetensi akan terus dilakukan, baik pada bidang beton maupun aspal, agar seluruh teknisi dapat meningkatkan keahlian dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di dunia konstruksi.

“Kami akan terus mendorong peningkatan kompetensi agar SDM kami mampu bersaing, tidak hanya dengan laboratorium pemerintah lainnya, tetapi juga dengan pihak swasta,” jelasnya.

Selain itu, Laboratorium Bahan Konstruksi Kalsel juga menargetkan untuk kembali meraih status akreditasi pada tahun ini.

“Dengan dukungan SDM bersertifikat internasional, diharapkan laboratorium semakin andal dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tukasnya.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KALSEL - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Senin, 12 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WITA. Kehadiran Presiden di Banjarbaru yakni untuk meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 Provinsi.

Setibanya di Banjarbaru, Prabowo langsung menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Di sana, Presiden akan meresmikan Sekolah Rakyat yang menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional.

Acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga penegasan komitmen negara pada kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Di Kalimantan Selatan, kehadiran Presiden Prabowo disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Dari Bandara hingga menuju BBPPKS, masyarakat tampak memadati jalur yang dilalui Presiden untuk memberikan sambutan hangat dan menyapa Presiden dengan lambaian tangan. Presiden pun membalas sapaan tersebut dengan menyapa dari atap mobil yang menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.

Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama. Agenda ini turut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari kota hingga pelosok negeri.

Lihat video: LIVE Pemerintah Berikan Pendidikan Gratis dan Berkualitas Sekolah Rakyat



Sebelumnya, Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 08.30 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Banjarbaru yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

BANJARMASIN - Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menyalurkan bantuan uang Rp1,5 miliar untuk korban bencana Sumatera di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sekda Kalsel M Syarifuddin mengatakan,bantuan ini berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Insya Allah kita ikut berpartisipasi dalam meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana tanah longsor dan lainnya. Sudah kita siapkan dananya dari BTT, sebesar Rp1,5 miliar,” kata Syarifuddin, Jumat (12/12/2025). Emas Pertama Timnas Basket 3x3 Indonesia Didedikasikan untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera

Menurut dia bantuan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemprov Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Pada poin 4 surat edaran tersebut, Mendagri meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan APBD masing-masing.

Bantuan tersebut kemudian diarahkan melalui pemerintah provinsi terkait untuk penanganan masyarakat yang terdampak bencana, dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kondisi darurat ini perlu respon cepat. Karena itu, kita ikut membantu sesuai kemampuan keuangan daerah. Tidak ada co-financing, semuanya murni dari BTT APBD Kalsel,” ujarnya.

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen menjadikan wilayahnya sebagai daerah wisata Islami dan ramah muslim di Indonesia melalui kegiatan South Kalimantan Tourism Islamic Fair 2025.

Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin di Banjarmasin, Jumat, mengatakan Kalsel memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata religi.

"Potensi tersebut meliputi sejarah ulama besar Banjar, kekayaan budaya lokal bernapaskan Islam, hingga tradisi masyarakat yang sudah mengakar kuat," ujar dia.

Ia mengatakan melalui kegiatan itu, pemerintah provinsi (pemprov) ingin memperkenalkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas, sekaligus memperteguh identitas daerah sebagai destinasi wisata religi Nusantara.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 20–22 November 2025 di kawasan Siring 0 Kilometer Kota Banjarmasin itu, lanjutnya, menghadirkan 55 stan pameran yang menampilkan produk wisata dan ekonomi kreatif bernuansa Islami.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat lahir inovasi-inovasi baru, mulai dari produk UMKM halal yang semakin dikenal, kreativitas generasi muda yang berkembang, hingga kolaborasi lintas komunitas yang semakin kuat dalam memajukan wisata religi dan perekonomian Kalimantan Selatan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady mengatakan pelaksanaan kegiatan itu mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalsel H Muhidin serta Ketua DWP Kalsel.

Kegiatan itu merupakan yang pertama kali digelar oleh Dinas Pariwisata Kalsel, ujar dia.

“Tujuan utama kegiatan ini tentunya untuk meningkatkan daya tarik wisata Islami dan budaya lokal, memberikan ruang promosi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku wisata, komunitas, dan masyarakat, serta menghadirkan event yang mampu memperkuat branding wisata religi Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” katanya, menegaskan.

Selain pameran, South Kalimantan Tourism Islamic Fair 2025 juga dimeriahkan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya Kajian Hati bersama Ustaz Hilman Fauzi, Halal Tourism Expo, pertunjukan seni Islami dan nasyid Banua, gelar wicara dan diskusi pengembangan wisata religi, serta lomba-lomba Islami seperti Maulid Habsyi, Dai Cilik, dan Azan.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025