PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) mempertanyakan keberadaan aparat hukum TNI area tambang emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang diduga dikuasai secara ilegal.

Direktur PT SRM Li Changjin melontarkan pertanyaan tersebut menyusul dugaan penyerangan anggota TNI oleh belasan pekerja berkewarganegaraan China pada Minggu (14/12) lalu.

"Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, saat kasusnya masih berperkara di PTUN dan berada dalam penyelidikan Bareskrim Polri," ujar Li Changjin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/12).

Meski begitu, Li Changjin membenarkan ada warga negara asing (WNA) asal China sebagai staf teknis yang mengoperasikan drone di area tambang tersebut. Namun, perusahaan membantah pekerjanya melakukan penyerangan anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD).

"Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri? Jadi ada pihak yang tidak suka, WNA yang mengoperasikan drone hingga akhirnya drone dan ponselnya disita," tegasnya.

Li Changjin menjelaskan perlengkapan staf teknis tersebut berupa drone dan ponsel disita serta hasil rekaman drone dihapus oleh pihak TNI, dan kemudian dikembalikan.

"Pada saat kejadian, staf teknis kita bahkan dalam kondisi ketakutan karena drone dan hp langsung disita sama mereka. Siapa yang tidak takut dengan tentara, tapi apa kepentingan mereka di sana? Kami juga tidak tahu," cerita Li Changjin.

Lebih lanjut, Li Changjin menegaskan Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM bukan pihak dari perusahaan. Imran dituding sebagai pihak tak bertanggung jawab yang ingin menguasai dan mengoperasikan fasilitas tambang emas tersebut.

"Imran Kurniawan dan komplotannya sedang didalami oleh Bareskrim Polri diduga melakukan pendudukan secara ilegal dengan membuat anggaran dasar palsu dan pendaftaran palsu di Ditjen AHU. Dia bukan staf dan petugas PT SRM," tambahnya.

Ia mengungkap WNA China tersebut sengaja diasingkan dan dihalangi oleh Imran untuk memasuki area perusahaan.

Lalu, Li Changjin juga membantah terkait tuduhan membawa senjata tajam, berupa airsoft gun dan alat setrum karena tidak ada bukti yang jelas.

"Staf SRM Tiongkok ini tidak pernah melakukan tindakan ilegal termasuk merusak mobil SUV dan tidak pernah membawa senjata ilegal," jelasnya.

Sebelumnya, TNI AD mengungkap kronologi penyerangan yang dilakukan oleh 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China terhadap 4 anggota Batalyon Zipur 6/SD, di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Eko Wardono menyebut insiden ini terjadi pada Minggu (14/12) di PT SRM ketika sedang dilaksanakan Latihan Dalam Satuan.

Eko menjelaskan ketika itu anggota yang sedang latihan mendapatkan informasi dari pihak keamanan jika terlihat drone terbang di seputaran area latihan.

"Selanjutnya anggota melakukan pengejaran serta mendatangi lokasi orang yang mengoperasional drone, ternyata drone tersebut dioperasionalkan 4 orang WNA asal Beijing," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Ia mengatakan pada saat itu anggota berupaya meminta keterangan dari keempat WNA terkait alasan penerbangan drone. Akan tetapi, Eko menyebut secara tiba-tiba muncul 11 WNA lainnya dan langsung menyerang anggota dengan senjata tajam, airsoft gun dan alat setrum.

Eko menjelaskan dengan kondisi yang tidak seimbang, anggota tersebut langsung kembali ke area perusahaan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dari anggota TNI dalam insiden tersebut.

"Motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami. Kerugian materiil akibat penyerangan itu berupa kerusakan berat pada 1 unit Mobil Perusahaan jenis Hilux dan 1 unit sepeda motor vario milik karyawan PT SRM," pungkasnya.

PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) memberikan klarifikasi terkait dugaan penyerangan sejumlah TKA China terhadap anggota TNI di area tambang emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Perusahaan membantah adanya aksi penyerangan maupun perusakan kendaraan perusahaan seperti yang beredar sebelumnya.

Direktur Utama PT SRM Li Changjin mempertanyakan keterlibatan aparat TNI dalam peristiwa yang terjadi di areal tambang PT SRM pada Minggu (14/12) sekitar pukul 15.40 WIB.

"Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, saat kasusnya masih berperkara di PTUN dan berada dalam penyelidikan Bareskrim Polri," ujar Li melalui keterangan resmi, Selasa (16/12).

Li membenarkan ada warga negara China yang merupakan staf teknis PT SRM menerbangkan drone di area tambang perusahaan.

Namun, ia membantah adanya penyerangan terhadap anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya.

"Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri? Jadi ada pihak yang tidak suka, WNA yang mengoperasikan drone hingga akhirnya drone dan ponselnya disita," katanya.

Menurut Li, setelah peralatan disita, hasil perekaman drone dihapus, lalu drone dan ponsel tersebut dikembalikan. Ia menyebut staf teknis WNA China berada dalam kondisi ketakutan saat kejadian berlangsung.

"Pada saat kejadian, staf teknis kita bahkan dalam kondisi ketakutan karena drone dan HP langsung disita sama mereka. Siapa yang tidak takut dengan tentara, tapi apa kepentingan mereka di sana? Kami juga tidak tahu," ujarnya.

Li menegaskan Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab di perusahaan. Ia menyatakan Imran selama ini menduduki dan mengoperasikan fasilitas tambang emas PT SRM secara ilegal.

"Imran Kurniawan dan komplotannya sedang didalami oleh Bareskrim Polri diduga melakukan pendudukan secara ilegal dengan membuat anggaran dasar palsu dan pendaftaran palsu di Ditjen AHU. Dia bukan staf dan petugas PT SRM," kata Li.

Terkait tuduhan membawa senjata tajam, airsoft gun, hingga alat setrum, Li menyebut narasi tersebut tidak sesuai fakta.

"Staf SRM China ini tidak pernah melakukan tindakan ilegal termasuk merusak mobil SUV dan tidak pernah membawa senjata ilegal," ujarnya

Ia juga menyatakan tidak mengetahui adanya kendaraan perusahaan yang rusak berat, serta menegaskan mobil double cabin dengan nomor polisi L 8939 BE yang berada di lokasi bukan milik PT SRM.

Saat ini, menurut Li, proses hukum masih berjalan dan Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan pendudukan ilegal, perusakan, dan pencurian aset perusahaan.

"Imran mendukung penjahat Liu Xiaodong yang tengah menjalani proses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus pencurian dinamit dan listrik serta aset SRM," ujarnya.

Sementara itu, Markas Besar TNI menyatakan masih mengumpulkan dan memverifikasi informasi terkait dugaan penyerangan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya belum memperoleh data lengkap mengenai kronologi maupun jumlah korban.

"Terkait informasi tersebut, saat ini TNI masih mengumpulkan dan memverifikasi data di lapangan," kata Freddy saat dikonfirmasi, Senin (15/12).

"Belum ada informasi yang komprehensif terkait kronologi maupun jumlah korban. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan setelah data lengkap dan terkonfirmasi," tambahnya.

Terpisah, Kapolsek Tumbang Titi Iptu Made Adyana membenarkan adanya insiden keributan di kawasan tambang tersebut, namun menyebut kondisi terkini sudah kondusif.

"Sampai dengan saat ini situasi kondusif," ujarnya.

Sebanyak 15 WN China diduga terlibat keributan di kawasan perusahaan pertambangan emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Minggu (14/12).

Dalam informasi awal disebutkan dugaan perusakan kendaraan dan penyerangan terhadap anggota TNI, serta klaim penggunaan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.

MOROWALI - Mr X, mantan karyawan PT IMIP blak-blakan dibangunnya Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Keberadaan Bandara IMIP untuk memudahkan mobilisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.

Hal itu disampaikan Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025).

"Bandara itu sebenarnya diniatkan untuk mempermudah mobilisasi tenaga kerja asing. Selama saya di sana mobilisasi menggunakan pesawat komersil dari Bandara Beijing ke Soetta. Lalu, dari Soetta ke Bandara Haluoleo Kendari dilanjutkan jalan darat sampai Teluk Kendari berganti naik speedboat sampai ke pelabuhan private, jadi sangat mahal biayanya," ujar Mr X.

Dia memastikan TKA itu hanya berasal dari satu negara yakni China. Dalam mobilisasinya dalam sekali perjalanan ada ratusan tenaga kerja asing.

"Sekali perjalanan 50-100 orang TKA China setiap hari. Kalau saat ini saya tidak ada di sana. Beberapa tahun keluar masuk," katanya.

Menurut dia, pekerja China tidak hanya menjabat sebagai level pimpinan. Namun, ada juga yang menjadi tukang sapu

"Tidak hanya level pimpinan, ada juga yang jadi tukang sapu, operator alat berat, pengendali eskavator, pegawai pelabuhan, di sana pelabuhan private bongkar muat batubara. Ada satu kompleks, rumah sakit juga ada. Jalur lautnya langsung laut lepas," ujarnya.