Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat 15 perusahaan yang diduga menjadi sponsor 321 WNA sindikat judi online Hayam Wuruk.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan 15 perusahaan ini tengah didalami oleh penyidik.

"Perusahaan ini [sponsor] ada 15 yang sudah terinventarisir, saat ini kami sedang melakukan pendalaman," ujar Wira di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan, perusahaan ini beroperasi di Indonesia. Belasan perusahaan itu berperan untuk menjadi penjamin ratusan WNA agar bisa masuk ke Indonesia.

Kemudian, saat ini penyidik Bareskrim Polri telah menggandeng pihak Keimigrasian untuk memburu aktir di balik 15 perusahaan sponsor tersebut.

"Perusahaan sponsor ini merupakan perusahaan di Indonesia. Kami sudah melakukan profiling, nantinya kami akan bersinergi dengan Dirwasdakim untuk melakukan pendalaman terhadap perusahaan-perusahaan ini," imbuhnya.

Adapun, total Bareskrim telah menetapkan 291 tersangka dalam kasus ini. Perinciannya, 287 WNA dan empat lainnya adalah WNI yang berperan membantu operasional judi di Gedung Hayam Wuruk Jakarta.

Sindikat ini memiliki 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian untuk mengindari pemblokiran oleh Komdigi.

"Setelah dilakukan pendalaman dan penelusuran secara teliti dan saksama, didapatkan informasi bahwa IP address ataupun alamat server maupun hosting berada di luar negeri. Di antaranya di Brasil, Filipina, China, maupun Vietnam," pungkasnya.

Bahaya peredaran gelap narkotika di Indonesia tak hanya berkutat pada ranah kriminalitas dan kesehatan masyarakat. Jaringan bisnis ilegal raksasa ini secara perlahan turut menguras dompet negara dan merusak tatanan makroekonomi nasional.

Peredaran narkoba kini telah menjelma menjadi industri gelap berskala besar. Berdasarkan data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2022 hingga 2025, sebanyak 382 hasil analisis terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkotika telah disampaikan kepada penegak hukum.

PPATK mencatat nominal perputaran dana yang dianalisis selama periode tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp154,5 Triliun. Angka ini diprediksi jauh lebih besar di lapangan, mengingat belum seluruh kasus nasional dianalisis oleh PPATK.

Lantas, bagaimana uang haram senilai ratusan triliun itu mengganggu ekonomi nasional?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan perbedaan mencolok antara jalur transaksi di akar rumput dengan pergerakan uang di level bandar.

"Kegiatan penjualan narkoba pada tingkatan paling bawah yaitu dari pengedar kepada pemakai pada umumnya menggunakan transaksi tunai, serta sebagian lagi mempergunakan transfer e-wallet atau transfer bank," ungkap Kepala PPATK kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Namun, Ivan menyebut saat transaksi masuk ke jaringan yang lebih tinggi, mekanismenya berubah menjadi sangat canggih hingga lintas batas negara dengan memanfaatkan teknologi terkini.

"Di tingkatan yang lebih tinggi, aliran dana hasil peredaran gelap narkoba akan menggunakan transaksi setoran tunai, menggunakan rekening milik pihak ketiga (nominee), dan penggunaan money changer dan perusahaan remitansi baik yang berizin maupun yang ilegal," kata Ivan.

"Saat ini aset kripto telah dimanfaatkan oleh jaringan bandar narkoba sebagai sarana penyimpanan serta dalam rangka pengiriman dana hasil peredaran narkoba ke pemasok berbagai negara," sambungnya.

PPATK memetakan enam modus utama TPPU narkotika sepanjang 2022-2025: rekening nominee, penyelundupan tunai valas lintas batas, pembelian aset kripto skala besar ke wallet luar negeri, penempatan di Safe Deposit Box (SDB), hingga pembelian properti di luar negeri.

Di dalam negeri, salah satu modus yang paling merusak ekonomi riil adalah pemanfaatan hotel dan restoran untuk pencucian uang. Dana hasil narkoba sengaja dicampur dengan usaha bisnis legal (co-mingling).

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menegaskan modus co-mingling ini sengaja dibentuk agar kekayaan bandar terlihat aman. Namun, efek sampingnya sangat destruktif karena menciptakan distorsi pasar dan persaingan bisnis yang tidak sehat.

"Udah masuk ke perusahaan nasional, ah ini kan bisa mengganggu, mengganggu neraca keuangan nasional," ujar Yenti saat dihubungi, Senin (22/6).

Ia mengatakan pelaku usaha legal harus berdarah-darah mencari keuntungan murni di tengah ketatnya persaingan pasar.

Sebaliknya, hotel atau restoran milik jaringan bandar dapat tetap berekspansi secara tidak wajar karena disuntik modal tanpa batas dari uang haram. Yenti pun mewanti-wanti potensi masuknya aliran dana ilegal ini ke dalam pendanaan politik praktis.

Menurut Yenti, kerugian terbesar Indonesia justru bersumber dari hilangnya produktivitas sumber daya manusia (SDM) usia produktif, seiring dengan melonjaknya beban anggaran pengeluaran negara melalui APBN (double-loss).

Ia mengatakan negara mengalami kerugian ganda yang sangat besar. Pertama, kehilangan potensi kontribusi ekonomi riil dari ratusan ribu generasi muda pekerja karena mereka mendekam di penjara.

Kedua, APBN harus tersedot miliaran rupiah setiap harinya hanya untuk membiayai operasional Lapas yang kepenuhan tersebut.

Di tingkat keluarga, pendapatan rumah tangga habis dikuras hanya untuk membeli narkoba. Begitu ada anggota keluarga yang kecanduan lalu ditangkap polisi, keuangan keluarga tersebut otomatis runtuh.

Kondisi ini akhirnya memicu lingkaran setan kemiskinan yang terus diwariskan ke generasi berikutnya (intergenerational poverty).

Sayangnya, Yenti menilai penegakan hukum di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada pendekatan pemenjaraan tradisional. Hal ini tentu berdampak terhadap beban APBN yang membengkak guna menghidupi para narapidana di dalam penjara.

Yenti membeberkan fakta bahwa saat ini sekitar 60-70 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia didominasi oleh kasus narkotika hingga memicu kondisi yang sangat sesak (overcrowded).

"Sayangnya, dari 60 persen itu kemungkinan besarnya justru orang-orang yang hanya pengguna karena teler sikit (sedikit). Karena kemudian adiksi, dia terpaksa ikut menjual sehingga mereka-mereka itu juga dipidana sangat berat," ungkapnya.

Yenti menilai sebagian penegak hukum di lapangan masih enggan menerapkan pasal pencucian uang (TPPU) karena proses pembuktian alur uangnya yang rumit dan memakan waktu.

Tantangan lainnya adalah adanya intervensi dari pihak luar hingga keterlibatan oknum aparat yang nekat menjadi penyokong (backing) jaringan bandar.

Meski begitu, ia menyampaikan secercah harapan mulai terlihat pada tahun 2026 ini.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kini mulai agresif melacak aset bandar kakap secara paralel dengan kasus narkobanya, seperti dalam pengungkapan jaringan besar di Bima, Medan, hingga Bali.

Sebagai solusi jangka panjang, Yenti menilai pengesahan RUU Perampasan Aset (Asset Recovery) sudah sangat mendesak. Harta hasil bisnis narkoba tidak memiliki masa kedaluarsa sehingga harus bisa langsung disita negara tanpa perlu proses birokrasi peradilan yang berlarut-larut.

Yenti juga mengusulkan pengelolaan uang sitaan tersebut idealnya diputar balik khusus untuk mendanai pemulihan dampak narkoba itu sendiri.

Mulai dari operasional penegakan hukum yang bersih, membangun rumah sakit khusus, hingga membiayai fasilitas rehabilitasi gratis bagi korban kecanduan.

Pada akhirnya, memiskinkan bandar narkoba lewat instrumen pencucian uang bukan lagi sekadar urusan hukum pidana.

Langkah ini menjadi krusial demi menyelamatkan ekonomi nasional agar uang haram tidak merusak persaingan bisnis sekaligus menyetop bocornya anggaran negara secara sia-sia.

"Untuk orang direhabilitasi kan biayanya mahal, jangan diserahkan ke orang tuanya. Uang-uang hasil narkotika ini harusnya dioptimalkan oleh penegak hukum lewat TPPU untuk mendanai itu," pungkas Yenti.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menjelaskan peran dari empat WNI dalam kasus judi online di gedung perkantoran Hayam Wuruk Jakarta.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan empat WNI itu yakni MAP, BT, DFA dan DA. Pada intinya, keempat WNI ini berperan untuk memuluskan operasional judol di Hayam Wuruk.

"Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan 4 orang WNI," ujar Wira di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia pun merincikan peran masing-masing tersangka WNI, mulai dari MAP berperan sebagai admin keuangan dan kaki tangan bos judi online. MAP merupakan satu-satunya WNI yang ditangkap bersama 321 WNA di Gedung Hayam Wuruk.

Kemudian, BT berperan menyewa Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk sebagai pusat operasional perjudian online.

"Ketiga, inisial DFA. Ini berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM, di mana kartu ATM-nya ini diserahkan kepada tersangka WNA yang tadi yang MAP, diserahkan kepada MAP dan atas nama tersangka LTH [DPO WN China] ini masih dalam pengejaran," imbuhnya.

Terakhir, tersangka DA yang berperan membantu keuangan operasional judi online dan transaksi kripto. Selain itu, DA juga membantu pengurusan izin tinggal ratusan WNA.

"Peran yang berikutnya dari DA adalah membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim elah menetapkan 287 WNA menjadi tersangka dalam kasus judi online Hayam Wuruk. Ratusan tersangka itu berasal dari berbagai macam negara.

Mayoritas, WNA sindikat judol Hayam Wuruk berasal dari Vietnam sebanyak 185 orang. Sementara itu sisanya berasal dari WNA Cina 76 orang, WNA Myanmar 15 orang, WNA Thailand enam orang, WNA Laos tiga orang dan WN Malaysia 2 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 287 WNA menjadi tersangka dalam kasus judi online Hayam Wuruk.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan ratusan tersangka itu berasal dari berbagai macam negara dengan mayoritas Vietnam sebanyak 185 orang.

Sementara itu sisanya berasal dari WNA Cina 76 orang, WNA Myanmar 15 orang, WNA Thailand enam orang, WNA Laos tiga orang dan WNA Malaysia 2 orang.

"Jadi dari 322 tersebut, 287 sudah kita tetapkan menjadi tersangka, antara lain: 76 WNA China, 3 WNA Laos, 2 WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, 6 WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam," ujar Nunung di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, penyidik pada Dittipidum Bareskrim Polri juga turut menetapkan empat WNI sebagai tersangka lantaran diduga ikut terlibat dalam operasional sindikat judol jaringan internasional ini.

Adapun, jaringan judol tercatat menjalankan 145 situs judi online yang dikelola secara bergantian untuk menghindari pemblokiran.

"Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri. Berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar 13,9 triliun, yang saat ini masih dalam pendalaman dari PPATK dan OJK," imbuhnya.

Di samping itu, Nunung mengemukakan bahwa pihaknya turut menyita 594 unit handphone, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, serta router hingga uang tunai mencapai Rp8,7 miliar.

"Penyitaan uang tunai dalam bentuk Rupiah dan beberapa mata uang asing dengan total nilai jika dirupiahkan lebih kurang 8,7 miliar, serta 155 paspor dan ratusan perangkat elektronik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa (MMS), Whu Zeng Xie, sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor minyak turunan sawit.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Whu Zeng Xie sebagai tersangka.

Setyo menambahkan, tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempercepat pengungkapan perkara dugaan manipulasi ekspor tersebut.

“Tersangka Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa, saudara Mr. Whu Zeng Xie, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Setyo menjelaskan penyidik menemukan indikasi praktik under invoicing, yakni pencantuman nilai ekspor yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor.

Padahal, ekspor minyak turunan sawit seharusnya tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor, wajib memiliki Persetujuan Ekspor (PE), serta dikenakan bea keluar.

“Dugaan praktik under invoicing ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian data ekspor yang dilaporkan,” imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik masih mendalami 95 transaksi ekspor ke China yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2026.

Setyo menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut.

“Penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian transaksi dan dokumen yang terkait agar perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” pungkas Setyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa (MMS) dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor komoditas fatty matter.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan pemeriksaan berlangsung di Terminal NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik juga berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk memastikan kesesuaian dokumen ekspor dengan barang yang akan atau telah dikirim ke luar negeri.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai guna memperoleh data yang diperlukan dalam proses penyidikan serta melakukan pengecekan terhadap kontainer yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, pemeriksaan ini bertujuan mendalami kesesuaian data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan serta kondisi riil barang di lapangan.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi pembuktian dugaan pelanggaran dalam kegiatan ekspor yang melibatkan PT MMS.

“Pengecekan fisik kontainer dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen ekspor dengan barang yang menjadi objek penyidikan,” imbuhnya.

Selain itu, Setyo mengatakan penyidik turut menyita 300 dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) komoditas fatty matter yang berkaitan dengan PT MMS serta sejumlah perusahaan terafiliasi.

Seluruh dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap rangkaian aktivitas ekspor yang menjadi objek perkara dugaan manipulasi nilai ekspor.

“Dokumen yang kami amankan akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan pembuktian serta melengkapi berkas perkara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap bendahara gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama, Frans Antoni.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Frans dijemput di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (18/6/2026).

"Bareskrim Polri beserta Divhubinter Polri berhasil mengamankan DPO Frans Antoni di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 07.30 waktu setempat," ujar Eko di Bareskrim, Jumat (19/6/2026).

Eko menjelaskan, Frans merupakan pengendali keuangan sekaligus otak operasional pengelolaan dana sindikat narkoba Fredy Pratama.

Dalam mengelola keuangan jaringan Fredy, Frans Antoni memiliki sejumlah modus, mulai dari melakukan penukaran uang ilegal di Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

"Dia membantu menukarkan uang dalam bentuk rupiah diubah dalam bentuk dolar Singapura melalui money changer di Indonesia kemudian dibawa oleh Frans Antoni ke Thailand," imbuhnya.

Kemudian, untuk memudahkan transaksi uang ilegal tersebut, Frans menggunakan modus cryptocurrency. Modus-modus ini pun telah berlangsung selama periode 2017—2023.

Tercatat, Frans melakukan pengangkutan uang tunai sebanyak 168 kali dari Indonesia ke Thailand selama periode tersebut. Dalam setiap pengangkutan, nilai uang yang dibawa mencapai Rp1 miliar.

"Rencana kami selanjutnya, ini baru datang. Akan dilakukan pemeriksaan intensif dan proses penyidikan lanjutan di Bareskrim Polri untuk mengembangkan kasus ini lebih luas," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi melakukan penyitaan terhadap pabrik pengolahan serta pemurnian emas milik PT Simba Jaya Utama (SJU), yang terletak di Jalan Berbek Industri II, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan atas tindak pidana pada bidang pertambangan mineral dan batu bara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan tindak pidana asal pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI) yang memiliki akumulasi transaksi mencapai Rp25,9 triliun.

Ade Safri menerangkan penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap seluruh sarana maupun prasarana yang terdapat dalam pabrik tersebut, termasuk di antaranya peralatan ataupun mesin serta bangunan fisik pabrik, yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan pengolahan hingga pemurnian atas komoditas emas yang diperoleh secara ilegal.

Ia juga menegaskan tindakan tersebut dapat ditempuh penyidik atas dasar penetapan penyitaan yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 563/Pen.Pid.B-SITA/2026/PN Sda tertanggal 9 Juni 2026 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-SITA 276 tertanggal 9 Juni 2026.

"Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah melaksanakan penyitaan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh PT SJU untuk mengolah atau memurnikan emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin. Jadi, sarana adalah benda bergerak dan prasarana tidak bergerak, yang terdiri dari peralatan mesin secara lengkap untuk memroses pemurnian atau pengolahan emas-emas yang dimaksud, sampai dengan pelabelan, dan termasuk bangunan yang terdiri dari kantor dan pabrik refinery," ungkap Ade Safri di lokasi.

Tindakan penyitaan tersebut adalah satu dari sekian gerak aktif penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri dalam pengembangan dugaan kasus pemanfaatan, penampungan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin usaha pertambangan lainnya yang resmi dan sah.

Adapun, salah satu komoditas logam mulia yang didapat PT SJU tersebut diduga kuat oleh tim penyidik didapatkan oleh PT SJU di lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air lewat jalur-jalur terlarang dan aktivitas transaksi yang melanggar hukum.

"Objek perkara yang kita bicarakan ini adalah terkait dengan TPA atau tindak pidana asal dari pertambangan atau aktivitas tambang ilegal di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan beberapa wilayah lainnya, di mana ini sudah inkrah dengan perkara TPA di Kalimantan Barat yang merupakan emas hasil pertambangan tanpa izin atau PETI sebagaimana telah terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 513 Tahun 2022," paparnya.

Ade Safri menjelaskan bahwa sebelumnya tim penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah titik lokasi untuk mengungkap perkara PETI-TPPU itu. Di antaranya adalah Toko Emas Semar Nganjuk, PT Semar Permata Emas Mulia, kediaman pemilik Toko Emas Semar Nganjuk, hingga terkini pabrik serta kantor PT Simba Jaya Utama (SJU).

Lewat upaya penggeledahan serta penelusuran terhadap berbagai barang bukti yang diperoleh di sejumlah titik tersebut, penyidik pun menetapkan sebanyak tiga tersangka atas kasus tersebut yang masih berstatus sanak famili, yakni TW, DW, dan BSW. Mereka adalah representatif dari PT Semar Permata Emas Mulia yang juga merupakan pemilik dari Toko Emas Semar, Nganjuk

"Dari rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, penyidik telah menemukan alat bukti, berangkat dari fakta penyidikan yang didapat oleh tim penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan bukti elektronik, sehingga kemudian penyidik menetapkan tiga orang tersangka dari PT Semar Permata Emas Mulia dan sekaligus pemilik Toko Emas Semar Nganjuk. Masing-masing atas nama tersangka TW, DW, dan BSW. Inilah suami, istri, dan anak," terangnya.

Ade Safri menerangkan TW, selaku Dirut PT Semar Permata Emas Mulia sekaligus pemilik Toko Emas Semar Nganjuk bersama-sama dengan DW dan BSW melakukan transaksi pembelian emas dalam bentuk batangan ataupun kotak di berbagai wilayah penjuru tanah air.

"Tersangka TW, Direktur Utama PT Semar Permata Emas Mulia atau PT SPEM dan pemilik toko emas Semar Nganjuk secara bersama-sama dengan tersangka lainnya, dalam hal ini ada tersangka DW, tersangka BSW, dan kawan-kawan di Kalimantan Barat, Papua Barat, Jawa Timur, dan wilayah lainnya yang masih dalam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan transaksi pembelian emas berbentuk batangan atau kotak," ucapnya.

Menurutnya, penyidik kemudian mengendus keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam duduk perkara tersebut. Jajaran penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri lalu menetapkan sejumlah orang dari entitas PT Simba Jaya Utama (SJU) sebagai tersangka atas rangkaian kasus tersebut.

Sosok-sosok tersebut adalah SB alias A, mantan direktur PT SJU yang telah tutup usia, DHB, putra dari SB alias A selaku direktur PT SJU periode 13 Agustus 2021-14 September 2022, dan VC, selaku direktur PT SJU periode 14 September 2022 sampai sekarang, yang diduga terlibat dalam pusaran kasus transaksi perdagangan emas yang berasal dari PETI dengan tersangka awal TW, DSW, dan BSW.

"Emas hasil pertambangan tanpa izin yang diperoleh tersangka TW dan kawan-kawan tersebut kemudian dijual ke beberapa pihak. Di antaranya, saudara SB ini sudah meninggal, atau perusahaan terafiliasinya yang kemudian atas emas-emas yang berapa berasal dari peti tersebut dilakukan proses pemurniannya di pabrik PT Simba Jaya Utama, untuk selanjutnya sebagian emas tersebut kemudian diolah menjadi emas batangan berkadar tertentu dengan berbagai jenis dan berat," ungkapnya.

Ade Safri memastikan TW, DW, maupun BSW telah dilakukan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Selanjutnya, dari hasil pengembangan penyidikan atas perbuatan ketiga tersangka, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah bahwa terdapat pelaku lain.

Untuk kepentingan proses penyidikan atas tersangka DHB dan VC, penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenimipas RI untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap keduanya.

"Berdasarkan pendalaman dan pengembangan yang terus dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Penindakan dan Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, ditemukan fakta bahwa dalam rangkaian peristiwa ini, perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan tersangka SB alias A yang telah meninggal dunia, telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau memfasilitasi peristiwa pidana yang terjadi, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan upaya paksa penyitaan untuk kepentingan penyidikan," tuturnya.

Penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri juga terus berkoordinasi dengan PPATK dan kementerian atau lembaga lainnya. Hal itu dilakukan dalam rangka penelusuran aset dalam mengungkap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) maupun TPPU yang melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali.

Terhadap para tersangka, mereka dijerat dengan Pasal 161 UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba juncto Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 607 ayat 1 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c UU 1/2023 tentang KUHP juncto Pasal 6 dan/atau Pasal 10 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bakal memeriksa Bripka Dedy Wiratama dalam kasus pidana narkoba.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan perbuatannya yang diduga menjadi beking kampung narkoba.

"Pada hari Jumat, 5 Juni 2026 pukul 15.30 WIB, oknum Brimob [Bripka Dedy Wiratama] yang membekingi kampung narkoba gang Langgar akan tiba di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan pemeriksaan itu dilakukan oleh Dittipidnarkoba Subdit IV dan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Bareskrim Polri.

Adapun, Eko juga menyatakan bahwa Bripka Dedy kini sudah disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidpropam Polda Kalimantan Timur.

"Yang bersangkutan divonis PTDH oleh Bidpropam Polda Kaltim karena terbukti melakukan pelanggaran berat," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah membongkar aktivitas kampung narkoba di Jalan Gg Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada pertengahan Mei lalu.

Dalam kasus itu, total ada 13 tersangka yang sudah dibekuk. Fernandes alias Nando selaku bandar narkoba; Ayah Firnando, Andes alias H Endi (DPO) pemilik lapak sekaligus bandar; dan H Andi Sudi (DPO) penyuplai narkoba. Kemudian, penjual di loket Ade Saputra alias Ayam Jago dan Tri Pamungkas serta Hadi Saputra selaku kurir.

Sementara itu, kloter pengawas atau sniper di antaranya Muhamad Tamrin alias Ipin, Asrheel, Muhammad Aswin alias Wiwin, Muhammad Ical alias Ical, Mustafa alias Mus, Kamarudin alias Dores, Idham Halid alias Idam, dan Bripka Dedy Wiratama.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari tokoh perempuan adat Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan pengambilan data pribadi Mama Sinta.

"Benar, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan pada Jumat, 29 Mei 2026, sekitar pukul 18.22 WIB. Di mana Mama Sinta melaporkan adanya dugaan penipuan ataupun pengambilan data pribadi," ujar Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, terdapat dua orang yang dilaporkan oleh Mama Sinta, yakni JTW dan DDL. Kedua inisial tersebut merujuk pada Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum (JTW) dan sutradara film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono (DDL).

"Nah ini juga masih didalami. Ada dua orang yang dilaporkan dalam hal ini, JTW serta saudara DDL," imbuhnya.

Budi menjelaskan, kasus tersebut masih berada pada tahap pendalaman. Selanjutnya, kepolisian akan memanggil pelapor, saksi, serta mengumpulkan barang bukti terkait laporan yang diajukan Mama Sinta.

Di sisi lain, Budi menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri maupun kepolisian daerah terkait apabila diketahui lokasi kejadian perkara berada di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Jika itu terjadi di luar locus delicti wilayah Polda Metro Jaya, tentu Polda Metro akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Mabes Polri, ataupun wilayah hukum polda tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut," katanya.

Sebagai informasi, laporan Mama Sinta terdaftar dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Mama Sinta mengaku kecewa karena film Pesta Babi yang memuat dirinya disebut tidak pernah memperoleh izin darinya.

“Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka. Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta," ujar Mama Sinta di Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026).

Sementara itu, merespons laporan tersebut, Tim Kolaborasi Pesta Babi menyatakan menghormati sikap Mama Sinta dan meminta publik untuk tidak menyudutkan maupun menghakiminya.

"Kami tim kolaborasi film Pesta Babi menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini dan meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau, sembari kami masih berusaha memahami apa yang terjadi dengan perubahan pilihan sikap ini," tulis tim tersebut dalam unggahan akun @idbaruid pada Minggu (30/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) meningkatkan status perkara dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing ke penyidikan.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan praktik manipulasi data ekspor ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kasus tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan alat bukti permulaan, serta gelar perkara," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menambahkan, dalam proses penyidikan ini Bareskrim telah menggeledah kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara.

Selain di kantor perusahaan, penggeledahan juga dilakukan di gudang perusahaan yang berada di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan," imbuhnya.

Adapun, barang bukti yang diamankan antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah CPU komputer.

“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menetapkan Direktur PT TSI berinisial TW dan MT selaku Direktur PT TSL sebagai tersangka kasus impor ponsel ilegal asal China ke Indonesia.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua bos swasta itu menjadi tersangka.

"Penyidik menetapkan dua orang tersangka baru dlm perkara aquo, yaitu masing masing berinisial TW yang merupakan Direktur PT TSI, dan MT selaku Direktur PT TSL," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menambahkan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 111 jo Pasal 47 ayat (1) UU No.7/2014 tentang Perdagangan jo Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Ayat 1 UU No.1/2023 tentang KUHP.

Selanjutnya, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas untuk meminta pencegahan terhadap TW dan MT.

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenimipas RI untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap ke-2 orang tersangka dimaksud," imbuhnya.

Di lain sisi, Bareskrim juga telah melakukan penyitaan ribuan ponsel yang diselundupkan secara ilegal dari empat lokasi yang digeledah di Jakarta dan Jawa Timur.

Perinciannya, Ponsel iPhone dan android beserta sparepart, LCD, baterai, mesin ponsel, dan komponen lainnya dengan nilai sekitar Rp250 miliar. Selain itu, perlengkapan bayi sebanyak 256.300 unit dengan nilai sekitar Rp3 miliar

"Total keseluruhan nilai barang bukti yang berhasil disita oleh tim Penyidik dalam perkara aquo diperkirakan mencapai Rp253.075.600.000," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Dua tersangka itu yakni DCP alias P sebagai importir dan ⁠SJ sebagai distributor. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas barang impor ilegal dari China ke Indonesia.