Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) mendapatkan dukungan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat segera dibangun.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan Tol Getaci saat ini memasuki tahap penyiapan ulang dokumen proyek, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Menurutnya, dukungan PDF dari Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum proyek memasuki tahap transaksi dan pelelangan.

“Harapannya fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap transaksi atau tahap lelangnya. Nah, ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu 2 tahun,” kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, Kemenkeu nantinya akan menugaskan kepada BUMN di bawahnya untuk melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen atau penyiapan proyek tersebut.

Menurutnya, proyek tol Getaci merupakan salah satu proyek jalan tol yang sebelumnya telah memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), tetapi kerja sama tersebut kemudian berakhir.

Dengan adanya dukungan tersebut, dia menyampaikan bahwa proyek tol Getaci dapat memasuki proses konstruksi pada 2028 mendatang.

“Harapannya kalau semua dokumen penyiapan ini sudah siap, kita berharap ini segera dapat dilakukan pelelangan untuk perusahaannya,” tutur Komang.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa minimnya minat badan usaha dalam membangun proyek tol Getaci seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal.

Tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyiapan ulang proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) dan Gilimanuk–Mengwi setelah kerja sama dengan investor sebelumnya berakhir. Pemerintah kini meninjau kembali dokumen proyek sebelum kedua ruas tersebut ditawarkan kembali kepada investor.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan kedua proyek sebenarnya telah memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol. Namun, proyek tidak berlanjut sehingga pemerintah harus melakukan proses penyiapan ulang.

"Terkait jalan tol Gilimanuk-Mengwi dan Getaci, memang keduanya sudah pernah berkontrak dan memiliki perjanjian pengusahaan jalan tol, namun terjadi pengakhiran," kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah saat ini meninjau kembali seluruh dokumen penyiapan proyek, mulai dari studi kelayakan (feasibility study/FS), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen pengadaan tanah.

Khusus untuk Tol Getaci, Kementerian PU telah memperoleh dukungan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk membiayai proses penyiapan proyek hingga tahap transaksi atau pelelangan.

Komang menjelaskan Kementerian Keuangan nantinya akan menugaskan salah satu BUMN untuk membantu penyusunan dokumen dan kebutuhan penyiapan proyek.

“Nah, ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu dua tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk proyek Tol Gilimanuk–Mengwi, pemerintah telah menyelesaikan pembaruan studi kelayakan dan dokumen pendukung lainnya pada 2025.

Selain memperbarui dokumen, pemerintah juga menyiapkan perubahan lingkup proyek guna meningkatkan kelayakan investasi. Ruas yang semula direncanakan sepanjang sekitar 90 kilometer berpotensi diperkecil menjadi Pekutatan–Soka–Mengwi sepanjang sekitar 42 kilometer.

Menurut Komang, penyesuaian tersebut diharapkan dapat menurunkan kebutuhan investasi sehingga proyek menjadi lebih menarik bagi calon investor.

Kementerian PU menargetkan proses pelelangan dapat dilakukan setelah seluruh dokumen penyiapan rampung.

"Kalau semua dokumen penyiapan ini sudah siap, kita berharap ini segera dapat dilakukan pelelangan untuk perusahaannya," tutur Komang.

fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap lelangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Getaci mendapatkan Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan.

"Kebetulan yang Getaci Alhamdulillah mendapat semacam bantuan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujar PLT. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Ni Komang Rasminiati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Komang menambahkan, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menugaskan kepada BUMN di bawahnya Kementerian Keuangan untuk melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen atau penyiapan project tadi.

"Harapannya fasilitas PDF ini diberikan dari tahap penyiapan sampai tahap lelangnya. Ini diperkirakan kurang lebih akan memerlukan waktu 2 tahun," katanya.

Saat ini Kementerian PU, ujar Komang, sedang menyiapkan untuk melakukan update kembali, me-review kembali dokumen studi kelayakannya sampai dengan nanti semua kesiapan project seperti kesiapan readiness criteria-nya, AMDAL, izin lingkungan, dan sebagainya.

Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).

Tujuan PDF yakni menyelaraskan, mengontrol, dan mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas fiskal oleh Menteri untuk Proyek KPBU berupa Dukungan Kelayakan, Penjaminan Infrastruktur, dan penerapan skema pengembalian investasi dalam bentuk Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam satu rangkaian proses yang efektif dan efisien.

Kemudian membangun dokumen proyek (business case) yang dibutuhkan dalam penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang mampu menarik minat dan partisipasi badan usaha pada Proyek KPBU serta untuk mendukung kemajuan pelaksanaan KPBU di masa yang akan datang.

Lalu memastikan tercapainya tujuan proyek KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan dua proyek jalan tol terpanjang yakni Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) dan Tol Gilimanuk-Mengwi yang dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung terealisasi karena menghadapi berbagai kendala. Keputusan untuk mengeksekusi megaproyek ini pun kini berada di bawah tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintahan Prabowo mengungkap komitmennya melanjutkan pengembangan proyek infrastruktur di sektor konektivitas, termasuk Tol Getaci & Tol Gilimanuk-Mengwi. Pembangunan proyek jalan tol ini dirancang sebagai solusi kemacetan dan disparitas ekonomi.

Namun, hingga memasuki tahun 2026, deru mesin konstruksi di jalur-jalur tersebut masih belum terdengar secara masif akibat berbagai kendala fundamental. Padahal, apabila terealisasi Tol Getaci bakal menjadi ruas terpanjang di RI, sedangkan Tol Gilimanuk - Mengwi akan menjadi yang terpanjang di Bali.

Mandeknya kedua proyek ini menciptakan efek domino yang tidak sedikit, mulai dari ketidakpastian lahan hingga terhambatnya arus logistik nasional.

Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Bali yang menyuarakan kepastian pembangunan Tol Gilimanuk—Mengwi. Mandeknya Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Bali akibat ketidakjelasan jadwal konstruksi yang terus bergeser.

Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa belum adanya perkembangan signifikan pada proyek ini kini menjadi beban moral bagi pemerintah daerah.

Padahal, kata dia, ekspektasi publik terhadap pembangunan infrastruktur penghubung Bali Barat ini terhitung sangat tinggi sejak pertama kali diumumkan.

"Kami juga mengusulkan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Jadi kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal jalan tol ini yang sudah lama direncanakan, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami, sehingga kami jadi malu dengan masyarakat," kata Koster di Kompleks Parlemen RI, dikutip Minggu (12/4/2026).

Koster juga menyoroti persoalan utama yang muncul saat ini berkaitan dengan status lahan warga yang masuk dalam koridor pembangunan. Lahan tersebut telah ditetapkan melalui penetapan lokasi (penlok), namun mandeknya pembebasan lahan membuat aset warga menjadi tidak produktif.

Akibat penlok yang sudah diterbitkan, masyarakat pemilik lahan kini berada dalam posisi sulit karena tidak dapat memanfaatkan atau mengalihkan fungsi lahan mereka. Trase jalan tol yang sudah terkunci secara administratif menutup ruang gerak ekonomi warga di sepanjang jalur rencana tol tersebut.

Untuk itu, Koster menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan kejelasan agar ketidakpastian ini tidak berlarut-larut.

"Kami tanya terus, sementara lahannya sudah dipenlok, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan yang sudah diterapkan menjadi trase jalan tol," ujarnya.

Masalah Kelayakan Finansial

Merespons tekanan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku telah menyusun jadwal baru untuk proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Proses lelang proyek senilai Rp12,7 triliun ini dijadwalkan akan dimulai pada 2027.

Tol Gilimanuk - Mengwi dipastikan akan tetap menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Langkah ini diambil guna mempercepat konektivitas logistik dan pariwisata tanpa membebani kas negara secara berlebihan.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan jalan tol sepanjang 96,84 kilometer (km) ini akan menghubungkan sisi barat dan tengah Provinsi Bali secara efektif.

"Tol Gilimanuk-Mengwi ini direncanakan dengan skema KPBU, panjangnya 96,84 km," ujar Diana.

Terkait dengan aspek finansial, proyek ini membutuhkan modal yang cukup besar. Diana memerinci bahwa struktur biaya bakal mencakup biaya investasi senilai Rp12,7 triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,52 triliun, sedangkan dukungan kontruksi pemerintah mencapai Rp4,59 triliun.

Saat ini, Kementerian PU tengah mengakselerasi penuntasan dokumen teknis dan administratif, termasuk aspek lingkungan dan pengadaan lahan. Jika analisis dampak lingkungan (amdal) dan lalu lintas berjalan mulus, lelang badan usaha akan dimulai pada 2027 dengan target operasi pada 2031.

Pemerintah memproyeksikan jalan bebas hambatan ini dapat memangkas waktu tempuh dari Gilimanuk ke Mengwi hingga 50%.

"Dari sisi manfaat, jalan tol ini tentunya dirancang untuk memangkas waktu tempuh, yang signifikan perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi yang semula sekitar 6 jam, ini dapat tekan menjadi 3 jam," jelas Diana.

Senada, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun kembali dokumen readiness criteria. Langkah ini dilakukan melalui penataan ulang lingkup proyek agar lebih menarik di mata investor potensial.

"Penataan kembali lingkup proyek dan tahapan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi, sekaligus memastikan pembangunan dilaksanakan secara terukur, bertahap, dan berbasis kebutuhan lalu lintas aktual," tambah Wilan.

Selain itu, Kementerian PU pada tahun ini turut melelang proyek Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat senilai Rp36,17 triliun. Saat ini, lelang proyek tersebut telah memasuki tahap prakualifikasi yang berlangsung hingga 1 Mei 2026.

Proyek sepanjang 62 kilometer ini akan menggunakan skema bangun, guna, serah tanpa dukungan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proyek dengan trafik tinggi tetap menjadi primadona bagi sektor swasta di tengah pengetatan anggaran.

Namun, nasib berbeda dialami oleh proyek Jalan Tol Getaci. Di mana, hingga saat ini pemerintah belum berencana melakukan lelang ulang dalam waktu dekat bagi jalan tol terpanjang tersebut. Untuk diketahui, proyek Tol Getaci gagal mendapatkan investor dalam dua kali lelang yang telah digelar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap rendahnya proyeksi volume lalu lintas (traffic) sebagai penyebab utama minimnya minat investor pada Tol Getaci.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody.

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan dukungan konstruksi atau chip in guna meningkatkan kelayakan investasi Getaci. Sayangnya, keterbatasan ruang fiskal pada anggaran tahun ini membuat dukungan tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

Kini, pemerintah mulai menimbang ulang prioritas alokasi anggaran infrastruktur nasional secara menyeluruh. Fokus utama cenderung dialihkan pada proyek yang memiliki dampak mitigasi bencana dan efisiensi logistik yang dianggap jauh lebih mendesak.

"Kalau trafiknya kurang kan supaya tetap menarik kan pemerintah chip in kan, dengan kemudian keterbatasan anggaran hari ini chip in-nya pemerintah akhirnya dipinggirkan," ungkap Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rendahnya proyeksi volume lalu lintas (traffic) sebagai penyebab utama proyek Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) tak kunjung mendapat pendanaan dari investor.

Kondisi ini membuat proyek jalan tol terpanjang di Indonesia tersebut terus mengalami penundaan lelang sejak 2020.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa minimnya minat badan usaha juga seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal. Sehingga, tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan dukungan konstruksi atau chip in guna meningkatkan kelayakan investasi Tol Getaci. Namun, keterbatasan ruang fiskal pada anggaran tahun ini membuat opsi dukungan pemerintah tersebut sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Dody menambahkan, kini pihaknya mulai menimbang ulang prioritas alokasi anggaran infrastruktur nasional. Pemerintah cenderung mengalihkan fokus pada proyek yang memiliki dampak mitigasi bencana dan efisiensi logistik yang lebih mendesak.

"Kalau trafiknya kurang kan supaya tetap menarik kan pemerintah chip in kan, dengan kemudian keterbatasan anggaran hari ini chip in-nya pemerintah akhirnya dipinggirkan," jelas Dody.

Sebelumnya, Jalan Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap atau Tol Getaci disebut tengah memasuki tahap penyiapan baru melalui fasilitas pengembangan proyek Project Development Facilities (PDF).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan proses krusial tersebut dijadwalkan mulai dieksekusi pada kuartal II/2026. Di mana, skema PDF dijalankan dalam rangka memastikan dokumen teknis dan finansial proyek lebih matang sebelum kembali ditawarkan kepada investor.

"Untuk rencana proyek jalan tol Gedebage — Tasikmalaya, saat ini sedang dalam tahap penyiapan, di mana penyiapannya dilaksanakan melalui Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) dari Kementerian Keuangan yang ditargetkan dapat dimulai pada triwulan II tahun 2026,” kata Rachman Arief.

Dalam pelaksanaannya, Rachman menambahkan, Kementerian Keuangan telah memberikan penugasan khusus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai pelaksana teknis PDF.

Nantinya, PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap seluruh aspek proyek, mencakup reviu studi kelayakan (feasibility study) serta penyusunan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses lelang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengonfirmasi bahwa proyek Jalan Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap atau Tol Getaci kini memasuki tahap penyiapan baru melalui fasilitas pengembangan proyek Project Development Facilities (PDF).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan proses krusial tersebut dijadwalkan mulai dieksekusi pada kuartal II/2026.

Adapun, skema PDF dijalankan dalam rangka memastikan dokumen teknis dan finansial proyek lebih matang sebelum kembali ditawarkan kepada investor. Mengingat, proyek Tol Getaci sempat beberapa kali gagal mendapat investor.

"Untuk rencana proyek jalan tol Gedebage — Tasikmalaya, saat ini sedang dalam tahap penyiapan, di mana penyiapannya dilaksanakan melalui Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) dari Kementerian Keuangan yang ditargetkan dapat dimulai pada triwulan II tahun 2026,” kata Rachman Arief kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, Rachman menambahkan, Kementerian Keuangan telah memberikan penugasan khusus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai pelaksana teknis PDF.

Nantinya, PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap seluruh aspek proyek, mencakup reviu studi kelayakan (feasibility study) serta penyusunan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses lelang.

Selain itu, fokus utama PT SMI pada proyek KPBU Tol Getaci ini adalah memastikan proyek tol terpanjang di Indonesia ini memiliki struktur yang bankable.

Rachman menuturkan, pendampingan oleh PT SMI akan terus berlanjut hingga proyek mencapai tahap penyelesaian pembiayaan final.

"PT SMI nantinya yang akan melakukan reviu studi kelayakan dan dokumen pendukung serta pendampingan pada tahap transaksi sampai proyek ini terpenuhi pembiayaannya (financial close),” pungkasnya.

Senada, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan serta penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru pada tahun ini. Fokus perusahaan mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan tol nasional.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan SMI bakal menjembatani keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur lewat penyediaan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) guna memastikan setiap proyek siap dilelang dan dijalankan secara profesional.

“Salah satu pilar bisnis kita adalah membantu pemerintah dalam proyek-proyek KPBU di mana akan menggandeng sektor swasta, kita menyiapkan project development facility-nya dan itu terbuka untuk proyek apa saja [termasuk jalan tol],” ujar Reynaldi.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyepakati rencana pembangunan Gerbang Keluar (Exit) Tol Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, di ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, dalam keterangannya di Bandung, Jabar, Jumat, mengatakan bahwa dalam poin kesimpulan disebutkan bahwa studi kelayakan akan kembali mengkaji trase dan gerbang tol, khususnya segmen Garut Utara hingga Tasikmalaya serta akses Tegalluar.

"Dalam pemutakhiran studi kelayakan akan dikaji kembali trase dan exit tol yang akan dibangun, khusus segmen Garut Utara hingga Tasikmalaya dan akses Tegalluar yang saat ini telah memperoleh izin prinsip dari Direktorat Bina Marga,” katanya.

Dirinya menilai Gerbang Keluar Tol Tegalluar memiliki posisi strategis karena berada di kawasan pengembangan transit oriented development (TOD) Stasiun Kereta Cepat Tegalluar seluas 340 hektare.

"Hal ini sesuai dengan misi pembangunan Jalan Tol Getasik yang akan mendukung pengembangan kawasan sekitar, dengan opsi kerja sama bersama pemerintah daerah," ujarnya.

Secara teknis, menurut Cakra, proyek fase pertama Gedebage-Tasikmalaya (Getasik) saat ini memasuki tahap pemutakhiran studi kelayakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang mendapat dukungan Kementerian Keuangan melalui project development facility (PDF).

Sementara itu, progres pembebasan lahan disebut telah mencapai 48,7 persen dan ditargetkan menyentuh 50 persen pada 2026.

Tol Getasik sepanjang 95,5 kilometer dengan estimasi anggaran Rp29,5 triliun tersebut dirancang melintasi sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, seperti Kecamatan Bojongsoang, Majalaya, dan Nagreg.

Pembangunan juga akan memperhatikan konektivitas dengan jalan yang sudah berdiri, termasuk integrasi dengan proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Selain aspek konektivitas, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pelaksanaan proyek.

Proyek strategis nasional ini diharapkan dapat terealisasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus mendukung pengembangan Kawasan Rebana dan wilayah Jawa Barat bagian selatan serta meningkatkan konektivitas menuju Provinsi Jawa Tengah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan proyek infrastruktur pada 2025, memasuki babak baru bagi pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Di tengah upaya efisiensi anggaran, sejumlah proyek mercusuar tetap dipacu seperti Giant Sea Wall. Sementara beberapa proyek warisan seperti Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) mulai akan digenjot skema pembiayaannya.

Tak hanya itu, tahun ini juga menandai pergeseran paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan keterlibatan swasta lewat skema Public Private Partnership (PPP).

Adapun, langkah ini diambil pemerintah guna menjaga kesehatan fiskal sembari tetap memastikan target pemenuhan konektivitas nasional dan ketahanan wilayah pesisir tetap berjalan sesuai timeline RPJMN 2025-2029.

Selain itu, dinamika regulasi turut mewarnai perjalanan infrastruktur sepanjang tahun ini, di mana pemerintah lebih selektif dalam menetapkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang disahkan pada Senin (10/2/2025).

Dalam beleid itu, Prabowo menetapkan sebanyak 77 proyek strategis nasional (PSN) yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat. Untuk diketahui, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

“Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan bcrdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (26/12/2025).

Fokus tidak lagi hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada optimalisasi fungsionalitas dan integrasi antar moda transportasi demi menekan biaya logistik nasional yang masih menjadi tantangan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia.

Berikut deretan proyek infrastruktur sepanjang 2025:

1. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall)

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa. Melalui Peraturan Presiden mengenai RPJMN 2025-2029, proyek ini resmi ditetapkan sebagai salah satu PSN prioritas untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang kian menurun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal bakal membutuhkan investasi hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo turut membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.

Badan tersebut dibentuk pada Agustus 2025, di mana sosok Didit Herdiawan Ashaf ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. GSW bukan lagi sekadar wacana 30 tahun lalu, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan ekosistem dan ekonomi di pesisir Utara Jawa.

2. Titik Terang Tol Getaci: Babak Baru Lelang Ulang

Setelah berulang kali mengalami kegagalan lelang, proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) akhirnya memasuki babak baru pada pertengahan 2025. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan restrukturisasi proyek dengan memecah segmen pembangunan agar lebih menarik bagi investor swasta di tengah ketatnya likuiditas sektor konstruksi.

Proyek yang dijuluki calon jalan tol terpanjang di Indonesia ini difokuskan terlebih dahulu pada ruas Gedebage hingga Tasikmalaya. Langkah ini diambil guna memastikan kelayakan finansial proyek tetap terjaga tanpa harus menunggu kesiapan pendanaan untuk keseluruhan ruas hingga ke Cilacap yang membutuhkan dana investasi jumbo.

Proses lelang ulang yang digelar tahun ini menunjukkan minat dari konsorsium besar yang kembali melirik potensi trafik di koridor selatan Jawa Barat. Tol Getaci diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik dan konektivitas pariwisata yang selama ini hanya mengandalkan jalur arteri nasional yang padat.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk seksi awal dapat segera rampung sehingga konstruksi fisik bisa dikejar pada akhir tahun ini atau awal 2026. Kehadiran Getaci diharapkan mampu memecah konsentrasi beban jalan di jalur tengah dan utara Jawa, sekaligus menumbuhkan titik ekonomi baru di Priangan Timur.

3. Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong via Parung

Sepanjang tahun ini, konektivitas di wilayah penyangga Jakarta semakin solid dengan ditekennya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Bogor-Serpong via Parung pada Oktober 2025.

Proyek senilai Rp12,3 triliun ini dilaksanakan menggunakan skema Unsolicited atau prakarsa badan usaha tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedikitpun.

Tol sepanjang sekitar 31 kilometer ini akan menghubungkan Junction Salabenda di Bogor hingga Junction Serpong di Tangerang Selatan. Dengan ditekennya PPJT, konsorsium pemenang lelang resmi memulai tahapan persiapan konstruksi yang dijadwalkan akan mulai terlihat di lapangan pada tahun mendatang.

Ruas ini sangat dinanti oleh warga Bogor dan Tangerang karena diprediksi mampu memangkas waktu tempuh hingga 65%, dari yang sebelumnya mencapai 1,5 jam menjadi hanya sekitar 45 menit saja. Jalur ini juga menjadi solusi bagi kepadatan di jalan raya nasional Parung yang kerap macet akibat volume kendaraan yang tinggi.

Selain mempermudah mobilitas masyarakat, Tol Bogor-Serpong via Parung dirancang untuk mendukung kawasan industri dan pergudangan di sisi selatan Jakarta. Kehadirannya akan menyempurnakan struktur jaringan jalan tol di lingkar luar Jakarta (JORR 3), menciptakan ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi.

4. Peresmian Tol Trans-Sumatra: Ruas Sicincin-Padang

Dari sisi konektivitas Sumatra, Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km akhirnya selesai konstruksi dan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025.

Proyek yang sempat terkendala masalah pembebasan lahan selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat.

Penyelesaian ruas ini menjadi momentum penting bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam menyambungkan sirip-sirip Tol Trans-Sumatera (JTTS). Dengan operasionalnya ruas ini, akses logistik dari Sumatera Barat menuju pintu ekspor di Riau menjadi lebih efisien, memangkas biaya transportasi komoditas unggulan daerah.

Kementerian PU mencatat bahwa ruas ini telah melewati tahap Uji Laik Fungsi (ULF) dengan hasil memuaskan sebelum resmi dibuka untuk umum. Kehadiran tol ini juga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata di ranah Minang, mengingat kemudahan akses bagi wisatawan dari arah Pekanbaru maupun sebaliknya.

Selain Sicincin-Padang, beberapa ruas JTTS lainnya seperti Binjai-Pangkalan Brandan juga menyusul untuk diresmikan pada periode yang sama. Fokus pembangunan infrastruktur di luar Jawa tetap menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

5. Akselerasi IKN dan "Karpet Merah" Perpres No. 79/2025

Memasuki tahun 2025, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas. Hal tersebut didukung oleh payung hukum kuat melalui Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Regulasi ini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat penyelenggaraan IKN, memberikan kepastian investasi, serta mempermudah skema pengalihan aset dan hak atas tanah bagi badan usaha yang masuk ke Nusantara.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Implementasi Perpres ini langsung berdampak pada rampungnya infrastruktur konektivitas utama, yakni Jalan Tol Akses IKN dan optimalisasi fungsional Jembatan Pulau Balang. Dengan regulasi ini, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggandeng mitra strategis melalui skema KPBU, sehingga beban APBN untuk pembangunan infrastruktur sekunder dapat dialihkan ke sektor privat secara lebih terukur.

Otorita IKN melaporkan bahwa sistem transportasi cerdas dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) kini mulai diuji coba secara luas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan kebijakan dari Perpres 79/2025 juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan dan relokasi infrastruktur pendukung dapat berjalan lebih harmonis, meminimalisir sengketa yang sempat menghambat proyek di tahun-tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana lelang Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) masih dalam tahap penyiapan. Rencananya proyek tersebut akan mulai dikerjakan pada 2026.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Wilan Oktavian menjelaskan bahwa penyiapan Tol Getaci tengah dilakukan di ranah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU.

Saat dikonfirmasi mengenai mana saja trase yang akan dilintasi oleh proyek tersebut, dia enggan menjawab. Dia mengatakan prosesnya kini tengah dimatangkan. "Untuk tol Getaci masih proses update di DJPI," jelasnya singkat kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/11/2025).

Sementara itu, sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan review ulang pada proyek tersebut.

Lebih lanjut, Rachman Arief memberi sinyal bahwa pemerintah berencana kembali memangkas panjang ruas Tol Getaci yang bakal dibangun pada tahap awal hanya sampai Tasikmalaya saja. Padahal mulanya, tahap awal dibidik dibangun hingga Ciamis.

"Sedang review, memang lama [prosesnya]. Getaci kita nunggu alokasi uangnya untuk melakukan review," jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tol Getaci yang digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia belum kunjung mendapat investor setelah dua kali dilelang.

Tol Getaci nantinya bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Asal tahu saja, Tol Getaci terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km).

Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangnya diperkirakan hanya ada di kisaran 95,52 kilometer.

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib tol terpanjang di Indonesia akhirnya terungkap. Tol Gedebage, Tasikmalaya, Cilacap (Getaci) yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang di Indonesia ditargetkan bisa dibangun pada tahun depan.

Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia, Kamis (06/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib tol terpanjang di Indonesia akhirnya terungkap. Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Getaci yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang di Indonesia ditargetkan bisa dibangun pada tahun depan.

Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Mengutip detik.com, Dody saat dijumpai di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025) mengungkapkan proyek tol tersebut masih berproses dan tidak ada masalah.

"Iya bener (target 2026), proses seperti biasa saja, enggak masalah, biasanya urusan lahan," ungkap Dody.

"Target kalau bisa 2026, ya 2026, enggak mungkin enggak. Semua ada prosesnya," tambahnya.

Foto: Proyek Jalan Tol Getaci, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. (Tangkapan Layar Official Jasa Marga) Proyek Jalan Tol Getaci, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. (Tangkapan Layar Official Jasa Marga)

Namun Dody menegaskan pemerintah tidak mau gegabah dan berhati-hati dalam membangun proyek ini. Untuk tahap pertama, pembangunan akan dilakukan dari Gedebage sampai Tasikmalaya. Sedangkan Cilacap akan menyusul kemudian.

"Kita tidak mau terlalu buru-buru, kalau buru-buru desain enggak bagus juga. Per segmen, sementara Tasik dulu, tapi (sampai) ke Cilacap," pungkasnya.

Sebagai gambaran, Getaci adalah proyek Tol dengan total panjang mencapai 206,65 Km dirancang melintasi 2 provinsi, yaitu Jawa Barat (171,40 Km) dan Jawa Tengah (35,25 Km). Proyek ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Jalan tol ini terbagi atas empat seksi, antara lain:

• Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 Km
• Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 Km
• Seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 Km
• Seksi 4 Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 Km

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan rencana pembangunan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) tetap berjalan dan ditargetkan dimulai pada 2026.

Dody menyampaikan saat ini Tol Getaci sudah mulai pembangunan, dengan skema multi years contract (MYC) atau berjalan tanpa terhenti setiap pergantian tahun anggaran. Proyek strategis nasional tersebut tetap berjalan sesuai rencana meski menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam proses pembebasan lahan.

"Proses biasa aja, nggak ada masalah tapi biasanya sih urusan di lahan. Targetnya sih kalau bisa 2026, ya pasti 2026 lah, nggak mungkin nggak lah, tapi semua kan ada prosesnya ya," ujar Dody di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).

Dia menjelaskan, pembangunan tol akan dilakukan per segmen, dimulai dari wilayah Gedebage hingga Tasikmalaya. Selanjutnya, akan diteruskan sampai Cilacap pada tahap selanjutnya.

Dody menekankan pembangunan tol tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru untuk menjaga kualitas.

"Kita enggak mau terlalu buru-buru, karena kalau buru-buru biasanya secara desain kurang bagus juga," katanya.

Sebagaimana diketahui, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dapat terkoneksi secara bertahap hingga Yogyakarta dalam rencana induk.

Kendati demikian, pembangunan jalan tol ini dilakukan secara bertahap dengan pembangunan Tol dari Yogyakarta ke New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) Kulonprogo dan pembangunan Tol Getaci dilakukan dari Gedebage sampai ke wilayah Ciamis terlebih dahulu.

Proyek Jalan Tol Gedebage - Ciamis merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Getaci yang membentang dari Gedebage sampai dengan Cilacap.

Proyek Tol Getaci sampai Ciamis ini berperan untuk menghubungkan Jaringan Jalan Tol Getaci dengan Jaringan Jalan Tol NYIA Kulonprogo - Yogyakarta - Solo.

Jalan Tol Getaci adalah jalan tol yang termasuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021, Proyek Tol Getaci juga merupakan salah satu infrastruktur yang perlu dibangun untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan Jawa Barat bagian Selatan.