Bisnis.com, JAKARTA — Guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) periode 2019-2022 Danang Parikesit mengungkap penyebab Jalan Tol Manado-Bitung yang masih sepi pengguna.

Danang menjelaskan, hal itu terjadi akibat tidak sinkronnya pengembangan infrastruktur dengan kawasan ekonomi serta kebijakan sektoral lainnya. Alhasil, sejumlah trafik jalan tol di Indonesia, termasuk Manado-Bitung, mengalami overshoot hingga 70%.

"Salah satu asumsi dasar membangun Manado-Bitung adalah adanya dua proyek besar, yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Bitung dan pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan internasional," ujar Danang dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Namun, pada kenyataannya KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan setelah diresmikan, meski lahan telah dikuasai dan disewakan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, sektor logistik di Pelabuhan Bitung juga terpukul akibat kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pada periode pemerintahan saat itu. Regulasi itu menyebabkan kapal-kapal asing, khususnya dari Filipina, meninggalkan kawasan tersebut.

Selain itu, kondisi tersebut diperparah oleh inisiatif pemerintah daerah yang membangun jalan paralel di sepanjang koridor tol sehingga memicu terjadinya kanibalisasi trafik kendaraan.

"Jadi interconnectedness itu tidak terbangun. Jadi semangat membangun saja menurut saya tidak cukup. Kita memang sudah semangat melakukan development, tapi yang menjadi kunci juga adalah soal connectivity," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sempat melaporkan sebanyak 21 jalan tol di Indonesia sepi pengendara hingga menyebabkan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT) belum sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian investasi.

Dody menjelaskan, realisasi traffic atau volume kendaraan melintas di jalan tol milik 21 BUJT tersebut masih berada di bawah 50%, dari asumsi volume lalu lintas yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

"Izinkan kami menyampaikan bahwa masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau traffic-nya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," jelasnya dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Kondisi tersebut membuat pendapatan yang diterima oleh 21 BUJT tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan (operational and maintenance/OM) hingga masa konsesinya berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai PDI Perjuangan, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyoroti ruas Tol Manado-Bitung yang saat ini diklaim masih sepi.

Yasti menyebut, lalu lintas (traffic) Tol Manado-Bitung belum sesuai dengan asumsi traffic yang tertera pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Hasil temuannya di lapangan menyebut hal itu membuat negara merugi Rp300 miliar per tahun.

"Saya kemudian sedikit, Pak Menteri, memberikan masukan bahwasanya sampai hari ini jalan tol Manado-Bitung itu masih rugi, dan setiap tahun kalau saya tidak salah, lebih dari Rp300 miliar pemerintah harus memberikan subsidi," kata Yasti dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PU, Rabu (26/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, guna meningkatkan lalu lintas (traffic) di tol tersebut, Yasti mengusulkan agar pemerintah dapat sepakat dengan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol. Hal itu dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat di sekitar untuk melintas.

Selain itu, pengalihan kendaraan ke ruas Tol Manado-Bitung diperlukan guna menjaga kualitas jalan nasional.

"Jadi kalau kita mau kalkulasi, kerugian di jalan tol ditambah dengan preservasi, anggaran untuk preservasi di jalan Manado-Bitung itu lebih dari Rp400 miliar. Kenapa kalau kita memberikan diskon dulu ya, kita banting harga dulu untuk jalan tol, agar masyarakat terbiasa dulu menggunakan jalan tol itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo melaporkan sebanyak 21 jalan tol di Indonesia sepi pengendara hingga menyebabkan pengembalian investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) belum sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian investasi. Salah satunya, Tol Manado - Bitung.

Dody menjelaskan, realisasi traffic atau volume kendaraan melintas di jalan tol milik 21 BUJT tersebut masih berada di bawah 50%, dari asumsi volume lalu lintas yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

"Izinkan kami menyampaikan bahwa masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau traffic-nya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," jelasnya dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Alhasil, pendapatan yang diterima oleh 21 BUJT tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan (operational and maintenance/OM) hingga masa konsesinya berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) memastikan rencana divestasi aset, khususnya di sektor jalan tol akan berlanjut pada 2026 guna memperkuat struktur keuangan perseroan.

Untuk tahun depan, WIKA telah menetapkan tiga pilar transformasi sebagai bagian dari upaya penyehatan keuangan dan pemulihan kinerja. Strategi ini mencakup efisiensi proyek, divestasi aset, serta restrukturisasi kewajiban.

Terkait dengan divestasi aset, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyatakan bahwa perseroan bakal lebih agresif dalam melepas aset pada entitas non-inti.

“Secara agresif kami akan segera melakukan divestasi meskipun prosesnya sebenarnya sudah mulai berjalan pada 2024-2025. Tetapi kami meyakini 2026 adalah tahun yang tepat bagi WIKA untuk melakukan divestasi,” ujarnya dalam paparan publik yang diselenggarakan secara daring, Rabu (12/11/2025).

Agung menuturkan bahwa WIKA saat ini memiliki empat proyek jalan tol, yakni ruas Tol Manado-Bitung (Mabit), Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), serta Tol Serang-Panimbang.

Dari keempatnya, perseroan belum berencana melepas Tol Serang–Panimbang karena konstruksinya masih berlangsung, dengan seksi I telah beroperasi, seksi II ditargetkan rampung pertengahan 2026, dan seksi III pada 2027.

Adapun, divestasi berpotensi dilakukan pada proyek tol dengan kepemilikan minoritas, seperti Tol Soroja. Jalan tol ini membentang sepanjang 10,55 kilometer yang menghubungkan antara Bandung dengan Soreang.

“Untuk tol yang di Jawa Barat ini sedang berproses, tetapi kami belum bisa menyampaikan siapa pihak yang akan membeli,” pungkas Agung.

Di sisi lain, BUMN karya itu akan lebih selektif dalam memilih kontrak baru, terutama proyek dengan margin dan termin pembayaran yang berkelanjutan.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat arus kas dan menjaga efisiensi harga pokok penjualan (HPP) melalui penerapan lean construction.

“Kami memang mulai selektif di dalam memilih proyek. Untuk memperbaiki cash flow memang kami harus mencari proyek-proyek yang monthly payment, sehingga cash flow tidak tertekan,” pungkas Agung.