Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memetakan sejumlah wilayah di Indonesia yang menjadi target penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffri Huwae menjelaskan pemetaan beberapa daerah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan proyek percontohan penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan di wilayah Gunung Botak, Maluku.

Jeffri menuturkan, beberapa daerah diketahui telah teridentifikasi memiliki aktivitas tambang ilegal, seperti Manado, Palu, Palembang, dan lainnya.

"Ada spot-spot yang sudah ditentukan. Kita kemungkinan bisa melakukan [penindakan] di Manado, di Palu, bisa kita lakukan di Kalimantan Timur, bisa juga kita lakukan di Palembang," kata Jeffri saat ditemui di Ambon, Maluku, dikutip Senin (29/6/2026).

Jeffri menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mengevaluasi dampak dan efek kejut dari operasi penegakan hukum yang sedang berjalan di Gunung Botak. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas wilayah berikutnya.

Dia menuturkan pemerintah membuka kemungkinan memulai rangkaian penindakan dari kawasan timur Indonesia.

Meski demikian, pemilihan lokasi akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas PETI serta efektivitas langkah penindakan yang selama ini telah dilakukan oleh instansi lain.

Selain itu, pemerintah juga akan mengukur potensi dampak dari setiap operasi agar kebijakan penegakan hukum yang diterapkan mampu memberikan hasil yang signifikan.

"Spotnya kita akan melihat, tergantung dengan tingkat kerusakan dan juga apakah sudah dilakukan penindakan yang efektif oleh pihak lain. Kemudian kira-kira kalau kita dengan kebijakan penegakan hukum kita yang ada, spot yang kita tentukan itu memberikan dampak yang signifikan atau tidak," kata Jeffri.

Jeffri mengatakan, pendekatan penegakan hukum pertambangan ilegal yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.

Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.

"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini Kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri.

Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi pukul 06.37 WIB diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng. Gempa M 7,7 turut dirasakan hingga sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sulawesi Utara (Sulut).

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan bahwa gempa M 7,7 di wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina, Senin (8/6/2026) pukul 06.37 WIB diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng.

"Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng," kata Wijayanto, dalam rilis, Senin (8/6/2026).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Gempa bumi ini dirasakan di Kota Morotai, Halmahera Utara dengan skala intensitas IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi).

Kemudian di Kabupaten Gorontalo Utara dengan skala intensitas III-IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi).

Selanjutnya, di Batang dua, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Moutong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Boltim, Halmahera Tengah dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaud, Kepulauan Minahasa, Toli-toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung.

Sementara status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau.

Terkait potensi tersebut, BMKG mengeluarkan rekomendasi bagi masyarakat di daerah berstatus siaga untuk segera menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi, sementara warga di wilayah berstatus waspada diimbau menjauhi pantai serta tepian sungai.

Hingga pukul 07.11 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua kali aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M 6,7 dan M 5,9.

"BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi hanya bersumber dari lembaga tersebut melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi," ujarnya.

Pada Senin 08 Juni 2026 pukul 06.37.42 WIB wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 7,7.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,80° LU ; 125,14° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 kilometer arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 kilometer.

BMKG juga sebelumnya melaporkan gempa bumi Magnitudo 7,7 di 244 km Barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Peringatan dini gempa dikeluarkan BMKG pada 8 Jun 2026, pukul 06.37 WIB.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan dugaan perbedaan data proyek hilirisasi pertanian berkisar Rp3,3 miliar di lima daerah.

Temuan itu muncul setelah pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap program pembibitan dan penanaman komoditas strategis di sejumlah wilayah.

Amran mengatakan program hilirisasi tersebut merupakan bagian dari proyek pemerintah untuk pengembangan tanaman strategis di lahan seluas 870 ribu hektare (ha) di berbagai daerah Indonesia. Namun, hasil pengecekan di lapangan disebut tidak sesuai dengan standar yang diharapkan pemerintah.

"Saat ini ditemukan data yang berbeda, jumlah surat perintahnya berbeda dengan realisasi lapangan. Nilainya kurang lebih Rp3,3 miliar," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Ia menyebut dugaan selisih tersebut ditemukan di Kabupaten Lebak, Manado, Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir.

Menurut Amran, temuan itu masih bersifat dugaan awal dan kini sedang diperiksa lebih lanjut oleh inspektorat jenderal Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum.

[Gambas:Youtube]

"Kami minta itu diperiksa langsung, ditindaklanjuti. Kalau itu pidana, kami minta tidak pandang bulu siapa pun mereka itu harus dihukum dan uang negara harus dikembalikan," ujarnya.

Amran menjelaskan dugaan masalah terjadi pada proyek pembibitan untuk sejumlah komoditas seperti kelapa, kakao, dan kopi. Ia mengatakan pihaknya menemukan jumlah bibit di lapangan tidak sesuai dengan dokumen administrasi.

"Pembibitan kami cek, jumlah tanamannya enggak cukup. Setelah kami cek tiga wilayah, terakhir di Manado, saya perintahkan Irjen turun cek satu per satu seluruh Indonesia," kata Amran.

Ia menambahkan proyek tersebut berasal dari anggaran tahun lalu dan saat ini tanaman mulai tumbuh di lapangan. Karena itu, pemerintah masih membuka ruang bagi pihak terkait untuk mengganti bibit apabila ditemukan kekurangan sebelum berujung pada kerugian negara.

"Ini potensi kerugian. Kalau digantikan, enggak jadi kerugian. Kalau dia mau lanjut ya pidana," ujarnya.

Amran mengatakan pihaknya telah meminta Satgas Pangan Polri dan kepolisian ikut memantau proyek tersebut. Ia mengaku sudah menghubungi Kabareskrim Polri agar dugaan penyimpangan itu segera ditindaklanjuti.

Menurut dia, proyek hilirisasi dan pembibitan tidak boleh dipermainkan karena menyangkut kepentingan petani dalam jangka panjang. Ia khawatir bibit yang bermasalah akan berdampak langsung pada hasil panen petani di masa mendatang.

"Kalau bibit yang bermasalah, ini tanaman jangka panjang. Kalau ini bermasalah, kasihan petaninya. Sudah tanam, walaupun gratis, tetapi hasilnya tidak baik," katanya.

Meski menemukan dugaan selisih miliaran rupiah, Amran menilai nilainya masih relatif kecil dibanding total anggaran program peremajaan dan hilirisasi pertanian yang mencapai Rp9,9 triliun.

"Sekecil itu pun harus dipertanggungjawabkan karena itu uang rakyat," ujar Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Jauh di kaki Gunung Lokon, di antara kabut tipis dan rimbunan hutan Tomohon, tersimpan sebuah cerita yang telah lama hidup dalam bisikan masyarakat Minahasa.

Bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan kepercayaan turun-temurun tentang makhluk pemangsa bernama Songko.

Legenda itu kini diangkat ke layar lebar melalui film horor Indonesia Songko: Kisah Petaka dari Sulawesi, yang memadukan nuansa ketakutan lokal dengan kekayaan budaya Sulawesi Utara.

Film ini mengambil latar tahun 1986, sebuah masa ketika desa-desa terpencil di Minahasa masih hidup sangat dekat dengan tradisi dan mitos leluhur.

Berlatar di sebuah kampung di kaki Gunung Lokon, Tomohon, kisahnya dimulai ketika serangkaian kematian misterius mulai merenggut perempuan-perempuan muda di desa tersebut.

Satu per satu mereka menghilang atau meninggal tanpa penjelasan yang masuk akal—setidaknya menurut logika modern.

Keaslian menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Dialog menggunakan Bahasa Manado yang kental, sementara sebagian besar pemain dan kru produksi berasal dari Sulawesi.

Proses syuting juga dilakukan langsung di Tomohon dengan pembangunan set dari awal, sehingga suasana desa—mulai dari aroma tanah basah, bayang-bayang hutan, hingga kegelisahan warga—terasa lebih hidup dan menyatu dengan cerita.

Di pusat kisahnya hadir sosok Songko, makhluk misterius yang dipercaya sebagai penghisap darah. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, Songko bukan sekadar monster, melainkan pemburu “darah suci”, sebuah konsep yang berakar dari cerita rakyat Minahasa.

Keyakinan tersebut membuat sosoknya terasa jauh lebih menakutkan bagi mereka yang tumbuh dengan legenda itu.

Rangkaian kematian yang terjadi di desa kemudian diyakini sebagai ulah Songko. Namun di balik ketakutan tersebut, film ini juga menghadirkan konflik manusia yang lebih dalam. Seorang ibu tiri bernama Helsye dituduh warga sebagai jelmaan atau pemanggil Songko.

Tuduhan itu tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga meninggalkan beban berat bagi putrinya, Mikha. Gadis itu harus hidup di bawah stigma sosial yang kejam, dibayangi pertanyaan: apakah ancaman sebenarnya berasal dari makhluk legenda, atau justru dari prasangka warga desa sendiri?

Melalui kisah ini, Songko: Kisah Petaka dari Sulawesi berusaha melampaui horor konvensional. Film ini menyoroti bagaimana ketakutan kolektif dapat menghancurkan individu yang tidak bersalah, serta bagaimana sebuah keluarga berjuang bertahan di tengah tekanan komunitas yang mengucilkan mereka.

Pada saat yang sama, film ini juga menunjukkan bahwa cerita rakyat Nusantara masih menyimpan potensi besar untuk diangkat ke layar lebar dengan pendekatan yang autentik dan menghormati akar budayanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) periode 2019-2022 Danang Parikesit mengungkap penyebab Jalan Tol Manado-Bitung yang masih sepi pengguna.

Danang menjelaskan, hal itu terjadi akibat tidak sinkronnya pengembangan infrastruktur dengan kawasan ekonomi serta kebijakan sektoral lainnya. Alhasil, sejumlah trafik jalan tol di Indonesia, termasuk Manado-Bitung, mengalami overshoot hingga 70%.

"Salah satu asumsi dasar membangun Manado-Bitung adalah adanya dua proyek besar, yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Bitung dan pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan internasional," ujar Danang dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Namun, pada kenyataannya KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan setelah diresmikan, meski lahan telah dikuasai dan disewakan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, sektor logistik di Pelabuhan Bitung juga terpukul akibat kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pada periode pemerintahan saat itu. Regulasi itu menyebabkan kapal-kapal asing, khususnya dari Filipina, meninggalkan kawasan tersebut.

Selain itu, kondisi tersebut diperparah oleh inisiatif pemerintah daerah yang membangun jalan paralel di sepanjang koridor tol sehingga memicu terjadinya kanibalisasi trafik kendaraan.

"Jadi interconnectedness itu tidak terbangun. Jadi semangat membangun saja menurut saya tidak cukup. Kita memang sudah semangat melakukan development, tapi yang menjadi kunci juga adalah soal connectivity," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sempat melaporkan sebanyak 21 jalan tol di Indonesia sepi pengendara hingga menyebabkan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT) belum sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian investasi.

Dody menjelaskan, realisasi traffic atau volume kendaraan melintas di jalan tol milik 21 BUJT tersebut masih berada di bawah 50%, dari asumsi volume lalu lintas yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

"Izinkan kami menyampaikan bahwa masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau traffic-nya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," jelasnya dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Kondisi tersebut membuat pendapatan yang diterima oleh 21 BUJT tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan (operational and maintenance/OM) hingga masa konsesinya berakhir.

Penyerapan pupuk bersubsidi di Indonesia timur tercatat melonjak 125 persen pada April tahun ini dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.

Regional CEO 4 PT Pupuk Indonesia (Persero), Wisnu Ramadhani menyampaikan bahwa, per 14 April 2026 penebusan pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia di Indonesia Timur mencapai 332.255 ton.

Angka ini meningkat 125% dibandingkan tahun 2025 di periode yang sama.

"Pupuk Indonesia terus berupaya untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tetap stabil, di tengah tatangan geopolitik dunia," demikian disampaikan Wisnu di hadapan awak media dalam acara media gathering di Manado, Jumat (17/4).

Hal ini disebabkan kemandirian Pupuk Indonesia dalam kemampuan memproduksi pupuk Urea, dengan pasokan bahan baku gas alam sudah tersedia di dalam negeri. Serta strategi diversifikasi sumber bahan baku pupuk lainnya yang diperoleh dari negara-negara di luar wilayah konflik.

Terkait kenaikan penebusan pupuk bersubsidi di Indonesia bagian Timur, tambahnya, tidak lepas dari penyederhanaan regulasi distribusi pupuk yang dijalankan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2025.

Bahkan, pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober lalu. Ditambah lagi, pemerintah di tahun 2026 juga memberikan alokasi pupuk bersubsidi bagi sektor perikanan, sehingga mempermudah akses kemudahan akses pupuk bagi petani.

Lebih lanjut ia memastikan, stok pupuk bersubsidi di Indonesia bagian Timur dalam kondisi baik. Pupuk-pupuk ini siap ditebus petani terdaftar sesuai dengan alokasi. Pupuk Indonesia juga memastikan bahwa Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) atau kios/pengecer akan melayani petani terdaftar sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

JAKARTA - Perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado yang bertema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita” menjadi momen atas nilai kepedulian, pelayanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dan perayaan yang berlangsung di kawasan Pohon Kasih, Megamas, Manado, Sulawesi Utara ini diikuti oleh puluhan ribu jemaat.

Hal itu mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam merayakan Paskah secara bersama. PLN Icon Plus turut mendukung kelancaran kegiatan ini melalui kesiapan layanan dan jaringan di lokasi acara. Alhasil, rangkaian ibadah dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Direktur Utama PLN Icon Plus Chipta Perdana mengatakan, momentum Paskah menjadi pengingat dalam menjalankan peran di tengah masyarakat. Perayaan Paskah menjadi pengingat untuk terus menjalankan peran dengan konsisten di tengah masyarakat.

“Kami berupaya menjaga layanan tetap andal agar dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus Joice Lanny Wantania menambahkan bahwa nilai Paskah juga menjadi dasar dalam menjaga konsistensi layanan. Nilai kepedulian dan pengorbanan menjadi dasar bagi pihaknya untuk terus memberikan layanan yang sesuai kebutuhan Masyarakat.

“Serta menjaga kualitas layanan secara konsisten,” ujar Joice.

Keterlibatan PLN Icon Plus dalam perayaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat serta mendukung kepercayaan pelanggan di berbagai wilayah.

Perayaan Paskah Nasional 2026 dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh gereja, forkopimda serta pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia seperti Ketua DPD RI Sultan Najamudin bersama Wakil Ketua Yorrys Raweyai, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilang, dan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto yang menangani iklim dan energi Hashim Djojohadikusumo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kegiatan yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado pada Rabu (8/4/2026) tersebut, para peserta mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Sebanyak 600 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 peserta PNM, 200 peserta KUR, serta 100 peserta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup pelaku UMKM, pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.

Acara ini turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor pendukung," ujar Corina, dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, melalui program pembiayaan perumahan ini, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Corina, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok sektor konstruksi dan UMKM di daerah.

BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.

"Kami terus menghadirkan layanan yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan perumahan secara mudah, aman, dan berkelanjutan," kata Corina.

Melalui kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini menegaskan komitmen BNI mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Manado Raya menjadi wilayah teranyar yang akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy, menyusul sejumlah kawasan seperti Surabaya Raya dan Bandung Raya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengemukakan bahwa pembangunan PSEL di Sulawesi Utara merupakan langkah strategis untuk mengubah sistem pengelolaan sampah nasional dari pola lama menjadi berbasis teknologi dan bernilai energi.

“PSEL bukan sekadar pembangunan fasilitas, tetapi perubahan cara kita mengelola sampah. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan menjadi energi,” kata Hanif dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama penyelenggaraan PSEL di wilayah Sulawesi Utara, Senin (13/4/2026), dikutip dari siaran pers.

Pengembangan PSEL dilakukan melalui pendekatan aglomerasi Manado Raya yang melibatkan Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara. Skema ini dirancang untuk memastikan kecukupan pasokan sampah sekaligus menjaga keberlanjutan operasional fasilitas dalam jangka panjang.

Menteri Hanif menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam menjamin pasokan sampah, membangun sistem pengangkutan yang andal, serta memastikan kualitas sampah sesuai dengan kebutuhan teknologi PSEL.

Selain itu, kesiapan kelembagaan, dukungan regulasi daerah, serta skema pembiayaan yang jelas juga menjadi faktor kunci agar pembangunan PSEL dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan dukungan dan komitmen daerah terhadap pengembangan PSEL di wilayahnya.

“Kami mohon dukungan Pak Menteri agar sampah ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Kegiatan hari ini merupakan wujud komitmen kami agar PSEL ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan”.

Penandatanganan kesepakatan ini menjadi tahap awal yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih rinci, termasuk pembagian peran, mekanisme operasional, dan skema pendanaan proyek. KLH/BPLH akan terus memberikan dukungan melalui fasilitasi kebijakan dan pendampingan teknis guna memastikan percepatan implementasi PSEL di daerah.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) tengah bersiap memacu ekspansi jaringan generasi kelima (5G) di wilayah Sulawesi.

Setelah memperkuat fondasi di Kota Makassar, perseroan membidik lima wilayah strategis lainnya seiring dengan meningkatnya adopsi perangkat dan tingginya potensi belanja layanan data masyarakat di kawasan tersebut.

Head of Sales XLSmart Area Makassar Greater Adam Amran Achmad mengatakan saat ini terdapat lima kota di Sulawesi yang masuk dalam peta prioritas ekspansi 5G, yakni Parepare, Palopo, Manado, Palu, dan Morowali.

Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki ekosistem pendukung yang kuat, terutama dari sisi tingkat penggunaan perangkat (handset) yang memadai.

Salah satu sorotan utama dalam rencana ekspansi ini adalah Morowali. Wilayah tersebut mencatatkan rata-rata pendapatan per pengguna atau Average Revenue Per User (ARPU) yang sangat signifikan, jauh di atas rata-rata nasional.

ARPU Morowali tercatat mencapai Rp200.000-Rp300.000 per pelanggan. Bandingkan dengan ARPU Makassar yang berada di kisaran Rp57.000-Rp58.000 dan ARPU nasional yang tercatat rata-rata hanya di angka Rp39.000.

"Tingginya ARPU di daerah industri seperti Morowali serta kota besar lainnya di Sulawesi menjadi hal positif bagi kami untuk segera menyajikan layanan 5G guna mengoptimalkan potensi pendapatan dari segmen data," ungkap Adam kepada wartawan di Makassar, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu di Kota Makassar, XLSmart telah mengukuhkan posisinya dengan cakupan jaringan yang hampir mencapai 100%. Dari total 1.700 Base Transceiver Station (BTS) yang meng-cover Makassar, sebanyak 300 site di antaranya telah mendukung teknologi 5G.

"Secara infrastruktur, seluruh menara kami sebenarnya sudah siap, tinggal diaktifkan saja. Namun, kami sangat mempertimbangkan kesiapan ekosistem perangkat di daerah tersebut agar penggelarannya efektif," tambah Adam.

Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu di Makassar, penetrasi pengguna 5G memang menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif. Pada 2 bulan pertama, penetrasi 5G XLSmart langsung tembus 10%. Kemudian posisi saat ini tercatat 23% dari total 250.000 pelanggan di Makassar.

Secara total di Sulawesi Selatan, XLSmart memiliki basis pelanggan sebanyak 1,2 juta dengan dukungan lebih dari 10.000 BTS 4G yang siap ditingkatkan (upgrade) sesuai kebutuhan pasar.

Untuk mendorong ekosistem, XLSmart juga menjalin kolaborasi strategis dengan distributor perangkat telekomunikasi. Langkah ini bertujuan agar pelanggan mendapatkan kemudahan akses kartu perdana 5G di berbagai gerai mitra saat mereka melakukan pembelian perangkat baru.

Dari sisi pengalaman pengguna, lompatan teknologi ini menawarkan perbedaan kecepatan yang signifikan bagi pelanggan di Sulawesi. Jika jaringan 4G memiliki kecepatan rata-rata 40-50 Mbps, maka jaringan 5G mampu tembus 300-500 Mbps.

Dengan menyandang predikat sebagai Fastest 5G Network di Indonesia pada 2025, XLSmart pun optimistis pertumbuhan pengguna di wilayah timur akan terus meningkat pesat, sejalan dengan status Makassar sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Tanah Air.

Bisnis.com, MANADO - Langkah kecil seorang ibu yang dijalani setiap hari sering kali menyimpan cerita besar tentang keteguhan. Di Manado, kisah itu datang dari Anastasya Sampaleng, seorang ibu rumah tangga yang memilih untuk tetap berdiri di tengah situasi yang tidak mudah. Saat suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan jatuh sakit, ia tidak memiliki banyak pilihan selain terus bergerak. Dengan berjalan kaki hingga sekitar dua kilometer setiap hari, Anastasya menjajakan masakan rumahan kepada masyarakat sekitar, menjaga agar dapur tetap menyala dan keluarganya tetap bertahan.

Perjalanan tersebut tidak dimulai dari kondisi yang mudah. Sebelumnya, ia sempat merintis usaha warung sembako setelah bergabung dengan PNM Mekaar, membantu menambah penghasilan keluarga sedikit demi sedikit. Namun ketika kondisi kesehatan suaminya memburuk, usaha tersebut tidak lagi dapat berjalan optimal. Ia kemudian beralih menjual gorengan, bahkan harus meninggalkan anaknya di rumah untuk sementara waktu agar tetap bisa berjualan. Dari situ, perlahan ia kembali menata langkah, hingga akhirnya berani meningkatkan plafon pembiayaan dan beralih ke usaha makanan yang kini menjadi penopang utama keluarganya.

Bagi Anastasya, setiap langkah yang ditempuh bukan hanya tentang dirinya sendiri. “Saya tidak mau menyerah, karena yang saya perjuangkan bukan hanya untuk saya, tapi untuk keluarga dan anak saya. Capek pasti ada, tapi saya percaya kalau terus jalan, pasti ada jalan,” ungkapnya. Dari usaha yang dijalani dengan konsisten, ia mulai merasakan perubahan, rumah yang perlahan direnovasi, serta pendidikan anak yang tetap dapat dilanjutkan. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa keberanian untuk bertahan sering kali lahir dari tanggung jawab yang lebih besar daripada diri sendiri.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menilai kisah seperti ini menjadi cerminan nyata dari semangat pemberdayaan PNM di tingkat akar rumput. “Kisah Ibu Anastasya menunjukkan bahwa di balik setiap usaha kecil, ada ketangguhan luar biasa. Ketika perempuan diberi akses dan pendampingan yang tepat, mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menguatkan keluarga dan lingkungannya,” ujarnya. Cerita dari Manado ini menjadi satu dari banyak potret bagaimana ketekunan, kesempatan, dan keberanian dapat berjalan beriringan dalam membangun kehidupan yang lebih baik, dan PNM memastikan untuk terus hadir mendampingi setiap perjalanan itu.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

BITUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 422 gempa bumi susulan terjadi imbas gempa bumi di Bitung, Sulawesi Utara.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono menyebutkan, gempa paling kuat terjadi dengan magnitudo 5,8. “Hingga pukul 08.00 WIB (3 April 2026), total gempabumi susulan yang tercatat mencapai 422 gempabumi dengan magnitudo terbesar M5.8 dan terkecil M1,7,” kata Rahmat, Jumat (3/4/2026).

Menurut Rahmat, gempa terakhir terjadi pada pukul 08.44 WIB di wilayah Maluku Utara. Gempa tersebut berkekuatan M 5,2 dan tidak berpotensi tsunami. Rahmat menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4.

“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,02° LU ; 126,50° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 100 Km arah Barat Laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 13 km,” ujarnya.

Rahmat menyebutkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault),” ungkapnya.

Lihat video: Gempa M 7,6 Guncang Sulawesi Utara: Gedung KONI Rusak Parah, 1 Tewas



Berdasarkan estimasi pera guncangan, gempa tersebut menimbulkan guncangan di daerah Pulau Batang Dua, Kota Ternate dengan skala intensitas III MMI.

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” jelas dia.

Sebagai informasi, BMKG menyebut gempa ini berpotensi tsunami di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada Kamis, 2 April 2026. BMKG mencatat adanya gelombang tsunami di dua wilayah.

Tsunami di Halmahera Barat setinggi 0,3 meter. Selain itu, BMKG juga mendeteksi adanya tsunami 0,2 meter di Bitung pada pukul 07.15 Wita. Terakhir, BMKG juga telah mencabut peringatan tsunami imbas gempa tersebut.