IDXChannel - Bisnis infrastruktur, termasuk jalan tol, dinilai masih seksi di mata investor. Namun, para pelaku usaha lebih cenderung wait and see untuk mempertimbangkan secara matang risiko yang bisa ditanggung pemerintah dan potensi imbal hasil (return).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Willan Oktavian mengungkapkan, sejumlah proyek tol di Pulau Jawa masih dinimati investor. Sebagian di antaranya dalam proses pengajuan oleh pemrakarsa dan lainnya akan melewati tahap tender.

"Kalau dilihat sekarang, tol Puncak masih ada yang mengajukan prakarsa. Kemudian ruas (tol) Sentul–Karawang juga dalam waktu dekat akan ditenderkan. Kita akan lihat nanti peminatnya seperti apa," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (3/4/2026).

Selain itu, sejumlah proyek strategis lain seperti ruas Cilacap, Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), hingga Gilimanuk–Mengwi juga masih dalam tahap penyiapan dan tetap menarik perhatian pasar.

Meski demikian, Willan mengakui investor saat ini tidak lagi mengambil keputusan secara agresif. Mereka cenderung melakukan kalkulasi lebih dalam, terutama terkait pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Apa saja risiko yang bisa ditanggung pemerintah, dan mana yang menjadi tanggungan badan usaha.

"Dari informasi yang kami dapat, peminat masih cukup banyak. Tapi memang mereka melihat dulu, kira-kira risiko apa yang bisa di-cover (ditanggung) oleh pemerintah," katanya.

Dalam investasi infrastruktur, kata Willan, pertimbangan utama investor tetap pada aspek keekonomian proyek. Selama kebijakan yang ditetapkan pemerintah mendukung dan proyeksi return dinilai menarik, minat investasi diyakini akan tetap terjaga.

“Investor itu pada dasarnya melihat return. Kalau policy-nya pas, kemudian mereka hitung return-nya oke, harusnya mereka ikut,” kata Willan.

Untuk memperkuat daya tarik investasi, pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek, termasuk melalui penyusunan studi kelayakan dan readiness criteria yang lebih kredibel.

BPJT bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) dan Bappenas berupaya melibatkan lembaga maupun konsultan bereputasi dalam proses tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, terutama dari luar negeri.

“Kalau studi dilakukan oleh konsultan yang kredibel, misalnya terkait proyeksi trafik dan skema tarif, investor akan lebih yakin. Mereka bisa melihat dengan jelas dalam berapa tahun investasi itu bisa kembali,” ujarnya.

Dengan perbaikan kualitas penyiapan proyek tersebut, pemerintah berharap tidak hanya investor domestik, tetapi juga investor global dapat semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek jalan tol Puncak masih akan berproses melalui skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) prakarsa badan usaha atau unsolicited.

"Kalau tol Puncak masih akan berproses KPBU, KPBU yang unsolicited karena kita lihat trafik lalu lintasnya cukup memadai untuk masuk ke KPBU yang unsolicited, tapi sampai sekarang sepertinya masih berproses di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur," ujar Dody dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan masih terdapat semacam mini kompetisi, karena ada beberapa penawar (bidder) di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur yang menyampaikan Pra-Studi Kelayakan atau Pre-Feasibility Study (Pre-FS). Mereka sedang mengkaji mana yang yang terbaik untuk bangsa dan negara.

"Pada waktunya kita akan umumkan, kita lagi dorong agar proses pembangunan tol Puncak ini bisa secepatnya agar kepadatan di situ yang boleh dibilang hampir tiap hari sekarang, bisa segera terurai dan masyarakat tidak banyak merasa terganggu lagi dengan kondisi kemacetan yang luar biasa di di jalur tersebut," kata Dody.

Jalan Tol Puncak menghubungkan wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat serta merupakan jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di daerah Puncak dan sekitarnya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah bukti nyata peran swasta dalam pembangunan sektor infrastruktur.

Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur periode 2020-2024 sebesar Rp2.058 triliun, proyek skema KPBU dan penugasan telah mampu berkontribusi sebesar 21,4 persen atau Rp440,4 triliun.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum secara proaktif terus mengembangkan skema pembiayaan alternatif ini. Terbukti selama 5 tahun terakhir, DJPI telah berhasil memfasilitasi penandatanganan 15 perjanjian KPBU di berbagai sektor.

Dody juga mendorong seluruh jajaran Kementerian PU khususnya DJPI, untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik KPBU, blended finance, sekuritisasi aset, dan skema potensial lainnya.

Pemerintah perlu membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel untuk menarik minat investasi swasta, baik domestik maupun internasional, serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bergandengan tangan bersama membangun infrastruktur melalui kolaborasi pembiayaan.

Lebih dari sekadar skema pendanaan, KPBU juga merupakan upaya strategis untuk mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, maka pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026