Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap ada 138 pemerintah daerah (pemda) yang terdampak pelayanannya karena kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan Kemendagri telah memetakan daerah-daerah yang standar pelayanan minimalnya terganggu setelah penyesuaian TKD dilakukan.

"Kita data ada 138 daerah yang standar pelayanan minimalnya terdampak karena TKD disesuaikan," kata Bima dalam acara dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia mengatakan Kemendagri kini memasukkan 138 daerah tersebut ke dalam program coaching clinic sesuai tingkat daruratnya.

"Itu kita masukin coaching clinic, jadi kita lihat yang mana yang darurat dulu," ujarnya.

Selain melakukan pendampingan, Kemendagri juga membantu kepala daerah agar bisa mengakses kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan program prioritas di wilayah masing-masing. Menurut Bima, respons kepala daerah menghadapi penyesuaian TKD pun beragam.

"Banyak kepala daerah berkeluh, tapi enggak sedikit kepala daerah yang memilih untuk berpeluh, kerja keras," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah justru mampu mengkapitalisasi program strategis nasional untuk menyiasati ini. Bima mengatakan daerah yang berhasil biasanya mampu membangun ekosistem pembiayaan alternatif di luar TKD dari pemerintah pusat.

"Kepala daerah yang terampil membangun ekosistem, maka angka-angkanya akan baik," ujar Bima.

Menurut dia, sejumlah skema pembiayaan alternatif kini mulai banyak dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga pinjaman daerah.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai menunjukkan hasil positif lewat skema tersebut.

Selain itu, beberapa daerah di Sumatra juga mencatat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) setelah membenahi pengelolaan aset dan pajak daerah.

"Sekarang kami lagi memantau beberapa dari Sumatra itu PAD-nya naik karena melakukan hal-hal yang sebetulnya dasar (seperti) aset ditata lagi, pajak dibenahi lagi," ujarnya.

Bima menegaskan pengurangan TKD bukan berarti program pembangunan daerah otomatis berhenti.

"Jadi enggak bisa kita lihat transfernya dari pusat dikurangin selesai. Ada cara lain supaya program itu bisa langsung sampai," ujarnya.

IDXChannel- Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan Nusantara terus berjalan termasuk melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Troy mengatakan IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.

Sehingga meski status ibukota dipertahankan di Jakarta, proyek ini punya dampak terhadap penciptaan pertumbuhan baru.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan.

Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan. Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

Troy turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang telah berjalan di kawasan Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk terus mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, UMKM, pengelolaan lingkungan, serta berbagai layanan pendukung bagi masyarakat.

Dia menanggapi berbagai pertanyaan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, terkait dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Menurutnya, keputusan tersebut sama sekali tidak membatalkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan komitmennya untuk memperluas portofolio bisnis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai strategi diversifikasi pendapatan sekaligus solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar di seluruh Indonesia.

"Skema KPBU menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang berkualitas tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan," ujar Hamdani dalam keterangannya, dikutip Rabu (20/5/2026).

Sampai pertengahan 2026, Hutama Karya mengelola empat proyek KPBU besar. Di antaranya Pelabuhan Anggrek di Gorontalo yang sudah beroperasi dan pengembangan Proving Ground di Jawa Barat.

Selain itu, Hutama Karya juga tengah mengerjakan proyek konstruksi Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena melalui badan usaha pelaksana PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga saat ini proyek tersebut juga dilaporkan telah menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal untuk berbagai pos pekerjaan sipil dan operasional lapangan.

HMTP menargetkan penyelesaian proyek tetap sesuai lini masa (timeline) guna menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar koridor Trans Papua.

Kemudian, Hutama Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Adapun, hingga periode minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Tidak berhenti di sana, anak usaha perusahaan, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), juga terlibat dalam proyek strategis Jalan Tol Bogor–Serpong yang saat ini memasuki tahap perencanaan desain.

Skema KPBU memosisikan Hutama Karya sebagai pengembang end-to-end yang bertanggung jawab mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan, hingga pengoperasian fasilitas infrastruktur.

“Kami memastikan setiap proyek yang dikelola tidak hanya memiliki kelayakan finansial yang terukur, tetapi juga memberikan dampak multipliereffect yang nyata bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang," tutup Hamdani.

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) terus memperkuat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) di tengah pengurangan penugasan pemerintah pada proyek infrastruktur. Proyek-proyek berbasis APBN sebelumnya menjadi mayoritas portofolio perseroan.

Langkah ini menjadi pilar diversifikasi portofolio perusahaan guna mengurangi ketergantungan pada penugasan pemerintah, sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan, saat ini perseroan tengah menggarap 4 proyek KPBU hingga pertengahan tahun 2026.

Keempat proyek KPBU besar mencakup pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo yang saat ini dalam tahap operasional dan pengembangan, serta Lintasan Pengujian dan Sertifikasi Kendaraan Proving Ground (Balai Pengujian Perangkat Kendaraan Bermotor) di Jawa Barat yang telah selesai dan beroperasi pada Agustus 2025.

Selain itu, terdapat proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena di wilayah Papua Pegunungan serta pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat yang keduanya saat ini masih dalam tahap konstruksi.

Selain itu, anak usaha perusahaan, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), turut memperkuat sinergi grup melalui keterlibatan dalam proyek KPBU Jalan Tol Bogor–Serpong. Proyek strategis ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperkokoh portofolio HKI dalam pembangunan infrastruktur jalan tol nasional, di mana saat ini proyek tersebut dalam tahap perencanaan dan desain.

"Di tengah dinamika ekonomi yang menuntut efisiensi, skema KPBU menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang berkualitas tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Skema KPBU diposisikan sebagai instrumen strategis yang memungkinkan Hutama Karya terlibat secara end-to-end, mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan, hingga pengoperasian.

Dominasi Hutama Karya di sektor ini ditopang oleh kapabilitas finansial yang kuat untuk pemenuhan ekuitas serta pengalaman teknis dalam mengerjakan proyek strategis nasional. Hal ini menjadi jaminan kualitas konstruksi dan ketepatan waktu pelaksanaan yang menjadi parameter krusial dalam setiap kontrak KPBU.

Ke depan, perusahaan menerapkan strategi adaptif dengan terus memantau dinamika pasar dan menangkap peluang di berbagai sektor infrastruktur baru. Melalui penguatan perencanaan proyek, inovasi struktur pembiayaan, serta optimalisasi operasional, Hutama Karya menargetkan untuk terus menjadi top of mind bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan mitra strategis, baik di level domestik maupun internasional.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek jalan tol Puncak masih akan berproses melalui skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) prakarsa badan usaha atau unsolicited.

"Kalau tol Puncak masih akan berproses KPBU, KPBU yang unsolicited karena kita lihat trafik lalu lintasnya cukup memadai untuk masuk ke KPBU yang unsolicited, tapi sampai sekarang sepertinya masih berproses di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur," ujar Dody dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan masih terdapat semacam mini kompetisi, karena ada beberapa penawar (bidder) di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur yang menyampaikan Pra-Studi Kelayakan atau Pre-Feasibility Study (Pre-FS). Mereka sedang mengkaji mana yang yang terbaik untuk bangsa dan negara.

"Pada waktunya kita akan umumkan, kita lagi dorong agar proses pembangunan tol Puncak ini bisa secepatnya agar kepadatan di situ yang boleh dibilang hampir tiap hari sekarang, bisa segera terurai dan masyarakat tidak banyak merasa terganggu lagi dengan kondisi kemacetan yang luar biasa di di jalur tersebut," kata Dody.

Jalan Tol Puncak menghubungkan wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat serta merupakan jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di daerah Puncak dan sekitarnya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah bukti nyata peran swasta dalam pembangunan sektor infrastruktur.

Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur periode 2020-2024 sebesar Rp2.058 triliun, proyek skema KPBU dan penugasan telah mampu berkontribusi sebesar 21,4 persen atau Rp440,4 triliun.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum secara proaktif terus mengembangkan skema pembiayaan alternatif ini. Terbukti selama 5 tahun terakhir, DJPI telah berhasil memfasilitasi penandatanganan 15 perjanjian KPBU di berbagai sektor.

Dody juga mendorong seluruh jajaran Kementerian PU khususnya DJPI, untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik KPBU, blended finance, sekuritisasi aset, dan skema potensial lainnya.

Pemerintah perlu membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel untuk menarik minat investasi swasta, baik domestik maupun internasional, serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bergandengan tangan bersama membangun infrastruktur melalui kolaborasi pembiayaan.

Lebih dari sekadar skema pendanaan, KPBU juga merupakan upaya strategis untuk mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, maka pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan serta penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru pada tahun ini. Fokusnya mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan tol nasional.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa SMI bakal menjembatani keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Nantinya, SMI bakal menyediakan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) guna memastikan setiap proyek KPBU siap dilelang dan dijalankan secara profesional.

"Salah satu pilar bisnis kita adalah membantu pemerintah dalam proyek-proyek KPBU di mana akan menggandeng sektor swasta, kita menyiapkan project development facility-nya dan itu terbuka untuk proyek apa saja [termasuk jalan tol],” kata Reynaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai peluang SMI masuk ke proyek jalan tol besar yang sedang dalam rencana pelelangan, seperti Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) serta Tol Gilimanuk–Mengwi, Hermansjah mengaku take menutup kemungkinan.

Sejauh, PT SMI memang benar-benar mendapat penugasan resmi dari pemerintah untuk mulai menggarap sisi persiapan teknis dan finansialnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur investasi agar proyek-proyek tersebut menarik bagi investor swasta dan dapat segera direalisasikan.

“Kalau memang pemerintah merencanakan melakukan pelelangan proyek-proyek itu dan kami ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu, kita pasti akan support di sisi itu,” tegas Reynaldi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2026 direncanakan terdapat 19 proyek jalan tol yang akan dikerjakan melalui skema KPBU.

Ke-19 proyek itu saat ini tengah masuk tahap penyiapan lelang mencakup penyusunan studi, evaluasi skema pendanaan, serta pemenuhan berbagai perizinan termasuk persetujuan lingkungan sebelum pelelangan dapat dimulai.

Adapun, beberapa daftar proyek yang masuk tahap penyiapan lelang pada tahun ini di antaranya, KPBU Solicited mencakup Jalan Tol Bandung Intra Urban, Tol Pejagan–Cilacap, Tol Tuban–Babat–Lamongan–Gresik, Tol Malang–Kepanjen, Tol Gedebage–Tasikmalaya, Tol Gilimanuk–Mengwi, serta Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing.

Proyek Unsolicited terdiri dari Tol Jalan Tol Pluit–Bandara, Tol Cikunir–Karawaci Elevated, Tol Semanan–Balaraja, Tol Harbour Toll Road Semarang, Tol Bitung–Serpong, Tol Caringin–Cisarua, serta Tol Akses Patimban Extend.

Kemudian, pemerintah juga tengah menyiapkan lelang 5 jalan tol penugasan yakni Jalan Tol Rantau Prapat–Kisaran, Dumai–Simpang Sigambal–Rantau Prapat, Pelabuhan Panjang–Lematang, Rengat–JC Pekanbaru, serta Jambi–Rengat.

Perbandingan tagihan listrik di tahun 2023 sebelum proyek KPBU APJ berjalan, tagihan listrik APJ mencapai Rp14 miliar lebih. Setelah proyek bergulir tagihan turun drastis, bahkan di tahun 2025 menjadi Rp5 miliaran,

Madiun (ANTARA) - Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebutkan bahwa proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berupa alat penerangan jalan (APJ) di Kabupaten Madiun telah mendatangkan efisiensi tagihan listrik.

"Perbandingan tagihan listrik di tahun 2023 sebelum proyek KPBU APJ berjalan, tagihan listrik APJ mencapai Rp14 miliar lebih. Setelah proyek bergulir tagihan turun drastis, bahkan di tahun 2025 menjadi Rp5 miliaran," ujar Bupati Hari Wuryanto saat menerima kunjungan tamu studi tiru pembiayaan alternatif infrastruktur dari Pemkot dan Pemkab Cirebon di Madiun, Jatim, Kamis.

Tak hanya efisiensi dalam tagihan, proyek KPBU APJ juga memberikan efek berganda dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Madiun.

"Hal itu karena proyek APJ ini telah menumbuhkan titik-titik keramaian baru yang menghidupkan UMKM. Selain tingkat kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas juga turun yang berdampak pada meningkatnya minat investasi di Kabupaten Madiun dan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Hari.

Menurutnya, saat ini telah ada sebanyak 7.459 titik APJ yang sudah menyala di wilayah Kabupaten Madiun. Bupati Madiun memaparkan proses pembangunan APJ dengan skema KPBU cukup panjang, sehingga dibutuhkan sinergi dengan DPRD dan mitra lain.

Sementara, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman bersama rombongan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan ilmu proyek KPBU APJ dari Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pihaknya menyebut ilmu tersebut akan menjadi solusi pembiayaan alternatif untuk proyek infrastruktur (KPBU APJ) di Cirebon.

Seperti diketahui, Pemkab Madiun telah menandatangani kerja sama proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu berupa proyek alat penerangan jalan (APJ) pada September 2022.

Penandatanganan proyek APJ tersebut dilakukan dengan PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan mendapat penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Adapun proyek alat penerangan jalan tersebut sangatlah bermanfaat. Sebab, sangat efisien membantu pemda. Jika dihitung pemasangan lampu di sebanyak 7.459 titik, baik di jalan nasional, jalan kabupaten utama, dan jalan perkotaan, maka Pemkab Madiun membutuhkan waktu hingga 50 tahun ke depan untuk dibiayai APBD setempat.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melaksanakan sosialisasi Skema Pembiayaan Kreatif Penanganan Jalan Daerah melalui optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Dalam sosialisasi itu, pemerintah memaparkan mekanisme pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 sekaligus mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, khususnya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk percepatan pembangunan dan preservasi jalan daerah.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menyampaikan Instruksi Presiden Jalan Daerah menjadi momentum strategis untuk mengoptimalkan dukungan Pemerintah Pusat melalui pembiayaan kreatif dengan skema KPBU kepada pemerintah daerah.

Unsplash/Anil Vishu Ilustrasi infrastruktur jalan

Menurut Andre, skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelayakan proyek sekaligus memperluas partisipasi sektor swasta atau badan usaha dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menambahkan, pembiayaan kreatif khususnya KPBU sebagai solusi pembiayaan percepatan pembangunan perlu didukung berbagai pihak, baik pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pihak swasta, maupun pemerintah daerah.

“Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT PII akan terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam implementasi Inpres Konektivitas Jalan Daerah salah satunya melalui proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Madiun sebagai pilot project penerapan Inpres tersebut guna menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Andre dalam siaran pers, Jumat (6/2/2026).

Proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Madiun disebut menjadi percontohan (pilot project) penerapan Inpres Nomor 11 Tahun 2025.

Kementerian PUPR Ilustrasi pekerjaan proyek infrastruktur

Melalui proyek ini, pemerintah mendorong model kolaborasi pembiayaan yang menggabungkan dukungan fiskal dan partisipasi badan usaha, dengan penjaminan infrastruktur sebagai salah satu instrumen pengelolaan risiko.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Haeruddin C Maddi, yang mewakili Direktur Jenderal Bina Marga, menegaskan Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 menandai komitmen kuat pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan konektivitas daerah.

Menurut Haeruddin, peningkatan konektivitas tersebut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama untuk mendukung produktivitas kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan kawasan produktif lainnya.

Selain itu, konektivitas jalan daerah juga berperan dalam mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi.

Ia menyatakan kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta implementasi program ketahanan pangan dan energi nasional.

“Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah akan terwujud dengan mengkombinasikan APBN (Inpres Jalan Daerah No 11 Tahun 2025) dengan skema pembiayaan kreatif lainnya, termasuk KPBU sehingga keberlanjutan atas kualitas infrastruktur tetap terjaga, khususnya aspek operasional dan pemeliharaan," ujar Haeruddin.

"Untuk itu, Pemerintah Daerah diimbau agar pengusulan ruas jalan daerah melalui pendanaan Inpres dilakukan secara kompetitif dan memiliki daya saing dalam mendukung program prioritas ketahanan pangan, yang menghubungkan sentra pangan dengan pusat distribusi,” ungkap Haeruddin.

Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat PDPPI, DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah, menyampaikan pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan pembiayaan yang cermat dan inovatif agar dapat dipercepat tanpa membebani keuangan negara.

“Dalam konteks tersebut, skema Pembiayaan Kreatif yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan/atau Pembiayaan Lainnya dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan,” jelas Lalu.

Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan memberikan dukungan melalui berbagai instrumen, antara lain dukungan penyiapan proyek (project development facility) dan dukungan kelayakan proyek (viability gap fund), serta penjaminan infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Dukungan tersebut bertujuan memastikan proyek KPBU dan/atau pembiayaan lainnya memiliki struktur pembiayaan yang sehat, pengelolaan risiko yang baik, serta mampu menarik partisipasi badan usaha.

Melalui kombinasi dukungan APBN melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2025 dan skema pembiayaan kreatif, pemerintah berharap pembangunan dan preservasi jalan daerah dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, keberlanjutan kualitas infrastruktur, termasuk aspek operasional dan pemeliharaan, menjadi perhatian dalam perancangan skema pembiayaan tersebut.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) telah resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan sejumlah perbankan termasuk dengan PT Bank Nagari yang merupakan perusahaan milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menegaskan komitmennya sebagai motor pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1). Proyek strategis yang menjadi prioritas Pemprov Sumbar ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan daya saing ekonomi wilayah.

“Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sindikasi telah dilakukan di Jakarta belum lama ini, dan ketika itu turut disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan adapun skema pembiayaan proyek ini dilakukan melalui kredit sindikasi yang melibatkan enam lembaga keuangan nasional, selain ada Bank Nagari, Hutama Karya juga turut melibatkan BNI, BRI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dari total fasilitas kredit Rp2,2 triliun itu, lanjut Candra, Bank Nagari mengambil porsi pembiayaan sebesar Rp209 miliar atau 9,5%, yang terbagi menjadi Rp100 miliar melalui skema pembiayaan konvensional dan Rp109 miliar melalui skema pembiayaan syariah.

“Besarnya kontribusi dari Bank Nagari adalah bukti nyata bahwa bank daerah mampu menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional yang berskala besar, membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat Sumbar,” sebutnya.

Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) dirancang sebagai proyek keberlanjutan yang akan menjadi ikon baru Sumbar, menyusul keberhasilan monumental proyek Kelok Sembilan yang telah memberikan efek ekonomi berantai, seperti peningkatan arus logistik, pertumbuhan aktivitas perdagangan, peningkatan kunjungan wisata, dan percepatan distribusi barang dan jasa.

Oleh karena itu, dengan kondisi Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal sebagai jalur dengan tingkat elevasi ekstrem dan rawan longsor, flyover ini akan memberikan manfaat besar sebagai jalur alternatif yang lebih aman, stabil, dan efisien bagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik.

“Jadi, dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi regional,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa partisipasi Bank Nagari adalah wujud nyata komitmen strategis terhadap pembangunan ekonomi Sumbar dan juga merupakan langkah strategis kami untuk memperkuat fondasi konektivitas dan daya saing ekonomi di Ranah Minang.

“Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagaimana Kelok Sambilan yang telah membuktikan dampak transformasinya terhadap ekonomi daerah. Bank Nagari akan selalu berada di garis depan untuk mendukung pembangunan Sumbar,” ucap dia.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli menambahkan bahwa kehadiran pembiayaan ganda, konvensional dan syariah, menunjukkan kesiapan Bank Nagari dalam mendukung proyek strategis pemerintah dengan pendekatan pembiayaan yang komprehensif.

“Kontribusi kami dalam skema konvensional dan syariah mencerminkan kemampuan Bank Nagari dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan sesuai kebutuhan proyek. Kami memastikan bahwa dukungan ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi Sumbar yang inklusif, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang. Keterlibatan ini adalah bukti bahwa bank daerah mampu berperan besar dalam proyek infrastruktur skala nasional,” kata dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya penandatanganan pembiayaan sindikasi ini. Dia menegaskan, penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek KPBU Flyover Panorama I merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar, sekaligus wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor perbankan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan Flyover Panorama I dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana.

“Proyek ini kami pandang sebagai salah satu simpul penting dalam penguatan jaringan logistik dan pariwisata Sumbar,” ungkapnya.

Langkah Krusial

Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan penandatanganan pembiayaan sindikasi ini merupakan langkah krusial yang menandai keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang telah lama dibutuhkan pengguna jalan dan pelaku logistik di Sumbar.

“Dengan struktur pembiayaan sindikasi ini, HPSL memiliki landasan yang lebih kuat untuk memasuki fase konstruksi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana,” kata Michael.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi tersebut menegaskan bahwa PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik telah memasuki tahapan penting menuju fase percepatan konstruksi Flyover Panorama I, sehingga proyek ini akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, dua pusat pertumbuhan utama di Sumbar.

“Flyover dirancang sebagai solusi atas kondisi ekstrem Sitinjau Lauik, terutama tikungan tajam dan kemiringan curam, yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan salah satu hambatan utama arus logistik,” jelasnya.

Kehadiran flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, memperlancar distribusi barang, serta memudahkan mobilitas masyarakat, serta juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumbar.

Menurutnya melalui penandatanganan pembiayaan sindikasi ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembangunan nasional, perbankan nasional, dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sinergi multipihak ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik sebagai Badan Usaha Pelaksana berkomitmen menjalankan proyek ini dengan standar terbaik, integritas tinggi, dan kesiapan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI turut ambil bagian dalam pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatra Barat.

Pembiayaan dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam sindikasi tersebut, BRI bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Sejumlah bank lain turut berpartisipasi, antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), serta Bank Nagari.

Flyover Sitinjau Lauik merupakan salah satu proyek infrastruktur yang paling dinantikan di Sumatra Barat, mengingat karakteristik jalur eksisting yang ekstrem dengan tanjakan curam dan tingkat kecelakaan yang relatif tinggi.

Proyek flyover sepanjang 2,774 kilometer ini memiliki nilai investasi sekitar Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi diperkirakan 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya risiko kecelakaan di jalur Padang–Solok sekaligus memperkuat konektivitas dan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengatakan keterlibatan perseroan dalam pembiayaan proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

"BRI memiliki kapasitas pendanaan yang kuat untuk masuk pada proyek-proyek KPBU dengan struktur yang bankable," katanya dalam keterangan resmi," Sabtu (13/12/2025).

Dia juga menilai dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) menjadi faktor penting dalam memastikan proyek berjalan dengan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent.

Di tengah upaya pemulihan Sumatra Barat pascabencana banjir dan longsor, proyek Flyover Sitinjau Lauik diharapkan mampu meningkatkan keselamatan perjalanan, memangkas waktu tempuh, serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Keberadaan infrastruktur ini juga dinilai dapat memperkuat daya saing ekonomi.

BRI sendiri membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasi sebesar Rp41,23 triliun hingga akhir kuartal III/2025.

Nilai tersebut terdiri dari laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp40,78 triliun dan kepentingan nonpengendali senilai Rp453,43 miliar.

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun sebelumnya, bank spesialis kredit wong cilik itu mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp45,36 triliun.

Mengutip laporan keuangan yang rilis pada Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis (30/10/2025), raihan laba BRI didorong oleh kenaikan pendapatan bunga dan pertumbuhan kredit yang masih solid. Pendapatan bunga BRI tercatat Rp155,16 triliun, naik 3% dari Rp150,63 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Meski demikian, beban bunga juga ikut meningkat menjadi Rp44,16 triliun, atau naik 3,25% dibandingkan Rp42,77 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih BRI naik 2,9% dari Rp107,86 triliun menjadi Rp110,99 triliun per September 2025.

Beberapa pos yang mempengaruhi raihan laba BBRI di antaranya beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) yang naik 13,99% menjadi Rp33,59 triliun, dari Rp29,46 triliun pada tahun sebelumnya.

Selain itu, beban lainnya mencatat lonjakan paling signifikan, naik 74,7% menjadi Rp69,83 triliun, dibandingkan Rp39,97 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatat pertumbuhan 6,26%, dari Rp1.353,36 triliun pada kuartal III/2024 menjadi Rp1.438,11 triliun pada kuartal III/2025.

Adapun, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (CKPN) juga meningkat tipis 0,86% menjadi Rp80,74 triliun, dari Rp80,05 triliun setahun sebelumnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan partisipasi aktif dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kondisi jalur Padang-Solok yang selama ini dikenal ekstrem dengan tingkat kemiringan curam dan risiko kecelakaan tinggi.

Dalam kerja sama ini, BRI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), didukung bank peserta lain seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Bank Nagari.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keterlibatan BRI dalam pembiayaan proyek ini merupakan bagian dari dukungan Perseroan terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"BRI memiliki kapasitas pendanaan yang kuat untuk masuk pada proyek-proyek KPBU dengan struktur yang bankable. Kami terus mengoptimalkan peran sebagai institusi keuangan yang mendukung penguatan konektivitas dan produktivitas nasional," kata Riko.

Ketika wilayah Sumatera Barat tengah melakukan pemulihan pascabencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu, kehadiran Proyek Flyover Sitinjau memberikan harapan baru bagi peningkatan keselamatan, kelancaran konektivitas, dan percepatan mobilitas masyarakat maupun logistik.

Flyover dengan panjang 2,774 kilometer ini memiliki nilai proyek mencapai Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi sekitar 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan (flyover), perencanaan teknis, hingga preservasi selama masa operasional.

Riko juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PUPR serta peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) yang membantu memastikan struktur pembiayaan dalam proyek ini berjalan dengan terukur dan sesuai standar tata kelola.

Menurutnya, kelengkapan struktur pendukung tersebut menjadikan proyek ini memiliki tingkat kelayakan pembiayaan yang baik serta berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"BRI senantiasa menghadirkan solusi pembiayaan yang prudent, terukur, dan berorientasi pada manfaat sosial-ekonomi. Kami meyakini bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting untuk meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia," kata Riko.

Melalui pembiayaan sindikasi Flyover Sitinjau Lauik, BRI berharap akses transportasi menuju dan dari kawasan Sumatera Barat dapat menjadi semakin aman dan efisien. Infrastruktur ini didorong agar mampu memangkas waktu tempuh, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selain memberikan dukungan pembiayaan, BRI turut menghadirkan layanan terintegrasi melalui BRI One Solutions yang memudahkan berbagai kebutuhan para pelaku usaha dan mitra terkait Proyek Flyover Sitinjau. Layanan ini mencakup pengelolaan transaksi melalui Qlola, fasilitas Bank Garansi, Supplier/Vendor Financing, hingga Employee Benefits yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperlancar aktivitas bisnis.

Riko menambahkan, melalui sinergi lintas lembaga dan pemanfaatan kapasitas pendanaan yang solid, BRI memastikan berperan aktif menghadirkan pembangunan yang inklusif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lua

"Partisipasi BRI dalam proyek ini menjadi bukti konsistensi perseroan dalam mendukung program pembangunan pemerintah serta komitmen jangka panjang dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional," pungkas Riko.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah menyiapkan Stasiun Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia sebagai kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) baru, menyusul Dukuh Atas.

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyampaikan, saat ini pihaknya masih melakukan market soundingatau penawaran kepada perusahaan internasional maupun nasional untuk ikut serta membangun TOD di Lebak Bulus.

“Selain Dukuh Atas, Blok M, dan ini [Lebak Bulus] yang baru,” dalam Launching Naming Rights di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Rabu (10/12/2025).

Dalam acara tersebut, Tuhiyat turut menawarkan pembangunan TOD kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI), yang baru saja membeli hak penamaan Stasiun Lebak Bulus.

Lebih lanjut Tuhiyat menjelaskan, TOD akan lebih dahulu membangun kawasan park and ride, agar penumpang dari Jakarta Selatan maupun Tangerang dapat memarkirkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan menggunakan MRT ke pusat Jakarta.

Adapun tujuan utamanya, yakni area campuran atau mixed-use tepat di sebelah stasiun MRT Lebak Bulus.

“Dengan demikian, pusat kota tidak semakin padat. Kami menjamin layanan MRT Jakarta tetap on time 99,9%,” tuturnya.

Sementara terkait nominal proyeksi investasi yang diperlukan, Tuhiyat belum dapat menyampaikannya. Satu hal yang pasti, katanya, nilainya akan cukup signifikan.

Mengutip laman resmi MRT Jakarta, dalam pembangunan MRT lintas Selatan—Utara ini, Pemerintah DKI Jakarta pun telah memberikan mandat kepada MRT Jakartauntuk menjadi operator utama pengelola kawasan TOD di lima kawasan, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M dan Sisingamangaraja, Istora, dan Dukuh Atas.

Kehadiran konsep TOD yang memiliki sejumlah fasilitas penunjang mobilitas penumpang serta memiliki sistem transportasi pengumpan dari area tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah pengguna atau calon penumpang transportasi berbasis rel kereta ini sehingga masyarakat dapat mulai meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-harinya.

Sementara mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, nyatanya proyek TOD Lebak Bulus telah disiapkan sejak 2022.

Proyek TOD Lebak Bulus merupakan proyek KPBU dengan skema solicited berskala kota yang berlokasi pada wilayah administrasi Jakarta Selatan, tepatnya pada Kecamatan Cilandak dengan kawasan seluas 76 hektar.

Rusun TOD Lebak Bulus ini merupakan salah satu TOD di jalur perpanjangan MRT Lebak Bulus menuju Tangerang, dengan nilai investasi sebesar Rp3,6 Triliun dan total potensi penyediaan hunian sebesar 1.035 unit.

Rencananya pembangunan proyek ini akan menggunakan lahan BMN milik Kementerian PUPR (sebelum dipecah menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP) di Pasar Jumat sebagai lokasi pengembangan. Kementerian tersebut bertindak sebagai PJPK dan dalam pelaksanaannya menggunakan skema DBFMOT (Design - Build - Finance Maintenance -Operate - Transfer).